.::Catatan Harian Seorang Petualang::.

Dua Tahun Usia Cinta Kita

2010-07-24T11:49:00.000-07:00

DUA tahun lalu, aku 'menembakmu' dan engkau mengatakan "Ya, aku mau menjadi pacarmu". Meskipun hanya melalui telephone celluler, tapi aku merasakan ketulusanmu, sebab engkau bukanlah 'orang baru' bagiku. Enam tahun ku memendam rasa, ingin ku kubur dalam-dalam sebab aku merasa tak mampu. Tapi karena 'kerapuhanku' akhirnya ku terpaksa keluarkan semuanya. Ternyata engkau meresponnya. Dan kini engkaulah kekasihku satu-satunya dan tentu saja aku berharap engkau menjadi pendampingku selamanya.

Sebuah hubungan yang ‘tangguh’ karena serba jarak jauh. Sebuah hotel melati di Kota Solo dan sebuah HP jadul milikku menjadi saksi bisu. Yaa, aku memastikan bahwa engkau juga mencintaiku dari jauh, dan selama dua tahun itu pula kita menjalani hubungan jarak jauh.

Kepercayaan dan kejujuran, dua suku kata yang aku suka. Sebab, itulah kunci kesetiaan. Engkau percaya bahwa aku hanya memiliki engkau. Dan engkau pun jujur bahwa aku adalah satu-satunya milikmu, dan aku percaya itu.

Kini, jarak kita tinggal sejengkal saja. Suatu saat kan ku jemput engkau ke sana meskipun aku tahu bahwa samudera itu luas. Kan ku tantang angkuhnya gelombang, demi sebuah harapan di mana kita akan melangsungkan upacara pernikahan. Semoga engkau mampu bertahan. Sabarlah…!

Jakarta, 24 Juli 2010, Pukul 21.00 WIB

REFLEKSI 50 TAHUN PMIISetengah Abad Berkhidmat Untuk Islam dan Bangsa

2010-05-04T00:04:00.000-07:00

Oleh: Mukhlis Hasyim
(Wasekjen PB PMII & Caretaker PKC PMII NTB)

KENYATAAN yang tidak dapat dibantah, bahwa mahasiswa Indonesia menempati keadaan seolah-olah memaksakan kepadanya untuk menentukan pilihan antara dua alternatif. Pertama, ikut melarutkan diri bersatu dengan pola-pola struktur social budaya tradisional bangsa Indonesia yang masih hidup dengan kokoh. Atau, Kedua, Memilih dan merangkul sepenuhnya tradisi kehidupan mahasiswa yang diwariskan oleh peradaban Barat yang menekankan keunggulan pribadi, menjunjung tinggi keutamaan akal, kritis dan analitis serta menempatkan sub kulturnya di atas sub kultur yang lain dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Mengutif pandangan seorang ahli antropologi, Mattulada, memilih alternatif pertama tanpa menghiraukan pengaruh dari yang ke dua, berarti sama dengan menjerumuskan diri ke dalam kemelut masa silam dan membiarkan diri ditelan oleh keganasan dunia modern yang penuh dengan kegelisahan dan keresahan. Memilih secara apriori alternatif ke dua berarti meninggalkan nilai serta segala kesyahduan dan ketenangan masa silam dan akan menjadi orang asing dalam negerinya sendiri.

Salah satu elemen yang mengakomodir kedua kenyataan tersebut adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebuah organisasi kemahasiswaan yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1960. PMII berpegang teguh pada ajaran Islam yang datang dari Timur Tengah sekaligus terbuka dengan peradaban Barat, tetapi tak akan pernah melepas tradisi lokal sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Setidaknya, sikap itulah yang dihasilkan oleh Paradigma Kritis Transpormatif (PKT) PMII yang meletakkan prinsip Islam sebagai agama, Barat sebagai kenyataan dan Indonesia sebagai kebangsaan.

Pandangan PMII tentang Islam bersumber dalam ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang dijadikan sebagai manhaj al fikr (metodologi berfikir). Sebuah cara berfikir yang menempatkan sesuatu secara proporsional dan penuh keseimbangan, mengikuti gagasan pemikiran Al Asy’ari dan Al Maturidi. Di sisi lain, gagasan Barat sebagai sebuah kenyataan tidak harus ditinggalkan. Faktanya, Barat lebih berani membuka kejumudan akibat hegemoni negara, bahkan agama sekaipun. Dan yang pasti, PMII senantiasa setia kepada negara. Kemajemukan bangsa Indonesia harus dihargai sebagai satu kekayaan dan kekuatan di mata dunia. Oleh karena itu, PMII akan tetap mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pancasila sebagai ideologi negara.

Ketiga hal itu tersebut di atas merupakan impelementasi dari lima prinsip PMII yaitu tasamuh (toleransi), ta’adul (keadilan), tawasuth (keseimbangan), tawadzun ( ), dan hurriyah (kemerdekaan) untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin. Dengan demikian, PMII bisa tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. PMII dapat berkembang di daerah yang mayoritas beragama Hindu seperti Bali, maupun di daerah yang mayoritas Kristiani seperti NTT dan Papua. PMII dapat mentransformasikan nilai Islam dan tradisi lokal dalam bingkai NKRI, dan inilah yang membuat PMII dengan mudah diterima di semua daerah hingga terbentuknya 220 pengurus cabang di 33 propinsi di Indonesia.

Sejarah PMII

Barangkali ketigabelas pendiri PMII tak pernah menyangka bahwa organisasi yang didirikannya di Surabaya pada tanggal 17 April 1960 itu akan bertahan dan melahirkan ribuan kader secara terus-menerus setiap tahun. Mereka adalah mahasiswa berkultur organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin memiliki wadah yang terpisah dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Saat itu, mahasiswa hanya menjadi bagian struktur IPNU di bawah Departemen Perguruan Tinggi, salah satu departemen yang membidangi kemahasiswaan di IPNU.

Berawal dari sebuah musyawarah mahasiswa nahdliyyin (NU) pada tanggal 14-16 April 1960 di Wonokromo Surabaya, PMII lahir sebagai organisasi baru berbasis mahasiswa Islam. Kelahirannya langsung disambut oleh mahasiswa NU di berbagai daerah. Mereka keluar dari organisasinya dan memilih untuk bergabung dengan PMII. Tak heran jika sejak setahun setelah berdiri, PMII dapat membentuk 13 cabang di Indonesia yaitu Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Ciputat, Malang, Ujung Pandang, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Banda Aceh dan Cirebon. Dalam perkembangannya selama 50 tahun, PMII telah memiliki 220 cabang yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.

Salah satu perjuangan terbesar PMII di usianya yang belia saat itu adalah peran besarnya dalam melakukan penentangan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penopang bangkitnya Orde Baru. Orde Baru yang dilahirkan saat itu adalah sebuah era penyelamatan terhadap krisis ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh Orde Lama. Waktu itu, Orde Lama tidak mampu lagi berdiri secara politik dan ekonomi. Rezim ini telah dianggap salah langkah dalam mengelola negara. Politik berdikari yang dipelopori Presiden Soekarno menyebabkan berhentinya semua bantuan dari luar negeri yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Selain itu ’politik komprontasi’ dengan Malaysia telah menyedot separoh dari anggaran negara. Diperparah lagi dengan isu yang dilemparkan oleh PKI bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta.

Bukti yang tak dapat diingkari oleh siapapun adalah jemari tangan kanan Sahabat Zamroni, --Ketua Umum Pengurus Besar PMII saat itu yang tinggal dua buah. Tiga jari lainnya terputus ketika memimpin demonstrasi dalam menegakkan Orde Baru melalui koalisi gerakan yang diberinama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Saat itu, Zamroni menjadi ketua Presedium Pusat KAMI. Artinya, PMII adalah pemimpin pergerakan untuk melakukan perubahan di negeri ini.

Gerakan PMII menurun menjelang tahun 1971. Dimana saat itu akan diadakan Pemilihan Umum (Pemilu). Para aktifis PMII masih terlena dengan gerakan political oriented, mungkin karena pengaruh NU yang pada waktu itu masih menjadi salah satu partai politik -–Partai Nahdlatul Ulama (PNU)–- yang diperhitungkan di negeri ini. Kondisi sosial politik menjelang dan setelah pemilu 1971 menyebabkan merosotnya kretifitas aktifis PMII untuk melaksanakan kegiatan dan memainkan peran sebagai laboratorium kader bagi warganya.

Kondisi inilah yang selanjutnya menjadi pijakan awal diinisiasikannya indevendensi PMII dari NU. Maka pada Musyawarah Besar (Mubes) II tanggal 14-16 Juli 1972, PMII mencetuskan indevendensinya pada tanggal itu juga. Tercatat tanggal 14 Juli 1972 itu, PMII secara formal menyatakan lepas dari struktur NU agar PMII tidak lagi merasa canggung dalam menghadapi masalah-masalah nasional karena harus selalu memperhatikan kepentingan induknya yaitu NU. Sementara secara politis, sikap indevenden itu konon ada bergaining antara tokoh PMII dengan pemerintah, dan ternyata terbukti sejumlah tokoh PMII tersebut seperti Zamroni, Abduh Paddare, Hatta Musthofa, Said Budairi tercatat sebagai orang yang melahirkan Deklarasi Pemuda Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Begitulah seterusnya, dan hingga kini PMII tetap menjadi organisasi yang terpisah dari NU dan terbuka terhadap mahasiswa yang berlatar belakang ormas lain seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat.

PMII di NTB

Lambannya perkembangan Perguruan Tinggi di setiap kabupaten di NTB tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan PMII sebagai organisasi berbasis kampus. Akibatnya, PMII hanya berdialegtika di Mataram dalam waktu yang lama sebelum akhirnya terekspansi dan terbentuknya Pengurus Cabang di 6 kabupaten/kota di NTB sejak tahun 2003 yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat. Padahal Pengurus Cabang PMII Mataram telah dibentuk 35 tahun sebelumnya.

Namun tak banyak bukti otentik yang masih tersimpan sebagai bukti sejarah perkembangan PMII saat itu. Karena selain tidak terdokumentasi secara rapi, gerakan mahasiswa secara nasional juga tengah mengalami pemasungan. Setelah pukulan berat melalui penangkapan dan pengadilan para aktivis mahasiswa akibat gerakan mahasiwa di tahun 1974 dan 1978, kampus dijinakkan. Perguruan Tinggi semakin dikontrol dengan ketat oleh negara melalui aparat birokrasi masing-masing Perguruan Tinggi. Pada tahap ini negara bukan hanya melakukan tindakan represif terhadap pimpinan mahasiswa yang dianggap biang kritik dan protes, tetapi juga dengan sistematis dan terencana negara merubuhkan gerakan-gerakan yang mencoba dibangun mahasiswa di luar sistem yang disediakan negara.

Hegemoni negara terhadap kampus ditunjukkan dengan keluarnya SK Komkamtib tahun 1974 dari Menteri P&K, dan SK Komkamtib tahun 1978 yang membekukan kegiatan Dewan Mahasiswa di semua Perguruan Tinggi. Bahkan dilanjutkan dengan SK pada tahun yang sama tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) disertai dengan perangkat BKK.

Saat itu aktivitas politik dan protes tidak mampu lagi dilakukan karena resiko terlalu besar yang harus ditanggung, yakni dipecat dari kampus.oleh karena itu, PMII dalam tahun 1980-an lebih terkonsentrasi pada kegiatan diskusi dan kontemplasi. Setidaknya pengaruh itu pula lah yang dirasakan oleh PMII di Mataram, lebih-lebih sebagai organisasi yang baru hadir di Mataram.

Namun secara sistematis, kepengurusan PMII Mataram berjalan normal kembali setelah tahun 1985. Beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel saat itu ingin membangun kembali semangat berorganisai mahasiswa NU di Mataram. Dengan sumber daya yang terbatas itulah mengawali regenerasi kaderisasi PMII hingga tetap eksis dan tumbuh subur di bumi gora.

Tulisan ini telah dimuat di Harian NTB Post pada peringatan Harlah PMII 17 April 2010

Manohara dan Politik Entertainment

2009-06-26T13:38:00.000-07:00

Kasus kekerasan terhadap model cantik Manohara semakin menghentakkan masyarakat Indonesia dan mengingatkan atas sederetan kasus kekerasan terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri. Manohara menguak kasus kekerasan oleh suaminya, secara menggebu-gebu dan ‘bertele-tele’. Endingnya adalah penayangan sebuah film berjudul ‘Manohara’ di sebuah stasiun televisi swasta. Akankah ini adalah politik entertainment atau lebih tepatnya, politik marketing bagi dunia hiburan.

Sekilas, dalam iklan tayangan film Manohara itu, tergambar bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh Fahri, sang pangeran kerajaan Klantan Malaysia terhadap istrinya Manohara. Tapi sayang, iklan tersebut terlalu memancing rasa penasaran penonton, sehingga ditayangkan dengan sangat singkat. 'Manohara, segera di RCTI' demikian kalimat penutup di iklan tersebut.

Barangkali persepsi ini adalah ‘sisi miring’ dari fenomena celebrity. Teradang, semua pemberitaan terhadap mereka selalu diniali sebagai sensasi. Maklum, modal utama mereka adalah popularitas. Maka tak jarang, sang artis rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian publik.

Pertanyaan utama adalah manakah yang lebih dulu muncul antara pemberitaan kasus Manohara dan film Manohara?. Jika pemberitaan kasus Manohara, maka mungkin ini sebuah karya seni yang tanggap, cepat, tepat dan patut diberi apresiasi. Tetapi kemungkinan pertama ini sangat kecil mengingat pengerjaan sebuah film memakan waktu yang tak sebentar. Oleh karena itu, tanpa menafikan kasus kekerasannya, kemungkinan yang lebih kuat adalah film Manohara telah lama disiapkan. Singkatnya, kasus Manohara hanyalah politik marketing untuk mendongkrak rating film Manohara.

Pemilu 2009, Demokrat Menang

2009-04-10T10:57:00.000-07:00

Partai Demokrat bertengger di posisi teratas perolehan suara pemilihan umum 2009. Inilah akhir dari kompetisi partai politik lima tahunan itu. Partai-partai senior pun takluk.

Sejak pukul 07.00, tempat pemungutan suara mulai diramaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Proses pemungutan suara terus berlangsung hingga akhirnya petugas TPS menutup pendaftaran pemilih tepat pukul 12.00 waktu setempat. Wajah para saksi, tim sukses dan masyarakat yang sempat menyaksikan penghitungan suara mulai tegang saat suara demi suara mulai dibacakan dan terjadinya kejar-mengejar perolehan suara antara partai-partai yang dominan.

Hasil akhirnya, penghitungan suara nasional pemilihan umum (Pemilu) 2009 ternyata dimenangkan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berdiri pada tahun 2001 itu mampu mengungguli perolehan suara partai seniornya sekelas Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian kesimpulan dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Empat lembaga, masing-masing Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan CIRUS Surveyors Group (CIRUS), memposisikan Partai Demokrat pada urutan pertama dengan perolehan suara di atas 20%, kemudian disusul PDIP dan Partai Golkar dengan perolehan suara berkisar antara 13 - 14%.

Ketiga partai papan atas ini mampu memonopoli sekitar 50% atau setengah dari suara nasional. Sementara posisi tengah ditempati oleh partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan mengumpulkan lebih dari 30% suara nasional, di mana masing-masing partai memperoleh suara antara 3 - 7%. Sisanya, kurang dari 20% suara menyebar ke 29 partai politik lainnya, sehingga tak ada satupun yang mencapai angka 2,5% sebagaimana syarat parlementary threshold.

Dengan demikian, hanya sembilan partai saja yang mampu melaju ke senayan. Sementara ke-29 partai lainnya berada di posisi bawah dan harus puas hanya sampai ke DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota saja.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, Ph.D, berdasarkan data hasil survei lembaga yang dipimpinnya itu, dukungan terhadap Partai Demokrat merata di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Jawa, Partai Demokrat mendapat dukungan suara 21,33%, di Sumatera sebanyak 22,34 %, dan di wilayah lainnya 16,46 %.

Pemerataan suara tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan suara PDIP di Jawa yang hanya 16,58%, Sumatera 9,03%, dan di wilayah lainnya 13,52 %. Kekalahan PDIP dari Partai Demokrat ini terlihat karena kurangnya dukungan suara di luar Jawa. Sebaliknya Partai Golkar, kurang bisa menandingi Partai Demokrat di Jawa, dan pada saat yang sama, basis Partai Golkar di luar Jawa juga tergerus oleh Partai Demokrat.

Jelasnya, rincian hasil akhir penghitungan cepat versi quick count LSI dari sembilan partai yang masuk parlementary threshold adalah Demokrat 20,46%, PDIP 14,33%, Golkar 13,95%, PKS 7,85%, PAN 5,72%, PPP 5,24%, PKB 5,12%, Gerindra 4,59%, dan Hanura 3,78%.

Dari angka-angka tersebut, diperkirakan toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini sekitar 0,9% pada tingkat kepercayaan 99%. Oleh karena itu pihaknya sudah bisa memastikan bahwa itulah hasil akhir dari pemilu 2009. Sebab meskipun baru menghitung 97,42 % hasil pemantauan di 2.096 TPS, namun kualitas random (quality random) dari sampel yang masuk sudah mencapai 99,57%. Artinya, pergerakan suara sudah stabil dan layak untuk diumumkan. Sisanya, masih menunggu penghitungan suara selesai, karena penundaan proses penghitungan akibat serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa TPS di Provinsi Papua, atau karena faktor geografis sehingga menyulitkan relawan untuk mendapatkan sinyal telepon.

Apapun hasilnya dan terlepas dari segala kelemahannya, inilah hasil dari pesta demokerasi 2009. Sebuah pemilu yang relative berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari sistim pemilihan maupun hasil akhir dari pertarungan.

Inilah babak baru bagi perpolitikan di Indonesia. Kemenangan Partai Demokrat menunjukkan berubahnya peta politik nasional. Hal ini juga berpengaruh hingga lima tahun ke depan terutama pertarungan politik di DPR RI. Artinya, Partai Demokrat akan memimpin ‘Senayan’ dengan menjadi fraksi yang paling besar, menggantikan posisi partai Golkar.

Saat ini, publik tengah menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai hasil resmi Pemilu. Namun hingga berita ini diturunkan, posisi Partai Demokrat tetap tidak berubah dan terus memimpin perolehan suara.(musim)

Sumber: POLEMIK

PARTAI BERBASIS ISLAM DI NEGARA SEKULER (Catatan Tentang Bangkitnya Islam Politik Di Turki)

2008-11-04T01:04:00.001-08:00

Oleh :
Mukhlis Hasyim

Sungguh mengejutkan, pemilihan umum (Pemilu) parlemen Turki pada tanggal 22 Juli 2007 lalu, dimenangkan oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Sebuah partai politik yang disebut-sebut sebagai partai yang membawa misi Islam. Padahal Turki adalah sebuah negara yang telah melakukan pengekangan terhadap Islam sejak diproklamirkannya Turki sebagai negara sekuler oleh Mustafa Kemal pada tahun 1923 M. Kemenangan yang signifikan, dimana pada Pemilu ke-16 itu, Justice and Development Party atau Partai Keadilan dan Pembangunan ini mampu meraih suara mencapai 46.66 persen.

Fenomena Islam politik di Turki menjadi menarik karena selalu mengalami pasang surut. Setiap kemenangan partai politik berbasis Islam, selalu diikuti dengan upaya kudeta militer dan pembubaran partai politik. Terakhir, adalah upaya kalangan sekuler untuk membubarkan AKP hanya karena mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi. Pada tanggal 10 Februari 2008, parlemen Turki mengesahkan pencabutan larangan berjilbab bagi para mahasiswi. Akibatnya, AKP berhadapan dengan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Konstitusi, meskipun pada akhirnya AKP terbebas dari tuduhan. Inilah menjadi titik awal dari bangkitnya kembali Islam politik pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah yang digantikan dengan system pemerintahan sekuler.

Sebuah kebangkitan politik yang tidak hanya mencengangkan negara-negara berpenduduk muslim, akan tetapi bagi Barat yang senantiasa mendukung gerakan modernisasi Turki. Islam politik mampu menggeliat di tengah kuatnya hegemoni sekularisme Kemalian. Padahal sekularisme gagasan Attaturk ini benar-benar telah membatasi aktifitas keagamaan rakyat Turki hingga ke simbol-simbolnya. Dimana, simbol-simbol Islam diminimalisir dari kehidupan publik. Perhatikan saja bagaimana kalangan sekuler secara sistematis mengahalau bangkitnya kembali sisa-sisa kekuatan Islam politik Khilafah Islamiyah.

Pada mulanya Mustafa Kemal hanya menginginkan kebebasan negerinya dari campur tangan asing (imperialisme). Tetapi, perjuangannya justeru berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan Khalifah hingga runtuhnya Khilafah Islamiyah yang telah berusia sekitar 1.342 tahun itu. Apabila ditelusuri, pilihan menjadi negara sekuler, tidak lepas dari beberapa persyaratan yang diajukan oleh Inggris untuk menarik pasukannya dari Turki. Saat itu, Inggris selaku imperialis akan menarik pasukannya dan mengakui kemerdekaan Turki apabila gerakan perjuangan kemerdekaan Turki mau melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh Inggris. Syarat-syarat itu adalah Pertama, Turki harus menghancurkan Khilafah Islamiyah, mengusir Khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung Khilafah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler, sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam.

Mustafa Kemal selaku pimpinan perundingan kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut, dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Beberapa bulan setelah penghancuran Khilafah Islamiyah, maka pada tanggal 24 Juli 1924 M, kemerdekaan Turki secara resmi diakui oleh Inggris melalui penandatanganan Traktat Lausanne. Sebuah negara yang beralih sistem dari Khilafah Islamiyah pada zaman Dinasti Utsmaniyah menjadi negara sekuler hingga sekarang. Jadi, komitmen Attaturk untuk mendirikan Turki sebagai negara sekuler merupakan pengaruh besar dari tekanan asing. Selain itu, tentunya Mustafa Kemal memiliki hasrat pribadi untuk berkuasa. Akan tetapi, karena dirinya bukanlah berasal dari keturunan khalifah, maka penting bagi dirinya untuk menjauhkan sistem politik Turki yang Arabis dan monarki itu terlebih dahulu, dan menggantikannya dengan sistem politik yang lebih modern ala Eropa. Berkat kelihaiannya yang disertai dukungan Barat, maka berdirilah Republik Turki Sekuler dan Mustafa Kemal menjadi presiden pertama.

Pasca berdirinya negara sekuler, setiap yang bernuansa Islam dan mengancam sekularisme dijauhkan. Pemerintahan yang berupaya menonjolkan Islam, dikudeta serta partai politik yang berkuasa, dibubarkan. Partai Refah yang sempat memenangkan Pemilu 1995, dibubarkan karena dianggap anti sekuler. Sentimen terhadap Islam muncul akibat ketakutan terhadap runtuhnya sekulerisme. Sebab, kekuatan Islam lah yang menjadi ancaman utama bagi penganut sekulerisme, mengingat presentase penduduk muslim yang mencapai 98 persen.

Oleh karena itu, Ahmet Necdet Sezer ketika menjabat sebagai Presiden Turki (kini mantan presiden) selalu melakukan pembunuhan karakter guna menghalau kekuatan gerakan Islam politik di negerinya. Dalam setiap pidatonya, Sezer kerap menuduh kekuatan Islam sebagai ancaman terhadap sistem sekuler yang telah mapan. Sezer mengklaim penduduknya yang muslim panatik, telah menyusup ke dalam instansi-instansi negara, terutama di bidang pendidikan dan peradilan. Menurutnya, jilbab adalah simbol politik, bahwa semua yang mereka pakai atau mereka bela adalah musuh bagi sistem sekuler. Sezer juga berpendapat bahwa pemerintahan AKP, yang dipimpin Recep Toyyip Erdogan memiliki akar Islam. Menurutnya, Perdana Menteri (PM) Turki inilah yang harus bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah dan gerakan kaum Islamiyin di dalam institusi-institusi negara. Necdet Sezer juga menuduh pemerintahan Recep Toyyip Ergogan memiliki agenda Islam yang tersembunyi sejak mulai menjadi Perdana Menteri pertama kalinya tahun 2002.

Kemenangan AKP dalam Pemilu Turki 2007 menunjukkan semakin kuatnya cengkraman partai berbasis Islam. Ini adalah kemenangan kedua setelah AKP memenangkan Pemilu 2002. Dengan demikian AKP yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan adalah partai berbasis Islam yang mengukir prestasi paling gemilang sejak diproklamirkannya negara Turki modern. Padahal, AKP baru didirikan pada bulan Agustus tahun 2001, usia yang sangat belia bagi sebuah partai politik.
Kemenangan AKP menjadi bukti bahwa mayoritas rakyat Turki tidak terpengaruh oleh kampanye kalangan sekuler yang menuduhnya sebagai partai yang membawa misi menghancurkan sekulerisme. Sebelumnya, kaum pendukung sekularisme menuding Perdana

Menteri Erdogan hendak merombak paham sekuler Turki dengan ideologi Islam. Namun, tuduhan itu dibantah oleh seorang profesor sosiologi dan pakar pergerakan Islam, Nilufer Gole. Ia mengungkapkan pembelaannya dengan mengatakan bahwa ini bukan Islamisasi, tetapi partai berideologi Islam membaur dengan tradisi demokrasi. Ia merupakan keberhasilan sistem parlemen pluralis Turki dan dapat menjadi contoh evolusi sebuah pergerakan Islam radikal.
Namun apabila dicermati, ideologi dan basis gerakan AKP sesungguhnya berakar dari Refah Partisi atau Welfare Party atau Partai Refah. Partai ini memiliki basis pemilih muslim yang ingin kembali kepada syari’at Islam dan menentang sekulerisme. Akan tetapi, catatan keberhasilan partai-partai politik Islam di Turki belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Partai-partai ini selalu mengalami pasang surut. Sebab, kemenangan demi kemenangan yang diraih selalu diikuti dengan pembubaran partai politik. Kecuali kehadiran rezim AKP yang mampu menghabiskan satu periode pemerintahan, memenangkan Pemilu kembali serta lolos dari guncangan manuver politik kalangan sekuler dan tidak dibubarkan sebagaimana partai-partai politik sebelumnya. Inilah wujud dari bangkitnya Islam politik di Turki.

Sekularisme Turki

Turki menjadi negara yang cukup fenomenal di mata negara-negara di dunia. Barangkali karena Turki berada diantara dua benua , sehingga menjadi medan pertarungan dua peradaban besar dan kontradiktif yaitu peradaban Barat dan Islam. Tidak hanya itu, Turki bahkan menjadi sebuah negara vital, tempat bersinggungnya berbagai kepentingan strategis. Para pejabat Amerika Serikat (AS) misalnya memandang Turki sebagai negara garis depan dalam pertarungan global antara kekuatan-kekuatan reformis, modernis, dan sekularisme dan negara-negara terbelakang, intoleran, dan anti Barat yaitu antara kekaburan religius dan modernisme peradaban. Dalam arti geostrategis, para pemimpin dan tokoh kebijakan AS menganggap Turki dengan sistem politik sekulernya, sebagai model bagi negeri-negeri muslim dan sebagai benteng terhadap peyebaran Islam revolusioner.

Fenomena terbesar terjadi ketika diproklamirkannya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923 M. Mustafa Kemal dan pengikutnya lebih memilih peradaban Barat dari pada melanjutkan peradaban Islam yang telah mengakar selama berabad-abad lamanya. Turki akhirnya diproklamirkan menjadi negara sekuler di tengah mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Inilah cara alternatif bagi Mustafa Kemal dalam menyelamatkan Turki dari kemerosotan politik dan ekonomi pasca kekalahan Turki pada Perang Dunia I. Pilihannya adalah dengan memodernisai Turki dan mendekatkannya dengan Barat.

Seketika Turki menjadi negara modern sebagaimana yang dicita-citakan Attaturk. Yaitu sebuah negara modern yang berlandaskan pada prinsip republikanisme, nasionalisme, populisme, sekularisme, etatisme, dan revolusionerisme sekaligus menjadi sila dari Kemalisme.

Sila republikanisme merupakan garis demarkasi dan sistem kekuasaan yang semula berada di tangan Sultan lalu beralih ke tangan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Sila nasionalisme merupakan kekuatan kritik dan perlawanan terhadap ideologi Ottomanisme dan Islamisme yang secra geografis dan etnis meliputi berbagai wilayah, agama, dan suku bangsa. Republikanisme dan nasionalisme muncul dan meraih kemenangan. Salah satu penyebabnya adalah merosotnya kekuasaan kesultanan Utsmani (Ottoman Empire) di awal abad ke-20. Kekuatan birokrasi dan para pendukugnya kian melemah, sementara kekuatan ekonomi ilmu pengetahuan dan militer Barat mulai bangkit. Kebangkitan dan supremasi Barat baru disadari oleh penguasa Ottoman ketika Jerman dan kawan-kawannya, termasuk Dinasti Utsmani kalah dalam perang dunia I. Kekalahan Utsmani pada PD I ini semakin mendorong keyakinan para pendukung nasionalisme-turkisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal untuk menggalang dan menghidupkan semangat kebangsaan, bukannya kesultanan dan ke-Islaman. Karena menurut Mustafa Kemal, hanya ideologi dan bendera kebangsaan yang mampu membangkitkan masyarakat dan bangsa Turki untuk mempertahankan identitas dan kehormatan dirinya di hadapan ancaman Eropa, terutama Inggris.

Adapun sila populisme berarti kerakyatan yaitu the governance of the people, with the people, for the people. Prinsip ini jelas berbeda dari semasa kesultanan karena yang memegang dan mengendalikan politik adalah sultan, bukannya rakyat. Adapun sila etatisme berasal dari Barat yang berkembang di abad ke-19, yaitu campur tangan negara terhadap perencanaan dan pengaturan ekonomi rakyat, sebagai kritik terhadap faham ekonomi libralisme. Sementara sila sekularisme, sebagai salah satu prinsip ideology Kemalisme yang mengundang kontroversi dan caci-maki serta kemarahan para ulama. Di mata Mustafa kemal dan para pengikutnya, satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan Turki waktu itu ialah dengan cara menyingkirkan peran ulama dan merobohkan ‘mitos’ kehalifahan, karena semua itu tak lebih sebagai ‘macan ompong’. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan sultan. Jadi asal mula munculnya sekularisme di Turki bukan ditujukan untuk memusnahkan Islam dari bumi Turki melainkan mengeliminasi peran ulama yang dipandang tidak cakap dan tidak mampu lagi memberikan keamanan dan harga diri bangsa Turki terutama setelah Turki ternyata kalah dalam PD I. Terakhir adalah revolusionisme. Sila-sila ini tidak begitu prinsipil tetapi lebih menggambarkan spirit gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal yang memang sangat revolusioner.

Turki sebagai sebuah negara yang diagungkan oleh negara-negara berpenduduk muslim di dunia karena bagian dari pusat peradaban Islam, tiba-tiba disulap menjadi negara yang sangat anti terhadap simbol-simbol Islam. Misalnya, di mata masyarakat Indonesia, Turki adalah sebuah negara berpenduduk mayoritas muslim dan pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun (tujuh abad), yaitu sejak permulaan abad ke-13 hingga jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20 itu. Tapi kini Turki benar-benar berkiblat ke Barat dan meninggalkan keagungannya di mata negara-negara berpenduduk muslim tersebut. Khilafah Islamiyah tinggal menjadi goresan sejarah bagi masa lalu Turki.

Mustafa Kemal Attaturk benar-benar telah sukses menanamkan nilai sekularisme dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Turki. Melalui kekuasaannya selaku presiden pertama pasca kemerdekaan Turki, Mustafa Kemal telah menjadikan sekularisme menjadi ‘harga mati’. Tak seorang pun mampu melawan kekuatan ideologi yang dipelihara secara turun temurun itu. Militer sebagai alat pertahanan negara selalu tampil di depan membentengi sekularisme.

Mustafa Kemal dengan mulus melenggang menuju tampuk kekuasaan setelah melalui perjuangan yang tidak terlalu panjang. Al Wakil menyebutkan bahwa kekalahan Turki pada perang dunia menjadi moment besar bagi Mustafa Kemal untuk melancarkan misinya. Ia tampil menjadi pahlawan di hadapan rakyat Turki dengan membuat opini bahwa ia bercita-cita membebaskan negara dan mengembalikan kekayaan negara kepada Turki. Mustafa Kemal berhasil menggaet hati rakyat Turki ke pihaknya dengan memberikan janji bahwa ia akan membebaskan khalifah dari tawanan penjajah. Ia berupaya membangun Turki modern dengan berargumentasi bahwa dirinya akan berkonsentrasi memperbaiki kondisi internal Turki yang babak belur dan tidak ingin sibuk memikirkan negara-negara Arab. Hal ini adalah upaya-upaya awal untuk menjauhkan Turki dari kebudayaan Islamis Arabis.

Posisi Mustafa Kemal semakin kuat setelah mendirikan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) atau Republican People's Party atau Partai Rakyat Republik untuk mendukung dirinya dalam merealisasi semua rencananya. Ia juga membentuk dewan revolusi. Mustafa Kemal kemudian menghukum orang-orang yang tidak mau masuk partainya dan menjatuhkan vonis hukuman gantung kepada ratusan orang Turki. Atas peristiwa tersebut, rakyat Turki dilanda kepanikan dan tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginan Mustafa Kemal. Selanjutnya, Mustafa Kemal memulai langkah-langkahnya untuk menumbangkan Khalifah Islamiyah.

Ia merebut kekuasaan dari tangan khalifah dan menjadikan khalifah sebatas lambang yang tidak memiliki wewenang untuk memerintah atau melarang. Ia memisahkan antara agama dan negara serta melucuti khalifah dari jabatannya. Pada akhirnya dialah yang berkuasa penuh dan memimpin negara Turki sesuai dengan sekenario yang dirancang oleh asing. Turki akan menjadi negara merdeka dan asing menarik pasukannya jika Turki menerima syarat yang diajukan Inggris yaitu diantaranya menghancurkan Khilafah Islamiyah dan menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Setelah peristiwa tersebut, khalifah tidak memiliki peranan yang berarti. Klimaksnya pada tanggal 3 Maret 1924 M, badan legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai presien Turki dan membubarkan Khalifah Islamiyah selama-lamanya. Maka jadilah Turki negara sekuler.

Di bawah sekularisme, terjadi perubahan besar-besaran dalam ketatanegaraan melalui segala bentuk konstitusinya. Sebuah konstitusi yang sengaja dibuat untuk memodernisasi Turki yang berlandaskan pada sekularisme. Maka, tidak kurang dari 10 kata sekuler dan sekularisme tertuang dalam konstitusi. Inilah salah satu wujud dari tatanan awal sekularisme yang masuk ke dalam struktur negara yang akan mengatur kehidupan publik.

Di bawah pemerintahan Mustafa Kemal, Turki melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Ia mengganti penggunaan huruf Arab dengan Latin, poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria. Singkatnya, Attaurk ingin membangun Turki modern tanpa pengaruh Arab dan Islam. Ideologi baru ini dimplementasikan melalui dikeluarkannya serangkaian kebijakan dan hukum antara tahun 1922 dan 1935. Selain penghapusan sistem khilafah, diantara perubahan radikal lainnya adalah, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), dan pembubaran pengadilan agama, penghapusan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf pada tahun 1924. Pada tahun-tahun berikutnya, rezim baru mulai membubarkan sejumlah tarikat, melarang pemakaian tutup kepala khas dinasti Utsmani (fez) bagi laki-laki, menghalangi perempuan untuk memakai kerudung dan mengadopsi kalendar Gregorian sebagai satu-satunya kalender resmi. Pada tahun 1926, Hukum Pidana baru yang berdasarkan model Swiss mulai diadopsi. Pengadopsian ini menandai berakhirnya hubungan hukum negara dengan syariah sekaligus dimulainya pengenalan undang-undang pernikahan dan perceraian sipil. Pada tahun 1928, negara mulai mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi negara. Hari minggu ditetapkan sebagai libur mingguan resmi pada tahun 1935.

Terlihat jelas, bahwa wujud sekularisme Kemalian ini didesign tidak hanya sekedar untuk menyingkirkan agama dari ruang publik. Lebih dari itu, kebijakan baru ini juga bertujuan agar negara dapat mengontrol agama. Satu langkah penting yang dilakukan dalam proses ini adalah mengontrol ulama dan tarikat sufi melalui berbagai cara termasuk menetapkan undang-undang mengenai penyatuan sistem pendidikan yang menjadi landasan hukum bagi penutupan seluruh madrasah dan pelimpahan seluruh urusan pendidikan pada kekuasaan kementerian pendidikan. Selain dilarang memakai baju tradisional (termasuk fez dan turban) ulama juga tidak boleh memakai gelar yang melambangkan otoritas keagamaan seperti ‘alim’ atau ‘syeikh’.

Usaha-usaha ini juga menandakan bahwa Ulama tidak lagi memainkan peran signifikan dalam masyarakat. Pengetahuan yang mereka kuasai dan wakili dipandang tidak lebih sebagai peninggalan masa lalu dan hambatan bagi usaha negara untuk menghadirkan modernitas dalam masyarakat Turki. Kesempatan mereka untuk bekerja dengan pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang mereka miliki kini terbatas pada masjid dan institusi-institusi keagamaan. Karena institusi-institusi itu pun dikontrol dan dibiayai oleh negara, independensi ulama pun dilumpuhkan secara efektif. Kelas intelektual lama tergantikan oleh kelas intelektual baru yang berusaha untuk memutuskan ikatan masa lalu dan membangun negara dengan budaya sekuler baru.

Reformasi agama inilah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki. Mustafa Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931 dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Perjuangan Mustafa Kemal dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Mereka secara turun-temurun menguasai pos-pos penting negara guna melanjutkan misi sekularisme melalui perombakan konstitusi dan aturan-aturan lainnya. Membangun benteng pertahanan sekaligus menyerang unsur-unsur lain yang akan mengancam keberlangsungan sekularisme di Turki.
Upaya-upaya itu sekaligus mengbur kejayaan Khilafah Islamiyah di bawah kerajaan Dinasti Utsmaniyah. Pada abad ke-12, Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Osman I. Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan pengaruh dan wilayahnya meliputi jazirah Arab, Balkan, Hongaria, kawasan Afrika Utara, bahkan sampai ke Indonesia. Dinasti ini pernah memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Aceh yaitu zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Meskipun mereka telah berhasil mensekularisasi Turki secara sistematis namun selalu ada ketakutan munculnya kekuatan baru yang suatu saat akan memutuskan rantai perjuangan mereka. Pembubaran Partai Refah di era multi partai adalah salah satu bukti ketakutan adanya kekuatan yang akan mengembangkan ideologi Islam. Kehadiran Partai refah seolah menjadi momok bagi bangkitnya kekuatan Islam yang akan menghancurkan sekularisme. Demikian pula dengan upaya-upaya Kemalian (pengikut ajaran Mustafa Kemal) lainnya yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan sekularisme.

Pasang Surut Islam Politik

Pengekangan terhadap pelaksanaan ajaran Islam memang dibatasi oleh negara. Tetapi basis pemilih muslim kerap diperhitungkan secara politik, termasuk oleh partai-partai sekuler. Beberapa kali partai penguasa mencoba memunculkan simbol-simbol Islam sebagai strategi pemerintah untuk merawat pemilih dari kalangan muslim pedesaan yang masih taat beragama. Lebih-lebih setelah diberlakukannya sistem politik multi partai. Parta-partai banyak memperhitungkan suara umat Islam . Bahkan partai berkuasa yang nyata-nyata sekuler juga terlihat lebih toleran terhadap agama, seperti partai yang didirikan oleh Mushafa Kemal Attaturk sendiri yaitu Partai Rakyat Republik (CHP). Untuk mendapatkan tempat di hati umat Islam yang taat, maka pada tahun 1947, rezim CHP memasukkan kembali mata pelajaran pendidikan agama yang bersifat pilihan di sekolah-sekolah dan mendirikan pusat-pusat pelatihan calon khatib dan da’i. Universitas Ankara mengumumkan dibukanya Fakultas Teologi. Dan di tahun 1949, makam dan tempat suci diizikan untuk dibuka kembali. Meskipun demikian, CHP tetap mewaspadai timbulnya reaksi keagamaan dalam politik dengan memberlakukan pasal 163 UU Hukum Pidana, yang secara tegas melarang propaganda yang menyerang karakter sekuler negara.

Sementara itu, pemerintahan Partai Demokerat yang berhasil menaklukkan CHP pada pemilu 1950 dan 1954 pun banyak mengeluarkan kebijakan yang toleran terhadap Islam. Pengumandangan adzan dalam bahasa Arab diizinkan lagi, pendidikan keagamaan diperluas dan jumlah sekolah-sekolah khatib diperbanyak. Terdapat peningkatan yang cukup tajam dalam pembangunan masjid, dan penjualan literatur keagamaan diizinkan kembali. Orang-orang demokerat tidak mengakhiri pengintegrasian Departemen Agama ke dalam birokerasi dan setiap khatib tetap menjadi pegawai negeri. Dalam sikapnya terhadap Islam itu, pemerintahan Partai Demokerat secara tersirat mengakui bahwa agama tidak mesti bertentangan dengan kemajuan. Bagi mayoritas elite terpelajar yang telah menginternalisasikan dogma-dogma Kemalis dan memperoleh kedudukan di jajaran kaum elite yang berkuasa karena mewakili sudut pandang positivis yang berkiblat ke Barat, pengakuan ini mengancam hegemoni kultural mereka dan monopoli mereka di panggung politik dan dalam roda pemerintahan. Inilah sebabnya mengapa reaksi mereka terhadap ekspresi-ekspresi keagamaan yang non politis sekalipun, nyaris histeris. Sementara angkatan bersenjata yang menganggap dirinya sebagai penjaga warisan Attaturk, berkeyakinan kuat bahwa bahwa Partai Demokerat telah mengkhianati tradisi-tradisi Kemalis.

Pengenduran kebijakan-kebijakan sekuleris di bawah PD membuat Islam jauh lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari di kota-kota, di mana kultur warga pedesaan bagaimana pun juga menjadi lebih jelas melalui urbanisasi besar-besaran. Kaum intelektual Turki di masa itu memandang hal ini sebagai kebangkitan Islam kembali. Berbagai kebijakan yang banyak menonjolkan Islam dan didukung oleh faktor maraknya oposisi serta kebijakan yang merugikan militer pro rezim lama mengakibatkan terjadinya kudeta. Maka, pada pagi dini hari tanggal 27 Mei 1960, unit-unit angkatan bersenjata mengambil alih semua gedung pemerintah baik di Ankara maupun di Istanbul dan menangkap semua menteri dan deputi PD, termasuk Perdana Menteri Menderes dan Presiden Celal Bayar.

Hal di atas menunjukkan bahwa kekuatan Islam politik dapat menjadi gunung es yang sewaktu-waktu menjadi kekuatan politik yang dominan. Hal ini disebabkan karena sekularisme Kemalis hanya terkonsentrasi di perkotaan dan menjadi mainan elite semata. Namun hegemoni negara dan menjadikan Islam sebagai komoditi politik membuat Islam politik sulit berkembang dan selalu mengalami pasang surut. Akan tetapi inilah peluang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan Islam politik di masa-masa berikutnya. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan basis politik sendiri melalui kendaraan politik yang selanjutnya dapat memenangkan beberapa Pemilu terakhir.

Akan tetapi, partai politik berbasis Islam di Turki nampaknya hanya pandai menyerang tetapi tidak pintar bertahan. Beberapa kali partai-partai ini mengungguli Pemilu atau setidaknya meraih suara yang signifikan, namun akhirnya dengan mudah dibubarkan. Ini menunjukan kekuatan Islam politik masih terus mengalami pasang surut. Pada tahun 1995, kalangan sekuler dibuat tercengang dengan kemenangan Partai Refah. Sungguh mengejutkan karena partai yang secara tegas diproklamirkan sebagai partai Islam, memenangkan Pemilu di negara sekuler. Partai Islam ini bahkan mampu mengantarkan pimpinannya, Necmattin Erbakan sebagai Perdana Menteri. Dialah perdana menteri pertama yang berasal dari partai Islam di Turki.

Kemenangan Partai Refah membuat kalangan sekuler benar-benar merasa terusik. Pokok persoalannya adalah, kubu sekuler tak rela setelah Pemilu 1995 ‘bendera’ Islam semakin berkibar di kancah pemerintahan, apalagi berperan dominan menggantikan peran sekuler warisan Attaturk. Maka, dengan dalih menjaga kelangsungan sekulerisme dalam negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, kubu sekuler dibantu militer memaksa PM Erbakan lengser dari kursi Perdana Menteri pada akhir Juni 1997. Tampuk pemerintahan kemudian diambil alih oleh CHP, partai sekuler yang beroposisi, dan menempatkan Mesult Yilmaz duduk di kursi Perdana Menteri yang ditinggalkan Erbakan. CHP bersama militer tak puas hanya dengan menurunkan Erbakan. Ratusan pegawai negeri sipil yang beraliran Islam disapu bersih dari birokrasi pemerintahan. Bukan cuma itu, para seniman juga terkena pembersihan. Sekitar 39 orang diadili karena mementaskan sebuah drama yang melukiskan militer Turki sebagai musuh Tuhan.

Tidak berhenti di situ, pemerintahan Yilmaz mengancam membatalkan izin operasional lebih dari 400 sekolah di Turki yang mengajarkan agama Islam. Segala izin untuk membangun ataupun merehabilitasi masjid ditangguhkan sampai ada jaminan dari kubu Islam bahwa tidak akan ada Islamisasi di Turki. Selain itu, sebagian besar dari 32 bank yang bebas bunga, yang dikelola golongan Islam, ditutup. Sekitar 53 organisasi dan kelompok kebudayaan dilarang dengan tuduhan melanggar prinsip konstitusi tahun 1923 yang menghendaki pemerintahan sekuler. Sedikitnya 18 jurnalis yang dekat dengan Partai Refah mendapat sorotan tajam di berbagai media yang sepenuhnya dikontrol pemerintah. Kekuasaan Partai Refah hanya bertahan 2 tahun. Necmettin Erbakan diturunkan dari jabatannya, lalu disusul dengan dibubarkannya partai yang dipimpinnya itu melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Turki pada tanggal 11 Januari 1998.

Pembubaran partai bukan berarti menghilangkan kekuatan Islam politik. Sisa-sisa aktifis partai itu lalu membentuk Partai Fadilah menyongsong Pemilu 1999. Partai ini menunjuk politisi senior Rucai Kutan sebagai ketuanya. Akan tetapi, partai ini hanya mampu meraih urutan ke tiga dengan perolehan hanya 15.41 persen suara. Namun partai ini pun harus menerima kenyataan pahit yaitu dibubarkan pula dengan tuduhan yang sama, anti ideologi sekuler dan mengancam sekularisme serta membawa misi Islam. Kekalahan dan pembubaran Partai Fadilah menjadi kelemahan sekaligus menjadi kekuatan Islam politik berikutnya. Pasca kekalahan Partai Fadilah, bekas pengurus Partai ini terpecah menjadi dua kelompok. Kalangan tua yang identik dengan faham Islam konservatif membentuk Partai Saadat. Dan kalangan muda yang memilih faham neoliberalisme membentuk AKP.

Pilihan pada faham neoliberalisme nampak lebih tepat mengingat rawannya Islam politik yang selalu berada dibawah bayang-bayang pengawasan militer. Itulah yang menyebabkan AKP dengan mudah meraih kemenangan pada Pemilu 2002, setahun sejak partai ini didirikan. Selain mengambil masa pemilih berbasis Islam, AKP juga mampu meraih simpati masyarakat sekuler yang tidak yakin dengan kemampuan partai-partai sekuler seperti CHP, dalam merubah sistem kehidupannya. Akhirnya, AKP dengan mulus menguasai parlemen dan kursi perdana menteri.
Kekuatan AKP semakin tak terbendung ketika mampu menunjukkan diri sebagai partai yang tidak anti sekuler, serta meningkatkan perekonomian Turki. Inilah yang menopang kemenangannya untuk kedua kalinya pada Pemilu 2007 dengan menguasai tiga unsur negara yang paling strategis sekaligus yaitu parlemen, perdana menteri dan presiden. AKP menduduki 341 dari 550 kursi di Perlemen, mempertahankan Recep Toyyip Erdogan sebagai Perdana Menteri dan menghantarkan Abdullah Gul sebagai Presiden. Hal inilah yang menjadi ancaman besar bagi kalangan militer yang khawatir dengan runtuhnya bangunan sekularisme Turki.

Di saat AKP mulai menguat, partai berbasis Islam kembali terancam bubar. Untung saja AKP mampu membuktikan diri sebagai parti anti kelularisme. Pada Juli 2008 lalu, Mahkamah Konstitusi Turki sempat menyidangkan gugatan jaksa yang menuntut agar AKP dibubarkan dengan alasan mengancam keberlangsungan sekularisme di Turki. Perdana Menteri Recep Toyyib Erdogan dituduh makar terhadap negara yang dipimpinnya yang secara nyata berazaskan sekularisme. Tuduhan itu terlontar setelah pemerintah di bawah rezim AKP mengesahkan pencabutan peraturan larangan berjilbab di perguruan tinggi. Pada 23 Februari 2008 lalu, Presiden Abdullah Gul menandatangani perubahan konstitusi itu setelah parlemen yang didominasi AKP menyetujui amandemen. Padahal, larangan berjilbab adalah produk rezim sekuler dan menjadi salah satu simbol dari sekularisme Turki. Artinya, kebijakan AKP itu secara nyata telah melawan prinsip-prinsip sekularisme Kemalis.

AKP memang terlalu cepat mengeluarkan kebijakan yang kontroversial di kalangan sekuler, terutama masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai sekularisme Kemalis. Barangkali karena AKP terlalu optimis atas kemenangannya yang signifikan dalam Pemilu 2007 dan penguasaannya terhadap parlemen. Berbeda dengan kebijakannya pada periode 2002-2007 setelah AKP meraih kemenangan hanya 34.28 persen suara. Saat itu, AKP sama sekali tidak terlihat berseberangan dengan prinsip-prinsip sekularisme Kemalis melainkan lebih konsentrasi pada pembangunan ekonomi. Kenyataannya, panatisme atas sekularisme yang ditanamkan oleh Mustafa Kemal Attaturk sekitar 72 tahun itu masih kuat, terutama dari kalangan militer. Atas nama pengawal sekularisme, militer selalu siap tampil di depan dalam menghalau potensi-potensi yang mengancam sekularisme Turki. Kekuatan politik yang selalu dianggap paling berbahaya adalah kekuatan Islam politik yang dipelopori oleh partai politik berbasis Islam seperti AKP.

Kebangkitan dan Prospek Islam Politik

Tak pernah terbayangkan, jika di sebuah negara sekuler tiba-tiba mayoritas rakyatnya memutuskan untuk tidak memilih partai sekuler dalam Pemilu. Sebaliknya, mereka memilih partai yang berhaluan Islam yang selama ini dibenci oleh kalangan sekuleris Kemalis. Untuk kedua kalinya AKP menang dalam Pemilu Turki. Banyak orang tentu bertanya, bagaimana bisa terjadi?. Mengapa rakyat Turki mempercayakan kekuasaan politiknya dipegang oleh AKP, bukan kepada partai oposisi yang sekuler seperti CHP atau MHP? Apakah rakyat Turki memilih dan kembali mempercayakan suaranya untuk AKP karena semata-mata garis politiknya lebih diwarnai dan dijiwai semangat Islam, ataukah gejolak politik yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat?. Akankah ini adalah era kebangkitan Islam politik di Turki? Menarik untuk dicermati, Turki sebagai sebuah negara demokrasi yang secara geografis berada di dua benua yaitu Asia dan Eropa. Kultur Eropa memang sangat mewarnai masyarakat Turki dengan demokrasinya semenjak Mustafa Kemal mengambilalih kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid dan mengubah negeri itu dari Khilafah Islamiyah menjadi Republik Turki.

Pandangan negara-negara di dunia tiba-tiba terkonsentrasi pada hasil Pemilu Turki. Dimana partai-partai sekuler ditaklukkan oleh AKP, sebuah partai yang dekat dengan nilai-nilai Islam, simbol-simbol Islam dan pemilih-pemilih dari kalangan Islam yang taat beragama. Inilah awal dari bangkitnya kembali Islam politik sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah.

Secara historis, kemenangan gemilang partai berbasis Islam itu bisa dipahami dari tiga periode yang dianggap merupakan titik balik sejarah gerakan Islam politik di Turki. Kemenangan partai politik berbasis Islam ini tidak hanya pada perolehan suara di parlemen, tetapi juga berhasil menduduki jabatan penting seperti Perdana Menteri dan Presiden. Ketiga periode itu adalah pertama, periode dari bulan Maret tahun 1994 hingga tahun 1997. Periode kedua pasca tahun 1997 hingga berdirinya AKP pada bulan Agustus tahun 2001. Periode ketiga, kemenangan AKP tahun 2002 hingga sekarang.

Periode pertama (1994-1997), ditandai oleh keberhasilan politik luar biasa gerakan Islam politik setelah Partai Refah yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan memenangkan pemilu lokal pada 27 Maret 1994. Partai Refah untuk pertama kalinya saat itu berhasil memegang jabatan gubernur di dua kota terpenting di Turki, yaitu Kota Istanbul dan Ankara. Kader muda Partai Refah, Recep Tayyip Erdogan yang baru berusia 40 tahun saat itu menduduki kursi jabatan gubernur Istanbul. Laju Partai Refah semakin tidak dapat dibendung waktu itu dengan kemenangan pada Pemilu parlemen pada bulan Desember 1995 yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan. Necmettin Erbakan ditunjuk sebagai perdana menteri.

Menurut banyak pengamat politik, ada dua interpretasi dari kemenangan Partai Refah tersebut. Pertama, kegagalan ideologi sekuler yang diadopsi negara Turki sejak diproklamirkannya Turki modern tahun 1923 M, dalam membawa rakyat negara itu ke kondisi yang lebih modern secara sosial dan ekonomi. Kedua, pengaruh bangkitnya gerakan Islam politik di Timur Tengah yang diwarnai oleh masuknya kubu Islam ke dalam kekuasaan di Yaman, Sudan, Jordania, dan Maroko. Selain itu, Turki juga tidak pernah sepi dari gejolak politik dalam negeri. Partai-partai politik di Turki bersaing dengan atas nama ideologi Kemalisme sebagai ideologi kekuasaan dan negara. Berbagai kudeta dan pertumpahan darah terjadi atas nama ideologi itu. Para elite politik silih berganti memegang tampuk kekuasaan dan menggiring negara Turki ke arah dunia Barat dengan atas nama ideologi Kemalisme.

Memang, sejalan dengan penerapan sekularisme, Turki menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara Barat. Namun sejarah juga mencatat, situasi politik Turki selepas menjadi republik tidak luput pula dari catatan negatif yang mencederai tatanan demokrasi di negeri itu. Antara lain, perebutan kekuasaan oleh tentara mewarnai beberapa kali perubahan rezim pasca Mustaha Kemal Attaturk. Tercatat kudeta militer terjadi pada 1960, 1971 dan 1980.
Misalnya, pada kudeta 1980, Jenderal Kenan Evren merebut kekuasaan dengan bertindak lebih represif. Partai politik dibubarkan, pelarangan kritik terhadap pemerintah, beberapa media massa diberangus, lawan-lawan politik dipenjarakan dan sebagian diantaranya mengalami kematian secara tidak jelas. Militer secara tradisional merupakan pendukung utama sekularisme. Oleh karena itu, tentara berkepentingan agar nilai-nilai sekularisme tetap diterapkan oleh siapa pun rezim yang berkuasa di Turki. Para penguasa mengimpor mekanisme, konsep, tradisi, dan gaya hidup dengan atas nama ideologi tersebut dalam upaya memerangi buta huruf, kemiskinan, keterbelakangan, fanatisme madzhab, dan etnis. Inilah yang menciptakan struktur masyarakat di Turki antara minoritas modern yang otoriter dan mayoritas konservatif yang memegang kuat tradisinya dan mencoba melakukan pembaruan dari dalam nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Wujud struktur masyarakat yang timpang itu menyebabkan terjadinya krisis sosial di Turki yang lambat laun berdimensi politik. Krisis tersebut menemukan titik singgung dengan kepentingan gerakan Islam politik di negara itu.

Krisis yang dialami ideologi Kemalisme itu timbul bersamaan dengan buyarnya ideologi kiri di dunia yang disimbolkan oleh ambruknya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan ideologi dalam front yang biasanya menjadi tumpuan kaum fakir miskin.
Partai Refah menemukan momentum tersebut dengan mengumandangkan jualan kubu kiri seperti jargon keadilan dan kesejahteraan. Maka, berpalinglah massa kiri ke Partai Refah. Menurut Pemimpin Demokratik Sol Parti (DSP) atau Partai Kiri Demokrat, Bulent Ecevit, buyarnya kubu kiri di Turki dan internasional, telah membantu bagi bangkitnya Partai Refah. Ia mengatakan, suara yang diraih Partai Refah adalah suara dari golongan kaum putus asa atau kecewa atas partai-partai sekuler baik dari kiri mau-pun kanan. Sementara seorang pejabat dari Doğru Yol Partisi (DYP) Partai Jalan Kebenaran pimpinan Tansu Ciller juga mengatakan, ketika ideologi kiri di Turki mengalami kebangkrutan, maka naiklah popularitas Partai Refah yang dengan sangat cerdik mengadopsi jargon-jargon sosialisme dan Islam. Ia meramalkan, golongan dalam jumlah besar dari kaum kiri radikal Turki dalam waktu dekat akan berpaling ke partai Islam.
Ada lagi kondisi yang sangat menguntungkan bagi Partai Refah dalam menuai kemenangan yaitu meletusnya Perang Bosnia dan Chechnya. Perang kedua negara ini menjadi isu luar negeri yang dibangun Partai Refah untuk menarik simpati pemilih yang mayoritas muslim. Saat terjadi perang Perang Bosnia dan Chechnya itu, Para pengamat dan wartawan yang beraliran sekuler, mulai berbicara dimensi agama dalam kasus Bosnia dan Chechnya, serta mereka berani menuduh kekuatan Rusia ingin membasmi keberadaan umat Islam di Eropa Timur. Media massa Turki membentuk opini umum bahwa rakyat Bosnia dan Chechnya terancam eksistensinya hanya lantaran mereka beragama Islam. Isu tersebut telah berandil besar terjadinya perubahan paradigma berpikir rakyat dan elite Turki ke arah yang lebih Islamis. Rasa sentimen keagamaan pun meningkat tajam. Inilah yang menyebabkan berpalingnya pemilih Turki dari partai sekuler ke partai Islam.

Meskipun demikian, masyarakat di kalangan sekularis masih dihantui kecemasan akan praktik syariat Islam jika partai Islam berkuasa. Mereka khawatir terjadinya pembatasan kebebasan dan keterbukaan yang selama ini mereka nikmati. Akan tetapi, Necmettin Erbakan saat itu selalu menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa Partai Refah adalah partai politik yang penuh persaudaraan, perdamaian, dan kecintaan. Ia pun menghindari berbicara tentang syariat Islam di Turki. Seorang anggota parlemen dari Partai Refah paling jauh hanya berani menegaskan, bahwa Partai Refah akan menerapkan larangan minuman keras, menutup pabrik minuman keras, dan menutup tempat-tempat prostitusi di wilayah yang dikuasainya. Namun tak lupa, Partai Refah memberikan solusi. Misalnya, menutup pabrik minuman keras tetapi menggantinya dengan pabrik lain untuk menghindari pengangguran. Menutup tempat-tempat prostitusi, tapi negara akan berusaha membantu keuangan bagi mereka yang ingin nikah secara sah sehingga mereka tidak terjerumus pada pola hubungan illegal.

Dalam konteks ini, Partai Refah sengaja mengumandangkan jargon-jargon yang tidak membuat cemas kaum sekularis. Erbakan juga menolak kalau Partai Refah akan menjelma sebagai partai yang akan menerapkan larangan secara paksa. Ia mengatakan, jalan terbaik untuk melakukan perubahan adalah dengan cara membujuk secara bijak hingga benar-benar muncul kesadaran serta kesediaan. Ia juga menegaskan, menolak mencapai kekuasaan dengan kekuatan dan kekerasan. Aksi teroris dan kekerasan sama sekali bukan dari ajaran Islam.

Inilah bagian dari kondisi-kondisi dan dinamika Turki yang dapat dimanfaatkan Partai Refah dalam mencapai kekuasaan. Partai politik yang lahir dan berkembang dengan ideologi dan faham yang berbeda dengan umumnya partai sekluer yang ada, mampu merebut suara mayoritas dalam Pemilu. Juga fraksi mayoritas di Parlemen, serta memegang jabtan perdana menteri. Tetapi, rival-rival politik di tingkat elit tentunya tak tinggal diam. Sekulerisme yang masih kental akan terus dipertahankan oleh kalangan sekuler yang dimotori militer. Mereka tetap merasa tidak nyaman jika Partai Refah berkuasa. Sebab, apapun argumentasinya hanyalah bentuk diplomasi dan tipuan. Maka secara diam-diam, militer pun melakukan kudeta.

Akibatnya, partai ini hanya mampu menunjukkan eksistensinya selama 3 tahun. Partai Refah harus menelan pil pahit sejak runtuhnya pemerintahan Perdana Menteri Necmettin Erbakan yang juga pemimpin partai ini. Pada bulan bulan Juni tahun 1997, Necmettin Erbakan diturunkan dari jabatannya yang dilukiskan sebagai kudeta putih yang digalang oleh militer. Jatuhnya pemerintahan PM Erbakan itu disusul dengan dibubarkannya Partai Refah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Turki pada tanggal 11 Januari 1998.

Periode Kedua (1998 - 2001), adalah masa transisi Islam politik yaitu antara kemenangan Partai Refah pada Pemilu 1995 dan kemenangan AKP pada Pemilu 2002. Meski Partai Refah dibubarkan, namun ideologi dan karakter politik para tokoh dan kader-kadernya masih melekat. Mereka terhimpun kembali dalam kekuatan baru dengan membentuk partai politik baru.
Menyongsong Pemilu Turki tahun 1999, kader-kader Partai Refah itu membentuk Partai Islam Fadhilah dengan menunjuk politisi senior Rucai Kutan sebagai ketuanya. Namun pada Pemilu ke-14, Minggu 18 April 1999 itu, partai yang terus tertekan oleh kalangan sekuler ini tidak bisa mengulangi kemenangan seperti yang dialami partai pendahulunya. Partai ini hanya mampu menempati urutan ketiga atau hanya 15,41 persen suara. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dibubarkannya Partai Refah, di mana ada pengaruh psikologis pemilih mengingat Pemilu 1999 diselenggarakan berselang waktu hanya setahun setelah Partai Refah dibubarkan. Di sisi lain, masih terjadinya tekanan politik dari kalangan sekuler. Buktinya, Partai Islam Fadhilah dibubarkan dengan tuduhan anti ideologi sekuler sebagaimana alasan pembubaran Partai Refah.
Selain dibubarkan, mantan kader-kader Partai Fadilah juga tidak solid. Perjuangan mereka menjadi terpecah, sebagian tetap pada faham Islam konservatif, sebagiannya lagi memilih menganut faham liberal. Mantan kader-kader Partai Fadhilah yang menganut faham Islam konservatif lalu mendirikan Felicity Party (Saadet Partisi) atau Partai Saadet. Mereka terdiri dari kalangan politisi senior di pimpinan Rucai Kutan. Sedang mereka yang liberal terdiri dari kalangan politisi muda di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan, kemudian membentuk Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Tetapi itulah berkah dari perpecahan mereka, faham liberal sedikit memberikan ruang bagi kalangan plitisi muda melalui AKP untuk melanjutkan perjuangannya hingga membawa prestasi yang tak kalah gemilangnya dengan Partai Refah pada periode selanjutnya.

Periode III (2002 – 2008) merupakan periode kegemilangan Islam politik. Pilihan faham liberal yang dianut oleh kalangan politisi muda ternyata tepat. Hal ini membuka ruang bagi mereka untuk tidak merasa dianggap sebagai partai Islam yang akan mengancam sekulerisme. Meskipun membawa misi Islam dan melawan sekularisme, mereka tidak ingin muncul secara pulgar. Faham liberal dan perpecahan akibat perbedaan faham dengan kalangan tua menjadi tameng mereka untuk tidak dikatakan sebagai kelompok yang kontra sekularisme.

Apapun motifnya, tetapi paling tidak hal ini dianggap sebagai bagian dari strategi saja. Tentu mereka tidak menginginkan AKP yang dibentuknya bernasib sama dengan partai pendahulunya seperti Partai Refah dan Partai Fadhilah. Ini hanyalah strategi untuk mengelabui politisi sekuler agar AKP tidak terklaim sebagai partai kontra sekluarisme. Padahal sulit dipungkiri, sebab bagaimana pun Partai Islam Fadhilah yang melahirkan AKP, juga terlahir dari Partai Refah. Di sisi lain, pemimpin AKP, Tayyip Erdogan adalah pengagum Necmettin Erbakan, pemimpin Partai Refah. Namun, membungkus AKP dengan neo-liberalism lebih diterima dibandingkan partai Saadet yang secara nyata diproklamirkan sebagai partai yang beraliran Islam konservatif.
Meskipun demikian, AKP tetap saja kembali dianggap sebagai partai yang akan mengancam sekulerisme. oleh karena itu dalam rangka menghadapi Pemilu, AKP selalu mendapatkan black campign yang menyebutkan bahwa AKP akan mengembalikan Turki ke masa lalu lagi. Tetapi, kemampuannya menepis dan bukti nyata selama kekuasaan partai berbasis Islam sebelumnya berkuasa ditambah dengan persoalan sosial masyarakat Turki di bawah pengaruh sekulerisme. Akhirnya, banyak masyarakat yang memilih alternatif lain untuk merubah kondisi negaranya. Maka jadilah AKP sebaai pemenang Pemilu 2002 itu dengan pero;ehan 34,28 persen.

Kemangangan AKP pada tahun 2002 itu adalah awal kemenangannya pada Pemilu berikutnya. Di mana pada Pemilu 22 Juli 2007 lalu, AKP kembali mendulang suara mayoritas dengan 46,66 persen suara atau 341 dari 550 kursi di Parleman Inilah prestasi paling gemilang partai berbasis Islam yang mampu memenangkan Pemilu secara berturut-turut dalam dua kali Pemilu. Kemenangan AKP tersebut menunjukkan semakin kuatnya partai berbasis Islam di pentas politik Turki dalam tiga dekade tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan semakin diragukannya kemampuan sistem sekuler di negara itu dalam menyelesaikan problema masyarakat.
Kemenangan-kemenangan partai berbasis Islam terutama AKP, tentu saja menjadi perhatian serius banyak kalangan di Turki, negara-negara Islam, dan negara-negara Barat. Bagaimana tidak, partai yang dianggap tabu di negara sekuler bisa mengalahkan partai penguasa yang berlandaskan pada ideologi negara. Namun, di luar dugaan, pencabutan larangan berjilbab diperguruan tinggi menjadi pintu masuk kalangan sekuler yang sekaligus menjadi masalah baru bagi AKP. Kejaksaan Turki mengadukan AKP ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan makar terhadap sekularisme. Jaksa penuntut meminta agar partai berkuasa, AKP dibubarkankarena menjadi ancaman bagi status resmi Turki sebagai republik sekuler. Di depan majelis MK, Jaksa Abdurraham Yalcinkaya mengatakan, AKP telah menjadi titik konsentrasi kegiatan anti-sekuler. "Risiko semakin meningkat setiap hari," kata petisi setebal 162 halaman yang diserahkan oleh Yalcinkaya kepada Mahkamah Konstitusi. "Bahayanya jelas dan nyata. Tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat selain menutup partai," kata dokumen tersebut. Selain itu, jaksa meminta perdana menteri, presiden, dan 69 anggota partai dilarang aktif dalam politik. Bukti utama yang diajukan oleh jaksa adalah upaya pemerintah untuk mencabut larangan berjilbab bagi wanita di perguruan tinggi.

Sementara itu AKP mengutuk kasus yang diajukan terhadapnya sebagai serangan terhadap demokrasi. Polisi juga menangkap 20 orang warga dan dua orang jenderal yang diduga akan melakukan kudeta. Penahanan dua jenderal ini terjadi sehari setelah AKP disidangkan terkait tuntutan pelarangannya di dalam sidang MK tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa saat ini AKP dalam keadaan yang tidak aman. Jika kekuatan politik AKP melemah, maka selalu ada kemungkinan militer akan bereaksi kembali atas nama benteng sekularisme Turki sebagaimana yang dilakukannya terhadap perdana menteri Necmattin Erbakan dan Partai Refah atas tuduhan membawa misi Islam. Saat ini AKP telah berani mengambil kebijakan kontroversial dengan mencabut larangan berjilbab di Perguruan Tinggi. Padahal larangan berjilbab di itu adalah produk pemerintahan kalangan sekuler. Artinya, AKP secara terang-terangan telah berani menantang kalangan sekuler.

Tetapi di sisi lain, keadaan Partai Refah dan AKP mungkin saja berbeda. Sebab kemenangan Partai Refah pada Pemilu 1995 itu tidaklah signifikan, hanya 21.38 persen yang dibayang-bayangi oleh Motherland Party dengan 19.65 persen. AKP memiliki legitimasi yang jauh lebih besar hingga mencapai 46.66 persen, sementara partai pemenang kedua hanya 20.85 persen yang diraih oleh partai yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attaturk, Republican People's Party (CHP).

Dengan demikian, tentu saja AKP tampil lebih percaya diri. Hal ini meminimalisir ketakutan terhadap ancaman militer. AKP memiliki mayoritas rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan AKP. Lebih-lebih kebijakan itu adalah pro rakyat. Oleh karena itu, akan ada lagi kebijakan-kebijakan serupa yang suatu saat akan dikeluarkan. Dan jika rakyat merasa lebih nyaman dengan hal itu, maka AKP akan tetap tampil sebagai penguasa hingga Pemilu berikutnya. Meskipun akhirnya dikudeta dan AKP dibubarkan, maka tidak sulit bagi partai berbasis Islam lainnya untuk menggalang kekuatan kembali sebab, keberhasilan pembanguanan dari kebijakan AKP yang pro rakyat menjadi modal partai politik berbasis Islam yang muncul berikutnya.
Memang, militer dan kelompok sekuler yang direpresentasikan melalui CHP sebagai kekuatan politik dominan di Turki sangat cemas melihat manuver-manuver politik AKP. Wujudnya, kelompok sekuler ini tak henti-hentinya menuding bahwa AKP akan mengganti sistem politik sekuler Turki dengan sistem politik yang lebih bernafaskan Islam. Kekhawatiran kaum sekuler akan terjadinya Islamisasi di Turki adalah suatu hal yang berlebihan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Turki selama lima tahun ke depan, AKP akan lebih bersikap pragmatis. Pragmatis dalam arti akan lebih berfokus pada hal-hal yang praksis dan membumi sifatnya, seperti menjaga laju pertumbuhan ekonomi Turki yang terus membaik pada rezim AKP.

Akankah Islam politik akan terus mampu bertahan? Entahlah, tetapi yang jelas Islam politik akan terus mengalami pasang surut. Jika AKP tidak sampai dibubarkan, maka inilah awal dari kegemilangan Islam politik di Turki. Setidaknya, saat ini AKP telah mampu melakukan antisifasi dengan melakukan penangkapan terhadap mereka yang terindikasi akan melakukan kudeta. Pemerintah melalui kepolisian telah menangkap puluhan orang, dua diantaranya adalah jenderal purnawirawan. Sebaliknya, jika terpaksa harus terjadi kudeta militer dan AKP dibubarkan, maka setidaknya AKP telah menampilkan sebuah dinamika politik yang simpatik. Artinya, kekuatan Islam politik sewaktu-waktu dapat muncul kembali, sehingga Islam politik tidak akan pernah mati di Turki, meskipun tidak pula mengalami kejayaan.

Penutup

Turki adalah negara sekuler yang mengacu kepada doktrin sekularisme Kemalis. Akan tetapi sekularisme selama sekitar 72 tahun itu terancam bergeser setelah unsur-unsur strategis dalam sistem kenegaraan Turki dikuasai oleh partai berbasis Islam pasca kemenangan AKP dalam dua kali Pemilu. Kemenangan partai-partai berbasis Islam dalam pemilu menandai bangkitnya Islam politik di Turki.

Keberhasilan gerakan Islam politik berawal dari dua hal besar yang telah dilakukan yaitu penggalangan basis melalui gerakan Islamisasi dan mempertahankan kepercayaan pendukung melalui kebijakan pro rakyat yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Partai refah dan AKP. Sasarannya adalah masyarakat yang taat beragama yang umumnya berada di pedesaan, masyarakat pro sekuler yang jenuh degan resim sekuler, dan masyarakat yang tidak terjebak pada prinsip sekularisme maupun Islam tetapi lebih membutuhkan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi. Inilah peluang bagi bangkitnya Islam politik di Turki.

Kemenangan AKP dalam dua kali Pemilu secara berturut-turut, Pemilu 2002 dan Pemilu 2007, telah berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Turki. Struktur kenegaraan Turki dikuasi oleh AKP yang Islamis. Pada Pemilu 2002 AKP berhasil menguasai parlemen dengan mendudukkan 363 kadernya dari 550 kursi yang tersedia di Parlemen. AKP juga berhasil menghantarkan Recep Toyyib Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki. Sementara pada Pemilu 2007, AKP kembali menguasi parlemen dengan meraih 341 kursi pada Pemilu 2007 dan mempertahankan Recep Toyyib Erdogan sebagai perdana menteri untuk periode ke-2. Yang lebi prestisius adalah AKP mampu menghantarkan Abdullah Gul sebagai presiden Turki. Dengan demikian, proses perubahan sistem ketatanegaraan akan lebih mudah dilakukan
Hal ini ditandai dengan keberanian AKP untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bertentangan dengan sekularisme Kemalis. Salah satu contohnya adalah dicabutnya larangan berjilbab di perguruan tinggi. Meskipun hanya dalam tataran simbolik namun secara jelas bahwa masyarakat Turki menginginkan sebuah sistem negara yang tidak melakukan pengekangan terhadap kehidupan beragama mereka. Keinginan semacama ini tersirat dari dukungan yang diberikannyya kepada AKP. Turki tentu akan mengalami perubahan sistem. AKP akan melakukan prubahan sistem ketatanegaraan yang Islami, minimal akan mereduksi makna sekularimse di mana tidak lagi ada pengekangan terhadap rakyatnya dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Namun, tidak ada yang dapat menjamin bahwa AKP yang kontroversial di kalangan sekuler akan mampu bertahan hingga akhir periode pemerintahan. Telah banyak bukti yang menjadi pelajaran bagaimana Turki dijauhkan dari kekuatan politik berbasis Islam oleh kalangan militer. Akan tetapi, legitimasi AKP melalui kemenangan yang signifikan pada Pemilu 2007 juga menjadi keyakinan bahwa AKP akan mampu melewati tantangan dari militer. Lebih-lebih jika tidak ada niat bagi AKP untuk melakukan Islamisasi Turki. Meskipun harus menelan pil pahit, di mana AKP dibubarkan, namun sejarah AKP akan menjadi spirit dan modal perjuangan partai-partai berbasis Islam lainnya pada masa yang akan datang. Partai berbasis Islam lainnya akan lebih mudah menggalang kekuatan kembali.

Bahan Bacaan

Abdalla, Ulil Abshar. (2005). Menjadi Muslim Liberal. Jakarta, Nalar.
Abegebriel, A. Maftuh, dan Abeveiro, A. Yani. (2004). Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia. Jogjakarta, SR-Ins Publishing.
Arubusman, Muhidin. (2006). Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi. Jakarta, Spectrum.
Budiman, Arif. (1996). Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
Chaidar. Pemilu 1999; 1419 H Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler. Darul Falah.
Denny JA. (2000). Negara Sekuler Sebuah Polemik. Jakarta, Pura Berdikari Bangsa.
Gerges, Fawaz A. (2002). Amerika dan Islam Politik; Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?. Jakarta, AlvaBet.
Leega, David C, dan Kellstedt, Lyman A. (1993). Agama Dalam Politik Amerika, Judul Asli: Rediscovering The Religious Factor in America Politics, Terj. Debbie A Lubis dan A Zaim Rofiqi. Jakarta, Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia.
Lewis, Geoffrey. (2002). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford, Oxford University Press.
Lombard, Denys. (2006). Kerajaan Aceh; Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Madjid, Nurcholis. (1999). Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta, Paramadina.
Moertopo, Ali. Studi Wilayah. Jilid I. Jakarta, Bakin.
Mulyasantosa, Nandang. (1983). Tanya Jawab Sistem Politik (Political System). Bandung, CV. ARMICO.
Shalabi, Ali Muhammad. (2002), Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Utsmaniyah, Terj. Samson Rahman. Jakarta, Pustaka Al Kautsar.
Soehino. (1993). Ilmu Negara. cet ketiga. Yogyakarta, Liberty.
Thaib, Dahlan, dkk. (1999). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Toprak, Binnaz. (1999). Islam dan Perkembangan Politik di Turki, Judul Asli Islam And Political Development in Turkey, Terj. Karsidi Diningrat R. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
Vaezi, Ahmad. (2006). Agama Politik Nalar Islam. Terj. Ali Syahab. Jakarta, Citra.
Wahid, Abdurrahman. (2001). Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan. Depok, Desantara.
Wakil, Muhammad Hayyid. (1998). Wajah Dunia Islam Dari Dinasti bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern. Terj. Fadhli Bahri. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
Zurcher, Erik J. (2003). Sejarah Modern Turki. Judul Asli: Turkey, A Modern history. Terj. Karsidi Diningrat R. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

*) Dimuat di Jurnal Fikroh IAIH NW Pancor, Lombok Timur

Pasang Surut Islam Politik di Turki

2008-11-04T01:02:00.001-08:00

Oleh : Mukhlis Hasyim

Islam Politik nampaknya selalu mengalami pasang surut di Turki. Di saat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mulai menguat sejak tahun 2002, partai berbasis Islam kembali terancam bubar. Mahkamah Konstitusi Turki kini tengah menyidangkan gugatan jaksa yang menuntut agar AKP dibubarkan dengan alasan mengancam keberlangsungan sekularisme. Perdana Menteri Recep Toyyib Erdogan dituduh makar terhadap negara yang dipimpinnya yang secara nyata berazaskan sekularisme.

Tuduhan itu terlontar setelah pemerintah di bawah rezim AKP mencabut peraturan larangan berjilbab di perguruan tinggi. Pada 23 Februari 2008 lalu, Presiden Abdullah Gul menandatangani perubahan konstitusi itu setelah parlemen yang didominasi AKP menyetujui amandemen. Padahal, larangan berjilbab adalah produk rezim sekuler sejak tahun 1997 dan menjadi salah satu simbol dari sekularisme Turki. Artinya, kebijakan AKP itu secara nyata telah melawan prinsip-prinsip sekularisme Kemalis.

AKP memang terlalu cepat mengeluarkan kebijakan yang kontroversial di kalangan sekuler, terutama masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai sekularisme Kemalis. Barangkali karena AKP terlalu optimis atas kemenangannya yang signifikan dalam Pemilu 2007, dimana AKP meraih 46,66 persen suara atau 341 kursi dari 550 kursi parlemen. Berbeda dengan kebijakannya pada periode 2002-2007 setelah AKP meraih kemenangan hanya 34.28 persen suara. Saat itu, AKP sama sekali tidak terlihat berseberangan dengan prinsip-prinsip sekularisme Kemalis melainkan lebih konsentrasi pada pembangunan ekonomi.

Kenyataannya, panatisme atas sekularisme yang ditanamkan oleh Musthafa Kemal Attaturk sekitar 72 tahun itu masih kuat, terutama dari kalangan militer. Atas nama pengawal sekularisme, militer selalu siap tampil di depan dalam menghalau potensi-potensi yang mengancam sekularisme Turki. Kekuatan politik yang selalu dianggap paling berbahaya adalah kekuatan Islam politik yang dipelopori oleh partai politik berbasis Islam seperti AKP.

Timbul Tenggelam

Partai politik berbasis Islam di Turki nampaknya hanya pandai menyerang tetapi tidak pintar bertahan. Beberapa kali partai-partai ini mengungguli Pemilu atau setidaknya meraih suara yang signifikan, namun akhirnya dengan mudah dibubarkan. Ini menunjukan kekuatan Islam politik masih terus mengalami pasang surut.

Pada tahun 1995, kalangan sekuler dibuat tercengang dengan kemenangan Partai Refah. Sungguh mengejutkan karena partai yang secara tegas diproklamirkan sebagai partai Islam, memenangkan Pemilu di negara sekuler. Partai Islam ini bahkan mampu mengantarkan pimpinannya, Necmattin Erbakan sebagai Perdana Menteri. Dialah perdana menteri pertama yang berasal dari partai Islam di Turki. Akan tetapi kekuasaan Partai Refah hanya bertahan 2 tahun. Pada bulan Juni 1997, Necmettin Erbakan diturunkan dari jabatannya dengan tuduhan membawa misi Islam. Jatuhnya pemerintahan PM Erbakan itu disusul dengan dibubarkannya partai yang dipimpinnya itu melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Turki pada tanggal 11 Januari 1998.

Pembubaran partai bukan berarti menghilangkan kekuatan Islam politik. Sisa-sisa aktifis partai itu lalu membentuk Partai Fadihilah menyongsong Pemilu 1999. Akan tetapi, partai ini hanya mampu meraih urutan ke tiga dengan perolehan hanya 15.41 persen suara. Namun partai ini pun harus menerima kenyataan pahit yaitu dibubarkan pula dengan tuduhan yang sama, mengancam sekularisme dan membawa misi Islam.

Kekalahan dan pembubaran Partai Fadhilah menjadi kelemahan sekaligus menjadi kekuatan Islam politik berikutnya. Pasca kekalahan Partai Fadhilah, bekas pengurus Partai ini terpecah menjadi dua kelompok. Kalangan tua yang identik dengan faham Islam konservatif membentuk Partai Saadat. Dan kalangan muda yang memilih faham neoliberalisme membentuk AKP.

Pilihan pada faham neoliberalisme nampak lebih tepat mengingat rawannya Islam politik yang selalu berada dibawah bayang-bayang pengawasan militer. Itulah yang menyebabkan AKP dengan mudah meraih kemenangan pada Pemilu 2002, setahun sejak partai ini didirikan. Selain mengambil masa pemilih berbasis Islam, AKP juga mampu meraih simpati masyarakat sekuler yang tidak yakin dengan kemampuan partai-partai sekuler seperti CHP, dalam merubah sistem kehidupannya. Akhirnya, AKP dengan mulus menguasai parlemen dan kursi perdana menteri.

Kekuatan AKP semakin tak terbendung ketika mampu menunjukkan diri sebagai partai yang tidak anti sekuler, serta meningkatkan perekonomian Turki. Inilah yang menopang kemenangannya untuk kedua kalinya pada Pemilu 2007 dengan menguasai tiga unsur negara yang paling strategis yaitu parlemen, perdana menteri dan presiden. Hal inilah yang menjadi ancaman besar bagi kalangan militer yang khawatir dengan runtuhnya bangunan sekularisme Turki.

Akankah Islam politik akan mampu bertahan? Entahlah, tetapi yang jelas Islam politik akan terus mengalami pasang surut. Jika AKP tidak sampai dibubarkan, maka inilah awal dari kegemilangan Islam politik di Turki. Setidaknya, saat ini AKP telah mampu melakukan antisifasi dengan melakukan penangkapan terhadap mereka yang terindikasi akan melakukan kudeta. Pemerintah melalui kepolisian telah menangkap puluhan orang, dua diantaranya adalah jenderal purnawirawan.

Sebaliknya, jika terpaksa harus terjadi kudeta militer dan AKP dibubarkan, maka setidaknya AKP telah menampilkan sebuah dinamika politik yang simpatik. Artinya, kekuatan Islam politik sewaktu-waktu dapat muncul kembali, sehingga Islam politik tidak akan pernah mati di Turki, meskipun tidak pula mengalami kejayaan.

*)Sekretaris PB PMII dan
Mahasiswa Pascasarjana Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

Menanti Perubahan Dari Gubernur Pilihan Rakyat

2008-11-04T00:54:00.000-08:00

Oleh : Mukhlis Hasyim

Meski banyak dinamika negatif telah terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), namun masyarakat Bumi Gora ini tetap nampak tenang menjalani kehidupannya sehari-hari. Maklumlah, kondisi alam yang teduh sepertinya mampu meredam riak-riak negatif di masyarakat. Meskipun demikian, mereka tetap berharap, akan ada perubahan di propinsi yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani itu.

Perubahan terbesar yang dinant-nanti rakyat hanyalah perubahan dari kebijakan yang pro penguasa dan pengusaha menjadi pro rakyat. Dengan demikian, dengan sendirinya akan mengalami perubahan pada semua sektor kehidupan mereka. Disahkannya Peraturan Daerah (Perda), dan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan peraturan-peraturan lain yang tidak membelenggu sektor riel masyarakat, sudah cukup menjadi prestasi seorang gubernur. Sebab, satu pasal saja, dapat berdampak kepada tingkat biaya pendidikan, kesehatan dan harga kebutuhan pokok.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi NTB, sekitar 2.985.771 pemilih berharap dapat menjatuhkan pilihannya secara tepat. Seorang gubernur yang setiap kebijakannya lebih berpihak kepada sekitar 4 juta lebih penduduk NTB dari pada segelintir penguasa dan pengusaha. Namun amanat yang satu inilah yang seringkali terabaikan.

Pemilihan Langsung

”Siapapun gubernurnya, keadaan kita tetap sama” barangkali demikian pernyataan yang sering kita dengar di masyarakat ketika ditanya tentang calon gubernur yang tepat sebagai pemimpin NTB. Sepertinya, keberadaan gubernur tidak begitu nyata, karena sebelumnya mereka tidak pernah memilih. Tetapi itu dulu, ketika kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mungkin saja pernyataan mereka akan berubah di tahun 2008 ini, sekaligus berharap akan ada yang berubah dalam lima tahun ke depan. Melalui pemilihan gubernur secara langsung, rakyat akan mulai perduli untuk memperbincangkan siapa calon gubernur pilihannya nanti. Mereka merasa dilibatkan dalam menentukan gubernur yang bisa mencerna kebutuhan rakyat secara langsung. Bukan keinginan rakyat melalui suara wakilnya di parlemen.

Pada hari pemilihan di pertengahan tahun 2008 mendatang, masyarakat NTB dari 9 kabupaten/kota, 115 kecamatan dan 892 desa, akan berkumpul di sekitar 7.522 tempat pemungutan suara (TPS). Rakyat telah berkuasa. Suaranya sama dengan suara anggota DPR bahkan dengan suara presiden sekalipun. Semua lapisan masyarakat sama-sama hanya memiliki satu hak suara. Inilah pemilihan gubernur pertama secara langsung di NTB.

Sebagian rakyat yang telah terdidik secara politik mungkin saja menemukan harapan baru dengan sistim pemilihan yang baru ini. Akan lahir tanggung jawab dari masing-masing mereka, karena baik buruknya gubernur mendatang adalah pilihannya sendiri. Itulah wujud dari legitimasi rakyat atas pemimpinnya.

Inilah aktualisasi dari UU No. 3/2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah No. 17/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Juga, Instruksi Presiden No. 7/2005 tentang Dukungan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Inilah pula yang disebut oleh Syamsul Hadi Tubany dengan era baru demokeratisasi lokal di Indonesia.

Kerja Extra

Pemilihan secara langsung membebankan kerja ekstra kepada para calon gubernur. Bagi mereka yang belum siap dengan pergaulan sosial di masyarakat, akan lebih memilih sistim pemilihan sebelumnya yang memandatkan suara rakyat melalui DPR. Jika pada Pemilihan Gubernur 2003, H. Lalu Srinate sebagai gubernur terpilih (incumbent) cukup bertransaksi politik dengan partai politik, maka saat ini ia harus bertransaksi langsung dengan rakyat. Demikian pula dengan calon-calon lain yang akan berkompetisi pada Pilkada NTB kali ini.

Dalam sistim pemilihan di parlemen, calon gubernur cukup menyerahkan urusan suksesi kepada partai politik. Secara berantai, partai politik dapat menginstruksikan kepada pimpinan fraksi untuk memobilisasi anggota fraksi agar memilih pasangan calon tertentu. Otomatis, anggota fraksi akan manut kepada pimpinannya, sebab dirinya tidak mungkin membiarkan dirinya di-recall sia-sia. Akhirnya, bisa dipastikan, calon yang diusung oleh partai dengan kursi besar di parlemen, bisa dipastikan akan memenangkan pemilihan.

Tidak demikian dengan sistim pemilihan langsung. Partai politik nyaris hanya sebagai ’jualan’ politik untuk dijadikan kendaraan politik. Partai politik pemenang Pemilu tidak bisa memastikan dirinya akan memenangkan calon yang diusungnya.

Lihat saja, bagaimana Jend. (Purn) TNI, Wiranto yang diusung oleh partai Golkar sebagai pemenang pemilu, pada Pemilihan Presiden 2004 dikalahkan oleh Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung oleh partai baru sekelas Partai Demokerat. Demikian pula dengan Pilkada DKI Jakarta, di mana Adang Darajatun, calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemenang Pemilu di ibukota negara itu, terkalahkan oleh gabungan partai-partai di bawahnya.

Inilah yang memaksa para calon gubernur kali ini untuk sedemikian rupa dapat mengambil hati rakyat. Jauh sulit meyakinkan sekitar 2.985.771 masyarakat pemilih, dari pada hanya 55 anggota DPRD di Jl. Udayana, Mataram itu. 

*)Ditulis sebelum pelaksanaan Pilkada NTB

Mencabut Larangan Berjilbab, AKP Dituntut Bubar

2008-07-14T09:05:00.000-07:00

Gara-gara mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi, pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terancam kudeta. AKP sebagai kendaraan politik para penguasa Turki saat ini tengah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Akankah partai politik Islam dibubarkan kembali?

Belajar dari pengalaman pahit partai politik Islam sebelumnya seperti Partai Salamah, Partai Refah dan Partai Fadhilah, maka akan terdapat kekhawatiran bahwa AKP juga akan mengalami nasib yang sama. Partai-partai politik Islam sebelum AKP itu tak pernah bertahan lama. Semuanya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Ini adalah bagian dari upaya-upaya militer dalam membendung Islamisasi sebagai satu-satunya ancaman bagi sekularisme di Turki.

Setelah kembali menjadi pemenang pemlihan umum (Pemilu) 2007, AKP mulai menghadapi rintangan. Pemerintahan partai Islam ini tak semulus pasca kemengannya pada Pemilu 2002. Gejolak rivalitas Islam vs sekuler itu mulai terlihat pasca dominasi AKP di parlemen, lalu diikuti oleh naiknya perdana menteri Recep Toyyib Erdogan dan Presiden Abdullah Gul.

Mahkamah konstitusi (MK) Turki mulai menyidangkan AKP. Jaksa penuntut menyampaikan kepada mahkamah agar partai pimpinan PM Recep Toyyib Erdogan ini dibubarkan. Alasannya, AKP sebagai partai yang berbasis Islam merupakan ancaman bagi sekularisme Turki. AKP didakwa makar karena membawa misi Islam dengan memberlakukan hukum syariah.

Bermula dari keputusan pemerintahan AKP yang didukung mayoritas parlemen dari AKP untuk mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi. Di dalam persidangan, Jaksa meminta perdana menteri, presiden, dan 69 anggota partai dilarang aktif dalam politik. Bukti utama yang diajukan oleh jaksa adalah upaya pemerintah untuk mencabut larangan berjilbab bagi wanita di perguruan tinggi itu.

AKP dituding menjadi titik konsentrasi kegiatan anti-sekuler di Turki. "Risiko semakin meningkat setiap hari. "Bahayanya jelas dan nyata. Tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat selain menutup partai," kata petisi setebal 162 halaman yang diserahkan oleh Yalcinkaya kepada Mahkamah Konstitusi.

Kudeta Militer

Setidaknya telah terjadi tiga kali kudeta militer di Turki yaitu tahun 1960, 1970, dan 1980. Terakhir, sebuah kudeta yang disebut sebagai kudeta putih terjadi pada pemerintahan Perdana Menteri Necmattin Erbakan dari Partai Refah pada tahun 1997. Erbakan diberhentikan menjadi perdana menteri dan disusul pembubaran partai Refah pada tahun 1998.

Hal inilah yang nampaknya direncanakan kembali terhadap AKP. Selain penyidangan terhadap AKP, juga terindikasi ada rencana kudeta yang dilakukan alangan militer.

Pembubaran AKP dan kudeta terhadap pemerintahannya nampaknya telah direncanakan sedemikian rupa. Untung saja AKP bertindak lebih cepat. Pemerintah Turki menahan dua pensiunan jenderal, Hursit Tolon dan Sener Eruygur sebagai bagian penyelidikan atas tuduhan upaya kudeta terhadap pemerintah pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan itu. Keduanya adalah bagian dari 21 orang yang pada awal pekan ini dimintai keterangan terkait tuduhan rencana kudeta.

Hursit Tolon pernah menjadi kepala pasukan para militer dan Eruygur, mantan komandan angkatan darat, adalah mantan personel militer berpangkat tertinggi yang pernah ditahan. Sementara Eruygur juga pernah membantu mengorganisir serangkaian unjuk rasa menentang pemerintah tahun lalu. Bagaimana tidak, Ia juga merupakan ketua Kemalist Thought Association, sebuah organisasi bagi para pengikut setia pendiri republik sekuler Turki, Mustafa Kemal Ataturk

Menurut laporan kantor berita Turki, Anatolia, (6/7), untuk mempermudah penyelidikan maka kedua pensiunan militer tersebut ditahan di sebuah penjara di Istambul. ''Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Namun belum ditetapkan kapan pengadilan atas keduanya dilakukan,'' tulis Anatoliadalam laporannya.

Sejumlah media yang dekat dengan pemerintah mengungkapkan, para tersangka itu termasuk Tolon dan Eruygur merencanakan serangkaian kegiatan, seperti unjuk rasa dan benturan fisik dengan polisi. Ini akan memberikan kesempatan bagi militer mengambil alih kekuasaan. (bs)Musim

(OPINI Indonesia/Edisi 108/Internasional)

Pemimpin Negara G8 Bertemu Di Jepang

2008-07-14T09:03:00.000-07:00

Sejumlah pemimpin negara-negara industri maju yang tergabung dalam Group of Eight (G8) bertemu di Hokaido, Jepang, 7-9 Juli . Mereka mulai berdatangan di Toyako, Hokaido, sejak Minggu, (6/7) dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pertemuan negara G8 ini nampaknya menarik perhatian.

Oleh karena itu, para pemimpin negara-negara ternama datang lebih awal seperti PM Jepang Yasuo Fukuda, Presiden Amerika Serikat George W Bush, PM Kanada Stephen Harper, PM Inggris Gordon Brown, PM Italia Silvio Berlusconi, dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Mereka menginap di Hotel Windsor, yang juga menjadi tempat berlangsungnya KTT itu.

Sejak tiba di Toyako, Fukuda langsung memulai serangkaian pertemuan baik dengan Presiden AS Bush, maupun dengan PM Kanada Harper. Dalam pertemuan bilateralnya dengan AS, Fukuda dan Bush sepakat mengenai isu nuklir dan penculikan warga Jepang (oleh Korut), namun keduanya gagal mencapai konsensus dalam isu perubahan iklim, terutama dalam target pengurangan emisi gas (C02) hingga tahun 2050, yakni mengurangi setengah dari C02 yang ada saat ini hingga tahun 2050.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono baru tiba di Toyako pada Selasa (8/7) dan berdasarkan informasi dari Media Center, baru pada hari ketiga, Rabu (9/7), Presiden Indonesia itu diberi kesempatan dalam acara working lunch.

Jepang menempatkan Indonesia pada hari terakhir acara working lunch bersama Australia, Brazil, China, India, Mexico, Korsel dan Afrika Selatan, sesaat sebelum jumpa pers penutupan G8 dilakukan. Namun Afrika Selatan, Brazil, China, India, dan Mexico sendiri sudah diberi kesempatan pada kegiatan working lunch sejak hari pertama, mengingat pentingnya posisi negara-negara tersebut.

Sementara itu, saat berbicara dalam KTT G8, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon negara-negara agar menangani pembangunan, perubahan iklim dan harga pangan. Juga, harga minyak yang melambung juga menjadi agenda pertemuan.

Ban mengatakan, negara-negara kaya telah berjanji memperbesar bantuan asing dan harus menyediakan dana untuk memenuhi komitmen mereka. Pihaknya mengatakan kepada para wartawan bahwa kalangan pemerintah seyogyanya memenuhi investasi pertanian jangka panjang dan mencabut pembatasan ekspor ’khususnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan’.

Diwarnai Unjukrasa

Pertemuan istimewa para pemimpin negara itu tak lepas dari gerakan demonstrasi. Dua hari menjelang berlangsungnya KTT G8 yang diselenggarakan 7-9 Juli itu, sekitar 2.500 pengunjukrasa tumpah ruah di Sapporo, ibukota Hokkaido, (5/7). Mereka berasal dari berbagai LSM dan organisasi buruh dari Jepang. Sejumlah negara lainnya ikut terlibat dalam aksi yang menentang KTT G8 tersebut.

Dalam aksinya, para demonstran mendesak negara-negara G8 untuk memperbaiki taraf kehidupan buruh. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan yang berisi kecaman mengenai dampak buruk yang diakibatkan negara-negara maju tersebut, seperti meluasnya kemiskinan dan terjadinya pemanasan global. Kalangan petani yang ikut berunjukrasa bahkan meneriakkan tudingan bahwa kaum petani tidak bakal bertahan dalam globalisasi ekonomi yang kini sedang menerjang dunia yang didorong oleh G8.

Oleh karena itu, aparat keamanan meningkatkan keamanannya dengan menerapkan siaga satu. Petugas kepolisian terlihat di jalan-jalan raya utama, pintu masuk dan keluar jalan tol, bandara, stasiun-stasiun bus dan kereta api, serta komplek pertokoan. Patroli mobil juga diintensifkan kegiatannya hingga ke sudut-sudut kota.

Tentu saja peristiwa London terulang kembali. Peristiwa pemboman pernah terjadi saat berlangsungnya KTT G8 di Inggris, tiga tahun lalu, yang menyerang London, meksipun lokasi KTT dan ibukota Inggris itu berjauhan. (ant)

(OPINI Indonesia/Edisi 108/Internasional)

Jadwal Pencoblosan Pemilu, Diundur 4 Hari

2008-07-14T09:02:00.000-07:00

Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula dijadwalkan pada tanggal 5 April 2009 diundur menjadi 9 April 2009. Demikian hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disampaikan ketua KPU, Abdul Hafidz Anshary, di Kantor KPU, Jakarta, (3/7).

Pengunduran jadwal pencoblosan itu terkait tiga persoalan teknis yaitu hari besar, keputusan MK tentang Pemilihan Anggota DPD, dan desakan partai politik. Untuk memaksimalkan partisifasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, maka jadwal pencoblosan terpaksa diundur. Pada tanggal 5 April adalah hari minggu, umat Keristen melakukan peribadatan. Juga, ada hari raya Chengben bagi masyarakat Cina. "Jadi warga Katolik dan Protestan serta etnis Tionghoa dikhawatirkan tidak dapat berpartisipasi maksimal dalam Pemilu," katanya.

Sementara itu, diubahnya jadwal Pemilu juga disebabkan oleh adanya keputusan MK tentang anggota DPD yang harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Jadi KPU juga membutuhkan waktu untuk merevisi peraturannya No. 13/2008 tentang pencalonan anggota DPD. Juga, pengunduran jadwal pencoblosan terkait desakan partai politik yang meminta tambahan waktu untuk mematangkan persiapan menghadapi Pemilu.

Keputusan ini telah dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait seperti presiden, MK, dan Komisi II DPR. Jadi, menurut Abdul Hafidz, keputusan ini tidak dilakukan secara sepihak.

Penolakan Yudicial Review, Dinilai Keputusan Emosional

2008-07-14T09:01:00.002-07:00

Penolakan gugatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap yudicial review UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keputusan emosional. Penilaian ini muncul mengingat pernyataan adanya persinggungan antara wakil ketua DPD, La Ode Ida dengan ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Kedua-duanya merasa tersinggung atas pernyataan masing-masing.

Ketua MK, Jimly Asshiddiqie dinilai emosional, menyusul pernyataan wakil ketua DPD, Laode Ida di media massa yang membuatnya tersinggung. Dalam pernyataannya, Laode mengancam akan membubarkan MK jika tidak mengabulkan gugatan judicial review UU Pemilu yang diajukan DPD. Oleh karena itu, Jimly mengancam mengusir Laode bila Laode menghadiri sidang tersebut.

Sementara itu, La ode Ida menyesalkan sikap Ketua Jimly yang menyatakan hendak mengusir dirinya jika hadir dalam persidangan gugatan yudicial review itu. "Sikap Ketua MK di luar kewajaran dan tampak kurang memahami apa yang disebut dengan `contemp of court," kata pimpinan DPD asal Sulawesi Tenggara itu.

La Ode menyatakan, sungguh aneh ketika seseorang yang berupaya mencari keadilan konstitusional malah akan diusir dari persidangan oleh para hakim. Padahal pihaknya tidak pernah melakukan hal-hal di luar kewajaran. "Seseorang baru dikatakan melakukan contemp of court apabila melakukan perbuatan tidak wajar dalam persidangan, sedangkan yang saya lakukan adalah memberikan pernyataan argumentatif," tuturnya.

Partai Islam Gagal Merawat Basis

2008-07-14T09:01:00.001-07:00

Di negara-negara tertentu, agama menjadi alat kampanye yang paling ampuh dalam meraih suara. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, partai politik di Indonesia menjadikan Islam sebagai domain penting dalam memperoleh suara. Selain Islam dijadikan spirit dan misi perjuangan, juga Islam hanya sekedar dijadikan jargon untuk menarik simpati pemilih.

Maraknya partai politik berbasis agama membuat masyarakat sulit membedakan partai politik yang benar-benar perduli kepada mereka. Akibatnya, antara partai berbasis agama dengan dengan partai-partai lain nyaris tak ada bedanya. Oleh karena itulah, partai Islam pun dikatakan gagal dalam merawat basis pemilih.

Ketua DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Yusuf Lakaseng, misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa simbol-simbol agama yang digunakan partai politik telah gagal meraih dukungan rakyat. "Ke depan ideologi Parpol berbasis massa Islam harus mampu diejawantahkan sehingga bisa dipahami dan diterima oleh rakyat," kata mantan aktifis gerakan mahasiswa ini dalam dialog publik bertajuk ’Parpol Islam dan Tantangan Pemilu 2009’ di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, (2/7)

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya, Wakil Sekjen DPP PKS Iman, Wakil Sekjen DPP PPP M Romli, dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Tampak pula Dubes Belanda Nikolaus van Dam, seorang ahli Timur Tengah dan perkembangan sejarah Islam sebagai pembicara.

‘SBY’ Menjadi Terdakwa Dalam ‘Pengadilan’

2008-07-14T09:00:00.000-07:00

Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bersalah dalam pengadilan perempuan, perempuan melawan pemiskinan. Pemerintah yang kini dipimpin Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono didakwa telah melakukan pemiskinan sistemik. Namun sayangnya, putusan ‘pengadilan’ itu tanpa kehadiran Presiden SBY.

Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bersalah dalam pengadilan perempuan, perempuan melawan pemiskinan. Pemerintah yang kini dipimpin Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono didakwa telah melakukan pemiskinan sistemik. Namun sayangnya, putusan ‘pengadilan’ itu tanpa kehadiran Presiden SBY.

Menurut jaksa penuntut umum, Ratna Batara Munti, pemerintah telah melakukan pemiskinan melalui serangkaian kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini terjadi akibat paradigma pembangunan yang tidak tepat, di mana perumbuhan ekonomi dilakukan melalui eksploitasi sumberdaya alam, investasi asing dan hutang luar negeri.

Sementara itu, politik pertahanan keamanan dijalankan untuk menjaga keamanan pertumbuhan ekonomi telah membuat rezim otoriter. Hal itu tentu tidak saja mengamankan kepentingan investasi ,melainkan juga telah menghancurkan kemampuan rakyat untuk mengontrol kekuasaan negara.

Beberapa saksi dihadirkan memberikan kesaksian, antara lain migran korban kekerasan dan asusila majikan, Weni Bt Aceng asal Karawang. Terkait masalah buruh migran, kesaksian Wahyu Susilo menyebutkan betapa pemerintah tak mempunyai perhatian terhadap pahlawan devisa itu. “Berapa banyak TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka baru berbuat setelah diributkan di media massa tanpa memiliki inisiatif sendiri,” katanya di depan majelis hakim diantaranya Nursyahbani Katjasungkana,

Inilah simulasi yang dilakukan Solidaritas Perempuan (SP) sebagai bentuk protes terhadap persoalan bangsa khusunya terkait dengan masalah perempuan, di gedung YTKI, Jakarta, (1/7). Juga, sebagai media kampanye pendidikan politik bagi kaum hawa itu.

Menunggu Proyek 10.000 MW, Atasi Krisis Listrik

2008-07-14T08:59:00.000-07:00

Indonesia mengalami krisis listrik. Terjadi keidakseimbangan antara tingkat konsumsi dengan daya yang tersedia. Hanya proyek 10.000 MW yang bisa mengatasi krisis ini

Listrik benar-benar menjadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Di beberapa daerah sering terjadi pemadaman. Untuk mengatasi krisis, pemerintah masih menunggu selesainya pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara atau yang sering disebut proyek 10.000 MW.

Krisis listrik terjadi akibat tidak seimbangnya antara konsumsi listrik dengan ketersediaan daya listrik. Meningkatnya konsumsi listrik lebih cepat dari perkiraan penyelesaian pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, masyarakat terlalu boros menggunakan daya listrik. Pihaknya membantah membantah terjadinya krisis karena pasokan listrik yang diproduksi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkurang. ”Permintaan terlalu tinggi, padahal penambahan pembangkit atas proyek pembangkit listrik 10.000 MW, baru bisa berfungsi tahun 2010,” kata Kalla di Jakarta.

Jadi, selama menunggu tahun itu, masyarakat harus siap mengalami tiga konsekwensi agar negara bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ketiga hal itu adalah mengurangi subsidi, mengurangi kenyamanan, dan menghindari pemadaman listrik yang bisa merugikan industri.

Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani menyebutkan, krisis listrik terjadi akibat timpangnya tata niaga batu bara yang mengakibatkan PT PLN tidak memperoleh pasokan batu bara yang cukup. ”Namun persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan karena masalah domestic market obligation atau kewajiban bagi kontraktor tambang untuk menyediakan sebagian produk tambang bagi kepentingan pemerintah, melainkan lebih pada kesepakatan mengenai harga pembelian batu bara dan masalah pasokan yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan," kata Menteri perempuan yang juga sebagai Menteri Keuangan itu, (1/7).

Batubara adalah salah satu bahan pembangkit listrik. Dan, PLN adalah konsumen terbesar batu bara di dalam negeri, yaitu 30 juta ton dari 70 juta konsumsi batu bara di dalam negeri. Porsi tenaga listrik yang dibangkitkan dengan batu bara diperkirakan meningkat dari 39,94% pada tahun 2008 menjadi 49% pada tahun 2009.

Sementara itu, dalam mengatasi krisis ini, perlu penghematan pemakaian listrik baik oleh masyarakat maupun industri. Untuk itu, pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB ini akan dibuat oleh beberapa departemen yang terkait, tergantung pada subyek yang diatur. SKB ini diharapkan mampu mengontrol proses penghematan listrik.

Berbeda dengan versi pemerintah, Wakil Direktur Utama PT PLN Rudiantara justeru berharap agar pemerintah menambah subsidi. Rudiantara mengatakan bahwa depisit akan terus terjadi jika tidak mengambil tindakan terhadap kapasitas dan biaya energi yang jauh di atas perkiraan. Dalam kondisi kapasitas pembangkit yang terbatas, menambah jumlah pelanggan bukannya menambah penerimaan PLN, tetapi justru menambah biaya pengeluaran bahan bakar. ”PLN bukannya cengeng dengan minta-minta subsidi, tapi kalau subsidi tidak ditambah, bagaimana dengan cash flow perusahaan, dan kebijakan energi pemerintah?” katanya.

Jika Diserang, Iran Ancam Halangi Rute Minyak Teluk

2008-07-14T08:58:00.000-07:00

Iran akan menghalangi rute ekspor minyak di Teluk Persia jika negara kaya minyak itu benar-benar diserang. Demikian dikatakan komandan dari Barisan Revolusi Militer, Jenderal Mohammad Ali Jafari, mengulang kembali peringatan sebelumnya.

"Dapat dipahami bahwa sebuah negara akan menggunakan seluruh pilihan yang mungkin guna melawan penjajah jika ada serangan militer. Dalam kasus ini, Iran juga akan mengintensifkan kendali pada Teluk Persia dan Selat Hormuz," katanya kepada harian Jam`e Jam.

Pihaknya juga memperingatkan negara-negara tetangganya untuk tidak mengambil bagian dalam setiap rencana serangan militer terhadap Iran. Hal ini disampaikan Ali Jafari menanggapi adanya laporan bahwa Amerika Serikat dan Israel akan menyerang lokasi nuklir di Natanz, Iran Tengah karena Iran tak pernah mengindahkan seruan AS untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya.

Pernyataan itu menunjukkan solidnya Iran dalam menghadapi tantangan dari penentang program nuklirnya. Sebelumnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad juga sejak awal telah memperingatkan bahwa Iran akan menggunakan seluruh pilihan yang mungkin jika diserang. Dia juga tidak menapikan kemungkinan penutupan Teluk Persia dan penggunaan kendali atas pasokan minyak sebagai senjata.

Sebagai besar ekspor minyak kawasan itu melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz. Maka, ancaman Iran itu berpotensi melahirkan krisis energi dunia.(ant)

Amerika Dibalik Ancaman Israel Terhadap Iran

2008-07-14T08:57:00.000-07:00

Amerika Serikat tak kehabisan cara dalam menekan Republik Islam Iran untuk menghentikan pengembangan reaktor nuklir. AS melibatkan Israel dalam konflik nuklir Iran. Akankah terjadi perang saudara sesama negara kawasan?

Israel benar-benar lahir sebagai negara ’kaki tangan’ Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Di saat Amerika Serikat tak mampu menekan Republik Islam Iran untuk menghentikan pengembangan reaktor nuklirnya, maka AS menggunakan Israel sebagai penekan dari dalam kawasan.

Israel mengancam akan menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Iran kembali ’disakiti’ Isreal setelah instalasi nuklirnya diserang Israel pada tahun 1981. Ancaman kali ini benar-benar menunjukkan hubungan Iran-Israel yang semakin memburuk. Alasannya sama dengan AS, Iran memiliki agenda tersembunyi yaitu mengembangkan nuklir untuk tujuan militer, bukan untuk kepentingan pembangkit listrik sebagaimana argumentasi Iran.

Sisi lainnya adalah, ancaman itu dinilai sebagai kepentingan politik pribadi, Wakil PM Shaul Mofaz. Kalangan pejabat keamanan dan para pengamat Israel cenderung memandang ancaman itu hanya sebagai rekayasa untuk kepentingan politik pribadi Mofaz. Ia sengaja memanipulasi isu nuklir Iran untuk mendapatkan popularitas dalam persaingan merebut pengaruh dengan PM Ehud Olmert di lingkungan Partai Kadima.

Perseteruan Iran-Israel sesungguhnya konflik beruntun. Selain sebagai sekutu AS, sikap keras Isarel terhadap Iran juga sebagai akibat dari sikap Iran yang cenderung berpihak terhadap Palestina. Iran menentang keras Israel yang menduduki wilayah Palestina, dan yang menghalang-halangi upaya bangsa Palestina mendirikan negara merdeka di tanah airnya sendiri.

Sebagaimana diketahui, Isarel masih terus terlibat konflik dengan kelompok Hamas di Palestina, dalam perebutan wilayah. Sementara Iran sejak awal menegaskan bahwa keberadaan Israel di Palestina adalah Illegal. ”Mari kita melihat kembali peta dunia sebelum tahun 1947, Tidak pernah ada negara bernama Israel,” kata Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam setiap kesempatan ketika menanggapi konflik Israel-Palestina.

Tak tinggal Diam

Republik Islam Iran memang tetap kuat memegang komitmen. Negari kaum mullah ini tak pernah gentar dengan tekanan dari negara manapun, termasuk negara super power, Amerika Serikat.

Sikap yang sama juga ditunjukkan kepada Isreal yang mencoba terlibat dalam masalah nuklir yang kontroversial itu. Iran tak tinggal diam. Jangankan dengan negara sekelas Isreal, Iran juga tak ragu menyatakan perang dengan negara adikuasa, Amerika Serikat. "Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengancam kami" kata jurubicara Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Ali Hosseini.

Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Iran Mostafa Mohammad Najjar juga memperingatkan Israel bahwa Iran akan memberikan tanggapan yang ’sangat menyakitkan’ jika negara Yahudi itu melancarkan serangan militer terhadap Iran. "Angkatan bersenjata kita berada dalam siaga tinggi dan jika siapa pun ingin melakukan pekerjaan bodoh seperti itu tanggapannya sangat menyakitkan" ucapnya.

Iran juga tak segan mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilainya tidak tegas menanggapi ancaman Israel itu. Menyusul pernyataan Israel untuk menyerang Iran, wakil tetap Republik Islam Iran untuk PBB, Mohammad Khazaee, melayangkan surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon, dan Dewan Keamanan PBB. Surat itu berisi tuntutan untuk mengecam Israel. Khazaee menjelaskan, pernyataan ancaman serangan oleh Rezim Zionis Israel terhadap sebuah negara independen dan anggota PBB merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap ketentuan internasional bahkan bertentangan dengan asas piagam PBB.

Oleh sebab itu, pernyataan Israel itu harus ditanggapi secara tegas oleh Dewan Keamanan PBB. Iran menyatakan, DK PBB seharusnya segera menghentikan dan melarang ancaman-ancaman penggunaan kekuatan militer yang ditujukan pada anggota PBB termasuk Iran. Namun kenyataannya DK PBB tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kebijakan dan perilaku jahat Israel. DK PBB, menurut Iran malah membuat Israel makin berani untuk terus melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB.

Iran dalam suratnya juga menuding sejumlah negara-negara Barat khususnya Amerika berusaha mengalihkan perhatian dunia dari tindakan-tindakan kejam Israel. Barat sengaja bersama-sama mengecam pernyataan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad tentang Israel. Meskipun, menurut Iran, upaya Barat dan Israel itu gagal.(Musim)

(OPINI Indonesia/Edisi 107/Internasional)

Tidak Akomodir Calon Perseorangan, Pilkada NTB Dinilai Cacat Hukum

2008-07-14T08:55:00.000-07:00

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memutuskan untuk tidak mengakomodir calon indevenden (perseorangan). Maka, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi NTB yang akan digelar Juli mendatang dinilai cacat hukum.

Meski penyelenggaraan Pilkada Propinsi NTB telah mendekati hari pencoblosan, namun masih terus menuai protes dari banyak kalangan. Protes keras disampaikan oleh para calon perseorangan yang tidak terakomodir dalam Pilkada langsung pertama di daerah Bumi Gora itu.

Mereka menilai Pilkada NTB cacat hukum karena melangar UU No. 12 tahun 2008 pasal 56 ayat (2). Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 7 Mei 2008. Surat edaran itu menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU nomor 12 tahun 2008 pada tanggal 28 April 2008 dalam lembaran negara tahun 2008 nomor 59 dan tambahan lembaran negara nomor 4844, maka calon perseorangan sudah dapat diakomodir dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.

Persoalannya adalah, KPUD NTB masih menggunakan UU No. 32 Tahun 2004, mengingat proses persiapan penyelenggaran Pilkada telah dimulai sebelum UU nomor 12 tahun 2008 itu disahkan. Sebaliknya, menurut salah seorang calon indevenden, Muhammad Nasir, dalam penetapan calon, KPUD seharusnya sudah dapat menggunakan UU yang baru, sebab penetapan empat pasangan calon kepala daerah NTB dilakukan setelah UU yang baru itu dikeluarkan. ”Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 12 Mei, sementara UU No. 12/2008 itu telah disahkan tanggal 28 April. Artinya, calon inevenden sudah bisa bisa ikut dalam Pilkada. Kita harus menghitung sejak penetapan calon, bukan pendaftaran calon,” katanya kepada OPINI Indonesia saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta (24/6).

Ketua Organisasi Jihad Indonesia (OJI) ini berangkat ke Jakarta untuk meminta hearing dengan anggota Komisi II DPR RI terkait proses penjaringan calon pada Pilkada NTB itu. Namun, hingga hari tersebut Komisi II belum menjadwalkan. Selain hearing ke DPR RI, Nasir juga akan menindaklanjutinya dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di Mataram. Pihaknya menuntut agar KPUD mencabut surat penetapan pendaftaran calon karena bertentangan dengan UU. ”Pada saat UU 12/2008 ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku,” kata Nasir, mengutif pasal 239A UU hasil revisi UU 32/2004 itu.

Muhammad Nasir adalah salah seorang dari tiga calon gubernur NTB yang lolos dalam konvensi 14 partai politik yang tergabung dalam Forum Partai Bersatu (FPB). Namun, Nasir bersama dua calon lainnya, masing-masing Lalu Sudarmadi (Miq Cuk) dan Lalu Kushardi Anggrat (Miq Adot) terpaksa kandas setelah tiga partai politik dari FPB menarik dukungan dan beralih mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Nanang Samudra- Muhammad Jabir.

Beberapa waktu lalu, KPUD NTB juga kerap didatangi sejumlah massa, masing-masing dari Forum Partai Bersatu (FPB) dan Komnas Pilkada Independen (KPI), pimpinan Lalu Ranggalawe. Tuntuannya sama, meminta KPUD untuk mengakomodir calon perseorangan. Hal ini dilakukan setelah KPUD menetapkan empat pasangan calon tanpa dari unsur calon perseorangan, masing-masing pasangan Nanang Samodra-Muhammad Jabir (Naja), Zainul Majdi-Badrul Munir (Baru), Lalu Serinata-Husni Djibril (Serius), dan Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani (Zanur).

(OPINI Indonesia/Edisi 106/Nasional)

Iran Nyatakan Israel sebagai "Rejim Berbahaya"

2008-07-14T08:53:00.000-07:00

Israel tetap diangap sebagai duri dalam daging yang senantiasa mengganggu perdamaian kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Israel dinyatakan sebagai ’rezim berbahaya’ terutama oleh Republik Islam Iran. "Israel adalah rezim berbahaya dan merupakan rintangan untuk perdamaian dan ketenangan di kawasan Timur Tengah maupun di dunia," kata jurubicara pemerintah Iran, Gholamhossein Elham.

Pernyataan pemerintah Iran tersebut menyusul laporan Amerika Serikat (AS) yang mengemukakan bahwa Israel telah melakukan latihan militer besar-besaran. Latihan tersebut diperkirakan merupakan persiapan untuk melakukan pemboman ke fasilitas nuklir Iran.

Reuters melaporkan, komentar dari jurubicara pemerintah Iran tersebut juga muncul satu hari setelah kepala badan pengawas nuklir PBB menyatakan serangan militer terhadap Iran akan menjadikan Timur Tengah sebagai bola-api dan memicu Iran untuk melakukan langkah darurat guna membangun senjata nuklir.

Banyak pihak yakin Israel telah menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang punya senjata nuklir. Israel menggambarkan program nuklir Iran sebagai ancaman atas keberadaan mereka.

Awal pekan ini, menteri Transportasi Israel, Shaul Mofaz, kepada suatu koran Israel menyebutkan bahwa serangan ke Iran tampaknya ’tidak dapat dihindarkan’ karena kelihatannya sanksi PBB telah gagal dalam mencegah Teheran memiliki teknologi nuklir yang bisa untuk membuat bom. (ant)

Kembalikan Hak Asasi Petani

2008-07-14T08:47:00.000-07:00

Jumlah petani hampir separuh dari populasi dunia, namun tetap menjadi komunitas yang terpinggirkan. Hak asasinya dirampas. Kini para petani kecil dari berbagai negara berkumpul di Jakarta untuk menarik prehatian dunia. Kembalikan Hak Asasi Petani

Sistem pangan global bergantung sepenuhnya kepada para petani. Tetapi keberadaan mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal, jumlah mereka hampir separuh populasi dunia. Sebaliknya, mereka kerap terusir dari tanah mereka hanya untuk perkebunan besar, infrastruktur dan industri, perumahan dan proyek komersial. Petani telah kehilangan hak asainya. Demikian dikatakan Koordinator Umum La Via Campesina, Henry Saragih, Anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina asal Basque Country, Paul Nicholson, dan Koordinator Umum CONAMUCA (Konfederasi Nasional Perempuan Pedesaan) asal Republik Dominika, Juana Mercedes, dalam siaran persnya.

Menurut mereka, selain atas hak tanah, para petani juga kehilangan akses untuk berkembang. Kebijakan perdagangan memaksa liberalisasi lebih lanjut atas pasar pangan. Sebagai akibatnya, barang-barang import membanjiri pasar domestik. Dicontohkan, kebijakan perdagangan bebas di Meksiko telah menyebabkan membanjirnya jagung impor murah dari Amerika Serikat. Petani lokal tidak mampu untuk berkompetisi terpaksa kehilangan sumber penghidupan mereka. Sementara di Brasil diperkirakan, 4.340 keluarga telah terusir dari lahan mereka oleh perusahaan swasta.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi petani ini bertujuan untuk membela hak-hak petani, akses terhadap tanah, air dan benih. Maka, Sekitar 1000 orang petani kecil dari 25 negara dan 12 propinsi di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk mengklaim hak untuk bertani di tanah mereka, melalui International Conference on Peasant Rights atau Konferensi Hak Asasi Petani, di Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta (21-25/6).

Petani dan aliansi mereka bertemu dalam konferensi internasional di Jakarta yang menyampaikan situasi di negara mereka dan membangun kekuatan untuk mendapat pengakuan dan penegakan hak-hak mereka. Via Campesina ini meminta PBB untuk menetapkan kerangka kerja hukum internasional untuk mengakui Hak Asasi Petani. ”Via Campesina membutuhkan tangggung jawab dan komitmen masing-masing negara dan lembaga internasional untuk melaksanakan hak-hak asasi petani kecil, dengan mendukung pertanian keluarga berkelanjutan, pembaruan agraria dan mempromosikan pasar lokal,” kata Henry Saragih..

Henry menambahkan, krisis pangan dan lingkungan saat ini merupakan hasil dari kontrol rantai pangan dan pertanian yang sangat luas oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan liberalisasi pasar. Hal ini merusak lingkungan, menggantikan pertanian keluarga dengan perkebunan pertanian skla besar. Pangan saat ini berada di tangan para investor dan spekulan. Seluruh kebijakan telah meninggalkan jutaan petani tanpa pendapatan yang layak dan populasi dunia dalam krisis pangan global.

Saat ini pemerintah harus memecahkkan krisis yang diciptakan. Mereka berpikir bahwa perdagangan bebas dapat mencukupi dan memberi makan dunia. ”Saatnya telah tiiba untuk mengubah kebijakan pertanian menuju produksi pangan skala kecil, kedaulatan pangan dan pasar lokal. Pangan tidak hanya menjadi isue bagi petani, ini merupakan keprihatinan bersama seluruh umat manusia,” kata Saragih.■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 106/Internasional)

Jamu Palsu Membuat Pedagang Jamu Jadi Lesu

2008-06-27T10:47:00.000-07:00

Maraknya razia jamu palsu berdampak terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM). Berita tentang razia jamu berbahaya melalui media massa sekaligus menjadi black campaign bagi pedagang jamu. Penghasilan mereka tentu menurun.

Setidaknya, itulah yang dialami Maryono, pedagang jamu kaki lima yang mangkal di kawasan pasar PSPT, Tebet, Jakarta Selatan. Maraknya razia jamu di beberapa daerah membuat penghasilannya menurun.

Mulyono mengaku banyak kehilangan konsumen. “Para pembeli kan jadi lebih berhati-hati dalam membeli jamu. Mereka takut dengan berita banyaknya jamu palsu,” kata penjual jamu sejak tahun 1985 itu.

Mulyono memang tidak pernah terkena razia. Dia yakin jamu yang dijualnya, bukan jamu palsu. Kalupun ada, itu karena tidak terselip ketika membelinya di agen. Biasanya pedagang jamu asal Cirebon, Jawa Barat ini membeli jamu di salah satu Agen di Manggarai, Jakarta. ”Yang terkena razia kan agen-agen besar. Kalau kita sih, ga pernah dirazia.” katanya meskipun tetap berpengaruh terhadap pendapatannya.

Sebelumnya, razia jamu banyak dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengindikasikan banyaknya peredaran jamu palsu. Di Surabaya, BPOM merazia sejumlah warung jamu di Surabaya, Jawa Timur. Razia digelar karena terdapat 54 jenis jamu yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena mengandung obat keras masih banyak beredar di pasaran. Dalam razia di Jalan Demak, Rungkut, dan Jalan Banyu Urip itu, BPOM menemukan jamu tanpa izin edar seperti jamu sari rapet buatan Solo dan jamu asam urat serta flu tulang buatan Banyuwangi.

Sementara di Lampung, beberapa toko kedapatan menjual jamu terlarang. Utamanya jamu-jamu perkasa. Pedagang mengaku tidak tahu kalau jamu yang mereka jual merupakan jamu terlarang. Ratusan bungkus jamu juga disita di daerah Jogjakarta. Jamu-jamu tradisional yang mengandung bahan kimia itu langsung dimusnahkan oleh BPOM.

Banyak bahan kimia yang tidak boleh dipakai dalam pembuatan jamu. Bahan-bahan kimia itu hanya dapat dipakai dalam obat. Beberapa diantaranya adalah sibutramin hidrokolid yang berefek meningkatkan tekanan darah, sildenafit sitrat yang membahayakan jantung dan ginjal, asam mefenamat yang akan berbahaya bagi penderita tukak lambung, dan prednison yang akan menimbulkan ’moon face’.

Sangat disayangkan, peredaran jamu palsu ini terjadi di saat meningkatnya produksi jamu dalam negeri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), Charles Saerang, memperkirakan bahwa pada tahun 2008 industri jamu Indonesia akan tumbuh 20 persen atau senilai Rp7,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. "Industri jamu Indonesia bangkit salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya jamu digunakan sebagai bahan dasar pengobatan, dan direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Departemen Kesehatan (Depkes) sebagai obat buat pasien," kata Charles Saerang dalam jumpa pers penandatanganan Nota Kesepahaman antara GP Jamu dengan bank pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Jakarta.

Menurut Charles, saat ini jamu dan obat tradisional Indonesia mengalami kemajuan pesat karena sudah diresepkan oleh dokter sebagai obat pendamping. "Selain itu industri dan pariwisata berbasis jamu juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan mencapai 9 persen per tahun, bahkan beberapa usaha spa berbasis jamu dan ramuan tradisional tumbuh dengan laju hingga 14 persen per tahun," katanya.

Charles menyebutkan Indonesia sebenarnya memiliki keuntungan tersendiri sebagai negeri penghasil bahan baku jamu. Oleh karena itu, Indonesia, harus membatasi ekspor bahan baku jamu ke luar negeri terutama India, agar manfaat industri jamu tidak melayang dan direbut India.

GP Jamu saat ini terdiri atas 129 industri besar dan sekitar 1.037 anggota berupa Industri Kecil Obar Tradisional (IKOT), termasuk industri rumah tangga dan pengecer. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan industri jamu dan obat tradisional Indonesia bisa tumbuh hingga menjadi 10 triliun pada akhir tahun 2008 nanti. ■Musim

(Opini Indonesia/Edisi 105/Nasional)

SKB Ahmadiyah, Berebut Opini Internasional

2008-06-27T10:45:00.000-07:00

Atas nama hak asasi manusia (HAM), dunia internasional berpotensi terlibat dalam kasus Ahmadiyah. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi incaran, baik oleh pro Ahmadiyah maupun pemerintah. Ke mana PBB akan berpihak?

Penyelesaian kasus Ahmadiyah di dalam negeri nampaknya menuai jalan buntu. Kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan opsi masing-masing. Kontra Ahmadiyah tetap kekeh menuntut pembubaran ajaran Mirza Gulam Ahmad itu, dan pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Sementara Ahmadiyah tetap mempertahankan keyakinannya dan didukung oleh elemen penegak HAM.

Salah satu unsur yang memiliki suara penting adalah PBB sebagai organisasi dunia. Dalam rangka itu, sejumlah tokoh lintas agama melaporkan kasus Ahmadiyah itu ke perwakilan PBB di Jl. MH Thamrin, Jakarta, (06/05). Mereka menyerahkan agar urusan Ahmadiyah dapat ditangani oleh PBB.

Rombongan yang juga diikuti oleh Direktur Eksekutif the Wahid Institute Ahmad Suaedy, Direktur ICRP Siti Musdah Mulia, Direktur ICIP Dr. M. Syafi’i Anwar, Uli Parulian Sihombing, Gomar Gulthom, Anand Krishna dan JN Hariyanto itu berharap perwakilan PBB di Indonesia berkomitmen menyampaikan pengaduan para tokoh ini baik kepada Pemerintah RI maupun PBB di Jenewa Swiss.

Menurut Ahmad Suaedy, kedatangan para tokoh lintas agama itu adalah untuk menyampaikan berbagai temuan menyangkut kekerasan yang dialami Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) beberapa tahun terakhir. “Kita menyampaikan realita meningkatnya diskrminasi di masyarakat baik terhadap Ahmadiyah maupun kelompok-kelompok minoritas lainnya,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga meminta PBB terlibat dalam memantau pelaksanaan berbagai instrument HAM internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. “PBB harus mendesak pemerintah agar mentaati berbagai aturan tersebut,” pinta Suaedy.

Di pihak lain, pemrintah juga tak kalah sigap. Melalui delegasi Indonesia yang masuk dalam Utusan Tetap Indonesia untuk PBB, pemerintah memberikan klarifikasi terhadap kebijakannya mengeluarkan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah itu. Hal ini dapat meminimalisir intervensi internasional terhadap kebijakan yang dapat saja bergulir atas dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia langsung menjelaskan kebijakan ini di hadapan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, (9/6).

Dalam Sidang Pleno tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa Ahmadiyah diminta menghentikan aktifitasnya dan dihimbau kembali ke ajaran yang sesuai agama Islam. Masyarakat Indonesia juga diminta menghindari tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. "Keputusan tersebut tidak bermaksud untuk melarang Ahmadiyah atau dikategorikan sebagai upaya pemerintah untuk mencampuri kebebasan beragama warga negara," papar mereka dalam sidang yang mengagendakan pengesahan laporan akhir Universal Periodic Review (UPR) Indonesia yang memuat sejumlah isu seperti perdagangan perempuan, hukuman mati, dan perlindungan HAM itu.

Sebaliknya, keputusan ini justru sebagai upaya menjaga ketentraman kehidupan beragama termasuk melindungi pengikut Ahmadiyah sesuai dengan konstitusi.■Musim

(Opini Indonesia/Edisi 105/Internasional)

Tesisku Lulus Sensor

2008-06-27T10:18:00.000-07:00

Siapa yang tidak senang jika pekerjaan beratnya selesai dengan sempurna. Setidaknya itulah yang saya rasakan saat ini. Tesisku BAB I sampai BAB terakhir telah sensor alias disetujui oleh pembimbing, Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA (26/6).

Saya menyebutnya pekerjaan terberat karena tugas akhir inilah yang seringkali membuat mahasiwa menelantarkan kuliahnya. Saya juga sempat stress dengan menulis yang sangat banyak, tetapi dari pada saya harus bayar SPP lagi, kan sayang! Mending uang buat SPP Rp. 5,6 juta itu buat berangkatin orang tua ke Jakarta untuk menghadiri acara wisudaku. Sebuah kebahagiaan sendiri jika orang tuaku bisa datang jauh-jauh dari Lombok untuk menyaksikan acara wisudaku.

Tanggal 31 Agustus 2008 mendatang, sang Rektor Universitas Indonesia akan membaiatku menjadi magister (M.Si). Ini adalah salah satu moment terpenting dalam hidupku. Dan, harus disaksikan oleh orang-orang terdekatku.

KPU Mulai Bongkar ’Borok’ Sendiri

2008-06-19T10:30:00.000-07:00

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sudah diambang pintu. Publik mulai menyorot kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Kritikan keras dari anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menunjukkan adanya menejemen yang amburadul.

KPU mulai menuai kritik. Parahnya, berbagai kritikan tajam terhadap manajemen KPU periode 2007-2012 itu datang dari internal penyelenggara Pemilu sendiri, yaitu KPUD kabupaten/kota. Hal itu terdengar ketika rapat kerja nasional dengan KPU di Jakarta (8/6).

Kehadiran sekitar 400 anggota KPUD dalam Rakernas itu memunculkan banyak keluhan terhadap kinerja KPU pusat. Mereka mengkritik KPU yang lamban dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, jadwal tahapan Pemilu yang disusun KPU tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dalam proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), ketersediaan berkas verifikasi faktual partai politik (parpol), dan pendanaan yang tak kunjung dicairkan.

Menurut mereka, tahapan yang disusun KPU tidak sesuai jadwal. Pembentukan PPK yang dijadwalkan pada 1-6 Mei 2008 dan panitia pemungutan suara (PPS) pada 1-6 Juni 2008, hingga saat ini belum dilakukan. "Hingga saat ini pembentukan dua lembaga yang akan membantu verifikasi faktual di tingkat kabupaten dan kota tersebut belum jelas," kata anggota KPU Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan, Zulfinas Indra.

Akibatnya, ketua KPU kabupaten Kediri Jawa Timur, Agus Hadi Winarno, misalnya, terpaksa berinisiatif sendiri untuk melantik anggota PPK dan PPS. Padahal, belum ada keterangan yang jelas tentang masa tugas PPK dan PPS. Pihaknya juga masih bingung karena belum ada klarifikasi dari KPU. Hal ini dilakukan Agus mengingat perlunya PPK dan PPS yang lebih cepat terkait penyelenggarsan pemilihan kepala daerah (Pilkada) propinsi Jawa Timur.

Selain itu, verifikasi faktual parpol juga terindikasi molor. Berdasarkan rencana, semua berkas parpol seharusnya sudah diserahkan kepada anggota KPU kabupaten/kota 8 Juni lalu, karena verifikasi faktual parpol harus dilakukan 8-25 Juni 2008. Namun persiapan berkas administrasi parpol yang akan diverifikasi di masing-masing daerah belum sepenuhnya tersedia dan belum sampai ke tangan anggota KPUD.

Banyak diantara anggota KPU yang datang Gedung KPU pusat akhirnya pulang tanpa membawa berkas administrasi parpol yang akan diverifikasi di masing-masing daerah. Salah satunya adalah ketua KPU kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, Ibram. "Saya pulang, bagaimana berkas itu sampai ke kami nanti, itu urusan KPU," katanya.

Masalah lain adalah dana operasional KPUD untuk penyelenggaran Pemilu juga belum dicairkan. Oleh karena itu, anggota KPUD mengalami kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Zulfinas yang anggota KPU Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan itu mengaku kesulitan dalam proses verifikasi di daerah. "Ada desa di Selayar yang harus ditempuh dengan kapal laut dalam waktu 35 jam dan kapalnya tidak setiap hari ada, tentunya ini butuh biaya," katanya.

Sementara itu, pihak KPU pusat masih optimis, verifikasi parpol bisa berakhir tepat waktu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan para anggotanya yakin tahapan verifikasi tidak akan meleset. "Saya optimis selesai sesuai jadwal, sehingga bisa diumumkan pada 5 Juli 2008," kata salah seorang anggota KPU Andi Nurpati di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, (11/6) menaggapi kekhatiran molornya proses verifikasi faktual parpol.■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Nasional)

Ahmadiyah Yang Terlarang

2008-06-19T10:24:00.000-07:00

Inilah saat yang ditunggu kelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan. Setelah mendesak pemerintah agar segera melarang ajaran JAI, Tiga Menteri kini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Ketiga menteri itu adalah Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

Meskipun secara inplisit SKB tersebut tidak menyebutkan pembubaran jemaat yang mengakui kenabian Mirza Gulam Ahmad itu, namun secara tidak langsung JAI akan bubar dengan sendirinya. Pemerintah secara resmi telah memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam, termasuk meninggalkan keyakinannya tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad.

Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan keluarnya SKB merupakan pilihan terbaik pemerintah yang dianggap dapat menjembatani keinginan semua pihak yang terlibat kontroversi Ahmadiyah. Meskipun demikian, SKB bukan berisi perintah larangan terhadap kegiatan Ahmadiyah. "SKB itu hanya untuk meminta para Ahmadiyah kalau dia menganggap sebagai seorang Islam, meninggalkan pengakuannya terhadap nabi lain selain Nabi Muhamad SAW sebagai nabi terakhir," kata Maftuh Basyuni.

Adapun pengawasan SKB Ahmadiyah itu akan diserahkan kepada pihak polisi dan masing-masing pemerintah daerah. Dan, jika Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini, maka pemerintah akan menindak secara pidana.

Sesaat sebelum diterbitkannya SKB, ribuan massa anti Ahmadiyah menggelar unjuk rasa di depan istana. Mereka terdiri dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Fron Pembela Islam (FPI) serta forum Majelis Ta’lim Jakarta. Mereka menyebutkan, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, jika pemerintah tak mampu bersikap, maka mereka mengancam akan melakukannya sendiri. Maka pada hari yang sama, SKB secara resmi dikeluarkan.■Muchlis Hasyim

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri :

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tisak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Nasional)

Negara Maju Juga Rasakan Dampak Kenaikan Harga BBM

2008-06-19T10:23:00.000-07:00

Protes atas kanaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di Indoensia. Berbagai bentuk aksi unjuk rasa juga terjadi di sejumlah negara maju di Eropa seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Italia. Sementara di Asia, pemerintah Indonesia dan Malaysia tak luput dari protes.

Yang paling dulu meneriakkan protes kenaikan bahan bakar minyak tentu saja dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak dari kenaikan BBM yang mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok begitu terasa. Namun sebagai akibat dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 136 per barel ternyata dirasakan juga oleh sejumlah negara maju.

Hal ini terlihat dari bebagai unjuk rasa yang dilakukan di beberapa negara. Para nelayan di Spanyol melakukan aksi mogok sehingga diperkirakan akan mengancam produksi industri perikanan. Seorang pemimpin serikat di Barcelona mengatakan kegiatan penangkapan ikan di negara terbesar penghasil ikan di Eropa itu terhenti. "Semua kegiatan terhenti," kata Jose Caparros kepada kantor berita AFP.

Demikian halnya dengan para nelayan di Prancis. Mereka sudah beberapa minggu menggelar protes, dan mitra-mitra mereka di Portugal, Belgia dan Italia juga melakukan unjuk rasa serupa. Di Italia, setidaknya 5.000 nelayan diperkirakan akan melakukan pemogokan. Demikian keterangan Federcoopesca dari Serikat buruh utama di negara itu. Dan pemerintah Italia pun sudah menolak untuk memberi dana bantuan darurat.

Rakyat Inggris dan Belanda juga tak ketinggalan. Para supir truk barang mengadakan aksi protes serupa. Serikat-serikat pekerja mengatakan harga solar sangat tinggi, setelah naik 300% lebih dalam lima tahun belakangan. Sementara itu, harga grosiran ikan selama 20 tahun terakhir ini statis.

Sementara itu, demontrasi anti kenaikan BBM juga terjadi di negeri jiran Malaysia. Mereka menggelar unjuk rasa di depan masjid Djamiek, Kuala Lumpur, dan masjid Taman Dato` Harun, Petaling Jaya, Selangor. Meskipun itu adalah aksi yang tidak terlalu besar, namun unjuk rasa sporadis tersebut semacam ’pemanasan’ sebelum demontrasi besar-besaran di depan Twin Tower Petronas, 12 Juli 2008 mendatang. "Kami menolak kenaikan BBM. Kami minta ditarik keputusan itu," kata Mustafa Mansur, koordinator aksi di depan masjid Djamiek, Kuala Lumpur.

Demo dengan massa sekitar 20 orang di depan masjid Djamiek dikoordinir oleh Ikatan Kebajikan Rakyat (Ikrar) dan demo dengan massa sekitar 50 orang di depan masjid Taman Dato Harun diprakarsai oleh Angkatan Muda Keadilan (AMK), kaki tangan pemuda Partai Keadilan Rakyat (PKR). "Memang ini untuk warming up (pemanasan) sebelum demontrasi besar-besaran yang diprakarsai oleh oposisi pada 12 Juli 2008 di depan Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur," kata Mustafa.

Para demonstran itu memanfaatkan jama’ah masjid untuk melawan kebijakan kerajaan Malaysia yang menaikan harga bensin sebesar 40,6 persen menjadi 2,7 Ringgit Malaysia (Rp.7.800) per liter dan solar naik sebesar 63,1 persen menjadi 2,58 RM (Rp7.500) per liter yang dimulai 5 Juni 2008 lalu.

Pemerintah Malaysia tak kuasa lagi bertahan atas kenaikan harga minyak mentah dunia itu. Pilihannya adalah menaikkan BBM. Setelah dilakukan rapat kabinet, Perdana Menteri Abdullah A Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM di kantor perdana menteri Putrajaya (4/6) yang muali berlaku sehari berikutnya.

Atasi Gejolak

Berbagai cara pemerintah meredam protes atas kenaikan BBM. Sebagaimana halnya di Indonesia, beberapa negara yang terkena dampak atas kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan konpensasi. Komisi Eropa telah menjanjikan bantuan langsung untuk merombak industri perikanan Eropa, namun komisi itu mengatakan subsidi untuk mengurangi kenaikan harga BBM akan ilegal. Misalnya, pemerintah Prancis menawarkan 100 juta ero dalam bentuk bantuan, yang mendorong sebagian nelayan kembali bekerja.

Kerajaan Malaysia juga memberikan subsidi kepada semua pemilik mobil dan motor telah membayar pajak kendaraan dan bukan milik perusahaan. Subsidi diberikan dikaitkan dengan pembayaran pajak jalan (road tax), mungkin sama dengan BLT (bantuan tunai langsung) di Indonesia.

Bagi pemilik mobil dengan mesin hingga 2000cc, atau truk dan pick up dengan mesin hingga 2500cc, akan menerima uang tunai masing-masing 625 RM (Rp.1,8 juta) per mobil per tahun. Sementara bagi pemilik motor dengan mesin hingga 250cc akan menerima subsidi sebesar 150 RM per motor per tahun.

Sedangkan bagi pemilik mobil dengan mesin di atas 2000cc akan menerima pengurangan pajak kendaraan sebesar 200 ringgit dan pemilik motor di atas 250cc akan menerima pengurangan pajak kendaraan sebesar 50 ringgit.

Nelayan dan pemilik kapal ikan juga masih menerima harga solar khusus. Harga solar untuk nelayan dan pemilik kapal ikan naik menjadi 1,43 ringgit liter dari 1,2 ringgit per liter. Kerajaan Malaysia juga memberikan 200 ringgit per bulan bagi pemilik kapal dan pekerja kapal ikan yang terdaftar di Dinas Perikanan. Sebelum kenaikan harga BBM, Malaysia juga tetap memberikan subsidi BBM kepada angkutan untuk kepentingan umum seperti kendaraan angkutan sampah dengan menggunakan ’smart card’ tertulis nama, nomor mobil dan nomor kartu yang bisa membeli minyak lebih murah dari harga resmi tapi di stasiun BBM yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Malaysia juga akan terus menyesuaikan harga BBM dengan dengan harga minyak di pasaran dunia. ”Kalo harga naik maka akan kami naikan, jika harga minyak turun maka akan kami turunkan. Oleh karena itu, Malaysia akan menyesuaikan harga BBM setiap bulan sekali," kata Abdullah Badawi.

Tapi sebagian besar oposisi dan pengamat berpendapat, bahwa penyesuain harga BBM setiap bulan merupakan strategi kerajaan untuk mengantisipasi kemarahan rakyat. (ant) ■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Iran-Irak Mulai Bersatu

2008-06-19T10:22:00.000-07:00

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menganggap Amerika Serikat sebagai musuh yang telah memanipulasi Irak. Menurutnya, Irak harus berusaha mencapai tingkat stabilitas yang memadai sehingga musuh-musuh berhenti memanipulasi Irak yang baru saja bangkit pasca runtuhnya rezim Saddam Husein.

Oleh karena itu, Presiden Ahmadinejad yang sejak awal berseteru dengan AS terkait nuklir Iran itu menyerukan stabilitas di Irak dan penghentian manipulasi politik terhadap negara itu oleh AS. "Semua negara tetangga, teman dan PBB harus membantu Irak melewati titik waktu kritis ini untuk mencapai keamanan dan stabilitas pada akhirnya," kata Ahmadinejad kepada Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki yang sedang berkunjung ke Teheran sebagaimana diberitakan Kantor Berita Iran IRNA (7/6).

Kedua negara Syi’ah itu pun saling membuka peluang kerjasama. PM al-Maliki mengatakan, meningkatkan hubungan dengan Iran bisa membantu pembangunan dan stabilitas Irak. “Semakin banyak kerja sama ekonomi antara Iran dan Irak di bidang-bidang ekonomi dan industri, semakin aman keadaan di Irak,” katanya dalam pertemuan dengan Sekretaris Keamanan Nasional Iran Saeid Jalili.

Di tempat terpisah, selama kunjungan al-Maliki, Menteri Pertahanan Irak Abdul Qader Mohamed al-Jasem al-Abidi dan Menhan Iran Mostafa Mohammad Najer mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memperkuat kerja sama militer antara kedua negara tersebut di masa datang.

Selain itu, pemerintah Irak-Iran itu nampaknya juga membahas perjanjian Irak-AS yang akan diselesaikan pada bulan depan. Sebagaimana diketahui, Irak-AS belum merampungkan perjanjian. AS mengupayakan tidak saja persetujuan untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Irak namun juga hak untuk melakukan operasi militer dari pangkalan-pangkalan itu untuk menyerang negara-negara lain tanpa pembahasan dengan pemerintah Baghdad.

Terkait hal itu, Maliki dikabarkan menjamin Iran bahwa wilayah Irak tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Maliki memastikan Irak tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negeri kaum mullah itu. "Kami tidak akan mengizinkan Irak menjadi pangkalan untuk mengganggu keamanan Iran dan para tetangga," kata media di Iran mengutip ucapan Maliki setelah pembicaraan dengan menteri luar negeri, Manouchehr Mottaki.

Ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali hubungan baik di antara kedu negara. Sebelumnya, Irak dan Iran adalah dua negara bertetangga yang pada tahun 1980 terlibat dalam perang. Keduanya tidak lagi mempersoalkan Irak-Iran dengan Sunni-Syi’ahnya, sebab Irak kini telah didominasi Syi’ah pasca runtuhnya rezim Saddam Husein. (ant)■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Musharraf Kemabli Didesk Mundur

2008-06-19T10:21:00.000-07:00

Presiden Pakistan, Pervez Musharraf kembali didesak mundur oleh pimpinan koalisi Pakistan, Shahbaz Sharif. Penentang Musharraf ini mengulangi desakannya setelah ia terpilih menjadi menteri besar untuk yang kedua kalinya bagi Punjab, provinsi yang berpenduduk paling padat di Pakistan. "Kasihanilah rakyat Pakistan dan segera pulang setelah mengajukan pengunduran diri anda," kata Shahbaz yang juga adik mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif ini kepada Musharraf di depan parlemen Punjab setelah pemilihannya.

Koalisi yang berkuasa meningkatkan tekanan terhadap Musharraf agar mengundurkan diri. Mereka kini mempertimbangkan sebuah paket amandemen konstitusi untuk membatasi kekuasaannya. "Kediktatoran Musharraf sedang menghembuskan napas terakhirnya," katanya, sementara sejumlah anggota parlemen meneriakkan "Musharraf enyah!"

Sementara itu, Musharraf menolak spekulasi yang berkembang bahwa ia akan mengundurkan diri dan membantah klaim ia bersekongkol untuk menentang pemerintah koalisi. "Saya tidak akan mengundurkan diri dalam keadaan seperti sekarang. Saya akan hidup dan mati di sini, tidak ada cara lain. Saya tidak memiliki rumah di luar Pakistan," kata Musharraf yang dianggap sebagai presiden dukungan Amerika Serikat itu kepada stasiun-stasiun televisi setempat.

barangkali inilah dendam Koalisi kepada Musharraf
setelah Sharif bersaudara digulingkan dari kekuasaan oleh Musharraf dalam kudeta tidak berdarah pada 1999 dan dikirim ke pengasingan di Arab Saudi. (ant)■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Penyerangan AKKBB, Akhir Dari Tindakan Kekerasan FPI

2008-06-19T10:17:00.000-07:00

Inilah akhir dari tindakan kekerasan Front Pembela Islam (FPI). Setelah ’membantai’ massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melalui aksinya bersama Laskar Islam dikecam di mana-mana. FPI dituntut bubar dan aktifisnya ditahan polisi.

Tindakan kekerasan kembali ditunjukkan oleh Front Pembela Islam (FPI). Kali ini Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dibuat lari tunggang langgang karena dikejar-kejar FPI yang bersenjatakan pentungan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi disaat peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni.

Saat itu, AKKBB hendak melakukan aksi damai memperingati kelahiran Pancasila (1/6) di kawasan persilangan monumen nasional (Monas), tidak jauh dari istana presiden. Tiba-tiba sekelompok massa yang beratribut FPI menyerang massa AKKBB, dikejar-kejar dan dipukuli. Demikian pengakuan salah seorang panitia aksi damai AKKBB, Imdadurrahman saat dihubungi Opini Indonesia setelah kejadian.

Imdad mengaku, pihaknya berprasangka baik terhadap kehadiran FPI di belakang massa FKKBB yang saat itu sedang mempersiapkan perlengkapan aksi, termasuk check sound. FPI yang solah-olah lewat, langsung mengepung dan menyerang massa, merebut spanduk, memukuli peserta dan membantai perlengkapan aksi lainnya.

Akibatnya, banyak peserta aksi damai mengalami luka-luka. Imdad mengalami luka di kaki, perut, pelipis dan kepala. Imdad terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan enam jahitan di kepalanya. Tidak hanya Imdad, seorang kiyai asal Majalengka yang juga pimpinan pondok pesantren Al-Mizan, KH. Maman Imanul Haq Faqih juga mengalami nasib yang sama dan sempat dirawat di rumah sakit Mitra Internasional. Sementara mantan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) cabang Mesir, Guntur Romli mengalami luka lebih parah, selain di muka, hidungnya juga patah serta matanya mengeluarkan darah. Guntur sempat dirawat di RSPAD.

FPI memang tidak membawa senjata tajam. Mereka semua hanya memegang pentungan. Semenatara aparat keamanan nyaris tak mampu berbuat apa-apa. Selain jumlahnya kecil, mereka juga dalam kondisi tidak siap mengingat aksi tersebut menurut Habib Rizieq, belum mendapatkan izin dari kepolisian. Bahkan, aparat keamanan sendiri menjadi korban penyerangan. Imdad sempat menyaksikan ada polisin yang diinjak-injak. Sekitar 20 polisi pakai sepeda motor trail mendekat, dikejar-kejar oleh FPI. ”Polisi juga ga berani karena jumlahnya sedikit. Ada juga mobil polisi yang lewat digeburki mobilnya. Ada anggota FPI yang masuk leat jendela nonjokin polisi yang ada di dalam, polisinya langsung lari,” kata Imdad mengungkap kesaksiannya. .

Salah Persepsi

Hari kelahiran Pancasila dimanfaatkan AKKBB untuk mempertegas ideologi negara yaitu Pancasila. Aksi damai yang bertemakan meneguhkan ’Pancasila, Indonesia untuk semua’ itu adalah bentuk pengakuan AKKBB terhadap hak yang sama bagi semua unsur di Indonesia baik mayoritas maupun minoritas. Oleh karena itu AKKBB mengusung isu Indonesia bagi semua, Pancasila sebagai payung bersama dan menolak segala pemaksaan dan kekerasan terhadap keyakinan.

Sayangnya, wacana kebangsaan yang dibangun seiring dengan mencuatnya tuntutan pembubaran Jaringan Ahmadiyah di Indonesia (JAI). Imdadurrahman menyebutkan bahwa FPI salah persepsi terhadap acara itu. Mereka mengira bahwa aksi damai AKKBB adalah bentuk dukungan utuh terhadap Ahmadiyah. ”Padahal kami ini hanya mengusung isu agar pemerintah memperhatikan hak-hak minoritas sebagai bagian dari bangsa ini. Maka, aksi itu juga diikuti oleh wakil dari aliran-alira kepercayaan, termasuk di dalamnya memang ahmadiyah. Aliansi ini membela mereka bukan berarti mendukung keyakinan mereka, tetapi kekerasan terhadap aliran ini yang tidak boleh,” katanya.

Selain itu, FPI mengaku emosi atas penghinaan AKKBB. FPI tersinggung disebut sebagai ’laskar setan’. ”FPI menyerang karena tidak relah dihina. Para orator AKKBB itu menyebut laskar dengan ’laskar setan dan laskar iblis’,” kata Habib Rizieq saat ditemui OPINI Indonesia di markaznya di kawasan Petamburan, sehari sebelum Habib Rizieq dan beberapa pasukannya ditangkap.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Imdad. Menurutnya, tidak pernah ada penghinaan terhadap FPI, apalagi di saat berorasi. Pada saat terjadi penyerangan, AKKBB masih dalam kondisi check sound. Orasi sama sekali belum dimulai karena masih menunggu peserta dan tokoh lain. Maka, untuk mengawali acara, AKKBB akan pentas musik. ”Pada saat persiapan itulah kami diserang oleh FPI. Spanduk spanduk direbut dan dibakar, perlengkapan aksi lainnya juga dihancurkan. Jadi tidak benar jika AKKBB menghina FPI dalam orasi,” bantah Imdad.  (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 103/Nasional)

FPI Terancam Bubar

2008-06-19T10:16:00.000-07:00

Berbagai kecaman diterima FPI pasca penyerangan yang dilakukan terhadap AKKBB. Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi mengutuk cara-cara dan pelaku kekerasan. Sikap reflek KPI disebabkan karena sebagian besar korban kekerasan FPI adalah ibu-ibu dan anak-anak. Setidaknya mereka trauma dengan kejadian tersebut.

”Kami mengutuk cara-cara dan pelaku kekerasan atas nama apapun, mendesak pihak Kepolisian untuk menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan sampai tuntas, dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan kekerasan dan lebih mengedepankan perdebatan yang sehat dalam menyelesaikan perselisihan,” tuntut KPI dalam pernyataan sikapnya.

Sementara itu, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang terdiri dari PB PMII, PP GMNI, PP PMKRI, PP HIKMAHBUDHI dan PP IPNU juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI). Tindak kekerasan sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan semangat hidup bermusyawarah dan cinta damai. Mereka memandang bahwa tindak kekerasan tersebut menodai cita-cita dan proses demokratisasi yang tengah dibangun oleh bangsa Indonesia.

Selain itu tindak kekerasan dan represif terhadap kelompok tertentu yang berbeda baik paham ataupun aspirasinya, merupakan ancaman serius terhadap integrasi nasional. Tindakan semacam itu juga mengingkari kenyataan bahwa bangsa Indonesia berdiri di atas kebhinekaan.

Mereka juga mengkritik lembaga Kepolisian Republik Indonesia selaku pelindung dan pengayom masyarakat gagal dalam melindungi kebebasan berbicara dan berkumpul warga negara.

Pernyataan sikap ini melengkapi alasan tuntutan pembubaran FPI di berbagai daerah. Berbagai kalangan seperti Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) dan elemen pro demokreasi lainnya secara serentak menuntut agar FPI dibubarkan. Hasilnya, FPI di beberapa daerah telah secara resmi bubar setelah pimpinan mereka menyatakan diri bubar sebagaimana yang terjadi di Jember, Jawa Timur.

(OPINI Indonesia/Edisi 103/Nasional)

Aktifis FPI Ditahan Polisi

2008-06-19T10:13:00.000-07:00

Enam anggota Front Pembela Islam (FPI), resmi ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka ikut ditahan bersama ketua FPI, Habib Rizieq Shihab karena telah ditetapkan menjadi tersangka. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta (5/6).

Sementara itu, menurut Anggota tim pembela Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta, Habib Rizieq sendiri terancam hukuman penjara sembilan tahun setelah polisi mengenakan pasal berlapis baru, Pasal 160, 170, 156, dan Pasal 351 ayat (1).

Pasal 160 adalah pasal mengenai penghasutan, Pasal 170 tentang pengeroyokan bersama, Pasal 156 mengenai penyebaran kebencian pada golongan, dan Pasal 351 ayat (1) mengenai penganiayaan.

Dari beberapa pasal berlapis tersebut, majelis hakim umumnya memberikan sanksi berdasarkan pasal dengan sanksi terberat. Karena pasal berlapis paling berat adalah pasal 170, maka Habib Rizieq terancam dengan hukuman maksimal sembilan tahun.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 56 angota FPI dari kantornya di Jl. Petamburan, Tanah Abang pada Rabu (4/6) setelah diduga terlibat aksi kekerasan terhadap massa yang sedang menggelar peringatan Hari Pancasila di Monas pada 1 Juni 2008.

Mereka digelondong dengan mobil tahanan polisi. Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya 23 telepon genggam, empat buah spanduk dan bendera, puluhan ubin keramik, dua celurit, beberapa buah tongkat kayu dan bambu, serta sebilah besi. Selain itu, polisi juga menyita empat rim selebaran bertuliskan, "Lumat SBY-JK".

(OPINI Indonesia/Edisi 103/Nasional)

Safe Shopping Online on TigaDua Cellular

2008-06-13T12:04:00.000-07:00

There is new news for you who like go shopping by online. There is made available various types of hand phone available for bought by online. You expense can safely and protected from deceptions. Visit TigaDuaCellular for getting complete information.

TigaDua Cellular Online shopping safe shopping intentionally attended to give amenity go shopping. Despitefully, TigaDua Cellular can guarantee security for you in going shopping.

Choose your idol hand phone and get altogether in TigaDua Cellular. TigaDua Cellular Online shopping safe shopping of course innovation profiting. Don't get taken with various shopping centre of online otherwise assure.

From at weary gone expense far to shops cellular, better you are expenses by online. This way can make you to be economical. Besides economizing energy, also cost effective. You are can shopping at the same time sit in your sleep room. Choose any types of hand phone on TigaDua Cellular Online shopping safe shopping.

SBY vs Wiranto, Berseteru Untuk Pemilu 2009

2008-06-05T14:28:00.000-07:00

Panggung politik Indonesia semakin ramai. Berbagai manuver mulai dimainkan oleh elite politik. Ketika satu pihak menyerang, di pihak lain menggunakan jurus bertahan. Akankah genderang Pemilu 2009 sudah ditabuh?

Pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) semakin dekat. Wajar jika banyak pihak yang berkepentingan dengan Pemilu 2009 kerap berseteru. Motifnya, ada yang berupaya meningkatkan popularitas dan ada pula yang sekedar melempar manuver untuk menjatuhkan popularitas bakal rival-rivalnya.

Hal inilah yang tampak pada dua tokoh politik nasional yaitu antara Presiden Soesilo Bambang Yuhoyono (SBY) dan Wiranto. Kedua-duanya adalah Jendral (purn) yang ketika Pilpres 2004 lalu sama-sama bertarung memperebutkan kursi RI-1. Kabarnya, kedua tokoh yang akan diusung oleh masing-masing, Partai Demokerat dan Partai Hanura ini bakal bertarung kembali pada Pemilu 2009 mendatang.

Barangkali, bagi bakal calon incumbent seperti SBY, tidak akan terlalu berat untuk melakukan sosialisasi, sebab ia telah popular melalui jabatannya sebagai Presiden selama empat tahun terakhir. Sebaliknya, ia akan lebih banyak melakukan upaya mempertahankan popularitasnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang populis. Tetapi sayangnya melonjaknya harga minyak mentah dunia telah membuka ruang bagi calon rivalnya untuk melakukan manuver politik sebagaimana yang dilakukan Wiranto.

Ketua Partai Hanura yang tengah getol mensosialisasikan partainya sekaligus mencari simpati rakyat, menemukan moment yang strategis untuk menyerang SBY. Pemerintahan SBY telah lengah, dan menghadapi posisi sulit. Kabinet Indonesia Bersatu itu terpaksa mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar miyak (BBM).

Dalam sebuah iklan surat kabar, Wiranto menyebut SBY sebagai pemimpin yang tidak menepati janji. “Semoga Presiden Yudhoyono tepati janji tak naikkan harga BBM karena penduduk miskin akan bertambah, keresahan sosial meluas, dan karena masih ada solusi lain. Kami imbau pemerintah pertimbangkan kembali rencana menaikkan BBM, apalagi presiden pernah berjanji tidak menaikkan BBM. Jika pemimpin berjanji, janji itu harus ditepati.” tulisnya dalam iklan yang disertai photo Wiranto itu.

Tidak hanya itu, dalam berbagai pertemuan, Wiranto kerap melancarkan kritik yang sama. "Sampai sekarang saya masih berharap SBY tidak ingkar janji. Dan saya akan terus mengingatkan dia agar memenuhi janjinya," kata Wiranto.

Sementara itu dalam menanggapi berbagai kritik, Presiden SBY mengingatkan agar semua bisa lebih santun dalam menyampaikan kritik. Bahkan, berbagai aksi penolakan kenaikan BBM ditengarai ditunggangi oleh elite politik termasuk Wiranto.

Dalam sebuah jumpa pers di Istana negara, SBY menyarankan agar kritik dan unjuk rasa disampaikan dalam koridor yang santun. "Saya tahu ini tahun politik, dan tahun depan adalah tahun pemilu. Tapi mesti ada kontrol hati nurani, kontrol pikiran kita semua. Apalagi bagi elite, bagi ekonom, bagi politisi yang juga saya tahu ikut melakukan protes-protes sosial, aksi-aksi politik yang berwujud pada gerakan jalanan ini, saya berharap kita ini bisa menjadi bagian solusi," kata SBY seusai menerima Presiden Hungaria (21/5).

Sementara itu, berbagai unjuk rasa menentang kenaikan BBM masih terus berlanjut. Meski secara tidak langsung digerakkan oleh Wiranto, tetapi ini adalah kemenangan bagi Wiranto sekaligus menjadi kekalahan politik SBY. Sang Presiden menuai kecaman di mana-mana, bahkan tak segan dituntut untuk mundur jika tidak membatalkan kenaikan BBM. Mampukah SBY bertahan? (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Nasional)

Taufik Kiemas Kampanyekan Hari Lahir Pancasila

2008-06-05T14:27:00.000-07:00

Ketika pemerintahan SBY-JK menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) begitu meriah di Gelora Bung Karno, (20/5) lalu, maka kalangan oposisi akan menggelar peringatan hari lahir pancasila secara besar-besaran.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas, jika bangsa ini merayakan secara besar-besaran Harkitnas, maka hari kelahiran Pancasila juga harus diperingati pula dengan upaya yang sama.

Menurutnya, hari lahir Pancasila pada 1 Juni merupakan rangkaian sejarah yang tidak kalah pentingnya dengan Kebangkitan Nasional 20 Mei. "Kalau kita merayakan Harkitnas tapi melupakan kelahiran Pancasila, kan lucu juga," kata Taufiq Kiemas di sela-sela rapat pengurus PDIP se-DKI dan Panitia Pelaksana "Gebyar Pancasila 1 Juni" di Jakarta, (28/5).

Arti perting kelahiran Pancasila adalah awal dari lahirnya konstitusi. Jika pancasila tidak terlahir, maka bangsa Indonesia tidak memiliki konstitusi. Oleh karena itu, Taufiq Kiemas menegaskan bawa kelahiran Pancasila juga menjadi bagian dari rentetan sejarah dan menjadi kewajiban bangsa ini untuk memperingatinya.

Pada tanggal 1 Juni 1945 silam, Pancasila pertama kali dicetuskan Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Nasional)

Megawati Capres PDIP 2009

2008-06-05T14:26:00.001-07:00

Megawati akhirnya kembali ditetapkan menjadi calon Presiden dari Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan yang dibacakan Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung di hotel Clarion Makassar (28/5).

Rakernas III itu juga merekomendasikan kriteria calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Megawati pada Pilpres 2009 mendatang. Kriteria cawapres yang akan mendampingi Megawati adalah memiliki basis ideologi dan semangat Pancasila dalam mendukung tercapainya cita-cita proklamasi bangsa serta memiliki basis dukungan rakyat. Selain itu, calon pendamping Megawati itu harus progresif dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, memiliki sikap kenegarawanan dan kepemimpinan yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi serta bisa bekerjasama dengan Capres tersebut.

Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk menyiapkan dan mengikuti seluruh proses tahapan pemilu dengan baik. Kepada seluruh struktural partai agar menyiapkan kader-kader perempuan PDIP sebagai calon legislatif supaya dapat memenuhi syarat minimal 30 persen sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, Rakernas III PDIP tersebut menyerukan agar warga bangsa harus membangkitkan kebersamaan untuk bergotong royong, bersatu, bekerja dan berjuang dengan saling mengisi dan mengedepankan semangat cinta kasih dalam membangun bangsa. Juga, menyerukan kepada warga bangsa untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai landasan, tiang penyanggah, acuan, arah dan bingkai yang menjadi dasar restorasi kehidupan kebangsaan serta menyerukan kepada seluruh kader partai untuk mengobarkan kembali martabat rakyat dan kepribadian bangsa yang berkebudayaan Indonesia.

Secara politik, Rakernas III PDI Perjuangan menegaskan tekad perjuangan politiknya untuk memenangkan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu Presiden 2009. Juga menegaskan bahwa memenangkan pileg dan pilpres pada pemilu 2009 adalah bukan sekadar untuk menggapai kekuasaan politik semata, tetapi merupakan jembatan emas untuk membangun bangsa, membangun negeri yang mengedepankan rakyat di atas segalanya.

Rakernas juga mendukung mekanisme penjaringan calon anggota legislatif guna meningkatkan kualitas anggota legislatif PDI Perjuangan serta menegaskan pentingnya moralitas, etika dan `track record` calon anggota legislatif sebagai pertimbangan penting untuk memperbaiki citra lembaga legislatif.

PDIP menyerukan kepada seluruh kader PDIP untuk memperkuat tradisi politik yang berpihak kepada rakyat khususnya rakyat miskin yang terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan. Karena itulah program pemberdayaan masyarakat, penguatan produksi dan hasil panen budidaya tanaman pangan ditingkatkan.

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Nasional)

Mahatir Mundur, Tanda Perpecahan UMNO

2008-06-05T14:24:00.000-07:00

Kekuatan politik United Malays National Organization (UMNO) semakin melemah. Terjadi perpecahan di tubuh UMNO menyusul mundrunya mantan perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad akhirnya menyatakan mundur dari UMNO atau Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang kini dipimpin Perdana Menteri (PM) Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi. Sikap Mahatir ini adalah bentuk protes terhadap PM Badawi yang dinilai gagal memimpin UMNO.

Menurut Mahatir, pihaknya meninggalkan UMNO karena didorong oleh ketidakpercayaan dirinya terhadap PM Badawi. Oleh karena itu Mahatir terus mendesak PM Badawi untuk mundur dari jabatannya. Namun, PM Badawi tak kunjung tunduk pada tuntutan pendahulunya itu. Pihaknya menegaskan tidak akan mundur di tengah keterpurukan ini karena tidak adil bagi penerusnya untuk menyingkirkan lumpur politik dan mengharapkan situasi akan kembali normal.

Selanjutnya Mahatir lah yang akhirnya hengkang dari UMNO. "Saya keluar dari UMNO. Saya hanya akan kembali ketika ada perubahan kepemimpinan yaitu ketika Abdullah Badawi mundur," kata Mahathir yang menyerahkan jabatannya Oktober 2003 itu.

Tentunya, keputusan ini akan menambah krisis kepemimpinan PM Badawi yang berkali-kali didesak mundur oleh anggota partainya itu. Badawi dituntut mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas hilangnya banyak suara partai dalam pemilu 8 Maret 2008 lalu. Barisan Nasional yang dimotori oleh UMNO gagal meraih mayoritas dua pertiga suara untuk pertama kalinya sejak Malaysia merdeka tahun 1957. Merosotnya suara UMNO itu berarti memperkuat oposisi. Kubu oposisi yang terdiri dari tiga partai, PAS, DAP dan PKR meraih 82 kursi dari 222 kursi parlemen. Berbeda dengan Pemilu tahun 2004, Barisan Nasional meraih hampir 91 persen suara atau 199 kursi dari 219 kursi parlemen.

Inilah yang menjadi kekecewaan Mahatir terhadap pemerintahan Baidawi. Menurut Mahathir, kemenangan oposisi tersebut bukan karena peran mantan wakilnya, Anwar Ibrahim yang pernah dipenjarakan, tapi lebih karena pemilih tidak puas dengan pemerintah saat ini.

Dengan demikian, kekuatan politik UMNO akan mengalami penurunan. Mundurnya Mahatir akan mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh UMNO. Bagaimana pun, Mahatir yang telah memimpin UMNO selama 22 tahun itu masih berpengaruh dalam UMNO. Mahathir juga mendesak anggota UMNO dan anggota kabinet lainnya untuk keluar.

Diminta Bijaksana

Sementara itu, Wakil Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan kepada anggota UMNO untuk tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa, yang dapat merusak partai. Mereka harus bertindak bijaksana sehingga situasi tidak semakin memburuk pasca hengkangnya Mahathir Mohamad dari keanggotaan UMNO.

Menurutnya, penting bagi anggota UMNO untuk tetap menjaga keberlangsungan partai dan posisi rakyat Malaysia karena komponen partai Barisan Nasional akan kehilangan kepercayaan dalam koalisi jika UMNO terus-menerus menghadapi masalah. “Jika ada pesan apa pun dari gerakan-gerakan yang mengejutkan, apa yang perlu dilakukan adalah proses demokrasi di partai, melalui diskusi dan consensus. Jika mereka tidak puas, masih ada banyak cara untuk menyelesaikannya, seperti proses pemilihan partai, dimana anggota dapat memberi saran untuk memecahkan krisis di UMNO,” kata Muhyiddin yang juga menteri Industri dan Perdagangan Internasional itu.
.
Terkait pengunduran diri Mahathir, Muhyiddin mengatakan bahwa Mahathir yang pernah menjadi presiden partai, merasa bahwa UMNO tak dapat lagi berfungsi sebagai partai politik. Menurutnya, pengunduran diri Mahathir tersebut tentunya akan berdampak dalam beberapa kuarter mendatang dan mengingatkan anggota lainnya untuk berhati-hati agar solidaritas mereka tidak terpengaruhi. “Jika semua orang melakukan hal yang sama, tidak akan ada yang tertinggal di UMNO. Apa yang akan terjadi dengan kepemimpinan di Barisan Nasional dan pemerintah,” ungkapnya.(bbc)

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Internasional)

Indonesia Aman, AS Cabut Peringatan Perjalanan

2008-06-05T14:23:00.000-07:00

Kepercayaan mancanegara terhadap keamanan Inonesia mulai pulih. Salah satunya ditandai dengan dicabutnya peringatan perjalanan (travel warning) oleh Amerika Serikat (23/5). Pada tahun 2000 lalu, ketika terjadi serangkaian pemboman di Jakarta, negara adikuasa ini mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Keputusan Washington untuk mencabut peringatan perjalanan itu karena menilai bahwa Indonesia telah mengalami perbaikan keamanan. ”Saya kira semua orang Indonesia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir situasi sudah berubah,” kata Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Cameron R Hume yang sedang berada di Texas.

Sebelumnya, serangan bom yang kerap terjadi di Indonesia menurunkan kepercayaan Amerika Serikat untuk membebaskan warganya bepergian ke Indonesia. Washington menganggap Indonesia menghadapi masalah terorisme yang cukup serius. Namun kini Indonesia telah berhasil menurunkan ancaman terorisme dengan melemahkan jaringan mereka di Indonesia. ''Resiko insiden teroris, menurut pandangan kami sudah menurun. Jadi ini adalah pengakuan kami atas fakta bahwa ada langkah-langkah yang lebih baik dan itu berjalan efektif,” kata Hume

Sementara itu, travel warning masih berlaku di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Pemerintah Amerika Serikat masih memberlakukannya untuk Timor Leste, Myanmar dan Filipina.

Travel warning ke Timor Leste diberlakukan AS sejak 12 September 2007, lalu diperbaharui 12 Februari 2008. Menurut Departemen Luar Negeri AS, dipertahankannya larangan bepergian ke Timor Leste berkaitan dengan terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao pada Februari lalu. Juga, potensi kekerasan yang akan terus berlangsung di negara bekas propinsi Indonesia tersebut.

Adapun larangan bepergian terhadap warga AS ke Myanmar diberlakukan sejak 5 Mei 2008 berkaitan dengan terjadinya bencana Topan Nargis (2-3/5) lalu. Dalam larangan tersebut, AS mengingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Myanmar karena sulitnya situasi. Juga berbagai fasilitas pasca bencana, seperti tumbangnya pohon-pohon besar maupun menara pembangkit listrik, turunnya hujan deras yang menyebabkan banjir di banyak wilayah, berkurangnya persediaan air bersih, serta terganggunya sistem telekomunikasi dan transportasi.

Sementara itu, travel warning AS ke Filipina karena kekhawatiran AS terkait sering terjadinya aksi kekerasan dan penculikan warga asing untuk meminta tebusan. Washington memberlakukan larangan bepergian terhadap warga AS ke Filipina sejak 13 Februari 2008, yang memperbarui larangan serupa yang dikeluarkan pada 27 April 2007.

Secara keseluruhan, Departemen Luar Negeri AS masih memberlakukan travel warning ke 26 negara, termasuk di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Alasannya beragam, baik karena masalah keamanan maupun terjadinya bencana alam dengan skala kerusakan besar. (bbc)

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Internasional)

Libanon Dipimpin Presiden Baru

2008-06-05T14:19:00.000-07:00

Libanon akhirnya mengakhiri kebuntuan politik menyusul terpiihnya kembali presiden yang baru. Parlemen Libanon telah memilih Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Michel Suleiman, sebagai presiden menggantikan Presiden Emile Lahoud.

Sebagaimana dilaporkan TV Libanon, Jenderal Michel Suleiman meraup 118 suara dari 127 total suara di parlemen. Semua pihak nampaknya setuju dengan Jenderal Suleiman sebagai bagian dari kesepakatan politik yang dicapai Rabu 21 Mei lalu. Hal ini untuk menghentikan gelombang kekerasan terburuk sejak perang saudara, yang berakhir tahun 1990.

Pemungutan suara di parlemen disaksikan oleh 200 tamu internasional, antara lain Emir Qatar, delegasi Kongres Amerika Serikat, menteri luar negeri Iran, Suriah, dan Arab Saudi. Kehadiran mereka di parlemen Libanon tampaknya sebagai penegasan dukungan atas kesepakatan politik yang mengakhiri kebuntuan dan ketegangan selama ini.

Dengan terpilihnya Jenderal Suleiman tidak langsung berarti militer telah mengambil kekuasaan, namun sebagai sebuah keputusan atas tokoh yang berada di atas kepentingan semua golongan.

Sebagaimana diketahui, kursi presiden Lebanon sejak bulan November lalu, kosong. Libanon terjerumus ke dalam krisis politik pada Tahun 2006 ketika kelompok oposisi pimpinan Hizbullah, yang didukung Suriah, keluar dari pemerintahan koalisi karena menuntut kekuasaan yang lebih besar.

Krisis politik itu berkembang menjadi kekerasan dengan maraknya bentrokan antara milisi dari pihak-pihak yang bertikai. Bentrokan dipicu oleh upaya pemerintah untuk memutuskan jaringan telekomunikasi sebagai jaringan gelap dan dipecatnya Kepala Keamanan bandara internasional Beirut, yang punya hubungan dekat dengan kelompok oposisi.

Kesepakatan antara pemerintah, yang didukung Dunia Barat, dengan kelompok oposisi dicapai lewat perundingan yang berlangsung di Qatar. Berdasarkan kesepakatan itu, maka kelompok opisisi memilik hak veto dalam kabinet persatuan nasional. (bbc)

(OPINI Indonesia/Edisi 102/Internasional)

Hutan Indonesia Semakin Sempit

2008-05-30T02:19:00.002-07:00

Penyempitan kawasan hutan Indonesia terus terjadi seiring pengembangan area perkebunan, pertambangan dan pemekaran wilayah. Terbitnya PP 2/2008 adalah bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan Indonesia.

Kondisi hutan Indonesia semakin parah. Telah terjadi konversi hutan secara besar-besaran di berbagai daerah. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat, kini hanya 32 juta hektare (ha) hutan berada dalam kondisi baik dari total 109 juta ha kawasan hutan Indonesia. Sisanya, 77 juta ha tengah dalam kondisi kritis. Seiring dengan terjadinya konversi jutaan ha kawasan hutan, jelas akan mengancam lingkungan dan ketersediaan air.

Menyempitnya kawasan hutan tidak membuat proses alih fungsi semakin berkurang. Hampir semua daerah di Indonesia hanya memiliki sedikit saja hutan yang produktif. Misalnya, dari 12,6 juta ha luas daratan pulau Jawa, ia hanya memiliki 3,4 juta kawasan hutan. Sementara hanya 300 ribu ha hutan saja masuk dalam kategori baik.

Data Greenomics Indonesia tahun 2006-2008 menunjukkan, betapa hutan terus mengalami penyempitan baik dilakukan secara legal maupun illegal. Di provinsi Sumatera Utara terdapat sekitar 40 kasus perambahan kawasan hutan untuk perkebunan dan budi daya pertanian lainnya yang mencapai 195.000 ha. Di Provinsi Riau, sekita 143.000 ha telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan dan budi daya pertanian lahan kering secara ilegal. Di Provinsi Aceh, 160.000 ha hutan lindung berubah menjadi areal perkebunan, lahan pertanian, semak belukar dan tanah terbuka.

Di Provinsi Kalimantan Barat, sedikitnya 286.000 ha hutan lindung telah berubah fungsi menjadi areal pertanian. Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah dialihfungsikan secara ilegal menjadi areal perkebunan seluas 225.000 ha.

Janji pemerintah untuk mengurangi proses konversi tidak terbukti. Hadirnya PP 2/2008 telah membuka peluang besar bagi semakin maraknya praktek alih fungsi kawasan. Saat ini, telah lahir lebih dari 500 perijinan kawasan alih fungsi seperti dijadikan lahan pertambangan, perkebunan dan pembangunan infrasruktur pemerintah.

Menurut direktur Walhi, Berry Nahdian Furqan, terbitnya PP 2/2008 tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Padahal Presiden telah berkomitmen mengurangi laju pemanasan global dengan menyelamatkan hutan alam Indonesia yang tersisa.

Barangkali karena hutan bukanah dianggap sebagai penyumbang devisa besar bagi negara, sehingga pemerintah lebih hoby membangun gedung dan lahan pertambangan. Akibatnya, masyarakat menjadi kehilangan kemandirian. Inilah selanjutnya menjadikan proses pemiskinan masal. Sebaliknya, konversi hutan hanya menjadi kepentingan bagi segelintir orang. Di sisi lain akan berpeluang terjadinya korupsi yang lebih luas.

Sungguh alih fungsi hutan sangat tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Karena keberadaan kawasan hutan dan persawahan berkonstribusi besar terhadap hajat hidup manusia. ”Tidak heran jika terjadi kelangkaan pangan akibat penyempitan lahan persawahan. Juga, terjadi kelangkaan air karena berkurangnya hutan sebagai sumber air,” kata Berry Nahdian Furqan yang didampingi rekan kerjanya, Fadli, saat ditemui di kantornya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Pemekaran Wilayah

Konsekwensi dari pemekaran wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Hal ini tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Dan tak jarang, kawasan hutan menjadi pilihan alternatif yang akhirnya, lagi-lagi terjadi konversi hutan.

Lebih dari itu, pemekaran wilayah tidak hanya membutuhkan lahan untuk pembangunan wilayah administratif. Tetapi akan berkembang kepada kebutuhan-kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur lainnya seperti pasar, sekolah, bahkan perkebunan dan pertambangan sebagai income daerah.

Oleh karena itu, semestinya pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk melakukan pemekaran. Pemerintah harus mempertimbangkan ekosistem disekitarnya. ”Konversi kawasan hutan untuk sarana pemerintahan dapat dilakukan jika pemerintah telah tuntas dalam perencanaan di sektor ekologis dan jaminan pelayanan kepada masyarakat” terang Berry Nahdian Furqan.

Berry menambahkan, pemerintah juga harus membuat desain tata ruang wilayah yang tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Tetapi seringkali pembangunan wilayah tidak mengindahkan desain tata ruang wilayah yang telah dibuat berdasarkan hasil kajian itu. Tata ruang hanya dijadikan pajangan.

(OPINI Indonesia/Edisi 101/Nasional)

“Indonesia Bisa”, Harapan di 100 Tahun Kebangkitan Nasional

2008-05-30T02:19:00.001-07:00

Peringatan 100 tahun kebangkitan nasional begitu meriah (20/5). Sekitar 150 ribu undangan memadati gelora Bung Karno, ratusan penari dan personil TNI/Polri yang melakukan atraksi militer, serta ratusan peraga pencak silat.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tampil memberikan sambutan menekankan persatuan tekad rakyat Indonesia menuju Indonesia maju dan sejahtera di abad 21.

Presiden menyebutkan, betapa berat dan kompleksnya tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Namun pihaknya meminta seluruh rakyat Indonesia untuk tetap percaya dengan persatuan, kebersamaan, kerja keras, dan kemandirian.

Meskipun demikian, Presiden tetap optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. Untuk itu, moment satu abad kebangkitan nasional itu, Presiden mencanangkan ‘Indonesia Bisa’. "Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pada hari yang bersejarah ini kita canangkan Indonesia bisa," ujar Presiden yang disiarkan secara langsung oleh semua saluran televisi nasional itu.

Sebanyak tiga kali Presiden meneriakkan kata ‘Indonesia Bisa’, yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Hal ini seolah memperkuat jargon partainya, partai Demokerat ‘Bersama Kita Bisa’.

(OPINI Indonesia/Edisi 101/Nasional)

Demokrasi di Indonesia Dikagumi Eropa

2008-05-30T02:18:00.001-07:00

Meski proses demokeratisasi Indonesia belum tuntas, namun diam-diam banyak dikagumi negara lain. Presiden Hungaria Laszlo Solyom, misalnya. Ketika Presiden Laszlo Solyom ini berkunjung ke ruang tamu Ketua DPR RI, Agung Laksono mengungkapkan betapa ia kagum dengan dinamika perkembangan demoerasi Indonesia.

Menurut Ketua DPR RI, Agung Laksono, selain ingin lebih meningkatkan hubungan ekonomi antar-kedua negara, kedatangan Presiden Hungaria ke Indonesia juga untuk mengetahui dan mempelajari kehidupan demokrasi di Indonesia. "Hungaria sangat kagum dengan Indonesia. Indonesia menjadi contoh dan pembicaraan di negara-negara Eropa karena wilayahnya yang luas, jumlah penduduknya yang banyak dan perkebangan demokrasi,” terang Agung Laksono.

Meskipun hubungan ekonomi Indonesia-Hungaria yang dibangun sejak 1950 itu masih berjalan lambat namun bagi ketua DPP Partai Golkar ini, Hungaria termasuk Negara Eropa yang baik dan cocok menjadi mitra Indonesia. Hungaria tergolong salah satu negara Eropa yang cukup maju dan memiliki kemampuan sebagai produsen aneka mesin industri, termasuk industri militer cukup handal. Peningkatan kerjasama dengan mereka sangat strategis.

(OPINI Indonesia/Edisi 101/Nasional/Mei 2008)

Mahathir Muhammad Mundur dari UMNO

2008-05-30T02:17:00.000-07:00

Manuver Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad dalam konfliknya dengan perdana menteri, Abdullah Ahmad Badawi kian agresif. Wujudnya, Mahatir Muhammad mundur dari United Malays National Organisation (UMNO) yang pernah dipimpinnya.

Mahathir Mohamad yang pernah memimpin Malaysia dan UMNO selama sekitar 22 tahun itu mundur sebagai protes terhadap kepemimpinan perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi saat ini. Hal itu disampaikan Mahathir dalam suatu pertemuan di Alor Star yang dihadiri sekitar 1.000 orang anggota UMNO setempat.

Mahatir yang menyerahkan jabatannya kepada penerus pilihannya, Abdullah Badawi, saat itu, mengaku tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap kepimpinan partai sekarang yang "gagal membela nasib orang Melayu di negara ini". Pihaknya juga mengajak anggota lain juga mundur guna untuk memberi tekanan yang lebih besar kepada Badawi, agar meletakkan jabatan sebagai perdana menteri.

Sementara itu, PM Abdullah Ahmad Badawi tak terpengaruh dengan mundurnya Mahatir Muhammad itu. Badawi menyatakan tetap tidak akan tunduk kepada desakan Mahathir. Bahkan, bendahara UMNO, Abdul Azim Zabidi, menyebutkan bahwa langkah Mahathir ini hanya akan memperkeruh suasana. “Seharusnya para anggota UMNO memperkokoh posisi partai. Yang penting sekarang adalah ahli (anggota) UMNO mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi," kata Abdul Azim.

Saat ini, kelompok Oposisi yang juga bagian dari pengaruh Mahatir telah menguasai lima dari 13 negara bagian Malaysia, yaitu Kelantan, Kedah, Perak, Penang, dan Selangor. (BBC)

(OPINI Indonesia/Edisi 101/Internasional/Mei 2008)

Konflik Hamas-Fatah di Palestina; Hamas Memilih Jalur Perlawanan

2008-05-30T02:15:00.000-07:00

Konflik internal Palestina semakin memperburuk situasi politik Palestina. Dua faksi besar di Palestina, Hamas dan Fatah kerap mengobarkan perselisihan di antara keduanya di tengah perjuangan mempertahankan eksistensi negaranya dari Israel.

Sekiranya Hamas dan Fatah mau mengakhiri perseteruannya, maka setidaknya dapat meringankan perjuangan Palestina dalam proses perebutan wilayah dengan Israel. Tetapi kondisi itulah yang memang tetap diinginkan oleh negara-negara yang turut andil dalam menyulut konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu.

Buramnya perdamaian sekaligus kemerdekaan Palestina tak lepas dari konflik berkepanjangan antara Hamas dan Fatah tersebut. Selalu terjadi perbedaan pandangan dalam proses perdamaian Palestina-Israel diantara kubu islamis dan sekuler itu.

Perseteruan Hamas dan Fatah lebih disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam menghadapi Israel. Fatah nampak lebih diplomatis dalam menghadapi Israel dan banyak memilih jalan dialog. Di bawah pemerintahan pentolan Fatah, Yasser Arafat, misalnya, berbagai upaya perjanjian telah dilakukan melalui PLO, meskipun akhirnya gagal.

Berbeda dengan Fatah, maka Hamas yang sempat dituding sebagai kelompok teroris oleh Barat termasuk Amerika ini tetap mengobarkan semangat perlawanan terhadap Israel dengan cara-cara radikal. Berbagai bentrokan antara Hamas dan Israel menunjukkan bahwa Hamas adalah organisasi pemberani sehingga menarik banyak pemuda militan.

Popularitas Hamas semakin meningkat sejak tahun 1990-an, menyusul peristiwa berdarah ”Bukit Sinagog”. Hamas berhasil membuktikan bahwa anggota perlawanan keagamaan rela menyerahkan nyawa mereka dalam mempertahankan iman, ketika pejuang-pejuang sekuler tidak berbuat apa-apa.

Komitmen perjuangan yang ditunjukkan Hamas serta kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintahan Fatah yang berkuasa sebelumnya, menghantarkan Hamas menjadi pemenang pemilihan umum (Pemilu) Parlemen pada 25 Januari 2006. Hamas mengalahkan Fatah yang sebelumnya selalu mendominasi parlemen.

Hamas menegaskan, perlawanan akan tetap menjadi strategi untuk mengembalikan secara penuh hak-hak rakyat Palestina yang terampas. Perlawanan akan menghapus Israel dari tanah Palestina kemudian mendirikan negara Palestina yang merdeka, berkedaulatan penuh, dengan ibukota Al-Quds, meskipun pengorbanan harus terus ditingkatkan dan harus dibayar mahal.

Dalam peringatan 60 tahun terjajahnya Palestina (15/5), Hamas menegaskan bahwa perampasan Palestina oleh Israel adalah tragedi paling besar yang dicatat dalam sejarah Arab dan Islam. Sebab penjajahan ini telah mengubah kehidupan rakyat Palestina menjadi derita panjang.

Dalam pernyataan persnya, Hamas menambahkan bahwa Israel mendeklarasikan negaranya di atas tanah Palestina, di atas siraman darah dan ceceran daging rakyat Palestina. Negara penjajah yang didirikan di atas penderitaan para korban luka yang cacat dan penderitaan tawanan Palestina, pencaplokan tanah untuk permukiman yahudi, penghapusan batas-batas peninggalan senjarah dan tempat suci Palestina.

Namun semua kejahatan Israel tidak akan melumpuhkan tekad rakyat Palestina untuk melawan dan memberikan pengorbanan untuk mengembalikan hak-haknya. Mereka akan senantiasa setia bekerja membebaskan Palestina sampai Israel tidak berdaya menghadapi keteguhan tekad kami. Sebab Israel kini mulai tergulung di belakang tembok bersama pasukannya ketika menghadapi perlawanan.

Hamas kembali menegaskan bahwa perampasan Israel terhadap Palestina adalah perampasan terhadap tanah Arab dan Islam. Karenanya, tugas memerdekakan adalah kewajiban syariat setiap muslim.

Gerakan Hamas menegaskan bahwa hak kembali adalah hak suci yang tidak bisa ditawar-tawar. Disamping itu, masalah tahanan Palestina di penjara Israel adalah prioritas perlawanan. Semua pilihan akan dilakukan perlawanan sampai mereka dibebaskan. Pembebasan serdadu Galiad Shalit tidak menjadi akhir dari perlawanan Palestina.

Disamping itu, Hamas meminta kepada Otoritas Palestina untuk berhenti melakukan perundingan sia-sia dengan Israel. sebab selama ini Otoritas Palestina hanya memberikan kompromi-kompromi. Hamas mengajak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memilih jalan perlawanan.

Hamas juga meminta kepada negara-negara Arab dan Islam untuk bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Palestina berupa kejahatan berdarah oleh Israel. Mereka harus mendukung Palestina secara politik, dana, moral untuk memecahkan masalah mereka dengan adil, membebaskan blokade dan membuka perlintasan-perlintasan terutama Rafah.

(OPINI Indonesia/Edisi 101/Internasional/Mei 2008)

Baby Monitors Is Same With Baby Sister

2008-05-23T11:26:00.000-07:00

Every people surely loved their baby. They will not let the baby wept more than anything else injure. Baby is most valuable estae on earth. Baby treatment has to become priority in life. We have to remain to control situation of baby every moment, so that not annoyed by anything. This thing we can do although place of we differ from place of baby.

Possibly, we are apart our bed with baby. So we even also should be able to watch the situation from separate room. In this time, we have attended a very sophisticated appliance for controlling situation of baby. Baby monitors will assist you for always alert in seeing condition of babies.

With baby monitor, we flavor can be balmy without worrying with condition of baby we in place different. Compare baby monitors with other. Baby monitor definitely more sophisticated. I am sure that baby monitors is not different with baby sister.

Tidak Akomodir Calon Independen, KPUD NTB Digugat

2008-05-20T10:28:00.000-07:00

Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub). Merasa menalankan UU, KPUD tidak mengakomodir calon perseorangan. KPUD pun digugat.

Genderang pemilihan kepala daerah (Pilkada) propinsi NTB telah ditabuh. Hal ini ditandai dengan penetapan daftar pasangan cagub-cawagub sekaligus penetapan nomor urut masing-masing calon oleh KPUD NTB.

Adapun pasangan cagub-cawagub yang lolos verifikasi berikut nomor urutnya yakni pasangan (1) Ir. H. Nanang Samodra KA, MSc - Muhammad Jabir, SH. MH (Naja), (2) TGKH. Zainul Majdi, MA - Ir. H. Badrul Munir, MM (Baru), (3) Drs. H. L. Serinata - H. M. Husni Djibril (Serius), dan (4) Dr. Zaini Arony, MPd - Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Zanur).

Dalam rapat pleno terbuka KPUD NTB dengan agenda pengambilan nomor urut pasangan calon di Lapangan Umum Mataram (14/5) itu, Ketua Panwas Pilkada NTB, Suwarno, membacakan pernyataan sikap. Isinya, memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon bahwa sejak tanggal 14 Mei hingga 21 Mei 2008 agar menertibkan seluruh atribut kampanye. ”Apabila dalam waktu yang ditentukan, para pasangan calon atau tim sukses tidak menghiraukannya, maka panwas akan melaksanakan penertiban bersama unsur aparat terkait,” katanya.

KPUD Digugat

Tidak terakomodirnya calon independen dalam Pilkada propinsi NTB membuat membuat gerah beberapa pihak. Sekelompok massa yang tergabung dalam Komnas Pilkada Independen (KPI) secara terus-menerus mendatangi kantor KPUD NTB untuk mempertanyakan landasan digelarnya Pilkada NTB 2008. Bahkan KPUD juga dilaporkan ke Polda NTB dan ada juga yang menggugat lembaga ini ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram secara perdata.

Dipimpin calon independen, L. Ranggalawe, ratusan massa berorasi di depan gerbang depan kantor KPUD NTB. Mereka berniat masuk untuk bertemu dengan para anggota KPUD NTB namun dihadang personel kepolisian. ”Kita hanya minta bertemu. Ada solusi yang bagus yang perlu dibahas bersama. Bahkan kalau perlu kita berangkat bersama-sama ke Jakarta,” ujar Ranggalawe yang sebelumnya pernah mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait calon independen.

Di dalam kantor KPUD NTB mereka hanya ditemui oleh Humas KPUD NTB, Sudirman Ukir. Setelah berdebat panjang lebar soal landasan penyelenggaraan Pilkada NTB, mereka lantas menitipkan sejumlah pesan dan bergegas keluar dari Kantor KPUD NTB. ”Pilkada NTB tidak sah. Tidak ada Pilgub kalau tidak ada calon perseorangan,” kata Ranggalawe.

Menanggapi gerakan massa itu, Ketua KPUD NTB, TGH. Mahally Fikri, menegaskan calon independen tak bisa diikutkan dalam Pilkada NTB 2008. Tuntutan pihak KPI yang ingin bertemu dengan KPUD NTB menurutnya tidak perlu dipenuhi. ”Kalau bicara itu kita tidak perlu ketemu karena sudah tidak sependapat. Tidak ada artinya pertemuan. Karena jelas dia sudah ada kesimpulan pada dirinya, kita juga sudah ada. Dan kesimpulan kita masing-masing berbeda,’’ tandas Mahally sembari mempersilakan KPI untuk menempuh jalur hukum jika tak puas dengan sikap KPUD NTB.

Di pihak lain, KPUD NTB dilaporkan oleh Koordinator Forum Parpol Bersatu (FPB), Gede Wenten ke Polda NTB. Pihaknya merasa dirugikan akibat sikap plin-plan KPUD NTB. Sementara pasangan calon perseorangan, Ir.H.Machfudz M.M-Drs.H.L.Wireginawang, juga telah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram karena KPUD dinilai melawan undang-undang.

Pemerhati Politik dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Darmansyah, menilai sejauh ini KPUD NTB telah melaksanakan tahapan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, proses pendaftaran memang semestinya mengacu pada UU 32 tahun 2004 dan bukan pada UU 12 tahun 2008 yang baru berlaku efektif setelah proses pendaftaran calon berlalu.

Oleh karena itu, aturan mengenai calon perseorangan belum bisa diakomodir dalam Pilkada NTB 2008. ”Ketika pendaftaran calon dilakukan, UU 32 tahun 2004 yang direvisi itu belum berlaku efektif. Undang-undang baru mengikat setelah disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara,’’ tegasnya.

Menurut Darmansyah, pengaduan FPB ke Polda NTB lebih dilandasi adanya faktor emosional dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pencalonan. Darmansyah menilai, sikap KPUD NTB yang melakukan klarifikasi atas legalitas kepengurusan tingkat propinsi ke DPP Parpol bersangkutan sudah tepat.

(OPINI Indonesia/Edisi 100/Politika)

Kenaikan BBM, Kado 10 Tahun Reformasi dan 100 Tahun Kebangkitan Nasinal

2008-05-20T10:26:00.000-07:00

Kegembiraan menyambut 10 tahun reformasi dan 100 tahu kebangkitan nasional berubah menjadi kepedihan. Sebab, pemerintah memberikan kado ’kenaikan BBM’ kepada rakyat Indonesia. Tetapi justeru kesengsaraan rakyat itu menjadi mainan politik menyongsong Pemilu 2009.

Semestinya moment bersejarah dirayakan dengan sukacita oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Hal itu berarti ada keberhasilan besar yang diraih selama satu dekade terakhir. Di saat suka cita menyambut sepuluh tahun reformasi dan seratus tahun kebangkitan nasional, ternyata rakyat Indonesia harus menghadapi kenyataan sulit, harga bahan bakar minyak (BBM) akan dinaikkan yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Adakah reformasi itu dan benarkah Indonesia telah bangkit?.

Tak pelak, rencana kenaikan harga BBM telah menyulut reaksi berbagai elemen masyarakat. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen itu. Kebijakan itu dinilai sebagai kontradiksi reformasi yang seharusnya membuat rakyatlebih sejahtera.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, menilai bahwa reformasi sudah kehilangan arah. Menurutnya, kepemimpinan yang ada kurang mengarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya malah diarahkan untuk kelanggengan kekuasaannya. Jelas, pendapat Din itu disampaikan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebagai pengaruh dari melonjaknya hargaminyak mentah dunia.

Menaikkan BBM adalah salah satu opsi yang dipilih pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 dan 2009. Sebab, APBN mengalami defisit setelah asumsi pemerintah tentang harga minyak mentah dunia meleset. Meskipun demikian, tetap saja akan berdampak terhadap rakyat. Oleh karena itu Din Syamsudin tak ragu menolaknya. "Saya berpendapat yang paling rendah kemudharatannya adalah dengan tidak menaikkan BBM. Karena apapun alasannya, ujung-ujungnya hanya akan menyengsarakan rakyat kecil," katanya seusai menghadiri peluncuran buku Amien Rais di Wisma Serba Guna Gelora Bung Karno, Senayan, (13/5).

Dipolitisir

Penolakan rencana kenaikan BBM dinilai beragam, dari yang benar-benar tulus merasakan dampak buruknya melalui efek domino kenaikan harga kebutuhan pokok hingga yang hanya memanfaatkan moment guna menjatuhkan citra pemerintah. Tentu isu ini sangat strategis sebagai senjata politik menyongsong Pemilu 2009.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, misalnya, mensinyalir ada upaya-upaya elit dalam memanfaatkan moment ini. Termasuk dibalik gerakan-gerakan massa menolak rencana pemerintah menaikkan BBM itu. Meskipun demikian, Syamsir enggan menyebutkan siapa elit-elit politik dimaksud.

Pemerintahan SBY-JK mendapat tekanan keras dari bebagai elemen, DPR, mahasiswa hingga para tokoh yang secara berkomentar secara personal. ”BBM naik, SBY-JK turun”, ”Jangan pilih presiden yang menaikkan harga BBM”, demikian yel-yel yang populer didengungkan dalam berbagai aksi massa yang dipusatkan di depan Istana.

Sementara itu di parlemen, Fraksi PDI Perjuangan akan menggalang kekuatan bersama fraksi lain untuk mendatangkan Presiden SBY ke gedung DPR sebelum kebijakan kenaikan BBM diputuskan. "FPDIP tetap akan mengajak fraksi lain di DPR dan Ketua DPR untuk menolak rencana tersebut. Kami minta Presiden SBY dialog dan debat terbuka," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR (13/5).

Menurut pimpinan fraksi partai oposisi itu, masih banyak opsi lain jika pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyat. Kebijakan menaikkan BBM tanpa berusaha mencari opsi lain menunjukkan pemerintah tidak melihat kesengsaraan masyarakat. "Masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah harus melihat realitas masyarakat," terangnya.

Tjahjo juga menilai bahwa konpensasi dari kenaikan BBM melalui bantuan langsung tunai (BLT) tidaklah efektif. Juga terjadinya banyak masalah dalam sistem penyalurannya. "Konpensasi Rp.100 ribu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari dampak kenaikan BBM," tambahnya.

Tidak hanya FPDI Perjuangan yang menyatakan menolak kenaikan BBM. Beberapa fraksi sperti FPAN, FPBB, FPKS, FPDS, FPKB menyatakan sikap yang sama. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI INDONESIA/Edisi 100/Nasional)

Mahasiswa Juga Menentang Rencana Kenaikan BBM

2008-05-20T10:24:00.000-07:00

Rasionalisasi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah tak mempan di mata masyarakat dan mahasiswa. Apapun alsannya, kenaikan BBM tetap saja berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Baru ada rencana kenaikan BBM saja, harga kebutuhan pokok langsung merangkak naik.

Itulah alasannya, elemen masyarakat dan mahasiswa mendatangi istana untuk menentang kebijakan pemerintahan SBY-JK yang tak populis itu. Menurutnya, SBY-JK hanya memilih opsi yang paling mudah dalam menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara bertahap, massa pengunjuk rasa berdatangan memadati jalan Medan Merdeka Utara (12/5). Massa pertama dari elemen masyarakat dengan mengendarai sekitar 50 becak yang terdiri dari Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota Jabodetabek, dan Serikat Becak Jakarta. Mereka berorasi secara bergantian sejak pukul 09.00 WIB.

Disusul kemudian secara berturut-turut oleh ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (BEM UGM, UNDIP, UNILA, BSI) dan KAMMI. Gelombang massa semakin besar ketika Front Rakyat Menggugat yang terdiri dari PMII, HMI, LMND dan Repdem Jakarta yang melakukan long march dari bundaran Hotel Indonesia. Terakhir, massa dari Aliansi Kaum Muda Bersatu (FAM IISIP, GMNK, HAMAS, RPM, PMKRI, FSMJ JAYABAYA, FORMANTARA, BEM UNKRIS, BEM UIC, BEM STMIK JAYAKARTA, FIS) melengkapi ribuan massa yang berorasi di depan istana negara itu.

Aksi serupa juga terus dilakukan di berbagai daerah di tanah air. Ini adalah gejolak yang ketiga dalam menyikapi kenaikan BBM setelah dua kali kenaikan sebelumnya sejak pemerintahan SBY-JK. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 100/Nasional)

Inkonsistensi Politik Pangan Indonesia

2008-05-20T10:23:00.000-07:00

Politik pertanian Indonesia semakin tidak jelas. Dua bulan setelah gigih membangun legitimasi impor dan menumpuk 1,2 juta ton beras import pada tahun 2007 tiba-tiba harga beras global menembus angka US$ 1000 per ton. Seketika itu pula pemerintah melakukan ekspor.

Hal yang sama ketika Indonesia mengalami defisit beras, tiba-tiba saja pemerintah dengan tidak malu-malu berbicara bahwa bangsa ini surplus beras dan karena itu harus ekspor. Demikian dikatakan Guru Besar FTP UGM, Mochammad Maksum dalam seminar bertajuk ’petani menjawab krisisi pangan’ di Jakarta (14/5).

Ini adalah bentuk inkonsistensi politik pangan oleh pemerintah. ”Pagi defisit, sore surplus. Betul-betul sikap yang tidak konsisten,” sindir Maksum di depan pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI).

Awal Februari 2008 Pemerintah menggulirkan kebijakan pangan untuk mengatasi krisis beberapa pangan strategis, termasuk beras, kedele dan terigu. Untuk beras, dijanjikan penambahan jatah raskin 10 kg/RTM menjadi 15 kg dengan nilai Rp 2,6 trilyun, penurunan Bea Masuk 18,2%, dan naiknya harga pembelian menjadi Rp 1600/kg. Hal ini ditopang pula dengan percepatan produksi melalui subsidi benih. Untuk kedele, ditetapkan hapusnya bea masuk, PPN impor turun menjadi 2%, dan subsidi ke pengrajin Rp 1000/kg selama 6 bulan. Sementara, bea masuk untuk terigu juga dihapuskan dan segala PPN ditanggung oleh Pemerintah.

Hal itu menurut Maksum memang wujud dari niat baik pemerintah dalam menyikapi krisi pangan. Tetapi di sisi lain, pemerintah lupa bahwa itu berdampak kepada ketergantungan terhadap importasi dalam stabilisasi pasar domestik. Hal ini semakin mengokohkan bangsa ini menjadi negara agraris berbasis import.

Sementara itu, ketua SPI, Hendri Saragih menegaskan bahwa perlu ada langkah kongkrit dari pemerintah dalam membentengi krisis pangan yang terjadi. Menurutnya, memperluas lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria guna menurunkan jumlah impor adalah langkah kongkrit yang bisa dilakukan. Sebaliknya, perlu pengurangan ekspor bahan pangan ke luar negeri dengan menetapkan quota dan tidak melakukan ekspor bahan pangan pokok ketika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.

Selain itu, pengaturan tata niaga bahan pangan yang harus diatur oleh badan pemerintah. Jangan diserahkan kepada mekanisme pasar yang oligopoli yang dikuasai beberapa pihak swasta, karena mereka akan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Juga, maksimalisasi peran Bulog dan menghidupkan kembali lumbung-lumbung kolektif untuk mempermudah penyerapan produksi pangan wilayah serta pendistribusiannya di tingkat lokal.

“Menghentikan perluasan ekpansi tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit yang kini telah mencapai luasan yang sangat besar sekitar 7,2 juta hektar. Pemerintah juga harus tegas dalam melakukan investigasi terhadap kemungkinan penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pangan dan spekulan,” tambahnya. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI INDONESIA/Edisi 100/Nasional)

Gempa Landa Cina, Tak Ganggu Persiapan Olimpiade

2008-05-20T10:22:00.000-07:00

Gempa besar yang melanda Cina tak mengganggu penyelenggaraan olimpiade 2008. Rute kirab obor yang juga akan melewati propinsi Sichuan, tempat gempa, tetap tak berubah.

Di tengah kesibukan mempersiapkan penyelenggaraan Olimpiade 2008, Cina malah dilanda gempa bumi (13/5). Gempa berkekuatan 7,9 SR ini mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal dunia akibat ditimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah rumah dan sekolah di beberapa desa hancur.

Gempa bumi pada hari Senin itu adalah gempa terburuk yang melanda Cina. Sebelumnya Cina juga dilanda bencana yang sama di Tangshan pada tahun 1976 dan mengakibatkan lebih dari 240.000 orang meninggal.

Kepala sebuah satuan kepolisian yang ditugaskan ke zona bencana mengatakan jumlah kerusakan sangat besar. "Di beberapa kota tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semua rumah rata dengan tanah," kata Wang Yi, kepada situs berita Sichuan Online.

Para pejabat berupaya mencapai kota Yingxiu, di daerah Wenchuan. Mereka menyaksikan kehancuran yang lebih buruk dari perkiraan semula. Dari 10.000 penduduk kota, hanya 2.300 orang yang ditemukan masih hidup.

Setelah mengunjungi orang-orang yang selamat di tempat lain yang juga dilanda gempa, Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao, langsung terbang ke pusat gempa untuk meninjau upaya penyelamatan dan bantuan. Tentara pun dikerahkan untuk memberikan bantuan. Mereka menyalurkan bantuan dengan cara menjatuhkan lewat udara di beberapa daerah yang tidak dapat diakses.

Proses pengiriman bantuan mengalami kesulitan akibat rusaknya jalan. Selain itu, cuaca buruk juga mempersulit upaya pemberian bantuan. Para petugas penyelamat terpaksa berjalan kaki ke daerah-daerah yang terputus karena jalan rusak dan mencari orang-orang yang selamat di reruntuhan bangunan dengan tangan telanjang.

Para pejabat dari Kementerian Transportasi dan Kementerian Perkeretaapian, misalnya, menyebutkan kepada para wartawan bahwa kondisi jalan mempersulit upaya bantuan. "Kami mungkin punya 10 mesin tetapi karena kondisi jalan yang buruk, hanya satu mesin pengeruk yang bisa digunakan, dan kami hanya bisa maju per satu meter," katanya.
Tak Ganggu Olimpiade
Waktu penyelenggaraan olimpiade yang telah dekat tak terganggu oleh bencana gempa tersebut. Panita Pelaksana Olimpiade Beijing 2008 (BOCOG 2008) menegaskan bahwa kirab obor Olimpiade 2008 yang saat ini telah masuk di Cina daratan belum mengalami perubahan rute, sekalipun terdapat gempa di Provinsi Sichuan. Padahal, rute kirab obor juga akan melalui Sichuan, tempat gempa.

"Walaupun pusat gempa tidak terlalu jauh dari rute obor Olimpiade, tapi obor Olimpiade sampai kini belum mengalami perubahan rute dan akan tetap berjalan sesuai rencana," kata Direktur Pusat Media BOCOG 2008, Li Zhanjun, kepada pers, di Beijing (13/5).

Sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan sebelumnya, pawai obor Olimpiade akan tiba di Sichuan tanggal 15 Juni 2008, setelah sebelumnya singgah di Kotamadya Chongqing. Ia juga mengatakan, pihaknya akan terus memantau mengenai situasi terakhir di Sichuan dan apabila ada perubahan jadwal yang memang harus dilakukan, BOCOG akan bersama pihak terkait di pemerintah melakukan diskusi.

Dalam kesempatan itu, Li juga menyampaikan keprihatinan mendalam BOCOG 2008 terhadap para korban bencana gempa, khususnya jika ada keluarga yang meninggal dan sangat peduli terhadap situasi yang terjadi di Sichuan. (ant)

(OPINI INDONESIA/Edisi 100/Internasional)

Pemilihan Presiden Lebanon Ditunda

2008-05-20T10:21:00.001-07:00

Setelah Presiden Emile Lahoud meletakkan jabatannya pada November 2007 lalu, Parlemen Lebanon belum mendapatkan penggantinya. Rencananya Parlemen akan mengadakan sidang pemilihan presiden (13/5), namun terpaksa ditunda hingga 10 Juni mendatang. Demikian sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Ketua Parlemen Nabih Berri, demikian laporan DPA.

Menurut jurubicara Berri, Ali Hamdan, sidang itu ditunda karena kerusuhan yang sedang berlangsung di Lebanon.

Sebelumnya, Presiden Lebanon pro-Suriah Emile Lahoud meletakkan jabatannya tanpa pengganti karena ketegangan antara pemerintah dukungan Barat dan oposisi yang dipimpin Hizbullah.

Kekerasan terakhir antara kelompok-kelompok yang bersaing menewaskan hampir 60 orang dalam bentrokan-bentrokan sektarian terburuk sejak berakhirnya perang saudara Lebanon 1975-1990. (ant)

Bangladesh Gelar Pemilu Desember

2008-05-20T10:20:00.000-07:00

Bangladesh akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) parlemen pada Desember 2008 mendatang. Perundingan dengan dengan partai-partai politik juga akan dimulai 22 Mei untuk membahas penyelenggaraan pemungutan suara itu. Demikian dikatakan kepala pemerintah sementara, Fakhruddin Ahmed seperti dikutip Reuters (13/5).

"Kami bertekad mengadakan pemilihan umum yang bebas, jujur dan terpercaya pada pekan ketiga Desember. Komisi Pemilu akan mengumumkan jadwalnya pada waktu yang tepat," kata Fakhruddin Ahmed dalam pernyataan yang disiarkan televisi kepada seluruh penjuru negara itu.

Fakhruddin, yang juga mantan gubernur bank central itu, mengatakan, pemerintah sementara dukungan militer akan menyerahkan kekuasaan kepada para politikus yang terpilih secara demokratis. "Ini akan menghalau kekhawatiran di kalangan partai-partai politik mengenai kerangka waktu pemilihan umum," katanya.

Fakhruddin, yang menjadi kepala pemerintah sementara sejak Januari 2007 setelah kekerasan politis berbulan-bulan, membatalkan rencana pemilihan umum yang seharusnya berlangsung dalam beberapa hari ini dan memberlakukan keadaan darurat dan pelarangan atas kegiatan politik.

Pihaknya mengatakan, pembatasan atas kegiatan politik di dalam ruangan akan segera dikendurkan guna memungkinkan partai-partai mengadakan pertemuan dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemilu.

Sejumlah kondisi akan tetap diberlakukan, seperti jumlah peserta tidak boleh melampaui 200, dan pertemuan-pertemuan harus diadakan di dalam ruangan dan tidak membahas hal lain kecuali politik yang berkaitan dengan pemilu, kata sejumlah pejabat pemerintah. (ant)

Harvest satisfaction in life

2008-05-20T10:01:00.000-07:00

Many peoples have never satisfied which he having. but that is compulsion for get what is more worth in his life. Penis as a means of vital is paltry wealth owned by people. But, what happen if undersize penis? Of course you worry that you can not give satisfaction for your wife.

But don't worry now, many products available for assisting as penis enlarger. This is a new innovating which hardly be of benefit to every person who wishing to have big penis. Not only large, but poison make penis enlargement with penis pump.

Penis pump is very popular in America and England. It is help them to make a penis enlarger. Though in fact, the Americans was has a big penis. They are average of big and long penis. But it is make them to be enough. They want to make his penis longer than now. So they use penis enlarger, penis enlargement and penis pump.

Make Money With Bloggerwave

2008-05-20T09:04:00.000-07:00

No many peoples know how to make money on internet. We just have a blog which help us to get money. There are many corporation will sponsor us to be our partner as like bloggerwave. It is make our stand by in front of internet for a long time castaway without effect.

Posisi Dilematis; Pemerintah Memilih Menaikkan BBM

2008-05-16T14:23:00.000-07:00

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir guna menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, itu hanya dianggap sebagai buaian terhadap masyarakat agar tidak melawan

Tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 123 per barel merupakan pukulan bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah benar-benar dalam posisi dilematis dalam membuat keputusan. Menyelamatkan APBN berarti mengorbankan rakyat. Sebaliknya, tidak menggaggu sector yang bersentuhan dengan rakyat berarti APBN mengalami devisit yang besar.

Akhirnya, dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (5/5), pemerintah mengambil pilihan pertama dengan menaikkan harga BBM. Kenaikannya pun cukup signifikan, antara 20%-30%. Bagi pemerintah, ini adalah pilihan terakhir untuk menyelamatkan APBN 2008 dan 2009.

Pemerintah mengakui tidak ada alternatif lain lagi selain menarik subsidi BBM. Langkah penghematan melalui pemotongan anggaran departemen, konversi energi dan pembatasan konsumsi BBM dan listrik belum cukup untuk mengamankan defisit APBN.

Kenaikan BBM tentu akan memberatkan masyarakat. Sebab, dampaknya akan meluas kepada naiknya harga kebutuhan pokok. Maka sebagai konpensasinya, pemerintah akan menghidupkan kembali program bantuan langsung tunai.

Karena dampaknya yang cukup besar terhadap rakyat, maka pemerintah sangat hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakannya itu. Sebab jika tidak, reputasi pemerintah akan semakin merosot. Tentunya, hal ini sangat berbahaya bagi kepentingan politik 2009.

Oleh karena itu, pemerintah berkali-kali meyakinkan rakyat bahwa keputusan menaikkan BBM adalah keputusan terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, seusai rapat kabinet terbatas itu meminta masyarakat agar memahami kebijakan pemerintah yang dilematis itu.

Terbantah

Alasan pemerintah menaikkan BBM karena tidak adanya alternatif lain dibantah oleh berbagai unsur. Gerakan. Jauh sebelum adanya ketetapan waktu atas kenaikan BBM, para mahasiswa dari berbagai eleman menggelar unjukrasa. Menurut mereka, apapun alasannya kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban rakyat. Mereka mempertanyakan kenapa bukan gaji pejabat dan anggota dewan saja yang dipotong untuk menyelamatkan APBN.

Gerakan penolakan akan terus berlangsung. Menurut aktivis pergerakan yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM), Andrianto, keputusan menaikkan harga BBM saat ini adalah bukti kegagalan pemerintahan SBY-JK. Pada kenaikkan BBM pada 2005 lalu, pemerintah berjanji tak akan menaikkan harga BBM. ”Berarti, pemerintah mengingkari janjinya sendiri,” katanya dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua Senayan (7/5).

Senada dengan itu, Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai kebijakan menaikkan harga BBM adalah suatu kebohongan. TIB juga melihat kebijakan itu sebagai kebijakan panik dan tidak adil.

Kepanikan pemerintah disebabkan oleh optimistisme dengan APBN 2008 yang tidak memperhitungkan kondisi ekonomi internasional dan trend harga minyak dunia. Pada asumsi dasar APBN 2008, pemerintah memprediksi harga minyak hanya sebesar 60 US Dollar per barel. Kenyataanya saat ini dua kali lipat dari asumsi dasar tersebut.

Pengamat ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah selalu berargumentasi dengan mengatakan bahwa kenaikan BBM adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi negara di tengah tingginya harga minyak dunia. Hal itu juga diungkapkan pemerintah pada kenaikan BBM 2005 lalu.

Dalam diskusi di kawasan Senayan (7/5), Hendri juga mengungkap bagaimana pemerintah tak pernah membuktikan janjinya. Salah satunya, mengenai jaminan akan menurunnya angka kemiskinan setelah adanya kenaikan BBM. Sebaliknya, angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi yang mengalami kenaikan tajam sebesar 17,17 persen (2006).

"Pemerintah juga selalu meminta pengertian masyarakat karena menaikkan harga dikatakan sebagai pilihan terakhir. Padahal, logikanya kalau terakhir, seharusnya sebelum itu ada usaha lain dong. Kenyataannya, pemerintah tidak melakukan apapun menaikkan harga," katanya.

Peluang Oposoisi

Inilah kesempatan kalangan oposisi mengeluarkan amunisinya. Isu kenaikan BBM menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan popularitas pemerintahan SBY-JK.Tak lupa bagi kalangan yang berniat menjadi pesaing SBY pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009 nanti.

Ketua umum Partai Hanura, Wiranto, yang juga disebut-sebut bakal maju dalam pilpres mengkritik keras kebijakan pemerintah itu. Menurut Wiranto, kebijakan menaikkan BBM adalah bentuk ingkar janji presiden SBY. Menurutnya, rakyat sudah menderita dan angka kemiskinan tinggi. Maka kenaikan BBM akan menambah kemiskinan meraka sekaligus menambah angka kemiskinan. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 99/Nasional)

Harga Beras Naik Tengkulak Untung

2008-05-16T14:21:00.000-07:00

Yang paling menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras adalah para spekulan alias tengkulak. Seharusnya, kenaikan harga beras dapat dirasakan oleh para petani, mereka bisa menjual hasil panennya lebih mahal.

Sejak dua minggu lalu, harga beras merangkak naik. Di Toko beras NDARU di komplek pasar indok Cipinang misalnya, selisih harga penjualan beras sejak dua minggu lalu hingga saat ini rata-rata mencapai Rp. 500. Kenaikan harga yang cukup signifikan.

Menurut Daru, harga beras mengalami kenaikan diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ulah spekulan yang muali melakukan penimbunan beras. Mereka memburu beras petani dan berani membeli lebih mahal dari standar harga pembelian dari pemerintah. Selain itu, masa panen yang telah habis, terjadi gagal panen di beberapa daerah, pasar luar negeri mahal, standar pembelian dolog yang tinggi, serta didukung lagi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mereka dapat menjulan beras yang ditimbunnya dengan harga jauh lebih mahal daripada harga pembelian. Biasanya, mereka memburu beras petani, tak segan berani membelinya dengan harga lebih mahal. Beras itu lalu ditimbun, menunggu kenaikan harga.

Hal yang berbeda dialami oleh petani. Bagi petani yang memiliki modal banyak memang dapat menikmati kenaikan harga beras seiring dengan meningkatnya harga pembelian (HPP). Akan tetapi, kenyataanya tidak semua petani berangkat dari modal besar. Umumnya mereka mengharapkan hasil panen sebagai biaya operasional pertanian mereka. Dalam kondisi seperti ini mereka jadi terdesak dan tidak mungkin mempertahankan harga gabah berdasarkan standar pembelian.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan, pemerintah telah menaikkan HPP. Inpres tersebut mulai berlaku (22/4) lalu. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp. 2.000/kg berdasar Inpres Nomor 3/2007, naik menjadi Rp.2.200/kg. Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog naik dari Rp.2.600/kg menjadi Rp.2.840/kg. Sedangkan, harga beras di gudang Bulog juga naik dari Rp.4.000/kg menjadi Rp.4.300/kg. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 99/Nasional)

Turki Tampilkan Wajah Islam Kembali

2008-05-16T14:18:00.000-07:00

Wajah Islam mulai tampil di ruang publik sejak dicabutnya larangan berjilbab di perguruan tinggi. Berkuasanya partai berbasis Islam di Turki berpeluang menggeser sekulerisme menuju pemerintahan Islam kembali

Setelah sekitar 85 tahun meninggalkan Khilafah Islamiyah, kini tanda-tanda pemerintahan yang Islami muncul kembali di Turki. Presiden Abdullah Gul, telah mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi atas dukungan mayoritas anggota parlemen (10/2) lalu. Abdulah Gul adalah presiden Turki yang dalam Pemilu presiden 2007, diusung oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), sebuah partai Islam pemenang Pemilu. Ia sempat dijegal karena dianggap barlatar belakang penganut Islam yang taat dan hendak menghancurkan Kemalisme (sekulerisme ala Mustofa Kemal At Taturk, red).

Pencabutan larangan berjilbab ini disahkan setelah melewati pemungutan suara 550 anggota Parlemen (6/2). Sebanyak 401 anggota parlemen menyetujui, 110 anggota lainnya menolak.

Sebelumnya, Turki melakukan pengekangan terhadap pelaksanaan ajaran agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Turki mengalamai kehilangan identitas. Sebab, sejak dilakukannya modernisasi Turki oleh Mustofa Kemal At Taturk, Turki telah menghilangkan simbol-simbol Islam dan lebih memilih berkiblat ke Barat. Penggunaan huruf Arab diganti huruf Latin, poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria yang disertai larangan berjilbab. Singkatnya, penggunaan semua simbol-simbol Islam dilarang.

Ketentuan-ketentuan baru ini dimplementasikan melalui dikeluarkannya serangkaian kebijakan dan hukum antara tahun 1922 dan 1935. Selain penghapusan sistem khilafah, diantara perubahan radikal lainnya adalah, penutupan sekolah-sekolah Islam tradisional (madrasah), dan pembubaran pengadilan agama, penghapusan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf pada tahun 1924. Pada tahun-tahun berikutnya, rezim baru mulai membubarkan sejumlah tarikat, melarang ulama memakai fez dan turban (busana muslim, red), dan menghalangi perempuan untuk memakai kerudung.

Selanjutnyam pada tahun 1926, Hukum Pidana baru yang berdasarkan model Swiss mulai diadopsi. Pengadopsian ini menandai berakhirnya hubungan hukum negara dengan syariah sekaligus dimulainya pengenalan undang-undang pernikahan dan perceraian sipil. Pada tahun 1928, negara mulai mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi negara. Hari minggu ditetapkan sebagai libur mingguan resmi pada tahun 1935.

Kekhawatiran berakhirnya skulerisme Turki telah muncul sejak menggeliatnya partai berbasis Islam seperti Partai Refah dan AKP. Partai Refah tiba-tiba memenangkan Pemilu tahun 1995. Setelah partai Islam ini dibredel karena dianggap merongrong sekulerime Turki, AKP lahir dan memenangkan Pemlu kembali pada tahun 2002 dan 2007. AKP adalah perpanjangan dari Partai Islam Refah, sebab AKP didirikan dan dibesarkan oleh kader-kader Partai Refah yang dibubarkan itu termasuk Perdana Menteri recep Toyyip Erdogan.

Hasilnya, kader-kader AKP di Parlemen dengan leluasa mengambil keputusan berdasarkan misi partai. Lebih-lebih ketika AKP mampu menghantarkan Abdullah Gul sebagai Presiden. Buktinya, dalam kurun waktu kurang dari setahun, mereka telah mengeluarkan keputusan yang kontoversial dengan sekulerisme Turki, yaitu pencabutan larangan berjilbab.

Kembali Ke Kampus

Perempuan berjilbab di Turki akhirnya bisa menikmati dunia perguruan tinggi setelah dicabutnya larangan berjilbab di universitas. Diperbolehkannya mengenakan jilbab di perguruan tinggi membuat perempuan berjilbab kembali kampus.

Sebagaimana diketahui, sejak adanya larangan berjilbab di perguruan tinggi, banyak siswi yang baru lulus SLTA menolak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagi mahasiswi kaya, mereka biasanya meneruskan pendidikan tinggi di luar negeri. Namun, bagi mahasiswi miskin, mereka lebih memilih tinggal di rumah. Mereka lebih nyaman mempertahankan jilbabnya ketimbang belajar dengan kondisi rambut terurai.

Larangan berjilbab bagi mahasiswi diberlakukan sejak 1997. Saat itu terjadi perseteruan sengit antara pemerintah yang dikuasi Partai Refah (Partai Islam, red) dan militer sebagai benteng sekulerisme. Pihak militer mengancam akan menggulingkan pemerintah yang dianggap terlalu islami. Keputusan itu juga semakin memperkuat amandemen yang dibuat pada 1980 tentang pemisahan antara agama dan pemerintahan. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 99/Internasional)

Badai Nagris Sapu Myanmar

2008-05-16T14:17:00.000-07:00

Badai dengan kekuatan 190 km per jam menyapu kawasan delta Irrawaddy, Birma Barat (3/5). Topan ini meningkatkan gelombang di laut yang kemudian menghantam kota-kota dan desa-desa seperti Bogalay dan Laputta. Dua kota ini masuk dalam kategori terparah.

Selain mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa, badai selama 10 jam itu, tidak ada lagi listrik untuk para korban yang selamat. Akses jalan tertutup akibat ribuan pohon yang tumbang. Ini adalah peristiwa terburuk sepanjang sejarah negeri di Myanmar setelah badai yang pernah terjadi pada 1926 dengan 2.700 korban jiwa.

Menteri Luar Negari Myanmar, Nyan Win melalui televisi pemerintah menyebutkan siap menerima bantuan internasional. Para korban masih kekurangan tempat berteduh, air minum, listrik dan peralatan komunikasi.

Indonesia Kirim Bantuan

Badai Myanmar mengingatkan Indonesia pada bencana Tsunami Aceh 2004 lalu. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar senilai 1 juta dolar AS.

Bantuan tersebut akan segera dikirimkan dengan dua pesawat Hercules yang disiapkan pihak TNI untuk membawa obat-obatan, makanan dan bantuan kemanusiaan lain yang dibutuhkan pemerintah dan rakyat Myanmar. (ant)

(OPINI Indonesia/Edisi 99/Internasional)

Persiapan Olimpiade; Keamanan Diperketat, Tiket Terjual

2008-05-16T14:07:00.000-07:00

Menjelang acara pembukaan Olimpiade Beijing, panitia pelaksana tengah menghadapi puncak kesibukan. Selain menyiapkan fasilitas pertandingan, pengamanan di sekitar arena pertandingan juga semakin diperketat.

Pengetatan keamanan di Lapangan Tiananmen itu diawali Beijing dengan mengeluarkan peraturan baru (5/5). Peraturan meliputi larangan membawa senjata api, bahan peledak, pisau, serta alat-alat lain yang bisa membuat keresahan sosial atau mengganggu keamanan publik ke area sekitar Tiananmen, Associated Press.

Lapangan Tiananmen adalah ruang publik yang paling sering dijadikan sarana demonstrasi di China. Tragedi pembantaian para pelajar pro-demokrasi oleh Tentara Pembebasan Rakyat pada tahun 1989, juga terjadi di Tiananmen. Jadi wajar, jika pemerintah China berupaya dengan segala cara mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk memperketat keamanan di tempat penuh aroma politis tersebut.

Selain pengetatan keamanan Tiananmen, pembatasan visa bagi para pengunjung juga mulai diberlakukan. Tidak ketinggalan, izin tinggal bagi pendatang ikut-ikutan diperketat.
Sementara itu, sisa jatah tiket domestik juga mulai dijual. Tumpukan tiket sebanyak 1.38 juta lembar itu mulai dijual kembali di seluruh cabang Bank of China, serta situs web resmi Olimpiade Beijing (5/5).

Menurut panitia, tahun lalu sekitar 7.2 juta tiket telah disediakan bagi calon pembeli domestik maupun luar negeri. Tapi beberapa minggu lalu, panitia Olimpiade mengatakan kalau tiket tersisa tinggal 6.8 juta lembar, tanpa menyebutkan alasan jatah tiket berkurang drastis.

Panitia penyelenggara juga telah melakukan tindakan antisipasi bagi pemalsuan tiket. Menurut panitia, jika masalah pemalsuan tiket ini tidak diurus secara serius. Bayangkan, dari mulai obat liver sampai DVD, bisa dipalsukan oleh China. Apalagi kalau hanya selembar tiket?

Sementara itu, pekan kemarin, obor Olimpiade telah kembali ke daratan China, diiringi sambutan meriah penduduk yang mendiami pulau Hainan. Setelah Hainan, menurut rencana obor akan diarak melewati setiap propinsi dan daerah-daerah di China, sebelum sampai di Beijing tanggal 6 Agustus, dua hari sebelum upacara pembukaan dimulai. (oz)

(OPINI INDONESIA/Edisi 99/Internasional)

Bush League Shows a Useful Program

2008-05-16T14:01:00.000-07:00

We know many televisions station which show a many good program. But no much televisions station which can give satisfaction for television viewer. Sometimes television station can not give anything which useful for television viewer. It just show program which he want. It is not attention to viewer requirement. But different program which shown by bush league. It can read viewer requirement. So it shows a mens lifestyle program.

Lifestyle is being a favorite show because needed by every body. They want know much how to make their style be interested. So when mens lifestyle program showed, the viewer will move to bush league. It is make bush league get a high rating.

Bush league also has another good program. It is a funny program. Bush league shows funny videos. Many peoples like watch this program. It is being entertainment for them. If you vexed, move your television remote to bush league.

Safety Life With Lifelock

2008-05-16T12:26:00.000-07:00

Many ways to create safety on high technology epoch. The programmer always make an innovation to give a gratify service for consumer. He makes a lifelock now. The program will help us to get a safety in life. It is a new innovation and solution for us.

People often worry with their self. They do not have anything which helps them to feel safety. So better if you want know much about liflock. If you want read any information about it, you can read a lifelock reviews by consumers. You will not difficult to get the lifelock reviews by consumers. All though this is a new program but it was known by many peoples in the world.

For the people whose was known about lifelock, they usually write their experience of lifelock. They want to share information about lifelock by reviews on their blog. So, it will read by anyone. It is one of any ways to help who want to get a safety but do not know the way.

I have many stories about friends whose like to make as like lifelock reviews by consumers. They feel happy to joint lifelock program. With lifelock code, they feel safety in life.

Get complete shoe type at Shoebacca

2008-05-13T23:35:00.000-07:00

Do you have ever ear about SHOEBACCA? It is complete shoe center providing all shoes types. In this shoe store you will get many discount shoes. You can choose a shoe which do you want such as sneakers, basketball shoes, running shoes, and athletic shoes.

Not only that, SHOEBACCA provides athletic apparel, and clearance shoes. If you are like to play tennis, you can get tennis shoes in SHOEBACCA. The core, it is a sports shopping center.

Besides selling complete shoe type, SHOEBACCA also gives cheap price. Get cheap shoes and compare shoes prices with another shoes store. Compare shoes quality too. Shopping in SHOEBACCA is nice because we can choose any fashion which we want.

Prove by your self to shop at there. Invite your family for buying quality goods in SHOEBACCA. I am sure that you will addictive to shopping there. Don’t indecisive because it will give best service and will not make you regret.

Menyelamatkan APBN, Rakyat Diminta Berhemat

2008-05-10T14:12:00.000-07:00

Kenaikan harga minyak mentah dunia benar-benar menjadi pukulan bagi pemerintah Indonesia. Harga minyak dunia yang terus meroket hingga US$ 120 per barel berakibat pada devisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008.

Padahal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBN 2008 hanya Rp. 45 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp. 260 triliun dengan asumsi harga BBM US$ 95 dolar per barel pada APBNP 2008 ini. Jumlah tersebut terus meningkat seiring semakin maningkatnya harga minyak mentah dunia. Inilah yang membuat APBNP devisit.

Mengatasi masalah ini, pemerintah nampaknya cukup dilematis. Di satu sisi negara harus menanggung beban subsidi yang semakin besar, dan di sisi lain rakyat harus tetap mendapatkan harga BBM yang tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono segera angkat bicara memberikan pengertian kepada jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya yang disiarkan di hampir semua televisi nasional (30/4), Presiden SBY meminta agar masyarakat memaklumi kondisi ini serta menerima semua konsekwensinya. Sebab, ini bukan hanya masalah bagi Indonesia, tetapisudah menjadi masalah bagi negara-negara lain. Maka, salah satu solusi terbaik adalah dengan melakukan penghematan baik oleh jajaran pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia.

”Kita akan melakukan penghematan belanja departemen dan jajaran pemerintah. Menghemat penggunaan BBM, listrik dan Air Condisioner (AC). Saya meminta tempat-tempat hiburan dan juga pusat perbelanjaan dapat melakukan efisiensi untuk penghematan serupa. Konsumsi bahan bakar kendaraan dinas maupun pribadi juga perlu dibatasi. Ini dilakukan untuk mempertahankan agar APBN tetap sehat sebagai instrumen pembangunan bangsa,” papar Presiden. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 98/Nasional)

Demo Mayday, Ritual Kaum Buruh

2008-05-10T14:11:00.000-07:00

Tanggal 1 Mei tak pernah luput dari perhatian buruh. Hari buruh internasional itu, menjadi hari istimewa bagi mereka. Secara serentak, buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja ini melakukan unjukrasa menuntut penyelesaian permasalahan buruh. Isu yang diteriakkan pun tak pernah berubah dari tahun ke tahun, menolak outsourching, upah dan pesangon, 1 Mei dijadikan hari buruh nasional dan libur nasional.

Para buruh kembali tumpah ruah memadati jalan-jalan di ibukota (1/5/2008). Mereka berdatangan dari Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok menyerbu tempat-tempat strategis di ibukota seperti Istana Merdeka, Bundaran Hotel Indonesia, Senayan, dan Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menanggapi demo buruh itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selalu membuka pintu perundingan dengan para buruh terkait tuntutan pesangon dan penghapusan outsorching yang masih diperdebatkan kedua belah pihak. Hanya saja, alasan normatif seperti undang-undang seringkali membuat tuntutan buruh setiap tahun menjadi sia-sia selama UU No 13/2003 belum direvisi.

Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi Sofyan tidak mempermasalahkan keinginan buruh yang ingin menghapus outsorching. Tetapi, sistim ini telah disetujui oleh pemerintah melalui UU. “Kalau mau menghapus sistim kontrak, maka UU ketenagakerjaan harus dirubah terlebih dahulu,” katanya.

Menurut Wanandi, antara pengusaha dan karyawan sebenarnya menginginkan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan. Hak karyawan dipenuhi, tapi di sisi lain karyawan juga harus memperhatikan kemampuan pengusaha. ’’Intinya, semuanya harus dicari jalan keluarnya,’’ tutur Sofyan sembari berharap agar buruh tidak menyelesaikan persoalan dengan turun ke jalan.

Saat ini segala permasalahan antara pengusaha dan buruh harus diselesaikan melalui perundingan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh). ”Saya minta jangan demo di jalanan karena berpotensi ribut, lebih baik di pabrik masing-masing. Sudah ga jamannya demo buruh rusuh,” ujarnya. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 98/Nasional)

Ujian Nasional Belum Teruji

2008-05-10T14:10:00.000-07:00

Ujian Nasional (UN) yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan ternyata tak banyak membawa berpengaruh. Buktinya, selalu terjadi permasalahan dan kesalahan yang sama dalam penyelenggaran UN setiap tahun.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) masih terus menjadi kontroversi. Selain dinilai tidak substansial sebagai syarat kelulusan, penyelenggaraan UN masih mengulangi banyak kesalahan lama. Terdapat bocoran soal dan jawaban, lembar jawaban palsu, kasus pembetulan jawaban oleh guru hingga penipuan dalam jual beli soal dan lembar jawaban.

Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan UN hingga pelaksanaan teknisnya juga terus menjadi kontroversi publik. Nilai standar kelulusan yang terus meningkat juga menjadi masalah tersendiri bagi siswa, orang tua bahkan pengamat pendidikan. Akibatnya, tidak sedikit di antara mereka yang menolak UN sebagai standar kelulusan siswa.

Aksi penolakan misalnya telah dilakukan oleh siswa, guru, guru besar, anggota DPRD dan Anggota DPD RI di Medan Sumatera Utara. UN dianggap sebagai upaya pemaksaan pemerintah pusat terhadap daerah. Disaat sebagian daerah belum memperoleh pembinaan dan fasilitas pendidikan yang layak, adil dan seimbang, pemerintah menetapkan kebijakan yang menyamakan sama kondisi sekolah semua sekolah. Pemerintah menetapkan soal, standar penilaian dan standar kelulusan yang sama dalam UN.

Secara teknis, UN juga diwarnai berbagai kendala. Misalnya, masih banyak terjadi keterlambatan penerimaan soal ujian yang mengakibatkan tertundanya proses UN diberbagai daerah. Bahkan, masih terdapat beberapa sekolah yang hingga mulai pelaksanaan belum menerima naskah ujian. Mereka terpaksa tidak dapat mengikuti ujian pada waktu yang telah ditetapkan.

Penomena seperti ini misalnya terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dua buah sekolah di kabupaten Lombok Timur, masing-masing SMA 1 Sakra Timur dan MA NW Kabar, terpaksa menunda pelaksanaan UN.

Temuan itu disampaikan Penanggungjawab Tim Pemantau Independen (TPI) UN, Prof.Ir. Mansur Ma’shum, PhD (26/4). Dikatakannya, beberapa persoalan yang dinilai mengganggu proses UN antara lain, penyebaran soal yang tidak merata. Kemudian dua sekolah yang tidak bisa melaksanakan UN karena tidak menerima naskah ujian.

Selain itu, banyak sekali soal yang ditemukan tidak sesuai dengan keterangan pada bagian luar amplop. Jumlah soal tidak memadai, sehingga terpaksa memfotocopy soal yang ada. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ditemukan ada tujuh kelas yang seharusnya menjadi peserta UN, namun soal yang ada hanya untuk dua kelas.

Permasalahan itu terjadi kata Mansur disebabkan mulai dari pengadaan hingga pada proses pendistribusian. Bahkan ditemukan di tempat percetakan sedikitnya 237 amplop soal hingga pukul 22.00 wita belum juga didistribusikan. Padahal keesokannya soal-soal tersebut sudah harus diujikan siswa-siswa SMA. Mencermati kondisi tersebut, Mansur mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta sebagai bahan evaluasi.

Mutu Pendidikan

Ujian Nasional dianggap berperan penting dalam menunjang mutu pendidikan. UN diharapkan dapat mendongkrak kualitas kelulusan siswa. Oleh karena itu, standar nilai kelulusan semakin ditingkatkan. Saat ini siswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai 5,25. Lebih tinggi dari UN tahun 2007 yang hanya 5,00.

Berbeda dengan yang diharapkan sebagian orang. Pemerintah seharusnya menjadikan UN sebagai alat pemetaan tingkat mutu pendidikan. Sebaliknya tidak tepat jika UN diselenggarakan untuk menentukan kelulusan siswa.

Diketahui, selain menaikkan standar nilai kelulusan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional juga menambah jumlah mata pelajaran yang diujikan dalam UN sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Di saat UN masih menjadi kontroversi, siswa semakin dikagetkan dengan kebijakan baru tersebut. Mereka tentu masih trauma dengan standar kelulusan pada UN 2007 yang banyak ’memakan korban’. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 98/Nasional)

Pemberontak Menyerah, Timor Leste Segera Pulih

2008-05-10T14:08:00.000-07:00

Penyerahan diri pimpinan pemberontak, Gastao Salsinha bersama 22 anak buahnya (29/4) menandai semakin terciptanya stabilitas keamanan di Timor Leste. Maka, Parlemen Timor Leste pun menyetujui pencabutan keadaan darurat pekan lalu. Pasukan asing yang membantu pasukan keamanan Timor Leste pun akan ditarik.

Sebelumnya, negara baru yang merdeka sejak tahun 2002 itu memberlakukan keadaan darurat atas gerakan sparatisme yang hampir saja menewaskan Presiden Jose Ramos Horta dalam sebuah serangan. Juga serangan terhadap Perdana Menteri Xanana Gusmao dalam serangan terpisah.

Gastao Salsinha adalah pemimpin pemberontak yang mengambil alih komando pemberontakan di Timor Leste setelah pemimpin mereka, Alfredo Reinado, tewas dalam serangan terhadap Presiden Jose Ramos Horta 11 Februari itu. Mereka menyerahkan diri dalam sebuah perundingan di sebuah rumah di distrik Ermera, 75 km dari ibukota Dili. Disaksikan oleh Ramos Horta, ketua parlemen Fernando de Araujo dan ketua misi PBB di Timor Leste Atul Khare, mereka juga menyerahkan senjata-senjata dan peralatan militer lainnya termasuk seragam dan granat-granat.

Desi Anwar Terlibat?

Presiden Timor Leste nampaknya begitu geram dengan upaya pembunuhan dirinya. Ia bahkan memperhatikan orang-orang yang terlibat membantu Alfredo Reinaldo dalam pembunuhan atas dirinya.

Yang mengejutkan, Ramos Horta juga menuding wartawati Metro TV, Desi Anwar turut membantu Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap dirinya itu. "Tuan Alfredo Reinaldo memiliki banyak kontak di Indonesia. Ia pergi ke negeri itu dengan dokumen palsu. Siapa yang memberikan dokumen palsu itu kepadanya di Atambua? Kami tahu siapa yang melakukannya," kata Horta.

Ternyata, yang disebut Horta adalah Desi Anwar. Setidaknya, Horta menyebut tiga kali nama Desi Anwar untuk memperkuat tuduhannya itu. "Pihak berwenang di Atambua memberikan dokumen palsu dengan bantuan wartawati Metro TV Desi Anwar," ujar Horta menegaskan.

Desi pun membantah keras tuduhan Horta yang mengatakan dirinya membantu Alfredo Reinado berkunjung ke Indonesia untuk wawancara pada 23 Mei 2007. "Ini sangat lucu dan tidak masuk akal. Sama sekali tidak benar. Mudah-mudahan berita ini bukan bagian dari April Mop," katanya kaget.

Mungkin perkiraan Desi itu benar. Perdana Menteri, Xanana Gusmao menyampaikan klarifikasi dan penyesalan atas tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa jurnalis, Desi Anwar, terlibat dalam aksi pembunuhan Ramos Horta itu. Demikian dikatakan Gusmao saat bertemu ketua DPR RI, Agung Laksono di Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, (29/4). "Itu merupakan sesuatu kekeliruan dan harap dimaklumi kondisi beliau sedang stres berat, karena hampir tewas dalam upaya pembunuhan," kata Agung. (ant)

Pemilu Paraguay;

2008-05-10T14:06:00.000-07:00

Lahirnya Kembali Pemimpin ’Kiri’ di Amerika Latin

Terpilihnya Fernando Lugo sebagai Presiden Paraguay menambah kembali lahirnya pemimpin beraliran kiri di Amerika Latin. Penganut aliran teologi pembebasan ini adalah pastor yang dibekukan oleh Vatikan lantaran terlibat dalam politik praktis.

Pemilihan presiden Paraguay (22/4/2008) menghantarkan Fernando Lugo menuju kursi kepresidenan. Kemenangan lajang berusia 56 tahun ini menambah sederetan tokoh kiri yang memimpin negara di Amerika Latin seperti di Argentina, Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Uruguay, Chili, Bolivia Evo Morales dan Venezuela Hugo Chavez.

Kemenangan Lugo sekaligus menandai berakhirnya rezim Partai Colorado yang telah berkuasa selam 61 tahun. Rupanya Lugo tidak menemui persaingan berarti karena presiden yang sedang menjabat (incumbent) tidak ikut dalam pencalonan. Aturannya, seorang presiden hanya bisa menjabat selama satu periode atau 5 tahun. Akibatnya, presiden sebelumnya, Nicanor Duarte tidak bisa mencalonkan diri lagi sekalgus memuluskan perjalan Lugo menjadi orang nomor 1 di Paraguay.

Dalam pemilu bersejarah itu, Lugo mampu melumpuhkan kekuatan partai politik yang telah berkuasa sejak 1947 itu. Perolehan suara yang mencapai 41 persen cukup signifikan guna menaklukkan pesaing utamanya, Blaca Ovelar yang didukung Partai Colorado. Ovelar, sang calon presiden wanita itu, harus puas dengan 31 persen suara. Kandidat lain, Lino Oviedo (64) hanya mendapat 22 persen suara. Oviedo adalah pensiunan kepala angkatan bersenjata yang membantu kudeta militer yang baru berakhir 35 tahun setelahnya di bawah Alfredo Stroessner (1954-1989).

Dalam pidato kemenangannya, Lugo menunjukkan perasaan puas. Ia menyebutnya sebagai kemenangan ’orang kecil’. “Kamu semua bertanggung jawab atas kebahagiaan mayoritas rakyat Paraguay hari ini,” kata Lugo di depan para pendukungnya dari Aliansi Patriotik untuk Perubahan.

Tokoh Progresif

Mantan Fernando Lugo hanyalah seorang progresif yang kerap menentang dominasi elit politik. Kebijakan penguasa yang kerap tidak berpihak kepada rakyat, juga budaya korupsi sepanjang sejarah membuat Lugo merasa terpanggil melakukan perubahan di negerinya. Mungkin karena ia merasakan sendiri kehidupan bersama masyarakat miskin, sebab ia menjalani hidup sebagai uskup San Pedro, sebuah kawasan termiskin di Paraguay. Pengakuan Lugo tetang dirinya itu sekaligus membantah tuduhan marxis terhadap dirinya.

Lugo masuk seminari di usia 18 tahun, 7 tahun berikutnya Lugo diangkat menjadi pastor dan akhirnya menjadi uskup San Pedro sekitar tahun 1995. Namun, pada tahun 2006, Lugo memilih berjuang bersama rakyat. Mereka melakukan penentangan terhadap presiden Nicanor Duarte dengan berdemonstrasi bersama 40 ribu pengikutnya.

Lugo kemudian terkenal sebagai ‘pastor merah’ atau ‘pastor si miskin’. Sebuah sebutan membahagiakan bagi pastor penganut Teologi Pembebasan, yang melihat Yesus Kristus sebagai pembebas kaum tertindas itu. Namun otoritas gereja menilainya sebagai ‘belati penusuk tubuh gereja’. Selain itu, hukum Gereja dan hukum formal Paraguay juga melarang seorang klerus untuk ikut politik praktis. Hal itulah yang kemudian menyulut Vatikan mencabut keuskupannya.

Keterlibatan pastor Fernando Lugo dalam kancah politik diniali banyak dipengarugi oleh Teologi Pembebasan yang diilhami oleh pandangan Marxis. Teologi Pembebasan diperkenalkan oleh pastor Juan Luis Segundo (1926-1996) asal Uruguay. Paham itu dikembangkan bersama sesama pastor Jesuit Salvador, Ignacio Ellacuria dan pastor Peru, Gustavo Gutierrez. Mereka yang mengenal sejarah kekristenan justru berpendapat sebaliknya, bahwa Marxisme yang mendapat inspirasinya dari ajaran Kristen yang selalu memihak rakyat yang miskin dan terpinggirkan. Yesus justru turun ke dunia untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa dan Iblis. Termasuk di dalamnya dibebaskan dari segala bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh kaki tangannya di dunia ini; berupa kemiskinan, kebodohan, dan keterhinaan derajatnya sebagai manusia.

Meski mengaku bukan orang ‘kiri’ atau ‘kanan’ tapi itulah yang meak dalam diri Fernando Lugo. Ia mengaku hanya seorang yang progresif. Tetapi itulah yang menjadi potensi dirinya menjadi pemimpin. Lugo lalu didorong oleh kelompk oposisi untuk maju menjadi calon presiden Paraguay. Ia didukung oleh 20 kelompok politik minoritas yang tergabung dalam Aliansi Patriotik untuk Perubahan sekaligus menghantarkannya menjadi presiden. Kabarnya, Lugo akan dilantik menjadi presiden pada 15 Agustus 2008 mendatang. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 98/Internasional)

The Easy Way to Get Loan

2008-05-10T14:01:00.000-07:00

If you feel difficulty to realize your imagine, better if you coordination with captain save a loan. It is a mortgage help to give you easy transaction. Another, you can do mortgage modification and loan modification. It will be your partner if you need some money. Contact foreclosure help. You can contact them by online.

And so do if you have goods but you do not have some money and you need that money, so you can join with mortgage relief. Join it with online because there no equity home loan. Don’t worry, they do this work admittedly. If your wished from them be not reached so they will responsible and short refinance.

Try to join it, may be your effort to get some money will realized. Ask your friends whose was join with mortgage help. It will help you to get some information about it. If there are not friend, ask directly to captain save a loan.

Celebritiy Make a Good Coordination

2008-05-10T13:36:00.000-07:00

New celebrity world is more interesting than the old celebrity world. They always make some innovation to be more popular. But it is a good innovation to get sympathy from devotees. It will be realized when there is celebrity coordination. By celebrity coordination, devotee can invite them easy by celebrity booking.

This is a one of the all celebrity service. We can get it at celebrity endorsements. That is make any peoples can join in celebrity bookings. But they can do it too on spokesperson. In this epoch, many new celebrities come to entertainment amusement podium. They come up more make surprise.

They show their skill on many entertainment amusement types. Example singing, film actor, and so on. They make entertainment amusement world to be more interest. That is made from celebrity coordination. There are many benefits in celebrity coordination. They can change over an experience to be more success together.

Snapbomb Give Me an Oportunity

2008-05-10T08:23:00.000-07:00

I have never thought that when at a time I find Snapbomb. This is opportunity for me which I may not wast. From at making a buzz and bother other, better follow program Snapbomb in area blog marketing and blog advertising.

Through program blog marketing and blog advertising we can get perquisite with making review where of just based on guide from Snapbomb. So, with habit of sessile in front of internet on duration old ones, so that is will give us a big benefit. Besides adding knowledge also add production.

Snapbomb will not give us a difficult jobs, but its program is very easy. We just write a review by simple paragraph. I sure that program can followed by any people if they can operate an internet. It is sure great jobs. We are not feels annoyed by the jobs because we still can do another jobs. We can do two or more job concurrently.

Pembubaran Ahmadiyah, Menunggu Keputusan Pengadilan

2008-05-09T08:53:00.000-07:00

Tak henti-hentinya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menuai kecaman. Berbagai aksi dilakukan agar JAI dibubarkan. Namun, JAI tetap berharap agar semuanya diputuskan melalui proses di pengadilan.

Meskipun Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, sepakat mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB), namun tetap tidak berwenang membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Aliran keagamaan yang telah berbadan hukum melalui keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/12 Tgl. 13-3-1953 itu hanya dapat dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Demikian dikatakan ketua pemuda (Sadr Khuddam) Pengurus Besar JAI, Dudung Abdul Latief saat ditemui OPINI INDONESIA di kawasan Kuningan, Jakarta (23/4).

JAI selaku organisasi bisa saja dibubarkan apabila terbukti melanggar hukum. Bagi JAI, keputusan hukum harus tetap dijunjung tinggi, asalkan telah melalui prosedur yang benar. ”Sebagai warga negara yang baik, kami tetap mengikuti keputusan hukum. Itu pun kalau sudah keluar keputusan pengadilan,” tegas Dudung yang ditemani enam rekannya.

Namun, pihaknya tetap berupaya untuk berjuang dalam membuktikan bahwa Ahmadiyah bukan aliran sesat. JAI selaku organisasi bisa dipaksa untuk dibubarkan, tetapi tidak bisa membuat perbedaan keyakinan itu hilang begitu saja.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Baso juga menyerukan kepada pemerintah agar melewati prosedur hukum terkait keinginannya membubarkan Ahmadiyah. Baso menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, Komnas HAM juga menunggu proses-proses hukum untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hak warga negara bisa dilakukan.

”Komnas HAM akan melihat terlebih dahulu keputusan pengadilan. Jika Ahmadiyah tidak terbukti melanggar hukum, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dari Komnas HAM. Sebaliknya, jika terbukti melanggar hukum, maka pemerintah pun berhak membatasi hak-hak mereka. Namun, kalau ternyata masih terdapat unsur ketidakadilan, maka Komnas HAM juga masih bisa intervensi untuk memberikan human right opinion,” terangnya.

Meskipun demikian, Komnas HAM juga tetap memantau hak-hak Ahmadiyah yang lain. Misalnya, hak-hak warga Ahmadiyah yang menjadi korban pengrusakan tempat ibadah, pengrusakan aset, dan tindakan kekerasan lainnya. Untuk itu, pihaknya tetap melakukan pendekatan kepada MUI, Menteri Agama dan ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Dipolitisir

Jemaat Ahmadiyah telah membuktikan dirinya dapat hidup berdampingan dengan masyarakat umum. Dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu antara tahun 1925 hingga 1980-an, kehadiran Ahmadiyah tidak pernah dipersoalkan. Mereka dekat dengan tokoh-tokoh nasional dan banyak memberikan kontribusi menjelang kemerdekaan dan masa-masa pembangunan setelah kemerdekaan. “Kurun waktu antara tahun 1925–1985, bukan waktu yang singkat dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat umum. Tak pernah ada gejolak di antara kami,” kata Dudung Abdul Latief.

Baru setelah tahun 1985, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah keluar dari ajaran Islam. JAI meyakini, fatwa MUI itu tidak semata-mata muncul dari Indonesia. Sebaliknya banyak dipengaruhi oleh pihak luar, terutama setelah terbentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hal yang sama juga terindikasi ketika MUI kembali memperkuat fatwanya pada tahun 2005, hingga maraknya tuntutan pembubaran akhir-akhir ini, sangat sarat dengan kepentingan politik.

Reaksi masyarakat juga dengan cepat menyebar karena terbatasnya pemahaman meraka tentang ajaran Ahmadiyah. Melalui propaganda yang berlebihan, mereka dengan cepat dipengaruhi. Padahal, tuduhan adanya penyimpangan Ahmadiyah dari ajaran Islam, tidak semuanya benar. Misalnya, Masalah kenabian. Ahmadiyah yang terdiri dari Lahore dan Qodyan memiliki keyakinan yang berbeda, namun keduanya tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin (nabi terakhir). Ahmadiyah Lahore meyakini Mirza Gulam Ahmad hanya sebagai pembaharu. Adapun Ahmadiyah Qadyan mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi tapi tidak membawa syari’at baru. Sebaliknya, kenabian Mirza Gulam Ahmad hanya untuk memperkuat syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Generasi ketiga dari keluarga Ahmadiyah asal Kuningan Jawa Barat ini menyayangkan sikap dari pihak-pihak yang lantang menyuarakan agar Ahmadiyah dibubarkan. Padahal, mereka belum mengetahui secara jelas keyakinan Ahmadiyah. Penyampaian yang tidak failed inilah yang cenderung menyulut asumsi negative terhadap ajaran Ahmadiyah.

Oleh karena itu, kontroversi tentang Ahmadiyah diyakini bukan semata-mata masalah akidah, melainkan telah dijadikan komoditi politik pihak-pihak tertentu. Dudung mencurigai beberapa kelompok yang terindikasi memainkan isu ini. Namun Dudung enggan menyebutkan siapa pihak-pihak dimaksud.

Akibat tindakan propokatif itu, Ahmadiyah mengalami kerugian materil dan inmateril yang tak terhitung. Sekitar 73 buah mesjid menjadi korban tindakan kekerasan di beberapa daerah. Kerugian paling besar adalah kerugian psikologis jemaat yang tidak lagi bisa hidup secara layak. Pendidikan dan ekonomi tidak lagi terjamin karena mereka harus tinggal di pengungsian.

Demo Pembubaran

Sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonsia (MUI) tahun 1985, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tetap diklaim ‘sesat’. Sejak itulah Ahmadiyah tidak pernah sepi dari protes, tuntutan pembubaran hingga pengrusakan tempat ibadah.

Fatwa dan keputusan ‘sesat’ kembali dikeluarkan oleh fatwa MUI tahun 2005 yang mempertegas fatwa tahun 1985. Disusul kemudian dengan pernyataan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang menyebutkan bahwa ajaran yang mengakui kenabian Mirza Gulam Ahmad, bertentangan dengan ajaran Islam.

Bahkan, tidak hanya Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat, pihak-pihak yang mendukung Ahmadiyah juga dinilai sesat. Maka, pemerintah juga harus respek terhadap mereka yang mendukung aliran yang mengakui kenabian Mirza Gulam Ahmad itu. Demikian pernyataan Forum Umat Islam (FUI) dalam orasinya di Jakarta (20/4).

Dalam orasinya, tokoh Betawi, Ridwan Saidi, menyebutkan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Maka, pihaknya juga mengecam ormas-ormas yang mempertahankan Ahmadiyah dengan alasan Hak Asasi Manusai (HAM). ”Mereka seharusnya dimasukkan dalam organisasi terlarang dan harus dibubarkan juga,” katanya di tengah massa demonstran.

Puluhan ribu massa yang terdiri dari puluhan organisasi Islam dan beberapa partai politik tumpah ruah di seputaran monumen nasional. Mereka secara bergelombang berkumpul dan bergerak dari masjid Istiqlal menuju depan istana presiden. Mereka tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), di antaranya terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rembug (FBR), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) dan Tim Pembela Muslim. Nampak juga beberapa bendera partai diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski pemerintah telah memutuskan akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB), namun secara berkelanjutan, mereka terus menuntut pembubaran aliran Ahmadiyah. Mereka mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti keputusan (Bakor Pakem).

Pada 16 April lalu, Bakor Pakem telah menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Disusul kemudian oleh akan diterbitkannya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 97/Nasional)

Olmpiade Beijing, Cermin Kebangkitan Asia

2008-05-09T08:50:00.000-07:00

Asia akan menjadi perhatian dunia. Pasalnya, olimpide yang akan diselenggarakan Agustus mendatang akan difokuskan di Beijing, Cina. Inilah cermin dari kebangkitan Asia.

Meskipun banyak kalangan menolak diadakannya pesta tahunan di Beijing, Cina, namun pesta olahraga empat tahunan itu tidak boleh disia-siakan oleh warga Asia. Sejak pesta olahraga yang diikuti oleh seluruh negara di dunia itu diselenggarakan di Cina, maka itu menunjukkan bahwa Asia telah diperhitungkan dunia.

Sebelumnya, olimpiade itu mengalami penolakan oleh komunitas Tibet yang tengah bergejolak akibat tindakan kekerasan. Obor yang dibawa keliling ke beberapa negara itu pun banyak diwarnai unjuk rasa komunitas Tibet.

Di Indonesia, Obor Olimpiade Beijing 2008 itu akhirnya berhasil mendarat dengan mulus. Rombongan tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/4) dini hari. Pengarakan obor difokuskan di Senayan.

Inilah kesempatan pertama kali bagi Indonesia menerima estafet obor Olimpiade sejak kemerdekaan. Kehadirannya disambut meriah oleh berbagai kalangan termasuk atlet, artis dan pejabat negara.

Sebanyak 80 pelari dari berbagai kalangan secara bergantian membawa obor Olimpiade di Gelanggang Olah Raga Bung Karno, Jakarta Selatan. Pelari terakhir adalah Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Adhyaksa Dault.

Obor Olimpiade Beijing ini hanya dibawa mengitari stadion sebanyak 6,5 kali putaran atau tujuh kilometer. Rencana awal obor akan dibawa sambil berlari dari Balai Kota Jakarta, namun batal dengan alasan keamanan karena dikhawatirkan akan diprotes kelompok anti pemerintah Cina seperti yang sebelumnya terjadi di berbagai negara.

Pada perjalanan sebelumnya, kehadiran obor olimpiade ini banyak menuai protes di berbagai negara. Di India, warga Tibet di pengasingan berkumpul di sepanjang ruas jalan Kota New Delhi. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Cina memprotes kedatangan obor Olimpiade di Bandar Udara militer New Delhi (17/4).

Menghindari kejadian semacam itu, maka perjalanan obor setelah dari Indonesia benar-benar diantisipasi. Kehadiran Obor Olimpiade di Australia, misalnya, dirasahasikan guna guna menghindari demonstran anti-China itu. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 97/Internasional)

Demonstran Tibet Serbu Kompleks PBB di Nepal

2008-05-09T08:49:00.000-07:00

Tibet terus berjuang agar tindakan kekerasan di Cina dapat diselesaikan. Demonstrasi pun secara terus menerus digelar guna menuntut pembebasan tawanan politik dan penyelidikan yang layak terhadap tindakan kekerasan itu.

Demonstran Tibet untuk kedua kalinya dalam satu bulan berhasil memasuki kompleks PBB di ibukota Nepal Kathmandu, (22/4). Mereka mendesak badan dunia itu untuk memberikan tekanan terhadap Cina agar mengakhiri tindakan kerasnya di Tibet.

"Kami minta dukungan PBB untuk mengadakan tekanan terhadap Cina karena hak asasi manusia di Tibet, untuk membebaskan semua tawanan politik dan penyelidikan yang layak terhadap tindakan keras Cina itu," kata aktivis Nima Dolkar setelah muncul dari kompleks tersebut.

Penjagaan kompleks PBB itu mampu diterobos pengunjuk rasa. Ketika itu, sebuah kendaraan PBB diberikan masuk kompleks. Pada saat itulah pengunju rasa Tibet bergegas masuk kompleks. Demikian dijelaskan jurubicara PBB John Brittan.

Demonstrasi yang digelar kali ini juga menyusul gerakan yang dilakukan 18 siswa remaja dengan isu yang sama. Demonstran masuk kompleks PBB setelah polisi mengatakan sedikitnya 50 demonstran Tibet, termasuk sejumlah biksu dan biksuni, ditahan sebelumnya pada hari itu ketika polisi membubarkan demonstrasi dekat kedutaan besar Cina di tempat lainnya di Kathmandu tengah.

Demonstran, yang meneriakkan slogan anti-Cina, berusaha untuk lari ke arah kompleks kedutaan besar tapi dirintangi oleh puluhan polisi. Beberapa polisi meninju dan menendang pengunjuk rasa yang melawan penahanan. Akibatnya, banyak demonstran terluka.

Sejak kerusuhan meletus di Tibet enam pekan lalu, Nepal telah menyaksikan demonstrasi hampir tiap hari. Di pihak lain, para pejabat Nepal acapkali mengatakan tidak ada kegiatan anti-Cina akan diperbolehkan, dalam rangka untuk mempertahankan hubungan bersahabat dengan tetangga raksasa di utara itu.

Nepal menampung sektar 20.000 orang Tibet pengasingan yang mulai berdatangan pada 1959 setelah Dalai Lama melarikan diri dari Tibet menyusul pemberontakan yang gagal terhadap Cina.

Demonstrasi terhadap pemerintah Cina mengguncang wilayah Tibet bulan lalu, dengan pemimpin Tibet di pengasingan mengatakan lebih dari 150 orang Tibet telah tewas dalam tindakan keras pemerintah. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 97/Internasional)

Kekuatan Politik Badawi Kian Terpuruk

2008-05-09T08:47:00.000-07:00

Hasil pemilihan umum (Pemilu) Malaysia bulan Maret lalu adalah catatan buruk bagi Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Peroleh suara yang tidak mencapai dua per tiga itu menunjukkan bahwa Badawi kurang mampu memimpin UMNO. Bargen politiknya tidak mampu melampaui popularitas Mahatir Muhammad sebagai Perdana Menteri Malaysia sebelumnya.

Meski partainya menang dalam pemilihan umum (Pemilu) Malaysia bulan Maret lalu, namun popularitas perdana menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi benar-benar merosot. Hal ini ditanda dengan gagalnya Koalisi Barisan Nasional yang dikomandoi United Malays National Organisation (UMNO) mendapatkan dua pertiga kursi parlemen. Organisasi Bangsa Melayu Bersatu pimpinan Badawi ini hanya mampu menghantarkan Koalisi Barisan Nasional menguasasi 140 dari 222 kursi di parlemen. Sisanya, milik oposisi yang dipimpin mantan wakil perdana menteri, Anwar Ibrahim.

Menurunya perolehan suara parlemen Barisan Nasional menurun disebabkan oleh asumsi dari lemahnya kepemimpinan Badawi. kepemimpinan Mahatir jauh lebih baik dari pada Badawi. Penyebab lain adalah skandal politik dan moral yang terus diobral oleh pihak oposisi.

Kondisi seperti itu tentunya menguntungkan kalangan oposisi. Pemimpin kubu oposisi, Anwar Ibrahim yang juga mantan Wakil Perdana Menteri itu justeru bertambah populer. Sebaliknya, Badawi tidak terlalu leluasa lagi mengendalikan pemerintahan. Dengan menguasai kurang dari dua pertiga kursi parlemen, Badawi akan sulit dalam menggolkan sebuah undang-undang. Kekuatan oposisi yang meraih 83 kursi dapat menghalangi laju pemerintahannya setiap saat.

Akibatnya, banyak pihak menuntut dirinya mundur dari kursi perdana menteri, termasuk oleh mantan presiden Mahatir Muhammad. Badawi adalah perdana menteri penerus dari Mahatir Muhammad yang sebelumnya berkuasa selama 22 tahun. Pengaruh Mahatir pun akan menjalar ke internal UMNO, sehingga kekuatan penentang Badawi pun kian kuat.

Indikasi yang muncul ketika Mahatir begitu bersemangat mensuport pencalonan mantan menteri keuangan Razaleig Hamzah. Ia sengaja diturunkan dalam pertarungan memperebutkan menjadi orang nomor 1 di UMNO oleh Mahatir sebagai pesaing utama bagi Badawi.

Sejak jauh sebelumnya Mahatir kerap mengkritik kepemimpinan Badawi. Dalam satu forum di Kelab Century Paradise, Taman Melawati pada April 2006 lalu, Mahatir banyak memunculkan isu terkait kepemimpinan Badawi. Isu paling besar adalah penggadaaian negara Malaysia kepada Singapura yang berujung pada isu kegagalan kepimpinan Abdullah Badawi.

Secara terbuka, Mahathir mendesak Badawi mundur dan menyerahkan kepimpinan negara dan partai kepada Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak. Kerana bagi Mahathir, apa yang dilakukan Badawi dan orang-orangnya di Tingkat 4 JPM dan NST, bukan saja 'menjual' negara kepada Singapura, tetapi memperlemah legitimasi terhadap UMNO.

Saat itu, Mahathir malah disebut-sebut sebagai pengacau. Mahathir ketika itu sudah dianggap 'tinggal sejarah’. Petinggi UMNO diminta tidak terlalu banyak bersuara dan menganggu Badawi dan UMNO. Di situlah perseteruan Badawi dan Mahatir kian meningkat.

Kritikan Mahatir kini terbukti, politisi berusia 82 tahun itu malah mendapatkan banyak dukungan. Para petinggi UMNO banyak memahami kritikan Mahathir. Tapi sayang, mereka baru menyadarinya setelah merosotnya suara Barisan Nasional dalam Pemilu, Maret lalu.

Terbendung di UMNO

Popularitas Badawi yang tidak bisa membuat UMNO memiliki posisi yang kuat di Parlemen cukup mengancam perdana menteri ini tersandung di pemilihan presiden UMNO, Desember mendatang. Meskipun pihaknya berkeinginan mempertahankan jabatannya sebagai presiden UMNO, namun ia diprediksi akan menghadapi lawan berat.

Saat ini, kian banyak pihak yang menentang kepemimpinannya. Hal ini pun beredar dalam UMNO hingga ke beberapa wilayah seperti Perlis, Johor, hingga sabah. Badawi telah kehilangan kepercayaan bahkan secara terbuka banyak petinggi UMNO yang menolak kepemimpinan Badawi.

Kekuatan badawi benar-benar terancam. Tidak hanya dirinya yang bakal dihadang sebagai presiden UMNO. Ketua Pergerakan Pemuda, Khairy yang juga menantu Badawi itu pun tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Khairy dinilai sudah tidak lagi memiliki masa depan politik. kelihatan, pencekalan Kahiry juga bagian dari upaya melumpuhkan kekuatan Badawi.

Jika UMNO inginka perubahan, maka setidaknya UMNO tidak hanya mempigurkan Badawi termasuk Khairy. Artinya, harus ada ruang terbuka bagi kompetitor lainnya pada pemilihan presiden UMNO Desember mendatang. Lalu muncullah nama Razaleig Hamzah.

Masalah besar yang dihadapi UMNO sebenarnya tidak hanya semata-mata karena faktor pergantian kepimpinan. Meskipun UMNO masih tetap berkuasa, namun kelihatan bahwa kekuasaan politik UMNO yang terawat selama lebih dari 50 tahun semakin menurun.

Di pihak lain, meskipun banyak desakan agar pihaknya mundur, namun Badawi tetap bersikeras mempertahankan jabatannya. Ia memulihkan kekuatan UMNO sebelum menyerahkannya kepada orang lain.

Namun bagi massa UMNO, idak ada pilihan lain, jika UMNO ingin bangkit, maka Badawi harus mundur. Bagi mereka, jika Badawi tidak mau mundur, maka tidak ada jalan lain kecuali Abdullah harus dijatuhkan. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 97/Internasional)

Fasilitas Hotel Bintang Lima, Haji-nya Kaum Elite

2008-05-09T08:45:00.000-07:00

Pencabutan izin operasional yang dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) RI terhadap PT Al Amin Universal beberapa waktu lalu tidak membuat perusahaan penyelenggara haji dan umroh plus ini kehilangan konsumen. Buktinya, perusahaan yang beralamat di Jl. Pakubwono VI/109 Kebayoran Baru ini tetap saja didatangi pelanggan.

Perusahaan yang didirikan oleh pasangan Muhammad Suharli dan Melani Suharli ini tetap memberangkatkan jama’ahnya untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima itu. Terutama umroh karena tidak terkait dengan masalah yang dipersoalkan Depag. Tidak mudah bagi Depag untuk ’membredel’ biro jasa penyelengara haji dan umroh yang telah mengakar di hati pelanggannya itu. Lebih-lebih ketika tuduhan Depag bahwa PT Al Amin memberangkatkan haji dengan paspor hijau itu tak beralasan.

Bagaimana tidak, PT Al Amin telah memiliki pelanggan tetap sejak didirikannya pada tahun 1996 silam. Bahkan sebagian besar pelanggan tetapnya terdiri dari jama’ah majelis ta’lim yang diasuh oleh Muhammad Suharli sejak tahun 1986. Awalnya, sekitar 7 keluarga aktif menggelar pengajian yang disampaikan oleh Muhammad Suharli yang juga seorang kiyai. Hingga tahun 1990, majelis ta’lim ini berkembang menjadi sekitar 30 keluarga. Dan para jama’ah majelis ta’lim yang juga bernama majelis ta’lim Al Amin, saat itu secara bersama-sama secara rutin menunaikan ibadah haji. Sementara, perjalanan ke tanah suci melalui sebuah travel namun tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginanya itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Muhammad Suharli dan istrinya untuk mendirikan biro perjalanan wisata yang selanjutnya bernama PT Al Amin Universal.

Seiring adanya perjalanan dan pelayanan yang memuaskan, maka pada tahun 1997, PT Al Amin Universal mendapat rekomenadi dari ASITA serta izin usaha dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Dan secara berturut-turut, PT yang baru berusia belia saat itu memperoleh rekomendasi dari Asosiasi Muslim Penyelengara Umroh dan Haji (AMPUH) pada tahun 1998. Pada tahun 1999 kemudian dipercaya dan ditunjuk oleh Depag sebagai penyelenggara Umroh dan Ongkon Naik Haji (ONH) Plus.

Umroh Plus merupakan kegiatan perjalanann ibadah umroh plus berwisata. Selain beribadah, mereka juga dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam seperti Laut Mati, Gua Kahfi dan Musa Mountain di Amman, Jordania. Pilihan lain sepeti spinx, piramid, masjid al azhar, sungai nil di Cairo Mesir, Blue Mosque, Selat Boshporus, Istana Topkapi di Istanbul Turki dan masjidil Aqso, dome of the rock di Jerussalem.

Pada tahun 2008 ini PT Al Amin Universal mempunyai cita-cita besar. PT yang memiliki karyawan masing-masing sekitar 20 orang di Indonesia dan 20 orang di Timur Tengah ini tidak hanya ingin memberangkatkan jama’ah haji dan umroh asal Indonesia ke Timur Tengah (out bound) saja, tapi juga berkeinginan membawa wisatawan Timur Tengah untuk berkunjung ke Indonesia (in bound). Targetnya, 1000 wisatawan Timur Tengah harus berkunjung ke Indonesia melalui perusahaan travelnya. Tetapi sayang sekali, ketika kasus pencabutan izin operasional oleh Depag itu membuat cita-citanya tertunda dan tahun ini lebih memilih konsentrasi pada upaya pemulihan nama baik perusahaan.

Pangsa Pasar Ekonomi Atas

Fasilitas hotel berbintang lima adalah fasilitas utama para jama’ah haji dan umroh yang diberangkatkan oleh PT Al Amin Universal sejak tahun 2000. Hotel-hotel ini rata-rata berada tidak jauh dari tempat peribadatan sehingga para jama’ah dengan lebih mudah melaksanakan ibadah. Misalnya, Hilton Hotel di Makkah dan Oberoi Hotel di Madinah, masing-masing terletak di halaman Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Menurut Melani Suharli, tarif yang lebih mahal dari ONH biasa, tidak masalah, sebab pelanggannya memang membutuhkan fasilitas semacam ini. Mereka umumnya terdiri dari masyarakat ekonomi kelas atas, pejabat, pengusaha dan artis. Sejumlah nama-nama populer telah mempercayakan PT Al Amin Universal untuk mengurus keperluan keberangkatan mereka, seperti Panglima TNI Joko Suyanto, bahkan pada tahun 2000, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sederet artis seperti Berliana, Arya Rohali, Desi Ratnasari, Inneke Kusherawati, Primus Yustisio, dan Jihan Pahira juga pernah ikut dalam rombongan PT Al Amin universal.

Tidak ada strategi yang istimewa yang dilakukan Melani dalam mempromosikan usahanya. Ibu tiga anak berdarah Ambon ini lebih percaya pada penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Ditambah lagi dengan dukungan website, mereka akan lebih mudah mendapakan informasi. Makanya, pihaknya hanya membuka cabang di Kalimantan dan Sulawesi saja. Tetapi, mereka yang dari Papua bahkan luar negeri seperti Amerika, Singapura dan Hongkong juga datang sendiri ke PT Al Amin. ”Ketika orang sudah merasa nyaman dengan pelayanan kami, maka secara otomatis mereka akan bercerita kepada rekan-rekannya dan datang sendiri ke mari. Sebab kami juga tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan sejak keberangkatan hingga pemulangan mereka,” terangnya optimis.

Walhasil, ia bisa memberangkatkan tidak kurang dari seratus orang jama’ah haji setiap kali pemberangkatan. Itu pun karena keterbatasan quota yang diperoleh. Jika tidak, sekitar 400 orang jama’ah pun bisa diberangkatkan. Tapi lantaran keterbatasan quota itu, terpaksa mereka harus kecewa lantaran tidak dapat berangkat.

Meskipun tidak berlatar belakang pendidikan pariwisata, tetapi Melani yang hanya pintar menari dan suka traveling ini mampu mengembangkan perusahaannya dengan cepat. Meskipun dengan keterbatasan modal yang bersumber dari modal sendiri saat mendirikan PT Al Amin Universal, namun pada tahun 2004, ia mampu menetaskan sebuah anak perusahaan yang kini dipimpin oleh anaknya, Ali Muhammad Suharli. Perusahaan ini bernama PT Manasik Prima, sebuah perusahaan yang juga melayani umroh dan haji yang berlokasi tidak jauh dari kantor induknya. Bedanya, perusahaan ini memiliki segmen pasar yang lebih rendah. Ia hanya melayani jama’ah haji dengan fasilitas hotel bintang tiga. Sayangnya, Melani enggan membeberkan keuntungan dari usahanya itu. ”Ini rahasia perusahaan,” cetusnya sambil tersenyum. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI INDONESIA/Edisi 96/Profil Usaha)

Abaikan Kesapakatan, Ajaran Ahmadiyah Dilarang

2008-05-09T08:44:00.000-07:00

Jema’at Ahmadiyah dinilai tidak menepati janji dalam melaksanakan 12 butir kesepakatannya dengan pemerintah. Kini, pengikut setia Mirza Gulam Ahmad itu tinggal menunggu waktu pelarangannya. Seperti apakah reaksi Jema’at Ahmadiyah?

Inilah akhir dari negosiasi panjang antara Jema’at Ahmadiyah dengan pemerintah. Aliran kepercayaan yang sejak awal menuai konflik di beberapa daerah itu tinggal menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB). Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Menag, Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM, pemerintah melarang ajaran Ahmadiyah di Indonesia.

Menurut Menkopolhukam Widodo AS, hasil rapat di Kantor Menkopolhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, (17/4) itu menginstruksikan kepada Mendagri Mardianto, Menag Maftuh Basyuni dan Jaksa Agung Hendarman Supanji untuk merumuskan surat keputusan bersama. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Namun pihaknya belum memastikan, kapan SKB itu akan dikeluarkan.

Keputusan tersebut diambil setelah Jema’at Ahmadiyah dinilai tidak melaksanakan 12 butir kesepakatan dengan pemerintah. Pada Januari lalu, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan aliran sesat. Keputusannya saat itu dikeluarkan setelah adanya klarifikasi dari Jema’at Ahmadiyah tentang 12 ajarannnya. Mempertimbangkan hasil 7 kali dialog antara Jema’at Ahmadiyah dan Depag, maka Bakor Pakem saat itu kemudian memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah untuk membuktikan pernyataannya bahwa ajarannya sama dengan Islam.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia tetap ’ngotot’ menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat, namun Bakor Pakem saat itu menilai bahwa ke-12 ajaran yang disampaikan oleh Ahmadiyah tidak bertentangan dengan 10 ciri aliran sesat versi MUI itu. ”Kalau kita bandingkan dengan ciri-ciri aliran sesat MUI, rasanya Ahmadiyah tidak bertentangan. Lag pula Ahmadiyah juga terdaftar di Departemen Dalam Negeri pada tahun 1953 sebagai ormas keagamaan,” jelas Ketua Bakor Pakem, Wisnu Subroto waktu itu.

Tidak demikian realitas yang ditunjukkan Jema’at Ahmadiyah. Oleh karena itu, saat ini Baporpakem juga menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak melaksanakan 12 butir kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan Januari 2008 lalu. Maka, pihaknya juga meminta jemaat Ahmadiyah agar menghentikan segala aktivitas mereka.
Reaksi Ahmadiyah

Menanggapi pemberitaan di media terkait larangan terhadap ajarannya, juru bicara Jema’at Ahmadiyah Indonesia, Zafrulloh Pontoh menghimbau kepada jema’atnya agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita tidak resmi yang datang bukan dari pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Beberapa poin statmen Zafrulloh dalam siaran persnya disebutkan, pemerintah RI tidak melarang Jema’at Ahmadiyah Indonesia, sebab masih akan akan melalui proses selanjutnya. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan melawan hukum dan kekerasan terhadap warga Jema’at Ahmadiyah. Zafrulloh juga menegaskan bahwa pada dasarnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi resmi yang berbadan hukum dan bukan organisasi terlarang.

Hal senada disampaikan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam. Ia menilai tindakan pemerintah melarang Ahmadiyah tidak tepat. Sebab dalam catatan sejarah organisasi itu tidak pernah membahayakan pemerintah. Bahkan mereka sangat loyal terhadap pemerintah. Demikian dikatakan Asvi dalam seminar national Leadership Institute, di Jakarta, (17/4).

Terkait dengan itu, Asvi menilai bahwa pemerintah tidak mengerti sejarah. Ia mengungkapkan bagaimana Jjema’aat Ahmadiyah justeru disenangi oleh umat Islam saat masuk di Jogjakarta pada awal abad 20 silam. Jema’at ini justeru turut membendung misionaris.

Terlepas dari itu, Jema’at Ahmadiyah tetap meminta perlindungan agar keamanannya terjaga. Salah satu pimpinan jamaah Ahmadiyah Anwar Haji Muhamad Soleh menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta perlindungan kepada Polri. Pihaknya khawatir, pernyataan tentang larangan Ahmadiyah akan menimbulkan efek-efek di masyarakat.

Dia berharap dengan membuat laporan ini, para anggota jema’at dapat terjamin keselamatan jema’aatnya yang kini mencapai 500 ribu orang. Mereka sangat khawatir akan ada tindakan kekerasan dari masyarakat.

Terkait dengan itu, pemerintah telah menjamin tidak akan ada intimidasi dan tindakan anarkis yeng membahayakan mereka. Pemerintah akan melindungi Jema’at dari ajaran yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1925 itu. Pemerintah. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 96/Nasioanl?

Bergantung Hidup Pada Sepeda Ontel

2008-05-09T08:42:00.000-07:00

Meskipun sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), namun tak mempengaruhi profesi Kasnep (60). Untuk menjalankan profesinya itu, ia hanya perlu mempersiapkan tenaga yang cukup untuk mendayung sebuah sepeda, sebab ia hanyalah seorang tukang ojek sepeda ontel.

Mungkin di sebagian tempat, kendaraan angkutan penumpang jenis ini tidak lazim. Lebih-lebih di tengah kota metropolis sekelas Jakarta. Tapi bagi masyarakat Tanjung Priok, angkutan jarak dekat yang hanya mampu membawa seorang penumpang ini sudah menjadi bagian dari mata pencaharian sebagian orang. Tak jarang, penumpang lebih memilih naik sepeda ontel, sebuah jenis alat transportasi yang populer di era 1940 hingga 1960-an itu.

Tidak ada tarif resmi dari pemerintah. Mereka pun dinamis dalam menarik ongkos, tergantung hasil tawar-menawar dengan calon penumpang. Tapi umumnya, para ojek ini menerima upah tidak jauh berbeda dengan angkutan umum jarak dekat lainnya seperti ojek sepeda motor, maupun bajaj. Penumpang bisa memberikan upah antara Rp. 3.000 – Rp. 5.000 sekali antar.

Demikian pula, tidak ada trayek khusus dan peraturan yang mengikat dari aparat lalu lintas. Tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), bahkan tanpa helm. Ia bebas melalui jalur yang diinginkan dan bisa melaju hingga di gang-gang kecil. Asal masih bisa terjangkau dengan kemampuan dayung, sang tukang ojek siap melayani penumpang.

Mengapa memilih menjadi ojek sepeda? Dengan usia yang sudah lanjut, serta di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, Kasnep mengaku tak memiliki alternatif lain. ”Maunya sih ojek motor, tapi kan ga punya motor. Atau pekerjaan lain, tapi kan ga ada pekerjaan. Dari pada nganggur?,” ungkapnya saat ditemui OPINI INDONESIA di pangkalan utamanya, di depan deretan pertokoan di Jl. Enggano, Bahari Tanjung Priok, Jakarta.

Sepeda yang ia gunakan adalah sepeda ontel miliknya yang ia beli ketika pertama kali datang ke Jakarta sepuluh tahun lalu. Awalnya, tidak ada target pekerjaan yang akan dilakoni ketika sampai di Jakarta. Akhirnya, melalui ajakan temannya yang tidak ia sebut namanya, ia membeli sebuah sepeda tua untuk dioperasikan sebagai angkutan umum.

Berharap Nasib Baik

Berharap akan ada nasib baik di Jakarta, Kasnep meninggalkan kampung halamannya, Pemalang, Jawa Tengah. Ia mengharapkan ada kehidupan yang lebih baik akan didapatkan di ibu kota negara. Ternyata, ayah dari empat orang anak ini hanya mampu bekerja sebagai tukang ojek sepeda ontel.

Selain karena belum mendapat pekerjaan lain, ia memiilih pekerjaan ini karena merasa lebih bebas. Ia bisa pulang kapan saja, asalkan sudah mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keempat anggota keluarga yang kini menjadi tanggungannya. Kalau terlalu sedikit, ia hanya bisa dapat mengirim seadanya. ”Dengan menjadi tukang ojek sepeda, saya lebih bebas pulang kapan saja. Kalau sudah merasa punya uang, ya saya pulang kampung. Kalau ga, ya dikirim saja,” terang Kasnep.

Sudah sepuluh tahun Kasnep menggeluti profesi ini. Meski penghasilannya di bawah standar, tetapi dia ingin tetap menggelutinya sebagai sumber penghasilan satu-satunya. Sepeda tua andalannya itu diparkir begitu saja dari pagi hingga sore hari sampai ada penumpang yang minta diantar. Oleh karena itu, ia hanya mampu membawa uang antara Rp. 10.000 – Rp. 30.000 per hari. Artinya, Kasnep hanya melayani penumpang antara 2 hingga 10 orang per hari. ”Kalau rame saya bisa dapat Rp. 30.000. Tapi kalau lagi sepi, paling hanya Rp. 10.000. Cukup buat makan lah,” cetusya

Penghasilan Rp. 30.000 tentunya tak membuat kebutuhan hidupnya dan keluarganya tercukupi. Bahkan sewa tempat tinggal pun tak mampu. Untungnya, keluarganya tak dibawa ikut serta berpetualang mencari rupiah di ibu kota. Istrinya masih tinggal di kampung sambil mengurusi kedua anaknya yang masih sekolah, satu tamatan SMP dan satunya lagi masih di bangku kelas 2 SMP. Sementara dua orang anak perempuannya sudah menikah dan ikut dengan suaminya.

Setelah selama sepuluh tahun di Jakarta, ia masih numpang tinggal di sebuah pos tempat tambal ban milik Sukirman, sahabatnya asal Kebumen Jawa Tengah. Ia hanya membutuhkan tempat istirahat dan tidur nyenyak seadanya setelah seharian menghabiskan waktunya di jalanan. Kadang-kadang hanya nongkrong di pinggir jalan tempat pangkalannya, atau mendayung sepedanya menelusuri jalanan mengantarkan penumpang.

Kasnep hanya tinggal sendiri, dan makan sendiri di warung. Sukirman, sahabatnya yang seorang tukang tambal ban, hanya mampu memberinya tumpangan tempat tidur, sekaligus menjaga peralatan penambal ban miliknya. Tapi Kasnep tetap bersemangat, karena tujuannya ke Jakarta hanya mencari uang. ”Bagi saya, hidup seperti ini ga msalah. Kalau sudah punya uang banyak, ya pulang kampung dan berkumpul kembali bersama keluarga,” katanya dengan suara tinggi di tengah suara deru kendaraan yang lalu lalang. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 96/Kehidupan)

Good Program from America

2008-05-09T08:38:00.000-07:00

Life lock is one of program which initiative from American. They find a system which work to make a safety. The all information can got at www.lifelock.com. Life lock online much used by many American because they know how to serve public to get safety easy. www.lifelock.com proven can give anything worth easy.

www.lifelock.com work by online. So it will got easy by any people anywhere. Any people can access information about life lock easy. Margin does not hinder someone to be able to braid cooperating. With www.lifelock.com, someone can work along with people beyond the sea. It truly gives a easy system. That is a benefit from domination of technology.

Life lock is produced in America, but the program can known and joined by many people in the world. I am Indonesian. But I am can know about life lock. Life lock site on www.lifelock.com help me to get it. Even I am not only soybean cake, but more drily, I can also explain it to other rank.

You can do the same. You can access www.lifelock.com to get many information about it. You not necessarily come far to America. You are need an internet network to open www.lifelock.com. I sure that you will understand as lake me.

Create Safety With Life Lock

2008-05-09T08:09:00.000-07:00

Life lock is many working to assist many peoples for getting security. It gives a solution about how to get a safety by high technology. It explains altogether through lifelock.com. If you want follow information in around life lock, read it at lifelock.com.

Lifelock.com serves how protecting our document to not action praised. I am not correct people to explain the life lock because I only as its partner. If you liked to know many, join with lifelock.com. It is have authority for explaining it. And it can explain with detail.

The all explain is part of promotion. Lifelock promo code will give you some code to make a safety. You must register to join with it. Don’t worry, you can do it easy. Lifelock.com will give you guidance to do it.

Life lock was gives many benefits to may peoples. It helps to get some important for life. Safety or security is more important than another. If we feel a safe, so we can do anything. Security is leader as of the pitch. Many people have an wealth but they don’t have a safety. So, They never feel balmy and calm on their life. If you do not want as like that, join with life lock.

Propagate Information About Lifelock Promo Code

2008-05-09T07:17:00.000-07:00

I was wrote an article about life lock. It explain about lifelock promo code which often used to make a safety. Simply the writer about it is not I. My article is one of many articles which speaking about it. That is an example that a life lock is trusted at consumers.

Lifelock reviews by consumers is designate that lifelock was famous that it is a good safety device. They write about it because they want give true information to them whom not yet know much about life lock. They share an experience of drawing the security which he got from life lock.

Lifelock reviews by consumers adds life lock popularity so that can be known by public. It is important to help a people to give an good information. More and more people following life lock program, so more and more people feeling safe. I thank if a many people want to share about life lock. It mean that my feel helped to propagate something which needed by many people in the world.

Life lock come to us to give us that a safety is important. So it does not just give us that information, but it gives us a solution to. It produced a lifelock promo code.

Lifelock Promotion Code Is Safety Maker

2008-05-09T06:44:00.000-07:00

People make many strategies for people security. They want to have something without any trouble from anything. One of safety device which produced is lifelock promotion code. It has published by online on lifelock.com.

Lifelock.com gives us an explanation about safety device. The all data will safety with it. Of course you do not want your secret documents known or leaked by others. So that that thing will not happen, learn from liflock.com.

Lifelock is produced by high technology. It can guarantee safety of your document. Many peoples have try to use it. They are not disappointed be a lifelock partner. They satisfy to lifelock activities. By the high technology and human professionalism of organizer, liflock has gets a trust from partner.

If you often indecisive ably safety device which during the time you apply, move to lifelock. Lifelock promotion code was proven and tested in giving safety pawn. Never one complain with it. Try to ask some people, who knows they also follow becoming lifelock partner. It can help you to get many information about lifelock. It will help you to eliminate your doubt to following lifelock programs.

The people whose has join on lifelock program will give you many information conveniently. He things that more information which submitted to many peoples is one achievement for him.

Abdul Aziz; Anggota KPU Berdarah Santri

2008-05-09T03:41:00.000-07:00

Banyaknya konflik terkait proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah tak membuat Abdul Aziz gentar. Permasalahan pelik yang terjadi di Pilkada Maluku Utara dan Sulawesi Selatan hanyalah permulaan dari sekian banyak masalah besar yang bisa saja muncul pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 nanti.

Menurutnya, konflik Pilkada pun ketika bisa dilihat secara arif, tidak akan berdampak terlalu luas. Konflik-konflik itu harus tetap dilihat dalam perspektif pembangunan demokerasi. Semangat masyarakat untuk meberikan konstribusi dalam proses demokerasi itu harus dihargai. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik agar motofasi mereka itu tidak disertai dengan sikap-sikap anarki. Dan itu semua sangat bergantung juga pada prilaku elit.

Dalam penilaian Ahli peneliti muda pada Balitbang dan Diklat Departemen Agama (Depag) ini, terjadinya konflik Pilkada dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial seperti daftar pemilih. Masyarakat beitu bersemangat ingin mencoblos, tapi kenyataannya tidak terdafar sebagai pemilih. Konflik juga seringkali terjadi dalam proses pengajuan calon yang tidak ditangani secara tepat oleh KPU. Bisa saja bibit konflik itu memang telah ada di para pengusung calon dan terakumulasi serta tidak diselesaiakan di antara mereka terlebih dahulu sebelum dibawa ke KPU.

Abdul Aziz yang baru pertama kali menjadi anggota KPU ini menyadari bahwa pekerjaan KPU relatif berat. Apalagi banyak hal yang membedakan komposisi kerja antara KPU periode 2007-2012 dengan KPU periode sebelumnya. Misalnya, terjadinya perampingan jumlah anggota KPU dan jumlah biro, masing-masing dari 10 menjadi 7. Sementara itu, pekerjaannya pun lebih berat karena KPU 2004-2009 hanya berfikir bagaimana menyelenggarakan Pemilu. Tidak demikian bagi KPU periode sekarang yang juga harus melakukan pembinaan terhadap KPU Pripinsi hingga menghadapi banyak masalah yang terjadi di daerah-daerah dalam penyelenggaraan Pilkada.

Meskipun demikian, itu semua sudah menjadi konsekwensi ketika dirinya memutuskan untuk mengikuti proses seleksi dan fit and proper tes di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian pula ketika ia menyatakan kesiapannya untuk dilantik oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2007 lalu.

Di sisi lain, banyaknya anggota KPU periode sebelumnya yang berakhir di terali besi, juga tak membuat Abdul Aziz surut. Baginya, kemungkinan-kemungkinan buruk adalah keniscayaan di dalam tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pesta demokerasi yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa itu.

Untuk membentengi diri, Abdul Azis mempunyai resep yaitu motofasi. Ia ingin menjadi anggota KPU semata-mata ingin memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan bernegara, bukan pula untuk mencari uang. Untuk menjadi KPU yang amanah, maka persoalan logistik pribadi dan keluarga sudah harus dituntaskan sebelum menjadi anggota KPU. ”Saya sudah mempersiapkan ekonomi keluarga terlebih dahulu. Jadi saya sudah bisa hidup berkecukupan dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi, saya dapat bekerja di KPU dengan tenang,” terangnya saat ditemui OPINI Indonesia di kantornya, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat.

Dengan begitu, pihaknya berharap tidak tergoda dengan setumpuk uang ’liar’ yang sewaktu-waktu menghampirinya. Maklum, terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan lembaga negara yang satu ini sehingga sangat rentan dengan suap dan korupsi.

Buah dari Perjuangan

Karir sebagai anggota KPU merupakan prestasi berharga bagi Abdul Aziz. Dirinya tak pernah bermimpi untuk menjadi anggota KPU. Kini ia telah ’banting stir’ dari Depag RI di Jl. Lapangan Banteng ke KPU di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Inilah hasil dari pahit-manisnya perjuangan panjang yang pernah dilaluinya.

Berbekal uang makan Rp. 900, uang transportasi Rp. 1.200 dan 12 liter beras per bulan dirasa cukup menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Tinggal di rumah kos-kosan, berdinding bedeg, beratap rumbiak dan berlantai tanah, menjadi pos perjuangannya selama menyeleasikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah.

Namun demikian, perjalannanya tak selalu mulus. Ketika menginjak tingkat III (semester VI), putera Cianjur kelahiran 24 September 1954 ini dihadapkan pada ekonomi keluarga yang tidak lagi stabil. Ayahnya yang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru agama di PGA itu mengaku tak kuat lagi menanggung biaya kuliah anak-anaknya. Sebab, selain sudah tua, ayahnya harus menanggung tiga anaknya yang masing-masing tengah kuliah. Satu orang kakanya kuliah di jurusan Farmasi Univeritas Pajajaran Bandung, satu kakak perempuannya lagi kuliah di IAIN bersama dirnya.

Untunglah, dengan bekal kemampuan berbahasa Arabnya ia diterima menjadi pramugara haji oleh Depag. Selain mendapatkan biaya kuliah dari honorariumnya, juga pekerjaan mendampingi jama’ah haji Indonesia itu telah menghantarkannya bolak-balik ke luar negeri. Itulah kebanggaan terbesar bagi seorang ’anak kampung’ yang tak dialami oleh mahasiswa lain kampungnya. Lebih-lebih ketika ia mampu memberangkatkan Ayahnya bersama dirinya untuk melaksanakan umroh. ”Kamu hebat, pemberianmu kepada Ayah jauh lebih besar dari pada biaya yang ayah keluarkan untukmu,” kata Abdul Aziz mengenang pernyataan ayahnya.

Meneladani Sang Kakek

Sebagian orang mungkin menganggap Abdul Aziz sebagai orang yang tidak punya pengalaman, relatif baru di KPU. Diantara mereka banyak yang pesimis bahwa Abdul Aziz yang baru pertama menjadi anggota KPU itu tidak akan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi, anggapan tersebut ditanggapi santai oleh Magister Antropologi dan Sosiologi, Monash University, Australia itu. ”Justeru, itu semua jadi motifasi buat saya untuk bekerja disiplin dan lebih keras,” cetusnya.

Kedisiplinan adalah modal utama baginya. Itulah yang ditunjukkan oleh sang ayah di saat mendidik anak-anaknya. Ayahnya yang kini telah meninggal itu, tidak pernah main-main dalam mendidik, lebih-lebih dalam masalah agama. Hal serupa juga ditampilkan oleh kekek-kakeknya. Lebih ekstrim, kakeknya dari kedua belah pihak (kakek dari ayah dan kakek dari ibu) sama-sama memiliki semangat ’pemberontak/pejuang’. Sikap yang ingin ia teladani dari ayah dan kedua kakeknya itu.

Kakek dari ayahnya berasal dari Sukapura, Tasikmalaya, merantau ke Cianjur dan menjadi aktfis di Syarikat Islam (SI). Setelah dinyatakan terlibat dalam sebuah pemberontakan melawan Belanda, ia ditangkap dan dijadikan sebagai pekerja paksa. Setelah kembali, ia banyak menekui agama dan mendirikan pesantren. Sementara itu, kakek dari ibunya bernama Sya’ban, seorang kiyai yang pernah tinggal di Kaujon, Serang. Lagi-lagi karena terlibat pemberontakan, ia lari bersama istrinya ke daerah pedalaman di Banten. Namun setelah persembunyiannya diketahui pihak Belanda, ia lari ke Cianjur meninggalkan anak istrinya. Di Cianjur, ia menikah dan memiliki 3 orang anak, salah satunya adalah ibunya.

”Yang saya banggakan adalah adanya pertemuan dari barat dan timur yang sama-sama memiliki darah pejuang. Inilah yang membuat saya bangga dan harus meneladani perjuangan kakek-kakek saya,” ungkapnya.

Sementara itu, ayahnya yang guru agama ingin agar ada di antara keenam anaknya menjadi penerusnya dalam mengembangkan madrasah yang didirikannya. Tercatat telah empat madrasah yang behasil didirikan oleh ayahnya bersama-sama tokoh agama setempat. Semuanya ada di Cianjur Jawa Barat.

Atas dorongan orang tuanya, anak ketiga dari enam bersaudara ini harus pindah dari SMP ke Pendidikan Guru Agama (PGA), padahal saat itu, ia sudah kelas 2 SMP. Ternyata, bibit-bibit santri yang diturunkan oleh sang kakek yang seorang kiyai dan ayah yang seorang guru madrasah, membuatnya mudah beradaptasi dengan sistem pendidikan agama. Potensi ayahnya yang pandai bebahasa Arab, mengalir begitu saja pada dirinya.

Pasca PGA, ia memutuskan untuk kuliah di IAIN Syarif Hidaytulah Ciputat (sekarang UIN Jakarta). Tapi pilihannya itu harus lulus tes dari ayahnya dulu. Sebuah kitab al fiyah (sebuah kitab seribu bait yang berisi grammer Arab) disuguhkan kepadanya. Setelah dianggap menguasai buku yang menjadi konsumsi awal para santri pesantren itu, barulah izin merantau ke Jakarta itu didapatkan.

Kini, selain menjadi anggota KPU, ia juga mengelola madrasah peninggalan ayahnya. Uniknya, madrasah itu menggunakan kurikulum sendiri. Semua materi pelajaran ditulis dalam bahasa Arab. Santri hanya dibebankan membayar iuran Rp.500/bulan. Keterbatasan pendanaan itulah memubatnya harus iuran bersama keluarga untuk dapat membayar guru di madrasah yang bernaung di bawah Yayasan Amara yang didirikannya itu. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI INDONESIA/Edisi 96/FIGUR)

Menjaga Pintu Lintasan KRL; Profesi di Usia Senja

2008-04-24T07:34:00.000-07:00

Setelah lembaga komputer tempatnya bekerja mengalami bangkrut, Bahtiar (56) memilih menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api. Di usianya yang senja itu, pekerjaan jenis ini tidak lah memberatkan dirinya. Sudah tiga tahun dia menggeluti pekerjaan yang menyelamatkan nyawa banyak orang dari hantaman laju kereta api listrik (KRL). Syukurlah, selama dirinya berjaga di tempat itu, belum pernah terjadi kecelakaan.

Berteduh di pos kecil beratap seng, Bahtiar tak pernah lelah mengawasi lalu lalang pejalan kaki dan pengendara motor. Di tiang pos-nya tergantung bekas kaleng roti. Di situlah para pelintas rel meletakkan uang limaratus-an sampai seribu-an rupiah. Dari sanalah ia memperoleh penghasilan, sebab, pekerjaannya itu hanya bersifat swadaya. Tidak ada gaji resmi dari pemerintah.

Penghasilan Bahtiar sebagai penjaga pintu lintasan kereta api tak resmi itu pun tak tentu. Sebab pendapatannya tergantung pada seberapa banyak pelintas yang memberikan uang. ”Tidak semua yang lewat memberikan uang. Yang sadar, ngasi, dan yang ga juga lewat begitu aja. Jadi, penghasilan saya juga ga tentu,” katanya sambil sesekali meneguk air minum karena kehausan di tengah teriknya matahari.

Siang itu, para pelintas sangat ramai, sehingga perbincangan dengan OPINI INDONESIA sering terputus. Selain tetap mengawasi kereta api yang akan melaju di rel ganda di wilayah Kayu Manis itu, ia juga mengawasi para pelintas yang sesekali memberikan uang dari atas kendaraan. Ia juga sesekali membantu mendorong gerobak para pelintas yang membawa beban berat.

Ratusan bahkan ribuan orang dalam sehari, lalu lalang di jalur penyeberangan berukuran tidak lebih dari satu meter itu. Berkali-kali Bahtiar meniupkan peluit, menahan orang agar tidak melintas, sebagai tanda akan ada kereta api yang lewat.

Situasi yang berbeda nampak di perlintasan kereta api di Jl. Pramuka. Selain menggunakan palang modern yang dilengkapi sirine, sang penjaga pintu lintasan juga mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah. Berpakaian seragam dari PT Kereta Api dan menempati pos jaga yang bagus, lengkap dengan fasilitas televisi.

Pekerjaan Tetap

Banyak cara orang mempertahankan hidup. Berbagai jenis pekerjaan bisa dijadikan sebagai pekerjaan tetap untuk bersaing hidup di kota metropolis seperti Jakarta. Bersaing dengan banyak orang di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Bahtiar pun memilih menghidupi lima anggota keluarganya sebagai penjaga pintu lintasan kereta api listrik.

Bekerja sebagai penjaga pintu lintasan kereta telah dijalaninya selama tiga tahun. Ia mengaku meneruskan pekerjaan ’seniornya’ yang lebih dahulu mangkal di tempat itu. ”Saya hanya meneruskan pekerjaan almarhum di sini,” cetusnya tanpa memberitahu siapa nama almarhum yang dimaksud, yang jelas bukan orang tuanya.

Tapi dia tidak sendiri. Bahtiar juga harus berbagi jadwal lagi dengan kedua rekannya. Mereka adalah Akin dan Jaka. Tapi sayangnya, OPINI INDONESIA tidak bertemu dan berbincang dengan kedua rekannya itu karena mereka bertugas masing-masing di pagi dan malam hari.

Jadi, Bahtiar mendapat tugas kerja selama kurang lebih 6 jam sehari, yaitu antara jam 10.00-15.30 WIB. ”Tapi kadang-kadang saya juga bantu di pagi hari karena orang terlalu ramai. Apalagi antara jam 07.00-08.00, banyak anak sekolahan yang melintas,” terangnya.

Meski menjaga pintu lintasan kereta digelutinya sebagai pekerjaan tetap, namun penghasilannya tidak tetap. Namun paling tinggi, ia hanya mampu mengantongi tidak lebih dari 40 ribu sehari. Meski dia tidak ada beban setoran ke pihak lain, tapi pengasilannya tidak cukup untuk membiayai keluarganya. Selain untuk kehidupan sehari-hari dengan tingginya harga kebutuhan pokok, ia pun harus menanggulangi keperluan sekolah dua anaknya yang masih sekolah, masing-masing di SMA dan SD. Utung saja, sang istri dapat membantu menambah penghasilan sebagai pembantu rumah tangga. Istrinya itu bekerja sebagai buruh cuci pakaian.

Selain itu, ia pun harus menyisihkan lagi untuk membayar kontrakan tempat tinggal. Bahtiar dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jl. Kayu Manis IV dengan biaya 300 ribu per bulan. Ayah empat anak asli Betawi ini mengaku tak lagi memiliki rumah sejak terjadi musibah kebakaran puluhan tahun yang silam. Saat itu, Bahtiar masih kelas 5 SD. Ia tinggal bersama orang tuanya di Keramat Sentiong. Tetapi rumahnya terbakar dan tidak mampu lagi membuat rumah yang baru.

Harapannya kepada pemerintah? ”Saya ga berharap apa-apa, karena usia saya memang udah tua,” jawabnya polos. Ia hanya ingin agar anaknya dapat mencari pekerjaan tetap lainnya yang lebih baik dan tidak mau anaknya mewarisi pekerjaannya itu. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 95)

Muhammad Rodli Kaelani; Memperkuat Gerakan Berbasis Kawasan

2008-04-24T07:32:00.000-07:00

Konflik politik yang sedang memanas di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tidak berpengaruh pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Walaupun organisasi mahasiswa ini banyak menyumbangkan kadernya ke partai berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini, organisasi ini tetap berdiri independen.

PMII tidak mau terseret pada arus konflik politik itu. Setidaknya begitulah obsesi Ketua Umum Pengurus Besar PMII baru hasil Kongres XVI PMII di Batam 17-21 Maret 2008, Muhammad Rodli Kaelani.

Odie, demikian Muhammad Rodli Kaelani disapa, adalah sosok flamboyan dan santun dalam pergaulan di lingkungan PB PMII. Walaupun demikian, Odi punya pemikiran besar memperkuat gerakan lokal PMII untuk membentengi daerah masing-masing. Ia ingin membangun pergerakan Nasional PMII berbasis pada sinergi gerak ‘sentrum pergerakan’ dengan menjadikan kawasan sebagai medan gerak bagi Indonesia dan tata dunia yang setara, damai dan berkeadilan.

Indikasi kuat akan pentingnya merumuskan sentrum gerak pada tiap kawasan adalah globalisasi yang menghancurkan batas-batas fisik negera-bangsa dan menciptakan ’kantong-kantong kawasan’ yang menjadi instrumen apropriasi nilai lebih dari pinggiran. ”Jika gelombang neoliberalisme dikonseptualisasikan sebagai the new imperialism-colonialism, maka itu tak lagi melalui negara tetapi langsung ke daerah-daerah,” katanya saat ditemui OPINI INDONESIA di Graha Mahbub Djunaidi, Jl. Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat.

Sebagai anak muda yang lahir dari kultur NU, aktifis PMII yang mengawali karirnya sebagai Sekretaris Umum PC PMII Manado ini ingin mendesain model gerak yang menyambungkan gerak PMII dan NU. Menjadikan warisan teologi dan tradisi Islam di Indonesia sebagai model alternatif dalam meng-counter arus ekstrimisme teologi maupaun ekstrimisme pasar yang bersifat trans-nasional crime.

Sebagai aktifis organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, ia juga ingin mengkonsolidasikan segenap komponen nasional pergerakan pemuda. Ia ingin menjadikan kebangsaan dan kenusantaraan sebagai spirit pergerakan pemuda yang bertumpu pada warisan sosio-kultural dan historis Indonesia.

Mungkin karena usianya yang masih muda inilah, Muhammad Rodli Kaelani yang lahir 1 April 1978 ini begitu kuat mendorong partisipasi kaum muda dalam menciptakan iklim perubahan di negeri ini. Keterlibatan kaum muda saat ini dinilainya tidak merata. Dalam satu level keorganisasian, mereka tidak terdistribusi secara bersama-sama. Hanya sebagian saja yang dapat berperan di berbagai instrumen perubahan bangsa ini.

Odi mengkritik masih adanya dominasi elite dalam instrumen-instrumen strategis. Oleh karena itu, selaku leader di sebuah organisasi nasional pemuda, anak muda kelahiran Jakarta ini, mendesak para elite yang telah mapan untuk memberikan ruang ekspresi bagi kaum muda yang lebih luas dan merata.

Berangkat dari Hedonistik

Menjadi ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sama sekali tak pernah terlintas di benak Muhammad Rodli Kaelani. Di awal masa kuliahnya, Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara ini, masih terbawa gaya hidup hedonistik. Ia masih kental dengan gaya hidup konsumeristik layaknya ’anak kota’. Maklum, karakternya terbentuk di tengah kehidupan metropolis, sebab masa-masa SD hingga SMA dilaluinya di Jakarta.

Gaya hidupnya yang individualistik itu pun tiba-tiba berubah, ketika ia mulai berkenalan dengan PMII. Ia pun mulai menunjukkan kedewasaan berfikir dan menjalani kebersamaan dengan mahasiswa ’kos-kosan’. Pasangan Muhammad Murthado dan Nona Al Bugis, sang orang tua, bangga dengan perubahan anaknya itu. Tetapi di pihak lain, Odli justeru terlihat lebih mementingkan urusan organisasi dari pada urusan keluarga. ”Orang tuaku bangga aku berubah. Tetapi, aku terkadang jadi lupa dengan urusan keluarga,” kenang anak pertama dari tiga bersaudara ini.

Pada Kongres XVI PMII Odi berhasil menyisihkan 3 kandidat kuat lainnya, dengan mengantongi 91 suara dari 202 cabang pemilih. Jabatan ketua umum PB PMII bukanlah sebuah obsesi pribadi yang dia kejar mati-matian. Odli mengaku, gagasan pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum berasal dari bawah (beberapa pengurus cabang). Bahkan Odli merasa terharu ketika Pengurus Cabang pengusung utamanya yang terdiri dari tiga cabang di Sulawesi Utara, menyisihkan jutaan rupiah uang pemberangkatan mereka untuk diberikan ke Odli sebagai modal awal suksesi.

Saat ini, ia telah menjadi ketua umum PB PMII periode 2008-2010. Sebagai mandataris Kongres, ia memiliki tanggung jawab untuk menyatukan visi gerakan 220 Pengurus Cabang PMII di seluruh Indonesia. Ia sekaligus menjadi penerus perjuangan dari 13 ketua umum sebelumnya. Meskipun dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun mereka sama-sama tetap konsisten dalam mempertegas PMII sebagai organisasi pengkaderan.

Ia ingin meneruskan gen kepemimpinan Muhyidin Arubusman dan Iqbal Assegaf. Gen kepemimpinan yang dimaksud Odli adalah Iqbal Assegaf dan dirinya sama-sama berasal dari kultur keislaman ke-timur-an –indonesia timur-, persisnya kultur keislaman yang dibangun oleh Yayasan Al Khairat. Ia juga sama-sama berhasil menjadi ketua umum dari luar wilayah yang memiliki banyak cabang PMII seperti di pulau jawa. Sedangkan dengan Muhyidin Arubusman, sama-sama mengawali jabatan tertinggi di PMII sebagai Sekjen PB PMII. Muhammad Rodli Kaelani adalah Sekjen PB PMII periode sebelumnya mendampingi Hery Haryanto Azumi. Namun di sisi lain ia juga ingin menampilkan gaya kepemimpinan yang flamboyan –santai tapi memiliki sikap- sebagaimana yang ditunjukkan oleh gaya kepemimpinan Ali Masykur Musa.

Sebagai nahkoda organisasi, Ia ingin tetap menjadikan kaderisasi sebagai pijakan organisasi yang berbasis mahasiswa ini. Secara eksternal, ia ingin mensinergikan visi keislaman dan kebangsaan sekaligus ingin mensinergikan gerakan keislaman NU -Islam rahmatan lil alamin- dengan gerakan keislaman PMII –Islam Indonesia-.

Di tingkatan alumni, Odli ingin mendorong Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Keluarga Alumni (FOKSIKA) sebagai korp yang benar-benar masif dalam mengagregasi semua kepentingan alumni. Beberapa konflik yang muncul tidak dimanag sebagai dinamika konflik, malah benar-benar dijadikan konflik terbuka. ”Saya berharap FOKSIKA tidak hanya semata-mata sebagai forum silaturrahim,” harap Odli terhadap organisasi alumni PMII yang akan melakukan Musyawarah Nasional pada akhir April mendatang. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 95)

Penyelenggara Haji Berselisih, Terkait Setoran kah?

2008-04-24T07:30:00.000-07:00

Alasan pencabutan izin operasional PT Al Amin Universal dan PT Maktour oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tak terbukti. Ada miss komunikasi di antara ke dua belah pihak. Akankah ada kaitannya dengan kurangnya setoran?

Banyak orang memiliki biaya, namun tak mempunyai waktu yang banyak untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak sedikit di antara mereka yang berniat berangkat ke tanah suci secara mendadak lantaran waktu luang yang secara tiba-tiba dimilikinya. Mereka biasanya terdiri dari orang-orang sibuk yang tidak dapat mengikuti prosedur sebagaimana mekanisme yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, mereka juga membutuhkan fasilitas yang lebih bagus untuk kenyamanan menjalankan ibadah. Dengan fasilitas hotel berbintang lima, dekat dari Masjidil Haram dan lebih leluasa dalam melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Mengeluarkan biaya yang lebih besar dari Ongkos Naik Haji (ONH) biasa tak masalah, sebab mereka adalah masyarakat dengan golongan ekonomi kelas menengah ke atas.

Itulah pangsa pasar PT Al Amin Universal, sebuah perusahaan travel penyelenggara ibadah haji yang dicabut izin operasionalnya oleh Depag RI dengan tuduhan sering menggunakan paspor hijau itu. ”Kami selalu dinamis dalam menerima paket yang diinginkan pasar. Kami mempunyai banyak paket pilihan sesuai kebutuhan pasar,” kata direktur PT Al Amin, Melina L Muharli, saat ditemui OPINI Indonesia di kantornya, Jl. Pakubuono VI No. 109 Kebayoran Baru, Jakarta (2/4).

Itulah sebabnya PT Al Amin Universal sering memberangkatkan jama’ah haji dengan tidak menggunakan paspor cokelat sebagaimana aturan dari Depag. Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi, jama’ah haji asal Indonesia harus menggunakan paspor cokelat. Akibatnya, Depag mencabut izin operasional PT Al Amin Universal bersama-sama dengan PT Maktour yang dinilai menyalahi aturan pemerintah. PT Al Amin Universal dituduh menggunakan paspor hijau, sementara PT Maktour dianggap telah melakukan pemalsuan dokumen.

Kurang Komunikasi

Departemen Agama RI dinilai tidak komunikatif dengan perusahaan yang berhubungan langsung dengan program-programnya termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melani L Suharli menyayangkan sikap Depag yang kemudian mencabut izin operasional perusahaannya tanpa ada komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu.

Melani mengaku belum pernah mendapatkan surat teguran maupun surat peringatan dari Depag sebelum izin operasional perusahaan yang dirintis berdua bersama suaminya itu dicabut. ”Depag kurang komunikasi dengan kita. Padahal Depag kita anggap sebagai pembina. Sebelumnya juga tidak pernah ada sosialisasi sehingga dengan adanya peraturan baru, kita jadi kaget. Apalagi di saat kita belum siap,” kata istri dari Muhammad Suharli ini.

Melani menambahkan, bahwa apa yang dituduhkan Depag dalam berita acara tak semuanya benar. ”Kami memang memberangkatkan jema’ah bukan dengan paspor cokelat. Mereka adalah petugas kesehatan dari Departemen Kesehatan. Kami dianggap menggunakan paspor hijau, padahal kami mengguankan paspor biru. Namun tanpa ada klarifikasi, seminggu kemudian langsung dicabut. Seharusnya ada klarifikasi dulu,” tambah Melani.

Terbukti, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memberikan keputusan sela bahwa baik PT Al Amin maupun PT Maktour tidak menyalahi prosedur. Sebelumnya, begitu pencabutan izin operasional dilakukan, PT Al Amin langsung bersurat kepada Menteri Agama dengan tembusan ke Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. PT Al Amin tidak terima atas keputusan Depag tersebut. Merasa tidak bersalah, PT Al Amin menempuh jalur hukum dengan membawanya ke PTUN.

”Depag tidak perlu bangga dengan sikap tegasnya mencabut izin. Seharusnya Depag melakukan pembinaan untuk memaksimalkan penyelenggaraan haji oleh pihak lain. Yang kami lakukan ini juga dalam rangka membantu masyarakat yang ingin beribadah. Kami membantu mereka yang memiliki waktu sedikit, di mana mereka tidak dapat mengikuti prosedur Depag.,” terang Melani yang kini sebuk melakukan pemulihan nama baik akibat tindakan Depag itu.

Sementara itu, anggota Komisi VIII, Imam Supardi, berharap perselisihan antara Depag dengan PT Maktour dan PT Al Amin Universal dapat diselesaikan secara arif. Jangan sampai berdampak buruk terhadap pelayanan jama’ah haji ke depan.

Sesungguhnya, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bisa dilakukan oleh Departemen Agama maupun operator lain seperti biro jasa pelayanan haji sebagaimana dilakukan oleh PT Maktour dan PT Al Amin. Akan tetapi masalahnya adalah pada jenis paspor yang dipergunakan.

”Sebenarnya tidak ada larangan bagi semua orang untuk berhaji menggunakan paspor hijau. Akan tetapi perlu ada penertiban dalam melaksanakan hasil kesepakatan pemerintah RI dengan Arab Saudi agar menggunakan paspor cokelat,” kata Imam yang juga anggota Fraksi Golkar ini.

Adakah kaitannya dengan masalah setoran? Imam cenderung melihatnya demikian. ”Saya memang tidak mengetahui lebih jauh karena kedua PT itu tidak terbuka mengungkapkannya. Akan tetapi, saya cenderung melihatnya ke arah itu (setoran, red),” ungkapnya.

Buktinya, PT Maktour di bawah pimpinan Fuad Hasan Masyhur telah bebas dari tuntutan penutupan seperti yang disamapaikan oleh Depag beberapa waktu lalu. Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Timur, sejak 18 Maret membatalkan penutupan PT Maktour. Bahkan, PT Maktour tidak terpengaruh dengan keputusan dari Departemen Agama itu. Semua kantor cabangnya di seluruh Indonesia telah beroperasi secara normal kembali. Tudingan Depag tentang pemalsuan paspor tidak terbukti sama sekali.

Kemudian PT Al Amin juga menyusul mendapatkan keputusan Sela. Kini perusahaan yang juga memiliki cabang di Kalimantan dan Sulawesi ini pun tengah sibuk menerima telephone dari konsumennya yang menanyakan keberlangsungan perusahaannya itu. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 94)

Hak Angket DPR Untuk BLBI

2008-04-24T07:28:00.000-07:00

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai mengambil sikap terhadap berlarut-larutnya penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka menggalang kekuatan untuk menggunakan hak angket.

Hak angket digulirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus BLBI. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Di mana sehari kemudian, koordinator jaksa yang menangani kasus BLBI tersebut ditangkap. Demikian dikatakan anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokerasi (FBPD), Ali Muchtar Ngabalin kepada Opini Indonesia.

”Kami menilai bahwa pemerintah tidak becus menggubris kepentingan-kepentingan rakyat terkait masalah BLBI,” kata anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga ketua PP BKPRMI ini. .

Hak angket adalah hak anggota Dewan. Atas nama individu, setiap anggota Dewan berhak menggunakan hak angketnya ketika terdapat ketimpangan yang dilakukan pemrintah. Oleh karena itu, menurut Ngabalin, saat ini telah banyak dukungan dari anggota DPR lintas Fraksi untuk menggunakan hak angket mereka. Mereka berasal dari Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN

Atas dasar hak individu DPR, maka tidak berkaitan dengan keinginan fraksi. Jadi semua anggota DPR dari fraksi manapn bisa melakukannya termasuk anggota Fraksi Demokerat selaku fraksi pendukung pemerintah. Untuk itu, Fraksi Demokerat sendiri menegaskan tidak akan memberikan sanksi kepada anggotanya yang turut menandatangani persetujuan untuk menggunakan hak angket. ”Sebenarnya, sebagai partai pendukung pemerintah, anggota Fraksi terlihat tidak elok ikut menggunakan hak angketnya. Tetapi, mengingat hak angket adalah hak individu anggota dewan. DPP tidak akan memberikan sanksi,” kata Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokerat di Jakarta.

Partai Demokerat memahami sikap wakilnya di parlemen seperti Shutan Bathoegana yang turut menandatangani usul pengajuan Hak Angket BLBI itu. Hal itu dinilai sebagai upaya turut serta menuntaskan kasus BLBI. PD juga tentu mendukung penuh penuntasan perkara BLBI secara tegas, adil dan transparan. Anas menganalogikan, tugas pemerintahan SBY-JK adalah cuci-piring dari bekas "pesta" di masa silam. Jadi pihaknya mendukung penuh cuci-piring itu bagi masa depan bangsa dan rakyat Indonesia.

Mengapa hak angket?

Proses hukum terkait kasus BLBI tidak pernah efektif. Salah satu penyebabnya adalah adanya dugaan suap di tubuh penegak hukum sehingga kasus ini tidak pernah bisa dituntaskan. Dengan demikian, peluang kembalinya uang negara yang sebagian besar telah dibawa kabur ke Singapore itu sangat sedikit. Para pengusung hak angket di DPR berharap bahwa dengan hak angket langkah penyelesaian hukum secara politik dapat dilakukan.

Menurut Ali Muchtar Ngabalin, hak angket dinilai cukup efektif untuk membuka kasus BLBI ini secara transafaran, karena hak angket menutup terjadinya permainan uang. Sidang dilakukan secara terbuka. Dan pihaknya yakin upayanya mempelopori hak angket bersama-sama dengan Abdullah Azwar Anas (FKB), Ade Daud Nasution (FPBR), Drajad Wibowo (F-PAN) dan Soeripto (FPKS) akan terwujud. ”Kami sudah mendapatkan dukungan yang banyak dan akan terus memperluas dukungan. Do’akan saja supaya kami tidak tergoda di tengah jalan,” cetus politisi asal Papua ini.

Ketua FKB Effendi Choirie mengatakan, melalui hak angket, maka rakyat akan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam hilangnya uang negara triliunan rupiah itu. Hak angket, akan sangat penting secara politik dan hukum. Sebab, para obligor pengemplang uang negara bisa dihadirkan ke DPR guna melakukan tekanan politik. ”Kita sudah cukup malu dengan penghentian penyidikan. Tetapi lebih dari itu, lebih malu lagi ketika ada jaksa yang tertangkap tangan menerima suap,” katanya.

Sementara itu, Soeripto ingin mempertanyakan mengapa kasus BLBI tidak kunjung selesai. Padahal, 10-an tahun publik menunggu keputusannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu dimintai penjelasan.”Kalau kenyataannya keterangan pemerintah nanti tidak memuaskan, kita bisa impeachment,” katanya.

Suripto juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan main-main dengan hak angket ini. Pihaknya bertekad untuk tidak mandeg di tengah jalan dan tidak akan membiarkannya bocor.

Kamis (13/3) usulan hak angket telah diserahkan kepada pimpinan DPR karena telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan tata tertib, hak angket sudah bisa diajukan ke pimpinan DPR cukup dengan dukungan paling sedikit 10 orang. Sementara usulan hak angket kali ini ditandatangani oleh 55 anggota Dewan diterima langsung oleh wakil ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. Cak Imin begitu ia akrab disapa menyatakan akan usulan hak angket akan segera dibicarakan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) dan kemudian diagendakan di sidang paripurna. (MH)

(OPINI INDONESIA/Edisi 91)

UU Pemilu Tidak Akomodatif

2008-03-08T15:27:00.000-08:00

UU Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD dilahirkan dari kompromi. Hampir semua pasal krusial diselesaikan melalui loby dan vooting antar fraksi di Parlemen. Sementara, Partai Kecil yang tidak memiliki anggota di DPR merasa tidak terakomodir dalam UU Pemilu yang baru itu.

Partai politik yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), secara otomatis berhak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPP adalah jumlah suara sah dibagi jumlah kursi yang tersedia di satu daerah pemilihan yang berkisar 3-10. Sementara itu, sisa suara dari BPP dan suara partai yang tidak memenuhi BPP akan menunggu penghitungan sisa kursi dengan standar BPP 50%. Jika masih tetap terdapat sisa kursi dan sisa suara partai di suatu daerah pemilihan, maka sisa suara tersebut akan dibawa ke propinsi untuk dilakukan penghitungan sisa suara berdasarkan rangking perolehan suara untuk mendapatkan sisa kursi yang masih ada. Demikian mekanisme pembagian kursi dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang disahkan dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan (3/3).

Meski tidak sesuai dengan harapan pemerintah, pengesahan UU Pemilu sangat mendesak untuk ditetapkan mengingat penyelenggaraan Pemilu 2009 yang semakin dekat. DPR telah mengambil sikap meskipun harus menempuh jalan vooting. Proses menyetujui RUU tersebut Pemilu yang alot itu tidak lepas dari beberapa point krusial terutama masalah sisa suara.

Pemerintah nampaknya tidak begitu puas dengan hasil perubahan UU No. 12 tahun 2003 itu. Namun mau tidak mau, pemerintah harus menetapkan hasil pembahasan, loby dan vooting dari seluruh fraksi di parlemen itu. "Walau tidak sesuai seperti yang diusulkan pemerintah, tapi kita menghormati proses demokrasi di DPR," kata Jubir Presiden Andi Mallarangeng dalam jumpa persya mewakili suara pemerintah.

Namun diakui Andi, penarikan sisa suara ke propinsi justru bisa memperumit penghitungan pemilu. "Perhitungan sisa suara yang ditarik ke propinsi, itu menjauhkan pemilu dari rakyat dan malah perumit penghitungan suara," katanya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menegaskan pemerintah menyetujui pengesahan undang-undang ini. Namun pemerintah sebenarnya kurang puas dengan sistem penghitungan sisa suara. Pemerintah menginginkan, sisa suara harus habis dibagi di daerah pemilihan. "Ini bertujuan untuk mendekatkan partai politik dengan konstituennya. Meskipun demikian, kami tetap menghormati keputusan DPR,” ucapnya.

Di sisi lain, mekanisme semacam itu hanya akan menguntungkan partai besar karena partai kecil umumnya mendapat kursi dari penghitungan sisa suara yang kurang dari 50 persen bilangan pembagi pemilih. Jika penghitungan dilakukan degan patokan 50 persen sisa suara, maka kemungkinan besar akan banyak partai kecil tak mendapat kursi sama sekali di DPR.

Oleh karena itu, bagi partai kecil, UU yang sebagian besar pasal-pasal krusialnya disepakati melalui loby dan vooting itu sama sekali tidak akomodatif. Oleh karena itu, mereka tengah melakukan konsolidasi untuk melakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”PDK sudah diajak untuk melakukan peninjauan kembali ke MK,” kata Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokerasi (DPN PDK), Joseph Renyut.

Menurut Joseph, UU Pemilu yang baru hanya menjembatani kepentingan partai-partai besar. Selain itu, pasal-pasal terkait penghitungan sisa suara yang dibawa ke propinsi juga sangat anti demokerasi dan hanya untuk menyelamatkan elit-elit propinsi dan pusat. ”Sisa suara hasil pilihan rakyat tidak tersalurkan, apalagi kalau digabung ke partai lain. Belum tentu rakyat yang memilih merasa terwakili dengan partai yang mengambil suaranya,” ucapnya saat dikonfirmasi Opini Indonesia.

Sbelumnya, sebagian besar pasal-pasal krusial dalam UU Pemilu itu tidak diselesaikan berdasarkan logika. Loby dan vooting menjadi andalan para legislator di Parlemen untuk menyepakatinya. Melalui forum lobi, fraksi-fraksi DPR diantaranya menyepakati sistem penetapan calon terpilih anggota DPR sesuai nomer urut calon. Sementara vooting juga dipakai untuk memutuskan penghitungan sisa suara di daerah pemilihan.

Loby-loby panjang dari hotel ke hotel ternyata hanya melahirkan ketidakpuasan public. Itu pun tidak selesai, sebab terkait penghitungan sisa suara baru dapat diputuskan pada detik-detik ketukan palu sidang pengesahan UU yang terdiri dari 24 bab dan 320 pasal itu. Dari hasil pemungutan suara, sebagian besar anggota DPR yang umumnya merupakan wakil partai besar, memilih sisa suara dari satu daerah pemilihan yang kurang dari 50 persen dari bilangan pembagi pemilih, ditarik ke tingkat provinsi untuk dihitung dengan sisa suara partai bersangkutan dari daerah pemilihan lainnya. Dengan disepakatinya pasal tentang sisa suara ini, Ketua DPR Agung Laksono selaku impinan sidang mengetuk palu untuk mengesahkan RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu. (MH)

(OPINI Indonesia/Edisi 90/10-16 Maret 2008)

UU Pemilu; DPD Kembali ’Ditelikungi’ DPR

2008-03-08T15:23:00.000-08:00

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selalu kalah langkah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah tidak diberikan wewenang dalam menetapkan Undang-Undang (UU), lahan DPD kembali direbut. Para pengurus partai politik yang mencetak anggota DPR itu, kini boleh mencalonkan diri juga menjadi anggota DPD. Tak urung membuat DPD ’kebakaran jenggot’.

Keputusan memperbolehkan pengurus partai politik sebagai calon anggota DPD lahir setelah disahkannya UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (3/3) lalu. Pasal 63 tentang persyaratan menjadi calon anggota DPD dalam UU Pemilu yang lama telah dihapus. Artinya, tidak ada pasal yang melarang pengurus parpol turut serta sebagai kontestan calon anggota DPD pada Pemilu 2009 mendatang.

Sebelum disahkannya UU Pemilu yang baru, Pasal 63 UU Pemilu lama itu menyebutkan bahwa pengurus parpol yang menjadi calon anggota DPD harus sudah berhenti mininal empat tahun terhitung sejak tanggal menjadi calon.

Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sulastio bersama-sama koalisi LSM untuk Penyempurnaan Paket UU Politik juga telah mengumpulkan puluhan ribu dukungan atas petisi yang menolak partai politik masuk kamar DPD. Mereka berharap, kalangan partai politik cukup berada di DPR saja. Kalau partai politik juga di DPD, maka check and balances antar lembaga perwakilan dianggap akan lemah.

Yudisial Review

’Lawan’ utama DPD adalah Undang-Undang hasil produk DPR. Fraksi-fraksi DPR kerap memunculkan perundang-undangan yang ’merugikan’ kapasitas DPD. Tak heran jika sebelumnya DPD selalu berkeinginan keras melakukan revisi terhadap UU Susunan dan Kedudukan (UU Susduk) Anggota DPR, DPD dan DPRD hingga amandemen terhadap UUD 1945 yang ke lima.

Belum tuntas perjuangan melakukan revisi UU Susduk dan amandemen UUD 1945, kini DPD kembali berjuang keras ’melawan’ keputusan DPR dengan melakukan uji materiil (yudisial review) terhadap UU Pemilu yang baru berusia tak lebih dari seminggu itu.

"Tidak adanya ketentuan ini dalam UU Pemilu yang baru kami nilai melanggar konstitusi, karena anggota DPD merupakan wakil daerah yang independen, bukan anggota partai politik," kata Laode Ida di Jakarta.

Maka, untuk mempersiapkan langkah berikutnya, DPD telah menggelar rapat pimpinan, rapat Panitia Ad Hoc (PAH), dan rapat berbagai alat kelengkapan DPD guna menjaring masukan dari pakar hukum, politik, dan pemerintahan.

Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) yang dipimpin pakar hukum tata negara Uiversitas Padjajaran (Unpad) Bandung turut memberikan masukan atas rencana amandemen yudicial review UU Pemilu dan amandemen UUD 1945 itu. Mereka menggelar rapat tertutup di ruang kerja ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita di Gedung Nusantara III Komplek Gedung Parlemen, Senayan (4/3).

Wakil ketua DPD, Laode Ida menyebutkan dan membenarkan bahwa pertemuan tersebut adalah bagian dari upaya sekaligus persiapan DPD untuk mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Pertemuan itu membahas dua agenda utama, yakni rencana amendemen kelima UUD 1945 dan meminta masukan tentang judicial review UU Pemilu,” sebutnya.

Verivikasi Ulang

Partai politik yang tidak memenuhi parliamentary treshold, tidak mendapatkan jatah kursi di DPR, tetapi tetap dapat menjadi peserta pemilu berikutnya tanpa melalui proses perifikasi ulang. Tidak demikian bagi, calon anggota DPD yang tidak mendapatkan kursi di DPD. Mereka harus melakukan perifikasi ulang dengan mengmpulkan dukungan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang baru.

Pasal 12 hurup (p) menyebutkan, calon DPD harus mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 13 dijelaskan bahwa kisaran jumlah dukungan minimal antara 1.000 orang dalam 1 juta jumlah penduduk di satu daerah pemilihan, hingga 5.000 dalam 15 juta penduduk dalam satu propinsi.

Dengan aturan tersebut, maka hasil perolehan suara calon anggota DPD pada Pemilu 2004 tidak dijadikan dasar perhitungan electoral threshold (ET) calon anggota DPD di Pemilu 2009 nanti. ”Mestinya, ketika bagi partai politik yang mencapai ET boleh ikut kembali dalam pemilu tanpa verifikasi, untuk DPD juga dikenakan ketentuan yang sama. Hasil suara DPD pada pemilu yang lalu harus dihargai juga. Jadi, setiap anggota DPD yang kembali menjadi calon tidak perlu diverifikasi dukungan lagi,” kata anggota DPD dari Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi.

Sofwat menyebutnya sebagai suatu ketidakadilan. Sebab hasil suara partai politik dihargai dengan tidak melakukan perifikasi ulang, smenetara hasil suara DPD tidak diberlakukan. Jadi, tidak hanya ketentuan diperbolehkannya pengurus Parpol yang dipersoalkan DPD. Terdapat tiga hal krusial terkait persyaratan calon anggota DPD yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Selain membolehkan pengurus parpol menjadi anggota DPD, syarat domisili dan penggunaan hak suara sebagai syarat awal dukungan calon juga akan menjadi bahan gugatan DPD.

UU Pemilu yang lama juga menyebutkan calon anggota DPD harus berdomisi minimal selama tiga tahun berturut-turut di propinsi daerah pemilihannya. Atau paling sedikit berdomisili selama 10 tahun di daerah pemilihan tersebut sejak berusia 17 tahun terhitung sejak tanggal menjadi calon anggota DPD. Namun pasal terkait hal itu, tidak terdapat lagi dalam UU Pemlu yang baru. Artinya, calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan, tidak mesti harus berasal atau berdomisili di wilayah propinsi sebagai daerah pemilihannya itu. (MH)

(Opini Indonesia/Edisi 90/10-16 Maret 2008)

Be a designer With New York Fashion Schools

2008-03-08T15:15:00.000-08:00

Are you devotee of fashion? If you really interest to demonstrated fashion, better of you to learn at the experts. Follow formal courses and professionals so that your talents are more directionally to be a designer or modeled. Therefore, you have to recognize one of special educations institutes educate the pupil so that smart in areas fashion. It is a fashion schools new york.

New york fashion schools offer system education which with high quality. It is an institute education of opening intending attending for you which interest for fashions. The price is not overvalued. I sure, you will get a good results if you are more seriously in learning. New york fashion schools is not far different with other education institute. Even new york fashion schools will give bestness for you.

If you really a lovers fashion, try to look around and compare fashion school in new york with fashion school is other. I sure you will meet something differences in new york fashion schools. If it is know the excess, why must await stripper. Join soon with fashion school in new york.

Don't be imbued with your friend invitation to choose place of learning fashion in promiscuously. Don't be hasty because if miscast, will cause is ugly at your talent. It is of course of designer born from certifiable educations institutes or courses.

Credit Cards is Important for Life

2008-03-06T10:36:00.000-08:00

Before all I have never think that credit cards is important for me. I feel that I will never require credit cards. Besides I don't compatible flavor because middle chartered investment counsel, also because do not want to be irrespective system the transaction. I don’t interest with it.

But at one time, I introduced an online business system. This business is peripheral business available for done from home or office. We is only given by is duty make review then in posting on website or on blog which we having. Since the moment I newly realize that credit cards are important for me.

The problem, every transaction which we do will be paid through address paypal. On the other side, paypal newly can cash down if bank account we have in withdraw. But before it, all have to in verified through credit cards. I don't understand, why having to like that. Is correctness that Indonesia bank is less trusted by bank in other state in doing transaction like its.

Finally, I set mind on to make credit cards. Hopefully can assist I implement side job of I am for getting perquisite. I sure, credit cards can help us from financial problems. It will help us to make a transaction easy anywhere. I will promote credit cards to my all family.

Hotel Reservations All Ready Exist Anywere

2008-03-03T08:57:00.000-08:00

Tourist will never get out of hotel. He will require hotel for lodging. Far require journey is balmy resort. Therefore, many corporations are offering hotel reservations. It gives bid various hotels types.

To enter a state, first time we step on foot in air port. In air port has made available some spaces giving service of hotel reservations. "Hotel Reservations", said large article sound which shown in some rooms in regions air port.

They usually also directly form sales giving direct put to visitor. This thing is done to give amenity for visitor for giving lodging facility for your far well-traveled. Hotel reservations of course give big benefit for you. Especially for you which newly pay a visit first time to a states.

If you were foreign flavors in a positions and don't know place of lodgings, what a good of you directly look for hotel reservations. Thereby, you would be balmier do journey where on earth.

For example, if you paid a visit to Indonesia, you will go down in planes in airports of Soekarno Hatta. Over there you will get a lot of corporations which active in hotels. They provide position for marketing the hotel. They give service of hotels reservations.

Your same thing would find in some famous areas with place of tourisms. Lombok island and Bali is two famous area with place of tourism respecting. Hence, both areas which located in this part of Indonesia east provide hotel reservations in strategic positions are like airports.

So, you not necessarily hesitate to do journey. Hotel reservations will ready assist you anywhere you stay. You are free chooses in hotels such you will lodge. You can travel for the agenda of implementing duty, business and also tour comfortably and peaceful. Get all with your partner or your family nicely.

How Get Paid Blogging?

2008-02-19T20:49:00.000-08:00

You have ever thought up that at the same time playing internet, you can get money? Simply, Blog Advertising gives the answer. Not intentionally I find Blog Advertising having taken steps blog walking. Blog Advertising simply gives put drawing. It will give appreciation to us doing review. The price is until $ 20 in every review. It is nice, doesn't it?

That moment, there is friend giving information that Blog Advertising can assist to give earnings. Blog Advertising can change a payment to expense of which spent during operating internet. For you are liking stand by in front of internets, join with Blog Advertising. Register on Blog Advertising and Get Paid Blogging.

I was earned that my friend was got some money. He said that money was got form review on internet. I progressively sure, that Blog Advertising can give payment for internet user. So, I will not waste in this opportunity. I would remain to joint forces with Blog Advertising.

Polemik Divestasi Saham NNT; Kontrak Karya Terancam Diputus

2008-02-15T15:00:00.000-08:00

Polemik antara Pemerintah Daerah dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) benar-benar memanas. Operasional penambangan emas oleh PT NNT di wilayah Propinsi NTB terancam dihentikan setelah PT NNT diberikan deadline sampai tanggal 22 Februari 2008 untuk menyelesaikan divestasi 10 persen sahamnya. Jika tidak, maka Kontrak Karya akan diputuskan secara sepihak.

Pemerintah memberikan deadline kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk menyelesaikan 10 persen divestasi sahamnya kepada pemerintah daerah. Jika sampai tanggal 22 Februari mendatang, PT NNT tidak menuntaskan divestasi sahamnya untuk tahun 2006-2007 itu, maka Kontrak Karya akan diputuskan secara sepihak.

”Kami mendukung sepenuhnya sikap pemerintah yang memberikan dedline kepada NNT. Kami sudah siap dengan kemungkinan apapun. Dan masih banyak perusahaan lain yang siap melakukan penambangan di NTB,” kata wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Rahmat Hidayat saat dihubungi Opini Indonesia melalui telepon cellulernya.

Menurut Pimpinan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Pemprop dan Pemkab KSB sudah tepat mengambil keputusan. ”NNT memang lalai sebagaimana dinyatakan pemerintah. Sebab, semestinya divestasi tersebut tidak molor hingga 2008 ini. Kita pun sudah siap jika memang NNT benar-benar hengkang dari NTB,” tegas politisi senior dan ketua DPW PDIP NTB ini.

Sebagaimana diketahui, PTT NNT seharusnya telah mendivestasikan 10 persen sahamnya kepada tiga Pemerintah Daerah di NTB tahun lalu. Namun hingga saat ini, prosesnya belum tuntas karena adanya perbedaan keinginan di antara keduanya tentang antara ada atau tidak perlunya pihak ke tiga dalam proses divestasi ini. Divestasi yang dipolemikkan itu terdiri dari 2 persen bagi Pemkab Sumbawa, dan sisanya masuk dalam konsorsium antara pemerintah propinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah Pemkab Sumbawa menyatakan keluar dari konsorsium tersebut.

Pemkab Sumbawa menyatakan keluar dari konsorsium dan mengmbil alih divestasi 2 persen saham NNT dengan PT NNT karena tidak ada wujud yang kongkrit dari konsorsium bentukan ketiga Pemda itu. Ketua DPRD Sumbawa, Amin SH, mengatakan, dalam pertemuan dengan konsorsium telah menanyakan konsep kongkrit perolehan divestasi tersebut. Namun kenyataannya pernyataan kongkrit tersebut tidak ada. "Jadi saya merekomendasikan PT. NNT karena karena ada penawarannya yang kongkrit dan nyata. Kalau kita rekomendasikan yang tidak jelas, berarti kita telah salah," tegas ketua DPRD dari fraksi Golkar ini.

Dalam merespon polemik tersebut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) telah mengirimkan tim pencari fakta. Tim pencari fakta tersebut merupakan tim gabungan dari Kejaksaan Agung dan DESDM.

Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, pihaknya, akan terus memantau perkembangan penyelesaian proses divestasi tersebut selama batas waktu yang diberikan pemerintah kepada manajemen NNT. ”Hasil investigasi tim pencari fakta ini, nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam memutuskan kontrak Newmont berdasarkan deadline yang diberikan. Apakah molornya divestasi itu diakibatkan oleh PT NNT atau Pemda. Pengkajiannya pun hanya fokus pada Kontrak Karya. Tetapi, selama divestasi saham sebesar 3 persen pada tahun 2006, dan sebesar 7 persen untuk KSB dan Pemda NTB pada tahun 2007 telah dipenuhi, maka masalahnya akan dianggap selesai,” paparnya.

Emosional

Memanasnya polemik terkait divestasi saham NNT antara Pemda dan PT NNT adalah wujud dari sikap emosional antara kedua belah pihak. Hendaknya masalah ini disikapi secara bijak agar tidak berdampak kepada rakyat. Tidak banyak rakyat yang tahu tentang istilah divestasi ini. Demikian dikatakan Presidium Studi Demokerasi dan Kemanusiaan (SDK) NTB, Viken Madrid.

Menurut Viken, pemerintah harus banyak belajar untuk memahami bisnis besar, karena jika salah mengambil langkah, maka rakyat dan daerah yang akan rugi. ”Ini sesungguhnya pertarungan elite antara dua perusahaan besar yaitu PT NNT dengan Bakrie Group,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sikap pemerintah Kabupaten Sumbawa yang keluar dari konsorsium adalah tindakan yang tepat. Minimal, Pemkab Sumbawa memiliki sikap yang tegas dalam menyelesaikan divestasi ini.

Viken hanya berharap agar proses divestasi berjalan lancar dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Seandainya, Pemda akan tetap menggandeng Bakrie Group, maka skemanya harus jelas dan transfaran. Begitu pula jika jika PT NNT tetap sebagi mitra tunggal pemerintah. Viken berharap PT NNT juga mempertegas komitmennya dalam pembangunan daerah dan kebutuhan rakyat. ”Pendidikan murah dan kesehatan gratis. Itu kan kontribusi riil terhadap rakyat. Hal ini akan dapat mengikis gesekan konspirasi di tingkat elite,” kata aktifis gerakan ini.

Gagasan menggunakan kontaktor lain sebagai pengganti PT NNT jika waning dari pemerintah terealisasi adalah jalan konfrontatif yang tidak searah dengan jalannya proses pembangunan. Nasib ribuan buruh di tambang batu hijau juga harus dipikirkan. Tetapi, jika proses pengelolaan tambang dan penggantian kontaraktor cukup mudah dan lebih menguntungkan, itu juga pilihan. ”Yang jelas perseteruan ini adalah model pembelajaran Politik dan bisnis.. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Kasihan rakyat dan daerah yang sedang menunggu hasilnya,” cetusnya. (MH)

(Opini Indonesia/Edisi 87/Nasional/18-24 Februari 2008)

Entrepreneurship Was Come From Payday Loans

2008-02-14T11:58:00.000-08:00

Everyone have spirit of entrepreneurship. But sometime, desire of hero effort collided by legal capital. Many corporations wish to give aid of loan of legal capitals, but also overvalued loan rate. Therefore, we require to follows the other corporations available to assisting to give solutions. Payday loan could probably give solution for that.

Many masterpieces of the people whose can not be distributed because limitation of ability of financial. Existence of institute providing loan of legal capital like payday loan can assist them for developing the effort.

On system of payday loan, we can pay for cash advance. It will water down in every payment. So, the institute effort woke up by the people can grow is better.

Actually, a lot of payday loans giving service like that. Therefore, for you are wishing entrepreneurs, don't worry you can follow with payday loans. We must not throw away our potencies because the financial factor. Many peoples said: “Where is a will, there is a way”. Payday loan is one of the all of ways".

I have an experience about it. I have many planning to make an entrepreneurship since I study at the college. But I do not know how to get a payday loan. So, my friends suggest to borrow some legal capital. So, I can open a computer rent.

Car Problem Solution From Car Insurance

2008-02-14T07:19:00.000-08:00

It is really happy for they were having facility like cars. They can go to many places by easy. But they often worry because sometimes they think that their cars will be lose or accident. In a state of like that, they need car insurance. It will help them to make a security for their cars.

Have car, not yet is complete if not yet followed car insurance. Many peoples are regret because they do not join car insurance. They have a new car and high type car but no thing will guarantee that car will optimally looked after.

Don’t indecisive to join car insurance. Don’t think that you give more pay. But you must think that car insurance give you a gain on the next time. In next a moment, you will hope an aid when you get a problem on the street. Car insurance can be a benefactor for you on any place and any time.

With car insurance, we have a hope. We will not worry ride a car. If we meet a problem, car insurance is a solution. Don’t affect what your family said that insurance is add a payment. Give them an explanation of car insurance that car insurance is not as like that. The Car insurance is just accommodating our money to be returned for us. Car insurance is come from us and return for us.

Don’t Delay Buying Tickets at Many Concert

2008-02-12T03:48:00.000-08:00

Tickets are admission appliance in following a program. The program is like a contest and also concert. Someone can not enter if he doesn’t have tickets. Therefore, before is disgruntled follow a contest or concert, drawing up your tickets beforehand. If tickets not yet been bought or lived in house, of course have to beyond arenas.

In a concert, you will be provided concert tickets by committee. Organizer will sell concert tickets as according to level of quality of the concert. Concert tickets can have to be bought before carried out concert. This thing is for anticipatory possibility run out of tickets.

It is same case between contest and sport. In every contest, organizer will provide admission tickets. Look on contest of sport like very attractive football. Otherwise bought swiftly, sport tickets would finish. You cannot look on contest because you are not gets sport tickets.

Tickets are object worth for a program. Therefore, concert tickets or sport tickets are best selling in every sale of tickets. Don’t delay buying tickets if you are seriously to watch a concert and contest.

I sure, that many contest and contest will be programmed at your country. Football contest is programmed every times on every level. So, music concert is programmed any time too. Music concert will be coming by your idol artist Buy the concert tickets quickly.

Well come To Linux Email Server

2008-02-11T03:39:00.000-08:00

Do you have completed your computer program? If you want to enjoy many programs, you can get anything new at Linux Email Server. You need one computer program that gives you an easy. May be, it will be Exchange Alternative for your internet program. Read more information about the Linux Email Server at a Exchange Alternative.

Exchange Replacement will offer you many solutions. Choose many type do you want. So, feel Linux Exchange from information technology. I think many peoples will make a move to Linux Email Server. You can get an Email Server Software at Exchange Replacement.

Email Server Software has a choice for you. Example, The PostPath Server (ppsd), PostPath WebMail (ppwm) and PostPath Server VMware Edition. I sure, that using Linux Email Server, you have maked your self more easy.

Before I write this article, I was invited by friend to use it. He said that Linux Email Server more peaceful than another. It will make your computer to be complete.

Anggota Dewan Semakin Mewah, Gedungnya Dibuat Megah

2008-02-09T11:14:00.000-08:00

Perjuangan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) untuk melengkapi fasilitas Anggota Dewan tak pernah ada habisnya. Setelah sukses memasang layar monitor di setiap lantai gedung nusantara I, kini Setjen kembali akan melakukan renovasi gedung. Bahkan akan ditambah dengan pembangunan tower yang katanya sebagai simbol kesejahteraan rakyat. Bukankah sebaliknya, sangat kontras dengan kehidupan rakyat?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini nampak sangat kontras dengan kehidupan rakyat. Di saat rakyat tengah dilanda kemiskinan, maka DPR malah ingin bermegah-megahan. Setelah fasilitas anggota Dewan semakin ditingkatkan, kini gedung parlemen akan ’disulap’ menjadi gedung megah yang dilengkapi dengan tower ala menara petronas di Malaysia.

Renovasi gedung sekaligus pembangunan tower itu dibenarkan oleh Wakil Sekjen DPR, Nining Indra Saleh. Ke depan, akan ada dua tower megah di sisi Utara dan Selatan. Untuk menghubungkan kedua tower tersebut akan disediakan jembatan seperti gedung Petronas di Malaysia. Di dalam tower, akan terdapat ruang perpustakaan yang lengkap, ruangan teknologi informasi yang memantau jaringan komputer yang ada di gedung, ruangan penerimaan tamu dari masing-masing anggota dewan dan ruangan privasi bagi para anggota dewan. Juga, akan disediakan sebuah ruangan untuk tatap muka antara rakyat dengan wakilnya di DPR.

Sementara itu, renovasi gedung DPR dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi anggota Dewan termasuk 5 orang staf ahlinya. Jadi, masing-masing ruangan akan dilebarkan menjadi 10x10 meter. Renovasi yang telah digagas Sekretariat Jenderal (Setjen) setahun yang lalu ini juga akan menghasilkan ruangan anggota Dewan yang mewah. Setiap ruangan anggota dewan akan dilengkapi kamar mandi dan perpustakaan super lengkap.

Dengan akan dilakukannya renovasi ini, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali akan terkuras hingga trilyunan rupiah. Untuk tahap awal, sekitar Rp. 40 milyar telah disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melalui anggaran tahun 2007.

Simbol Kesejahteraan

Ada saja alasan Setjen dalam memuluskan programnya. Kesejahteraan rakyat, disimbolkan lewat tower gedung megah. Tak perduli kenyataannya seperti apa. Ceritanya, rencana renovasi gedung DPR ini tidak lain sebagai simbol rakyat yang makin sejahtera. "Grand desain itu adalah merancang sebuah gedung parlemen yang ke depannya menjadi lebih maju dan modern sehingga bisa mensimbolkan rakyat yang sejahtera," kata Nining Indra Saleh.

Melalui fasilitas yang lengkap, DPR dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui produk hukumnya. Sehingga, apapun alasannya, renovasi dinilai mendesak. Lebih-lebih, pada Maret 2008 mendatang, tenaga ahli akan bertambah menjadi 750 orang. Mereka akan tersebar ke bebarapa alat kelengakapan Dewan seperti di komisi, panitia anggaran dan bagian pengawasan.

"Dengan adanya 200 orang staf ahli untuk alat kelengkapan dewan dan 550 orang untuk membantu masing-masing anggota dewan, serta ditopang oleh fasilitas gedung yang memadai, maka pelayanan Setjen kepada anggota dewan jadi tidak mengecewakan," tambahnya.

Setjen DPR terlihat begitu setia melayani ’tuan’-nya. Gedung yang dibangun di era Soekarno itu benar-benar dipoles oleh Setjen. Berbagai proyek tak henti-hentinya menjadi sorotan media. Tentunya publik bisa melihat, berapa besar peyalanan Setjen DPR yang diberikan terhadap anggota Dewan. Nyaris tak sebanding dengan pelayanan anggota Dewan terhadap rakyat.

Sederet fasilitas yang telah dan akan disediakan Setjen. Untuk menciptakan keamanan di lingkungan DPR, Setjen telah membangun pagar dan dilengkapi dengan pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal), lengkap dengan camera dan alat detektor. Para pengunjung diberikan kartu khusus untuk mengakses pintu masuk gedung nusantara I.

Untuk kenyamanan dan ketertiban, telah dibangun taman yang indah. Jalur motor dipisahkan dengan jalur mobil yang lalu lalang. Untuk memudahkan kerja anggota, telah terpasang layar monitor ukuran besar di setiap lantai untuk mengetahui jadwal rapat anggota. Di dalam ruangan, telah disediakan masing-masing sekretaris lengkap dengan alat kerja seperti internet dan mesin faximile. Juga, staf ahli yang kini akan dilakukan penambahan.

Dengan adanya renovasi ini, fasilitas tersebut kembali akan dilengkapi dengan sebuah perpustakaan yang serba lengkap untuk mempermudah riset. Juga akan disediakan ruangan sangat comfortable. Ruangan berukuran 10 x 10, di dalamnya terdapat tempat istirahat yang dilengkapi dengan kamar mandi. Anggota dewan ke depan tak ubahnya akan mendiami sebuah kantor bak kamar hotel berbintang.

Menuai Protes

Hampir setiap rencana program pisik yang direncanakan Setjen selalu menuai protes. Sebagian rencana diteruskan, sebagiannya lagi berhasil digagalkan oleh publik.

Selain datang dari publik, sebagian anggota Dewan juga mengecam sekian banyak program yang menelan biaya besar itu. Direktur Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai rencana renovasi memang bagus. Tetapi dengan kondisi sekarang, maka renovasi bukanlah agenda prioritas. ”Waktunya belum tepat karena masyarakat masih dalam kesusahan,” katanya.

Yang dibutuhkan rakyat adalah kepedulian wakilnya terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak akan mau tahu, anggota DPR akan berkantor di mana dan seperti apa.

Sementara anggota Dewan sendiri banyak yang mengaku tidak membutuhkan renovasi. Yang dibutuhkan mereka hanyalah penambahan staf ahli untuk membantu tugas mereka. Gedung yang ada saat ini sudah cukup sebagai tempat memberikan pelayanan terhadap rakyat. Adanya renovasi hanya akan membuat malu anggota Dewan sendiri. (MH)

(Opini Indonesia/Edisi 86/Parlemen/11-17 Februari 2008

RUU Pemilu Masih Ngambang, KPU Minta Anggaran Tambahan

2008-02-09T11:10:00.000-08:00

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) ditargetkan untuk disahkan tanggal 19 Februari mendatang. Pertarungan kepentingan pada beberapa pasal membuat proses penyelesaiannya berjalan lamban. Foru loby pun menuai jalan buntu. Haruskah berakhir dengan vooting?

Semua elemen masyarakat berharap Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilaksanakan tepat waktu dan membawa hasil yang memuaskan semua pihak. Kenyataanya RUU Pemilu yang ditunggu-tunggu publik, belum juga disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Molornya RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini disebabkan oleh ramainya perdebatan tentang beberapa pasal yang diaggap krusial oleh masing-masing fraksi.

Forum loby antar fraksi yang diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat ternyata berakhir buntu. Beberapa pasal diantaranya terkait besaran daerah pemilihan, metode penghitungan suara, dan penentuan calon terpilih membuat fraksi belum menemukan kata sepakat. Meskipun dalam forum loby yang dilaksanakan di sebuah hotel di Jakarta itu melahirkan alternatif baru, namun tetap saja belum ada kesepakatan final.

Tentu saja, masing-masing fraksi telah menyiapkan konsep dalam setiap point pembahasan. Dengan demikian, mereka dapat mem-back up kepentingan politik partainya dalam Pemilu 2009 mendatang. Keterkaitan antara pasal yang satu dengan yang lain juga menyebabkan pimpinan fraksi lebih jeli dalam memainkan perannya. Kesepakatan pun sulit tercapai karena di antara mereka berupaya agar diuntungkan dalam setiap pasal.

”Sangat sulit mencapai kata sepakat karena memang seluruh materi krusial itu saling terkait. Jika ingin segera disepakati, maka harus ada yang mengalah. Tidak akan ada kesepakatan jika keinginan mereka harus terpenuhi semuanya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Tjahjo Kumolo di Jakarta.

Di sisi lain, target penyelesaian RUU ini semakin dekat. Maka jika forum loby gagal menuai keputusan, anggota Dewan harus segera melakukan kompromi. Jadi, tinggal satu pilihan terakhir yaitu pemungutan suara alias vooting.

Tambahan Anggaran

Detik-detik menjelang Pemilu memang menyibukkan pihak-pihak terkait. Di saat parlemen masih beradu argumentasi memperdebatkan pasal-demi pasal yang dinggap krusial oleh masing-masing fraksi, maka di saat yang sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbicara juga tentang kebutuhannya.

Belum diketahui secara pasti berapa kebutuhan anggaran Pemilu 2009 karena RUU Pemilu belum disahkan. Sebab, anggaran Pemilu sesuai dengan aturan yang disepakati dalam UU Pemilu nantinya. Jumlah dan besaran Daerah Pemilihan (Dapil), misalnya, akan mempengaruhi kebutuhan anggaran penyelengaraan Pemilu.

KPU menyatakan masih kekurangan anggaran sekitar Rp. 1,616 triliun untuk biaya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 untuk tahun anggaran 2008. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di gedung DPR RI, Senayan, (5/2).

Menurut Bambang, besaran anggaran tersebut memang belum pasti, bisa turun atau bahkan naik. Pihaknya berharap agar APBN bisa menanggulangi kekurangannya. Kalaupun memungkinkan, anggaran Pemilu juga bisa diperoleh pemerintah daerah. Sebab, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga memungkinkan KPU memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.

Tetapi, jika kekurangan anggaran tidak dibisa ditutupi, maka beberapa sektor kebutuhan akan dikurangi. Bisa saja berupa volume, jenis, atau indeks kegiatan yang disusun KPU yang akan dikurangi. ”Tapi kami tetap berharap APBN atau pun pemerintah daerah dapat menutupi kekurangannya,” kata Bambang.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi II mempertanyakan rincian anggaran yang disampaikan KPU. Menurut mereka, anggaran yang diajukan terlalu umum. Artinya, perlu ada penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing item. Beberapa logistik pemilu misalnya tidak dirinci berdasarkan kebutuhan dan logistik yang telah tersedia. Di mana, Pemilu 2004 banyak menyisakan logistik yang masih bisa dimanfaatkan kembali pada Pemilu 2009.

Anggota Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyebutkan banyak logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, dan komputer peninggalan Pemilu 2004 perlu dijelaskan keberadaannya. Dengan demikian, DPR akan bisa merasionalisasi pengajuan anggaran oleh KPU.

Di sisi lain, KPU juga harus menghindari adanya pos anggaran ganda, yaitu masuk anggaran rutin operasional dan anggaran untuk tahapan pemilu. Anggota Fraksi PDIP, Eddy Mihati menyebutkan nomenklatur untuk seleksi anggota Badan/Panitia Pengawas Pemilu yang tercantum dalam anggaran rutin operasional dan juga tahapan penyelenggaraan.

Untuk memenuhi kebutuhannya, KPU mengajukan anggaran untuk tahun 2008 sebesar Rp. 8,284 triliun untuk biaya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tahapan. Namun, dari total yang diajukan, yang disetujui hanya Rp. 6,667 triliun. Sebelumnya, dari data Komisi II per Oktober 2007, KPU sudah mengajukan permintaan anggaran rutin operasional Rp. 781,867 miliar. Atas kondisi itu, Komisi II berkesimpulan KPU mesti merinci terlebih dahulu anggaran yang diajukannya.

Dari anggaran Rp. 6,667 triliun yang telah disetujui, KPU mengalokasikan untuk tiga kegiatan, yaitu kegiatan pokok tahapan Pemilu 2009, pengadaan logistik utama, dan pendukung penyelenggaraan. Yang termasuk dalam kegiatan pokok tahapan pemilu misalnya seleksi calon anggota Badan/Panitia Pengawas Pemilu yang totalnya mencapai Rp 126,747 miliar dan pemutakhiran data pemilih Rp 57,475 miliar. Sementara untuk logistik utama, KPU mengalokasikan Rp 3,284 triliun untuk pengadaan barang jasa dan biaya jasa logistik distribusi. (MH)

(Opini Indonesia/edisi 86/Nasional/11-17 Februari 2008

Don’t Think That College is Expensive

2008-02-09T10:59:00.000-08:00

All of the peoples want to get a good study. We hope to study at college with high quality. But no many school these provide as like it in Indonesia. If there is a quality college, it will ask an expensive payment. Do you know that California College is not like it? I have two friends was gone to California College. He can get a high bargaining.

I know that my friend is same with me. His father is not so rich man to give him a study payment. But how can he study at California College.? I sure that he just have an achievement. He doesn’t hold much money to study.

Two months ago, I was talked wit him by online. He tells me that he was finished his study. But he doesn’t want to back to Indonesia before he gets a doctoral. How can? The fact, he tells me that California College not so expensive. He tells me about Westwood and LA College too.

I interest to hang on to his coattail. He invites me to study together. I think, I must try to study at California College, Westwood, or LA College. I sure that its earnings yield will different from Indonesia college.

Lombok is like Nicaragua

2008-02-06T08:30:00.000-08:00

Two months ago, I satisfy return to my beautiful island. The name is Lombok island. I do not forget to enjoy respecting it. I always wish to repeat sweet memory of time of becoming student in one of university in Lombok island. Every Saturday, I always initiative to invite my friends for doing camp along the beach of Kerandangan. Kerandangan is one of coast in northside coastal of Senggigi.

Reside in the coast, I remember that my friends tell me story about Nicaragua real estate. One of the my friend going to school over there many telling a story the Nicaragua real estate, Northern Nicaragua, and Nicaragua surfing.

Truly, there is much position offering beauty in this world. Besides in Lombok island also we can get it in Nicaragua real estate, Northern Nicaragua, and Nicaragua surfing.

I want to invite you to dream that we are in Nicaragua real estate, Northern Nicaragua, and Nicaragua surfing. But Lombok can give you as like it, if you can’t going there.