Mencabut Larangan Berjilbab, AKP Dituntut Bubar

Gara-gara mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi, pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terancam kudeta. AKP sebagai kendaraan politik para penguasa Turki saat ini tengah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Akankah partai politik Islam dibubarkan kembali?

Belajar dari pengalaman pahit partai politik Islam sebelumnya seperti Partai Salamah, Partai Refah dan Partai Fadhilah, maka akan terdapat kekhawatiran bahwa AKP juga akan mengalami nasib yang sama. Partai-partai politik Islam sebelum AKP itu tak pernah bertahan lama. Semuanya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Ini adalah bagian dari upaya-upaya militer dalam membendung Islamisasi sebagai satu-satunya ancaman bagi sekularisme di Turki.

Setelah kembali menjadi pemenang pemlihan umum (Pemilu) 2007, AKP mulai menghadapi rintangan. Pemerintahan partai Islam ini tak semulus pasca kemengannya pada Pemilu 2002. Gejolak rivalitas Islam vs sekuler itu mulai terlihat pasca dominasi AKP di parlemen, lalu diikuti oleh naiknya perdana menteri Recep Toyyib Erdogan dan Presiden Abdullah Gul.

Mahkamah konstitusi (MK) Turki mulai menyidangkan AKP. Jaksa penuntut menyampaikan kepada mahkamah agar partai pimpinan PM Recep Toyyib Erdogan ini dibubarkan. Alasannya, AKP sebagai partai yang berbasis Islam merupakan ancaman bagi sekularisme Turki. AKP didakwa makar karena membawa misi Islam dengan memberlakukan hukum syariah.

Bermula dari keputusan pemerintahan AKP yang didukung mayoritas parlemen dari AKP untuk mencabut larangan berjilbab di perguruan tinggi. Di dalam persidangan, Jaksa meminta perdana menteri, presiden, dan 69 anggota partai dilarang aktif dalam politik. Bukti utama yang diajukan oleh jaksa adalah upaya pemerintah untuk mencabut larangan berjilbab bagi wanita di perguruan tinggi itu.

AKP dituding menjadi titik konsentrasi kegiatan anti-sekuler di Turki. "Risiko semakin meningkat setiap hari. "Bahayanya jelas dan nyata. Tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat selain menutup partai," kata petisi setebal 162 halaman yang diserahkan oleh Yalcinkaya kepada Mahkamah Konstitusi.

Kudeta Militer

Setidaknya telah terjadi tiga kali kudeta militer di Turki yaitu tahun 1960, 1970, dan 1980. Terakhir, sebuah kudeta yang disebut sebagai kudeta putih terjadi pada pemerintahan Perdana Menteri Necmattin Erbakan dari Partai Refah pada tahun 1997. Erbakan diberhentikan menjadi perdana menteri dan disusul pembubaran partai Refah pada tahun 1998.

Hal inilah yang nampaknya direncanakan kembali terhadap AKP. Selain penyidangan terhadap AKP, juga terindikasi ada rencana kudeta yang dilakukan alangan militer.

Pembubaran AKP dan kudeta terhadap pemerintahannya nampaknya telah direncanakan sedemikian rupa. Untung saja AKP bertindak lebih cepat. Pemerintah Turki menahan dua pensiunan jenderal, Hursit Tolon dan Sener Eruygur sebagai bagian penyelidikan atas tuduhan upaya kudeta terhadap pemerintah pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan itu. Keduanya adalah bagian dari 21 orang yang pada awal pekan ini dimintai keterangan terkait tuduhan rencana kudeta.

Hursit Tolon pernah menjadi kepala pasukan para militer dan Eruygur, mantan komandan angkatan darat, adalah mantan personel militer berpangkat tertinggi yang pernah ditahan. Sementara Eruygur juga pernah membantu mengorganisir serangkaian unjuk rasa menentang pemerintah tahun lalu. Bagaimana tidak, Ia juga merupakan ketua Kemalist Thought Association, sebuah organisasi bagi para pengikut setia pendiri republik sekuler Turki, Mustafa Kemal Ataturk

Menurut laporan kantor berita Turki, Anatolia, (6/7), untuk mempermudah penyelidikan maka kedua pensiunan militer tersebut ditahan di sebuah penjara di Istambul. ''Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Namun belum ditetapkan kapan pengadilan atas keduanya dilakukan,'' tulis Anatoliadalam laporannya.

Sejumlah media yang dekat dengan pemerintah mengungkapkan, para tersangka itu termasuk Tolon dan Eruygur merencanakan serangkaian kegiatan, seperti unjuk rasa dan benturan fisik dengan polisi. Ini akan memberikan kesempatan bagi militer mengambil alih kekuasaan. (bs)Musim

(OPINI Indonesia/Edisi 108/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Pemimpin Negara G8 Bertemu Di Jepang

Sejumlah pemimpin negara-negara industri maju yang tergabung dalam Group of Eight (G8) bertemu di Hokaido, Jepang, 7-9 Juli . Mereka mulai berdatangan di Toyako, Hokaido, sejak Minggu, (6/7) dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pertemuan negara G8 ini nampaknya menarik perhatian.

Oleh karena itu, para pemimpin negara-negara ternama datang lebih awal seperti PM Jepang Yasuo Fukuda, Presiden Amerika Serikat George W Bush, PM Kanada Stephen Harper, PM Inggris Gordon Brown, PM Italia Silvio Berlusconi, dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Mereka menginap di Hotel Windsor, yang juga menjadi tempat berlangsungnya KTT itu.

Sejak tiba di Toyako, Fukuda langsung memulai serangkaian pertemuan baik dengan Presiden AS Bush, maupun dengan PM Kanada Harper. Dalam pertemuan bilateralnya dengan AS, Fukuda dan Bush sepakat mengenai isu nuklir dan penculikan warga Jepang (oleh Korut), namun keduanya gagal mencapai konsensus dalam isu perubahan iklim, terutama dalam target pengurangan emisi gas (C02) hingga tahun 2050, yakni mengurangi setengah dari C02 yang ada saat ini hingga tahun 2050.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono baru tiba di Toyako pada Selasa (8/7) dan berdasarkan informasi dari Media Center, baru pada hari ketiga, Rabu (9/7), Presiden Indonesia itu diberi kesempatan dalam acara working lunch.

Jepang menempatkan Indonesia pada hari terakhir acara working lunch bersama Australia, Brazil, China, India, Mexico, Korsel dan Afrika Selatan, sesaat sebelum jumpa pers penutupan G8 dilakukan. Namun Afrika Selatan, Brazil, China, India, dan Mexico sendiri sudah diberi kesempatan pada kegiatan working lunch sejak hari pertama, mengingat pentingnya posisi negara-negara tersebut.

Sementara itu, saat berbicara dalam KTT G8, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon negara-negara agar menangani pembangunan, perubahan iklim dan harga pangan. Juga, harga minyak yang melambung juga menjadi agenda pertemuan.

Ban mengatakan, negara-negara kaya telah berjanji memperbesar bantuan asing dan harus menyediakan dana untuk memenuhi komitmen mereka. Pihaknya mengatakan kepada para wartawan bahwa kalangan pemerintah seyogyanya memenuhi investasi pertanian jangka panjang dan mencabut pembatasan ekspor ’khususnya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan’.

Diwarnai Unjukrasa

Pertemuan istimewa para pemimpin negara itu tak lepas dari gerakan demonstrasi. Dua hari menjelang berlangsungnya KTT G8 yang diselenggarakan 7-9 Juli itu, sekitar 2.500 pengunjukrasa tumpah ruah di Sapporo, ibukota Hokkaido, (5/7). Mereka berasal dari berbagai LSM dan organisasi buruh dari Jepang. Sejumlah negara lainnya ikut terlibat dalam aksi yang menentang KTT G8 tersebut.

Dalam aksinya, para demonstran mendesak negara-negara G8 untuk memperbaiki taraf kehidupan buruh. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan yang berisi kecaman mengenai dampak buruk yang diakibatkan negara-negara maju tersebut, seperti meluasnya kemiskinan dan terjadinya pemanasan global. Kalangan petani yang ikut berunjukrasa bahkan meneriakkan tudingan bahwa kaum petani tidak bakal bertahan dalam globalisasi ekonomi yang kini sedang menerjang dunia yang didorong oleh G8.

Oleh karena itu, aparat keamanan meningkatkan keamanannya dengan menerapkan siaga satu. Petugas kepolisian terlihat di jalan-jalan raya utama, pintu masuk dan keluar jalan tol, bandara, stasiun-stasiun bus dan kereta api, serta komplek pertokoan. Patroli mobil juga diintensifkan kegiatannya hingga ke sudut-sudut kota.

Tentu saja peristiwa London terulang kembali. Peristiwa pemboman pernah terjadi saat berlangsungnya KTT G8 di Inggris, tiga tahun lalu, yang menyerang London, meksipun lokasi KTT dan ibukota Inggris itu berjauhan. (ant)

(OPINI Indonesia/Edisi 108/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Jadwal Pencoblosan Pemilu, Diundur 4 Hari

Pemilihan Umum (Pemilu) yang semula dijadwalkan pada tanggal 5 April 2009 diundur menjadi 9 April 2009. Demikian hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disampaikan ketua KPU, Abdul Hafidz Anshary, di Kantor KPU, Jakarta, (3/7).

Pengunduran jadwal pencoblosan itu terkait tiga persoalan teknis yaitu hari besar, keputusan MK tentang Pemilihan Anggota DPD, dan desakan partai politik. Untuk memaksimalkan partisifasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, maka jadwal pencoblosan terpaksa diundur. Pada tanggal 5 April adalah hari minggu, umat Keristen melakukan peribadatan. Juga, ada hari raya Chengben bagi masyarakat Cina. "Jadi warga Katolik dan Protestan serta etnis Tionghoa dikhawatirkan tidak dapat berpartisipasi maksimal dalam Pemilu," katanya.

Sementara itu, diubahnya jadwal Pemilu juga disebabkan oleh adanya keputusan MK tentang anggota DPD yang harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Jadi KPU juga membutuhkan waktu untuk merevisi peraturannya No. 13/2008 tentang pencalonan anggota DPD. Juga, pengunduran jadwal pencoblosan terkait desakan partai politik yang meminta tambahan waktu untuk mematangkan persiapan menghadapi Pemilu.

Keputusan ini telah dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait seperti presiden, MK, dan Komisi II DPR. Jadi, menurut Abdul Hafidz, keputusan ini tidak dilakukan secara sepihak.

Baca Selengkapnya...

Penolakan Yudicial Review, Dinilai Keputusan Emosional

Penolakan gugatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap yudicial review UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keputusan emosional. Penilaian ini muncul mengingat pernyataan adanya persinggungan antara wakil ketua DPD, La Ode Ida dengan ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Kedua-duanya merasa tersinggung atas pernyataan masing-masing.

Ketua MK, Jimly Asshiddiqie dinilai emosional, menyusul pernyataan wakil ketua DPD, Laode Ida di media massa yang membuatnya tersinggung. Dalam pernyataannya, Laode mengancam akan membubarkan MK jika tidak mengabulkan gugatan judicial review UU Pemilu yang diajukan DPD. Oleh karena itu, Jimly mengancam mengusir Laode bila Laode menghadiri sidang tersebut.

Sementara itu, La ode Ida menyesalkan sikap Ketua Jimly yang menyatakan hendak mengusir dirinya jika hadir dalam persidangan gugatan yudicial review itu. "Sikap Ketua MK di luar kewajaran dan tampak kurang memahami apa yang disebut dengan `contemp of court," kata pimpinan DPD asal Sulawesi Tenggara itu.

La Ode menyatakan, sungguh aneh ketika seseorang yang berupaya mencari keadilan konstitusional malah akan diusir dari persidangan oleh para hakim. Padahal pihaknya tidak pernah melakukan hal-hal di luar kewajaran. "Seseorang baru dikatakan melakukan contemp of court apabila melakukan perbuatan tidak wajar dalam persidangan, sedangkan yang saya lakukan adalah memberikan pernyataan argumentatif," tuturnya.

Baca Selengkapnya...

Partai Islam Gagal Merawat Basis

Di negara-negara tertentu, agama menjadi alat kampanye yang paling ampuh dalam meraih suara. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, partai politik di Indonesia menjadikan Islam sebagai domain penting dalam memperoleh suara. Selain Islam dijadikan spirit dan misi perjuangan, juga Islam hanya sekedar dijadikan jargon untuk menarik simpati pemilih.

Maraknya partai politik berbasis agama membuat masyarakat sulit membedakan partai politik yang benar-benar perduli kepada mereka. Akibatnya, antara partai berbasis agama dengan dengan partai-partai lain nyaris tak ada bedanya. Oleh karena itulah, partai Islam pun dikatakan gagal dalam merawat basis pemilih.

Ketua DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Yusuf Lakaseng, misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa simbol-simbol agama yang digunakan partai politik telah gagal meraih dukungan rakyat. "Ke depan ideologi Parpol berbasis massa Islam harus mampu diejawantahkan sehingga bisa dipahami dan diterima oleh rakyat," kata mantan aktifis gerakan mahasiswa ini dalam dialog publik bertajuk ’Parpol Islam dan Tantangan Pemilu 2009’ di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, (2/7)

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya, Wakil Sekjen DPP PKS Iman, Wakil Sekjen DPP PPP M Romli, dan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Tampak pula Dubes Belanda Nikolaus van Dam, seorang ahli Timur Tengah dan perkembangan sejarah Islam sebagai pembicara.

Baca Selengkapnya...

‘SBY’ Menjadi Terdakwa Dalam ‘Pengadilan’

Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bersalah dalam pengadilan perempuan, perempuan melawan pemiskinan. Pemerintah yang kini dipimpin Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono didakwa telah melakukan pemiskinan sistemik. Namun sayangnya, putusan ‘pengadilan’ itu tanpa kehadiran Presiden SBY.

Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bersalah dalam pengadilan perempuan, perempuan melawan pemiskinan. Pemerintah yang kini dipimpin Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono didakwa telah melakukan pemiskinan sistemik. Namun sayangnya, putusan ‘pengadilan’ itu tanpa kehadiran Presiden SBY.

Menurut jaksa penuntut umum, Ratna Batara Munti, pemerintah telah melakukan pemiskinan melalui serangkaian kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini terjadi akibat paradigma pembangunan yang tidak tepat, di mana perumbuhan ekonomi dilakukan melalui eksploitasi sumberdaya alam, investasi asing dan hutang luar negeri.

Sementara itu, politik pertahanan keamanan dijalankan untuk menjaga keamanan pertumbuhan ekonomi telah membuat rezim otoriter. Hal itu tentu tidak saja mengamankan kepentingan investasi ,melainkan juga telah menghancurkan kemampuan rakyat untuk mengontrol kekuasaan negara.

Beberapa saksi dihadirkan memberikan kesaksian, antara lain migran korban kekerasan dan asusila majikan, Weni Bt Aceng asal Karawang. Terkait masalah buruh migran, kesaksian Wahyu Susilo menyebutkan betapa pemerintah tak mempunyai perhatian terhadap pahlawan devisa itu. “Berapa banyak TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka baru berbuat setelah diributkan di media massa tanpa memiliki inisiatif sendiri,” katanya di depan majelis hakim diantaranya Nursyahbani Katjasungkana,

Inilah simulasi yang dilakukan Solidaritas Perempuan (SP) sebagai bentuk protes terhadap persoalan bangsa khusunya terkait dengan masalah perempuan, di gedung YTKI, Jakarta, (1/7). Juga, sebagai media kampanye pendidikan politik bagi kaum hawa itu.

Baca Selengkapnya...

Menunggu Proyek 10.000 MW, Atasi Krisis Listrik

Indonesia mengalami krisis listrik. Terjadi keidakseimbangan antara tingkat konsumsi dengan daya yang tersedia. Hanya proyek 10.000 MW yang bisa mengatasi krisis ini

Listrik benar-benar menjadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Di beberapa daerah sering terjadi pemadaman. Untuk mengatasi krisis, pemerintah masih menunggu selesainya pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara atau yang sering disebut proyek 10.000 MW.

Krisis listrik terjadi akibat tidak seimbangnya antara konsumsi listrik dengan ketersediaan daya listrik. Meningkatnya konsumsi listrik lebih cepat dari perkiraan penyelesaian pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, masyarakat terlalu boros menggunakan daya listrik. Pihaknya membantah membantah terjadinya krisis karena pasokan listrik yang diproduksi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkurang. ”Permintaan terlalu tinggi, padahal penambahan pembangkit atas proyek pembangkit listrik 10.000 MW, baru bisa berfungsi tahun 2010,” kata Kalla di Jakarta.

Jadi, selama menunggu tahun itu, masyarakat harus siap mengalami tiga konsekwensi agar negara bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ketiga hal itu adalah mengurangi subsidi, mengurangi kenyamanan, dan menghindari pemadaman listrik yang bisa merugikan industri.

Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani menyebutkan, krisis listrik terjadi akibat timpangnya tata niaga batu bara yang mengakibatkan PT PLN tidak memperoleh pasokan batu bara yang cukup. ”Namun persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan karena masalah domestic market obligation atau kewajiban bagi kontraktor tambang untuk menyediakan sebagian produk tambang bagi kepentingan pemerintah, melainkan lebih pada kesepakatan mengenai harga pembelian batu bara dan masalah pasokan yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan," kata Menteri perempuan yang juga sebagai Menteri Keuangan itu, (1/7).

Batubara adalah salah satu bahan pembangkit listrik. Dan, PLN adalah konsumen terbesar batu bara di dalam negeri, yaitu 30 juta ton dari 70 juta konsumsi batu bara di dalam negeri. Porsi tenaga listrik yang dibangkitkan dengan batu bara diperkirakan meningkat dari 39,94% pada tahun 2008 menjadi 49% pada tahun 2009.

Sementara itu, dalam mengatasi krisis ini, perlu penghematan pemakaian listrik baik oleh masyarakat maupun industri. Untuk itu, pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB ini akan dibuat oleh beberapa departemen yang terkait, tergantung pada subyek yang diatur. SKB ini diharapkan mampu mengontrol proses penghematan listrik.

Berbeda dengan versi pemerintah, Wakil Direktur Utama PT PLN Rudiantara justeru berharap agar pemerintah menambah subsidi. Rudiantara mengatakan bahwa depisit akan terus terjadi jika tidak mengambil tindakan terhadap kapasitas dan biaya energi yang jauh di atas perkiraan. Dalam kondisi kapasitas pembangkit yang terbatas, menambah jumlah pelanggan bukannya menambah penerimaan PLN, tetapi justru menambah biaya pengeluaran bahan bakar. ”PLN bukannya cengeng dengan minta-minta subsidi, tapi kalau subsidi tidak ditambah, bagaimana dengan cash flow perusahaan, dan kebijakan energi pemerintah?” katanya.

Baca Selengkapnya...

Jika Diserang, Iran Ancam Halangi Rute Minyak Teluk

Iran akan menghalangi rute ekspor minyak di Teluk Persia jika negara kaya minyak itu benar-benar diserang. Demikian dikatakan komandan dari Barisan Revolusi Militer, Jenderal Mohammad Ali Jafari, mengulang kembali peringatan sebelumnya.

"Dapat dipahami bahwa sebuah negara akan menggunakan seluruh pilihan yang mungkin guna melawan penjajah jika ada serangan militer. Dalam kasus ini, Iran juga akan mengintensifkan kendali pada Teluk Persia dan Selat Hormuz," katanya kepada harian Jam`e Jam.

Pihaknya juga memperingatkan negara-negara tetangganya untuk tidak mengambil bagian dalam setiap rencana serangan militer terhadap Iran. Hal ini disampaikan Ali Jafari menanggapi adanya laporan bahwa Amerika Serikat dan Israel akan menyerang lokasi nuklir di Natanz, Iran Tengah karena Iran tak pernah mengindahkan seruan AS untuk menghentikan program pengayaan nuklirnya.

Pernyataan itu menunjukkan solidnya Iran dalam menghadapi tantangan dari penentang program nuklirnya. Sebelumnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad juga sejak awal telah memperingatkan bahwa Iran akan menggunakan seluruh pilihan yang mungkin jika diserang. Dia juga tidak menapikan kemungkinan penutupan Teluk Persia dan penggunaan kendali atas pasokan minyak sebagai senjata.

Sebagai besar ekspor minyak kawasan itu melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz. Maka, ancaman Iran itu berpotensi melahirkan krisis energi dunia.(ant)

Baca Selengkapnya...

Amerika Dibalik Ancaman Israel Terhadap Iran

Amerika Serikat tak kehabisan cara dalam menekan Republik Islam Iran untuk menghentikan pengembangan reaktor nuklir. AS melibatkan Israel dalam konflik nuklir Iran. Akankah terjadi perang saudara sesama negara kawasan?

Israel benar-benar lahir sebagai negara ’kaki tangan’ Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Di saat Amerika Serikat tak mampu menekan Republik Islam Iran untuk menghentikan pengembangan reaktor nuklirnya, maka AS menggunakan Israel sebagai penekan dari dalam kawasan.

Israel mengancam akan menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Iran kembali ’disakiti’ Isreal setelah instalasi nuklirnya diserang Israel pada tahun 1981. Ancaman kali ini benar-benar menunjukkan hubungan Iran-Israel yang semakin memburuk. Alasannya sama dengan AS, Iran memiliki agenda tersembunyi yaitu mengembangkan nuklir untuk tujuan militer, bukan untuk kepentingan pembangkit listrik sebagaimana argumentasi Iran.

Sisi lainnya adalah, ancaman itu dinilai sebagai kepentingan politik pribadi, Wakil PM Shaul Mofaz. Kalangan pejabat keamanan dan para pengamat Israel cenderung memandang ancaman itu hanya sebagai rekayasa untuk kepentingan politik pribadi Mofaz. Ia sengaja memanipulasi isu nuklir Iran untuk mendapatkan popularitas dalam persaingan merebut pengaruh dengan PM Ehud Olmert di lingkungan Partai Kadima.

Perseteruan Iran-Israel sesungguhnya konflik beruntun. Selain sebagai sekutu AS, sikap keras Isarel terhadap Iran juga sebagai akibat dari sikap Iran yang cenderung berpihak terhadap Palestina. Iran menentang keras Israel yang menduduki wilayah Palestina, dan yang menghalang-halangi upaya bangsa Palestina mendirikan negara merdeka di tanah airnya sendiri.

Sebagaimana diketahui, Isarel masih terus terlibat konflik dengan kelompok Hamas di Palestina, dalam perebutan wilayah. Sementara Iran sejak awal menegaskan bahwa keberadaan Israel di Palestina adalah Illegal. ”Mari kita melihat kembali peta dunia sebelum tahun 1947, Tidak pernah ada negara bernama Israel,” kata Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam setiap kesempatan ketika menanggapi konflik Israel-Palestina.

Tak tinggal Diam

Republik Islam Iran memang tetap kuat memegang komitmen. Negari kaum mullah ini tak pernah gentar dengan tekanan dari negara manapun, termasuk negara super power, Amerika Serikat.

Sikap yang sama juga ditunjukkan kepada Isreal yang mencoba terlibat dalam masalah nuklir yang kontroversial itu. Iran tak tinggal diam. Jangankan dengan negara sekelas Isreal, Iran juga tak ragu menyatakan perang dengan negara adikuasa, Amerika Serikat. "Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengancam kami" kata jurubicara Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Ali Hosseini.

Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Iran Mostafa Mohammad Najjar juga memperingatkan Israel bahwa Iran akan memberikan tanggapan yang ’sangat menyakitkan’ jika negara Yahudi itu melancarkan serangan militer terhadap Iran. "Angkatan bersenjata kita berada dalam siaga tinggi dan jika siapa pun ingin melakukan pekerjaan bodoh seperti itu tanggapannya sangat menyakitkan" ucapnya.

Iran juga tak segan mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilainya tidak tegas menanggapi ancaman Israel itu. Menyusul pernyataan Israel untuk menyerang Iran, wakil tetap Republik Islam Iran untuk PBB, Mohammad Khazaee, melayangkan surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon, dan Dewan Keamanan PBB. Surat itu berisi tuntutan untuk mengecam Israel. Khazaee menjelaskan, pernyataan ancaman serangan oleh Rezim Zionis Israel terhadap sebuah negara independen dan anggota PBB merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap ketentuan internasional bahkan bertentangan dengan asas piagam PBB.

Oleh sebab itu, pernyataan Israel itu harus ditanggapi secara tegas oleh Dewan Keamanan PBB. Iran menyatakan, DK PBB seharusnya segera menghentikan dan melarang ancaman-ancaman penggunaan kekuatan militer yang ditujukan pada anggota PBB termasuk Iran. Namun kenyataannya DK PBB tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan kebijakan dan perilaku jahat Israel. DK PBB, menurut Iran malah membuat Israel makin berani untuk terus melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB.

Iran dalam suratnya juga menuding sejumlah negara-negara Barat khususnya Amerika berusaha mengalihkan perhatian dunia dari tindakan-tindakan kejam Israel. Barat sengaja bersama-sama mengecam pernyataan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad tentang Israel. Meskipun, menurut Iran, upaya Barat dan Israel itu gagal.(Musim)

(OPINI Indonesia/Edisi 107/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Tidak Akomodir Calon Perseorangan, Pilkada NTB Dinilai Cacat Hukum

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memutuskan untuk tidak mengakomodir calon indevenden (perseorangan). Maka, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi NTB yang akan digelar Juli mendatang dinilai cacat hukum.

Meski penyelenggaraan Pilkada Propinsi NTB telah mendekati hari pencoblosan, namun masih terus menuai protes dari banyak kalangan. Protes keras disampaikan oleh para calon perseorangan yang tidak terakomodir dalam Pilkada langsung pertama di daerah Bumi Gora itu.

Mereka menilai Pilkada NTB cacat hukum karena melangar UU No. 12 tahun 2008 pasal 56 ayat (2). Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 7 Mei 2008. Surat edaran itu menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU nomor 12 tahun 2008 pada tanggal 28 April 2008 dalam lembaran negara tahun 2008 nomor 59 dan tambahan lembaran negara nomor 4844, maka calon perseorangan sudah dapat diakomodir dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.

Persoalannya adalah, KPUD NTB masih menggunakan UU No. 32 Tahun 2004, mengingat proses persiapan penyelenggaran Pilkada telah dimulai sebelum UU nomor 12 tahun 2008 itu disahkan. Sebaliknya, menurut salah seorang calon indevenden, Muhammad Nasir, dalam penetapan calon, KPUD seharusnya sudah dapat menggunakan UU yang baru, sebab penetapan empat pasangan calon kepala daerah NTB dilakukan setelah UU yang baru itu dikeluarkan. ”Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 12 Mei, sementara UU No. 12/2008 itu telah disahkan tanggal 28 April. Artinya, calon inevenden sudah bisa bisa ikut dalam Pilkada. Kita harus menghitung sejak penetapan calon, bukan pendaftaran calon,” katanya kepada OPINI Indonesia saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta (24/6).

Ketua Organisasi Jihad Indonesia (OJI) ini berangkat ke Jakarta untuk meminta hearing dengan anggota Komisi II DPR RI terkait proses penjaringan calon pada Pilkada NTB itu. Namun, hingga hari tersebut Komisi II belum menjadwalkan. Selain hearing ke DPR RI, Nasir juga akan menindaklanjutinya dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di Mataram. Pihaknya menuntut agar KPUD mencabut surat penetapan pendaftaran calon karena bertentangan dengan UU. ”Pada saat UU 12/2008 ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku,” kata Nasir, mengutif pasal 239A UU hasil revisi UU 32/2004 itu.

Muhammad Nasir adalah salah seorang dari tiga calon gubernur NTB yang lolos dalam konvensi 14 partai politik yang tergabung dalam Forum Partai Bersatu (FPB). Namun, Nasir bersama dua calon lainnya, masing-masing Lalu Sudarmadi (Miq Cuk) dan Lalu Kushardi Anggrat (Miq Adot) terpaksa kandas setelah tiga partai politik dari FPB menarik dukungan dan beralih mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Nanang Samudra- Muhammad Jabir.

Beberapa waktu lalu, KPUD NTB juga kerap didatangi sejumlah massa, masing-masing dari Forum Partai Bersatu (FPB) dan Komnas Pilkada Independen (KPI), pimpinan Lalu Ranggalawe. Tuntuannya sama, meminta KPUD untuk mengakomodir calon perseorangan. Hal ini dilakukan setelah KPUD menetapkan empat pasangan calon tanpa dari unsur calon perseorangan, masing-masing pasangan Nanang Samodra-Muhammad Jabir (Naja), Zainul Majdi-Badrul Munir (Baru), Lalu Serinata-Husni Djibril (Serius), dan Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani (Zanur).

(OPINI Indonesia/Edisi 106/Nasional)

Baca Selengkapnya...

Iran Nyatakan Israel sebagai "Rejim Berbahaya"

Israel tetap diangap sebagai duri dalam daging yang senantiasa mengganggu perdamaian kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Israel dinyatakan sebagai ’rezim berbahaya’ terutama oleh Republik Islam Iran. "Israel adalah rezim berbahaya dan merupakan rintangan untuk perdamaian dan ketenangan di kawasan Timur Tengah maupun di dunia," kata jurubicara pemerintah Iran, Gholamhossein Elham.

Pernyataan pemerintah Iran tersebut menyusul laporan Amerika Serikat (AS) yang mengemukakan bahwa Israel telah melakukan latihan militer besar-besaran. Latihan tersebut diperkirakan merupakan persiapan untuk melakukan pemboman ke fasilitas nuklir Iran.

Reuters melaporkan, komentar dari jurubicara pemerintah Iran tersebut juga muncul satu hari setelah kepala badan pengawas nuklir PBB menyatakan serangan militer terhadap Iran akan menjadikan Timur Tengah sebagai bola-api dan memicu Iran untuk melakukan langkah darurat guna membangun senjata nuklir.

Banyak pihak yakin Israel telah menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang punya senjata nuklir. Israel menggambarkan program nuklir Iran sebagai ancaman atas keberadaan mereka.

Awal pekan ini, menteri Transportasi Israel, Shaul Mofaz, kepada suatu koran Israel menyebutkan bahwa serangan ke Iran tampaknya ’tidak dapat dihindarkan’ karena kelihatannya sanksi PBB telah gagal dalam mencegah Teheran memiliki teknologi nuklir yang bisa untuk membuat bom. (ant)

Baca Selengkapnya...

Kembalikan Hak Asasi Petani

Jumlah petani hampir separuh dari populasi dunia, namun tetap menjadi komunitas yang terpinggirkan. Hak asasinya dirampas. Kini para petani kecil dari berbagai negara berkumpul di Jakarta untuk menarik prehatian dunia. Kembalikan Hak Asasi Petani

Sistem pangan global bergantung sepenuhnya kepada para petani. Tetapi keberadaan mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal, jumlah mereka hampir separuh populasi dunia. Sebaliknya, mereka kerap terusir dari tanah mereka hanya untuk perkebunan besar, infrastruktur dan industri, perumahan dan proyek komersial. Petani telah kehilangan hak asainya. Demikian dikatakan Koordinator Umum La Via Campesina, Henry Saragih, Anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina asal Basque Country, Paul Nicholson, dan Koordinator Umum CONAMUCA (Konfederasi Nasional Perempuan Pedesaan) asal Republik Dominika, Juana Mercedes, dalam siaran persnya.

Menurut mereka, selain atas hak tanah, para petani juga kehilangan akses untuk berkembang. Kebijakan perdagangan memaksa liberalisasi lebih lanjut atas pasar pangan. Sebagai akibatnya, barang-barang import membanjiri pasar domestik. Dicontohkan, kebijakan perdagangan bebas di Meksiko telah menyebabkan membanjirnya jagung impor murah dari Amerika Serikat. Petani lokal tidak mampu untuk berkompetisi terpaksa kehilangan sumber penghidupan mereka. Sementara di Brasil diperkirakan, 4.340 keluarga telah terusir dari lahan mereka oleh perusahaan swasta.

Oleh karena itu, keberadaan organisasi petani ini bertujuan untuk membela hak-hak petani, akses terhadap tanah, air dan benih. Maka, Sekitar 1000 orang petani kecil dari 25 negara dan 12 propinsi di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk mengklaim hak untuk bertani di tanah mereka, melalui International Conference on Peasant Rights atau Konferensi Hak Asasi Petani, di Gedung YTKI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta (21-25/6).

Petani dan aliansi mereka bertemu dalam konferensi internasional di Jakarta yang menyampaikan situasi di negara mereka dan membangun kekuatan untuk mendapat pengakuan dan penegakan hak-hak mereka. Via Campesina ini meminta PBB untuk menetapkan kerangka kerja hukum internasional untuk mengakui Hak Asasi Petani. ”Via Campesina membutuhkan tangggung jawab dan komitmen masing-masing negara dan lembaga internasional untuk melaksanakan hak-hak asasi petani kecil, dengan mendukung pertanian keluarga berkelanjutan, pembaruan agraria dan mempromosikan pasar lokal,” kata Henry Saragih..

Henry menambahkan, krisis pangan dan lingkungan saat ini merupakan hasil dari kontrol rantai pangan dan pertanian yang sangat luas oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan liberalisasi pasar. Hal ini merusak lingkungan, menggantikan pertanian keluarga dengan perkebunan pertanian skla besar. Pangan saat ini berada di tangan para investor dan spekulan. Seluruh kebijakan telah meninggalkan jutaan petani tanpa pendapatan yang layak dan populasi dunia dalam krisis pangan global.

Saat ini pemerintah harus memecahkkan krisis yang diciptakan. Mereka berpikir bahwa perdagangan bebas dapat mencukupi dan memberi makan dunia. ”Saatnya telah tiiba untuk mengubah kebijakan pertanian menuju produksi pangan skala kecil, kedaulatan pangan dan pasar lokal. Pangan tidak hanya menjadi isue bagi petani, ini merupakan keprihatinan bersama seluruh umat manusia,” kata Saragih.■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 106/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Jamu Palsu Membuat Pedagang Jamu Jadi Lesu

Maraknya razia jamu palsu berdampak terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM). Berita tentang razia jamu berbahaya melalui media massa sekaligus menjadi black campaign bagi pedagang jamu. Penghasilan mereka tentu menurun.

Setidaknya, itulah yang dialami Maryono, pedagang jamu kaki lima yang mangkal di kawasan pasar PSPT, Tebet, Jakarta Selatan. Maraknya razia jamu di beberapa daerah membuat penghasilannya menurun.

Mulyono mengaku banyak kehilangan konsumen. “Para pembeli kan jadi lebih berhati-hati dalam membeli jamu. Mereka takut dengan berita banyaknya jamu palsu,” kata penjual jamu sejak tahun 1985 itu.

Mulyono memang tidak pernah terkena razia. Dia yakin jamu yang dijualnya, bukan jamu palsu. Kalupun ada, itu karena tidak terselip ketika membelinya di agen. Biasanya pedagang jamu asal Cirebon, Jawa Barat ini membeli jamu di salah satu Agen di Manggarai, Jakarta. ”Yang terkena razia kan agen-agen besar. Kalau kita sih, ga pernah dirazia.” katanya meskipun tetap berpengaruh terhadap pendapatannya.

Sebelumnya, razia jamu banyak dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengindikasikan banyaknya peredaran jamu palsu. Di Surabaya, BPOM merazia sejumlah warung jamu di Surabaya, Jawa Timur. Razia digelar karena terdapat 54 jenis jamu yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena mengandung obat keras masih banyak beredar di pasaran. Dalam razia di Jalan Demak, Rungkut, dan Jalan Banyu Urip itu, BPOM menemukan jamu tanpa izin edar seperti jamu sari rapet buatan Solo dan jamu asam urat serta flu tulang buatan Banyuwangi.

Sementara di Lampung, beberapa toko kedapatan menjual jamu terlarang. Utamanya jamu-jamu perkasa. Pedagang mengaku tidak tahu kalau jamu yang mereka jual merupakan jamu terlarang. Ratusan bungkus jamu juga disita di daerah Jogjakarta. Jamu-jamu tradisional yang mengandung bahan kimia itu langsung dimusnahkan oleh BPOM.

Banyak bahan kimia yang tidak boleh dipakai dalam pembuatan jamu. Bahan-bahan kimia itu hanya dapat dipakai dalam obat. Beberapa diantaranya adalah sibutramin hidrokolid yang berefek meningkatkan tekanan darah, sildenafit sitrat yang membahayakan jantung dan ginjal, asam mefenamat yang akan berbahaya bagi penderita tukak lambung, dan prednison yang akan menimbulkan ’moon face’.

Sangat disayangkan, peredaran jamu palsu ini terjadi di saat meningkatnya produksi jamu dalam negeri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), Charles Saerang, memperkirakan bahwa pada tahun 2008 industri jamu Indonesia akan tumbuh 20 persen atau senilai Rp7,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. "Industri jamu Indonesia bangkit salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya jamu digunakan sebagai bahan dasar pengobatan, dan direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Departemen Kesehatan (Depkes) sebagai obat buat pasien," kata Charles Saerang dalam jumpa pers penandatanganan Nota Kesepahaman antara GP Jamu dengan bank pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Jakarta.

Menurut Charles, saat ini jamu dan obat tradisional Indonesia mengalami kemajuan pesat karena sudah diresepkan oleh dokter sebagai obat pendamping. "Selain itu industri dan pariwisata berbasis jamu juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan mencapai 9 persen per tahun, bahkan beberapa usaha spa berbasis jamu dan ramuan tradisional tumbuh dengan laju hingga 14 persen per tahun," katanya.

Charles menyebutkan Indonesia sebenarnya memiliki keuntungan tersendiri sebagai negeri penghasil bahan baku jamu. Oleh karena itu, Indonesia, harus membatasi ekspor bahan baku jamu ke luar negeri terutama India, agar manfaat industri jamu tidak melayang dan direbut India.

GP Jamu saat ini terdiri atas 129 industri besar dan sekitar 1.037 anggota berupa Industri Kecil Obar Tradisional (IKOT), termasuk industri rumah tangga dan pengecer. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan industri jamu dan obat tradisional Indonesia bisa tumbuh hingga menjadi 10 triliun pada akhir tahun 2008 nanti. ■Musim

(Opini Indonesia/Edisi 105/Nasional)

Baca Selengkapnya...

SKB Ahmadiyah, Berebut Opini Internasional

Atas nama hak asasi manusia (HAM), dunia internasional berpotensi terlibat dalam kasus Ahmadiyah. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi incaran, baik oleh pro Ahmadiyah maupun pemerintah. Ke mana PBB akan berpihak?

Penyelesaian kasus Ahmadiyah di dalam negeri nampaknya menuai jalan buntu. Kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan opsi masing-masing. Kontra Ahmadiyah tetap kekeh menuntut pembubaran ajaran Mirza Gulam Ahmad itu, dan pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Sementara Ahmadiyah tetap mempertahankan keyakinannya dan didukung oleh elemen penegak HAM.

Salah satu unsur yang memiliki suara penting adalah PBB sebagai organisasi dunia. Dalam rangka itu, sejumlah tokoh lintas agama melaporkan kasus Ahmadiyah itu ke perwakilan PBB di Jl. MH Thamrin, Jakarta, (06/05). Mereka menyerahkan agar urusan Ahmadiyah dapat ditangani oleh PBB.

Rombongan yang juga diikuti oleh Direktur Eksekutif the Wahid Institute Ahmad Suaedy, Direktur ICRP Siti Musdah Mulia, Direktur ICIP Dr. M. Syafi’i Anwar, Uli Parulian Sihombing, Gomar Gulthom, Anand Krishna dan JN Hariyanto itu berharap perwakilan PBB di Indonesia berkomitmen menyampaikan pengaduan para tokoh ini baik kepada Pemerintah RI maupun PBB di Jenewa Swiss.

Menurut Ahmad Suaedy, kedatangan para tokoh lintas agama itu adalah untuk menyampaikan berbagai temuan menyangkut kekerasan yang dialami Jema’at Ahmadiyah Indonesia (JAI) beberapa tahun terakhir. “Kita menyampaikan realita meningkatnya diskrminasi di masyarakat baik terhadap Ahmadiyah maupun kelompok-kelompok minoritas lainnya,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga meminta PBB terlibat dalam memantau pelaksanaan berbagai instrument HAM internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. “PBB harus mendesak pemerintah agar mentaati berbagai aturan tersebut,” pinta Suaedy.

Di pihak lain, pemrintah juga tak kalah sigap. Melalui delegasi Indonesia yang masuk dalam Utusan Tetap Indonesia untuk PBB, pemerintah memberikan klarifikasi terhadap kebijakannya mengeluarkan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah itu. Hal ini dapat meminimalisir intervensi internasional terhadap kebijakan yang dapat saja bergulir atas dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia langsung menjelaskan kebijakan ini di hadapan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, (9/6).

Dalam Sidang Pleno tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa Ahmadiyah diminta menghentikan aktifitasnya dan dihimbau kembali ke ajaran yang sesuai agama Islam. Masyarakat Indonesia juga diminta menghindari tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. "Keputusan tersebut tidak bermaksud untuk melarang Ahmadiyah atau dikategorikan sebagai upaya pemerintah untuk mencampuri kebebasan beragama warga negara," papar mereka dalam sidang yang mengagendakan pengesahan laporan akhir Universal Periodic Review (UPR) Indonesia yang memuat sejumlah isu seperti perdagangan perempuan, hukuman mati, dan perlindungan HAM itu.

Sebaliknya, keputusan ini justru sebagai upaya menjaga ketentraman kehidupan beragama termasuk melindungi pengikut Ahmadiyah sesuai dengan konstitusi.■Musim

(Opini Indonesia/Edisi 105/Internasional)

Baca Selengkapnya...

KPU Mulai Bongkar ’Borok’ Sendiri

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sudah diambang pintu. Publik mulai menyorot kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Kritikan keras dari anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menunjukkan adanya menejemen yang amburadul.

KPU mulai menuai kritik. Parahnya, berbagai kritikan tajam terhadap manajemen KPU periode 2007-2012 itu datang dari internal penyelenggara Pemilu sendiri, yaitu KPUD kabupaten/kota. Hal itu terdengar ketika rapat kerja nasional dengan KPU di Jakarta (8/6).

Kehadiran sekitar 400 anggota KPUD dalam Rakernas itu memunculkan banyak keluhan terhadap kinerja KPU pusat. Mereka mengkritik KPU yang lamban dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, jadwal tahapan Pemilu yang disusun KPU tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dalam proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), ketersediaan berkas verifikasi faktual partai politik (parpol), dan pendanaan yang tak kunjung dicairkan.

Menurut mereka, tahapan yang disusun KPU tidak sesuai jadwal. Pembentukan PPK yang dijadwalkan pada 1-6 Mei 2008 dan panitia pemungutan suara (PPS) pada 1-6 Juni 2008, hingga saat ini belum dilakukan. "Hingga saat ini pembentukan dua lembaga yang akan membantu verifikasi faktual di tingkat kabupaten dan kota tersebut belum jelas," kata anggota KPU Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan, Zulfinas Indra.

Akibatnya, ketua KPU kabupaten Kediri Jawa Timur, Agus Hadi Winarno, misalnya, terpaksa berinisiatif sendiri untuk melantik anggota PPK dan PPS. Padahal, belum ada keterangan yang jelas tentang masa tugas PPK dan PPS. Pihaknya juga masih bingung karena belum ada klarifikasi dari KPU. Hal ini dilakukan Agus mengingat perlunya PPK dan PPS yang lebih cepat terkait penyelenggarsan pemilihan kepala daerah (Pilkada) propinsi Jawa Timur.

Selain itu, verifikasi faktual parpol juga terindikasi molor. Berdasarkan rencana, semua berkas parpol seharusnya sudah diserahkan kepada anggota KPU kabupaten/kota 8 Juni lalu, karena verifikasi faktual parpol harus dilakukan 8-25 Juni 2008. Namun persiapan berkas administrasi parpol yang akan diverifikasi di masing-masing daerah belum sepenuhnya tersedia dan belum sampai ke tangan anggota KPUD.

Banyak diantara anggota KPU yang datang Gedung KPU pusat akhirnya pulang tanpa membawa berkas administrasi parpol yang akan diverifikasi di masing-masing daerah. Salah satunya adalah ketua KPU kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, Ibram. "Saya pulang, bagaimana berkas itu sampai ke kami nanti, itu urusan KPU," katanya.

Masalah lain adalah dana operasional KPUD untuk penyelenggaran Pemilu juga belum dicairkan. Oleh karena itu, anggota KPUD mengalami kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Zulfinas yang anggota KPU Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan itu mengaku kesulitan dalam proses verifikasi di daerah. "Ada desa di Selayar yang harus ditempuh dengan kapal laut dalam waktu 35 jam dan kapalnya tidak setiap hari ada, tentunya ini butuh biaya," katanya.

Sementara itu, pihak KPU pusat masih optimis, verifikasi parpol bisa berakhir tepat waktu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan para anggotanya yakin tahapan verifikasi tidak akan meleset. "Saya optimis selesai sesuai jadwal, sehingga bisa diumumkan pada 5 Juli 2008," kata salah seorang anggota KPU Andi Nurpati di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, (11/6) menaggapi kekhatiran molornya proses verifikasi faktual parpol.■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Nasional)

Baca Selengkapnya...

Ahmadiyah Yang Terlarang

Inilah saat yang ditunggu kelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan. Setelah mendesak pemerintah agar segera melarang ajaran JAI, Tiga Menteri kini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Ketiga menteri itu adalah Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji.

Meskipun secara inplisit SKB tersebut tidak menyebutkan pembubaran jemaat yang mengakui kenabian Mirza Gulam Ahmad itu, namun secara tidak langsung JAI akan bubar dengan sendirinya. Pemerintah secara resmi telah memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam, termasuk meninggalkan keyakinannya tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad.

Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan keluarnya SKB merupakan pilihan terbaik pemerintah yang dianggap dapat menjembatani keinginan semua pihak yang terlibat kontroversi Ahmadiyah. Meskipun demikian, SKB bukan berisi perintah larangan terhadap kegiatan Ahmadiyah. "SKB itu hanya untuk meminta para Ahmadiyah kalau dia menganggap sebagai seorang Islam, meninggalkan pengakuannya terhadap nabi lain selain Nabi Muhamad SAW sebagai nabi terakhir," kata Maftuh Basyuni.

Adapun pengawasan SKB Ahmadiyah itu akan diserahkan kepada pihak polisi dan masing-masing pemerintah daerah. Dan, jika Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini, maka pemerintah akan menindak secara pidana.

Sesaat sebelum diterbitkannya SKB, ribuan massa anti Ahmadiyah menggelar unjuk rasa di depan istana. Mereka terdiri dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Fron Pembela Islam (FPI) serta forum Majelis Ta’lim Jakarta. Mereka menyebutkan, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, jika pemerintah tak mampu bersikap, maka mereka mengancam akan melakukannya sendiri. Maka pada hari yang sama, SKB secara resmi dikeluarkan.■Muchlis Hasyim

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri :

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tisak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

6. Memerintahan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Nasional)

Baca Selengkapnya...

Negara Maju Juga Rasakan Dampak Kenaikan Harga BBM

Protes atas kanaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di Indoensia. Berbagai bentuk aksi unjuk rasa juga terjadi di sejumlah negara maju di Eropa seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Italia. Sementara di Asia, pemerintah Indonesia dan Malaysia tak luput dari protes.

Yang paling dulu meneriakkan protes kenaikan bahan bakar minyak tentu saja dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak dari kenaikan BBM yang mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok begitu terasa. Namun sebagai akibat dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 136 per barel ternyata dirasakan juga oleh sejumlah negara maju.

Hal ini terlihat dari bebagai unjuk rasa yang dilakukan di beberapa negara. Para nelayan di Spanyol melakukan aksi mogok sehingga diperkirakan akan mengancam produksi industri perikanan. Seorang pemimpin serikat di Barcelona mengatakan kegiatan penangkapan ikan di negara terbesar penghasil ikan di Eropa itu terhenti. "Semua kegiatan terhenti," kata Jose Caparros kepada kantor berita AFP.

Demikian halnya dengan para nelayan di Prancis. Mereka sudah beberapa minggu menggelar protes, dan mitra-mitra mereka di Portugal, Belgia dan Italia juga melakukan unjuk rasa serupa. Di Italia, setidaknya 5.000 nelayan diperkirakan akan melakukan pemogokan. Demikian keterangan Federcoopesca dari Serikat buruh utama di negara itu. Dan pemerintah Italia pun sudah menolak untuk memberi dana bantuan darurat.

Rakyat Inggris dan Belanda juga tak ketinggalan. Para supir truk barang mengadakan aksi protes serupa. Serikat-serikat pekerja mengatakan harga solar sangat tinggi, setelah naik 300% lebih dalam lima tahun belakangan. Sementara itu, harga grosiran ikan selama 20 tahun terakhir ini statis.

Sementara itu, demontrasi anti kenaikan BBM juga terjadi di negeri jiran Malaysia. Mereka menggelar unjuk rasa di depan masjid Djamiek, Kuala Lumpur, dan masjid Taman Dato` Harun, Petaling Jaya, Selangor. Meskipun itu adalah aksi yang tidak terlalu besar, namun unjuk rasa sporadis tersebut semacam ’pemanasan’ sebelum demontrasi besar-besaran di depan Twin Tower Petronas, 12 Juli 2008 mendatang. "Kami menolak kenaikan BBM. Kami minta ditarik keputusan itu," kata Mustafa Mansur, koordinator aksi di depan masjid Djamiek, Kuala Lumpur.

Demo dengan massa sekitar 20 orang di depan masjid Djamiek dikoordinir oleh Ikatan Kebajikan Rakyat (Ikrar) dan demo dengan massa sekitar 50 orang di depan masjid Taman Dato Harun diprakarsai oleh Angkatan Muda Keadilan (AMK), kaki tangan pemuda Partai Keadilan Rakyat (PKR). "Memang ini untuk warming up (pemanasan) sebelum demontrasi besar-besaran yang diprakarsai oleh oposisi pada 12 Juli 2008 di depan Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur," kata Mustafa.

Para demonstran itu memanfaatkan jama’ah masjid untuk melawan kebijakan kerajaan Malaysia yang menaikan harga bensin sebesar 40,6 persen menjadi 2,7 Ringgit Malaysia (Rp.7.800) per liter dan solar naik sebesar 63,1 persen menjadi 2,58 RM (Rp7.500) per liter yang dimulai 5 Juni 2008 lalu.

Pemerintah Malaysia tak kuasa lagi bertahan atas kenaikan harga minyak mentah dunia itu. Pilihannya adalah menaikkan BBM. Setelah dilakukan rapat kabinet, Perdana Menteri Abdullah A Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM di kantor perdana menteri Putrajaya (4/6) yang muali berlaku sehari berikutnya.

Atasi Gejolak

Berbagai cara pemerintah meredam protes atas kenaikan BBM. Sebagaimana halnya di Indonesia, beberapa negara yang terkena dampak atas kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan konpensasi. Komisi Eropa telah menjanjikan bantuan langsung untuk merombak industri perikanan Eropa, namun komisi itu mengatakan subsidi untuk mengurangi kenaikan harga BBM akan ilegal. Misalnya, pemerintah Prancis menawarkan 100 juta ero dalam bentuk bantuan, yang mendorong sebagian nelayan kembali bekerja.

Kerajaan Malaysia juga memberikan subsidi kepada semua pemilik mobil dan motor telah membayar pajak kendaraan dan bukan milik perusahaan. Subsidi diberikan dikaitkan dengan pembayaran pajak jalan (road tax), mungkin sama dengan BLT (bantuan tunai langsung) di Indonesia.

Bagi pemilik mobil dengan mesin hingga 2000cc, atau truk dan pick up dengan mesin hingga 2500cc, akan menerima uang tunai masing-masing 625 RM (Rp.1,8 juta) per mobil per tahun. Sementara bagi pemilik motor dengan mesin hingga 250cc akan menerima subsidi sebesar 150 RM per motor per tahun.

Sedangkan bagi pemilik mobil dengan mesin di atas 2000cc akan menerima pengurangan pajak kendaraan sebesar 200 ringgit dan pemilik motor di atas 250cc akan menerima pengurangan pajak kendaraan sebesar 50 ringgit.

Nelayan dan pemilik kapal ikan juga masih menerima harga solar khusus. Harga solar untuk nelayan dan pemilik kapal ikan naik menjadi 1,43 ringgit liter dari 1,2 ringgit per liter. Kerajaan Malaysia juga memberikan 200 ringgit per bulan bagi pemilik kapal dan pekerja kapal ikan yang terdaftar di Dinas Perikanan. Sebelum kenaikan harga BBM, Malaysia juga tetap memberikan subsidi BBM kepada angkutan untuk kepentingan umum seperti kendaraan angkutan sampah dengan menggunakan ’smart card’ tertulis nama, nomor mobil dan nomor kartu yang bisa membeli minyak lebih murah dari harga resmi tapi di stasiun BBM yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Malaysia juga akan terus menyesuaikan harga BBM dengan dengan harga minyak di pasaran dunia. ”Kalo harga naik maka akan kami naikan, jika harga minyak turun maka akan kami turunkan. Oleh karena itu, Malaysia akan menyesuaikan harga BBM setiap bulan sekali," kata Abdullah Badawi.

Tapi sebagian besar oposisi dan pengamat berpendapat, bahwa penyesuain harga BBM setiap bulan merupakan strategi kerajaan untuk mengantisipasi kemarahan rakyat. (ant) ■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Iran-Irak Mulai Bersatu

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menganggap Amerika Serikat sebagai musuh yang telah memanipulasi Irak. Menurutnya, Irak harus berusaha mencapai tingkat stabilitas yang memadai sehingga musuh-musuh berhenti memanipulasi Irak yang baru saja bangkit pasca runtuhnya rezim Saddam Husein.

Oleh karena itu, Presiden Ahmadinejad yang sejak awal berseteru dengan AS terkait nuklir Iran itu menyerukan stabilitas di Irak dan penghentian manipulasi politik terhadap negara itu oleh AS. "Semua negara tetangga, teman dan PBB harus membantu Irak melewati titik waktu kritis ini untuk mencapai keamanan dan stabilitas pada akhirnya," kata Ahmadinejad kepada Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki yang sedang berkunjung ke Teheran sebagaimana diberitakan Kantor Berita Iran IRNA (7/6).

Kedua negara Syi’ah itu pun saling membuka peluang kerjasama. PM al-Maliki mengatakan, meningkatkan hubungan dengan Iran bisa membantu pembangunan dan stabilitas Irak. “Semakin banyak kerja sama ekonomi antara Iran dan Irak di bidang-bidang ekonomi dan industri, semakin aman keadaan di Irak,” katanya dalam pertemuan dengan Sekretaris Keamanan Nasional Iran Saeid Jalili.

Di tempat terpisah, selama kunjungan al-Maliki, Menteri Pertahanan Irak Abdul Qader Mohamed al-Jasem al-Abidi dan Menhan Iran Mostafa Mohammad Najer mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memperkuat kerja sama militer antara kedua negara tersebut di masa datang.

Selain itu, pemerintah Irak-Iran itu nampaknya juga membahas perjanjian Irak-AS yang akan diselesaikan pada bulan depan. Sebagaimana diketahui, Irak-AS belum merampungkan perjanjian. AS mengupayakan tidak saja persetujuan untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Irak namun juga hak untuk melakukan operasi militer dari pangkalan-pangkalan itu untuk menyerang negara-negara lain tanpa pembahasan dengan pemerintah Baghdad.

Terkait hal itu, Maliki dikabarkan menjamin Iran bahwa wilayah Irak tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Maliki memastikan Irak tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negeri kaum mullah itu. "Kami tidak akan mengizinkan Irak menjadi pangkalan untuk mengganggu keamanan Iran dan para tetangga," kata media di Iran mengutip ucapan Maliki setelah pembicaraan dengan menteri luar negeri, Manouchehr Mottaki.

Ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali hubungan baik di antara kedu negara. Sebelumnya, Irak dan Iran adalah dua negara bertetangga yang pada tahun 1980 terlibat dalam perang. Keduanya tidak lagi mempersoalkan Irak-Iran dengan Sunni-Syi’ahnya, sebab Irak kini telah didominasi Syi’ah pasca runtuhnya rezim Saddam Husein. (ant)■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Musharraf Kemabli Didesk Mundur

Presiden Pakistan, Pervez Musharraf kembali didesak mundur oleh pimpinan koalisi Pakistan, Shahbaz Sharif. Penentang Musharraf ini mengulangi desakannya setelah ia terpilih menjadi menteri besar untuk yang kedua kalinya bagi Punjab, provinsi yang berpenduduk paling padat di Pakistan. "Kasihanilah rakyat Pakistan dan segera pulang setelah mengajukan pengunduran diri anda," kata Shahbaz yang juga adik mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif ini kepada Musharraf di depan parlemen Punjab setelah pemilihannya.

Koalisi yang berkuasa meningkatkan tekanan terhadap Musharraf agar mengundurkan diri. Mereka kini mempertimbangkan sebuah paket amandemen konstitusi untuk membatasi kekuasaannya. "Kediktatoran Musharraf sedang menghembuskan napas terakhirnya," katanya, sementara sejumlah anggota parlemen meneriakkan "Musharraf enyah!"

Sementara itu, Musharraf menolak spekulasi yang berkembang bahwa ia akan mengundurkan diri dan membantah klaim ia bersekongkol untuk menentang pemerintah koalisi. "Saya tidak akan mengundurkan diri dalam keadaan seperti sekarang. Saya akan hidup dan mati di sini, tidak ada cara lain. Saya tidak memiliki rumah di luar Pakistan," kata Musharraf yang dianggap sebagai presiden dukungan Amerika Serikat itu kepada stasiun-stasiun televisi setempat.

barangkali inilah dendam Koalisi kepada Musharraf
setelah Sharif bersaudara digulingkan dari kekuasaan oleh Musharraf dalam kudeta tidak berdarah pada 1999 dan dikirim ke pengasingan di Arab Saudi. (ant)■Muchlis Hasyim

(OPINI Indonesia/Edisi 104/Internasional)

Baca Selengkapnya...

Penyerangan AKKBB, Akhir Dari Tindakan Kekerasan FPI

Inilah akhir dari tindakan kekerasan Front Pembela Islam (FPI). Setelah ’membantai’ massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melalui aksinya bersama Laskar Islam dikecam di mana-mana. FPI dituntut bubar dan aktifisnya ditahan polisi.

Tindakan kekerasan kembali ditunjukkan oleh Front Pembela Islam (FPI). Kali ini Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dibuat lari tunggang langgang karena dikejar-kejar FPI yang bersenjatakan pentungan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi disaat peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni.

Saat itu, AKKBB hendak melakukan aksi damai memperingati kelahiran Pancasila (1/6) di kawasan persilangan monumen nasional (Monas), tidak jauh dari istana presiden. Tiba-tiba sekelompok massa yang beratribut FPI menyerang massa AKKBB, dikejar-kejar dan dipukuli. Demikian pengakuan salah seorang panitia aksi damai AKKBB, Imdadurrahman saat dihubungi Opini Indonesia setelah kejadian.

Imdad mengaku, pihaknya berprasangka baik terhadap kehadiran FPI di belakang massa FKKBB yang saat itu sedang mempersiapkan perlengkapan aksi, termasuk check sound. FPI yang solah-olah lewat, langsung mengepung dan menyerang massa, merebut spanduk, memukuli peserta dan membantai perlengkapan aksi lainnya.

Akibatnya, banyak peserta aksi damai mengalami luka-luka. Imdad mengalami luka di kaki, perut, pelipis dan kepala. Imdad terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan enam jahitan di kepalanya. Tidak hanya Imdad, seorang kiyai asal Majalengka yang juga pimpinan pondok pesantren Al-Mizan, KH. Maman Imanul Haq Faqih juga mengalami nasib yang sama dan sempat dirawat di rumah sakit Mitra Internasional. Sementara mantan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) cabang Mesir, Guntur Romli mengalami luka lebih parah, selain di muka, hidungnya juga patah serta matanya mengeluarkan darah. Guntur sempat dirawat di RSPAD.

FPI memang tidak membawa senjata tajam. Mereka semua hanya memegang pentungan. Semenatara aparat keamanan nyaris tak mampu berbuat apa-apa. Selain jumlahnya kecil, mereka juga dalam kondisi tidak siap mengingat aksi tersebut menurut Habib Rizieq, belum mendapatkan izin dari kepolisian. Bahkan, aparat keamanan sendiri menjadi korban penyerangan. Imdad sempat menyaksikan ada polisin yang diinjak-injak. Sekitar 20 polisi pakai sepeda motor trail mendekat, dikejar-kejar oleh FPI. ”Polisi juga ga berani karena jumlahnya sedikit. Ada juga mobil polisi yang lewat digeburki mobilnya. Ada anggota FPI yang masuk leat jendela nonjokin polisi yang ada di dalam, polisinya langsung lari,” kata Imdad mengungkap kesaksiannya. .

Salah Persepsi

Hari kelahiran Pancasila dimanfaatkan AKKBB untuk mempertegas ideologi negara yaitu Pancasila. Aksi damai yang bertemakan meneguhkan ’Pancasila, Indonesia untuk semua’ itu adalah bentuk pengakuan AKKBB terhadap hak yang sama bagi semua unsur di Indonesia baik mayoritas maupun minoritas. Oleh karena itu AKKBB mengusung isu Indonesia bagi semua, Pancasila sebagai payung bersama dan menolak segala pemaksaan dan kekerasan terhadap keyakinan.

Sayangnya, wacana kebangsaan yang dibangun seiring dengan mencuatnya tuntutan pembubaran Jaringan Ahmadiyah di Indonesia (JAI). Imdadurrahman menyebutkan bahwa FPI salah persepsi terhadap acara itu. Mereka mengira bahwa aksi damai AKKBB adalah bentuk dukungan utuh terhadap Ahmadiyah. ”Padahal kami ini hanya mengusung isu agar pemerintah memperhatikan hak-hak minoritas sebagai bagian dari bangsa ini. Maka, aksi itu juga diikuti oleh wakil dari aliran-alira kepercayaan, termasuk di dalamnya memang ahmadiyah. Aliansi ini membela mereka bukan berarti mendukung keyakinan mereka, tetapi kekerasan terhadap aliran ini yang tidak boleh,” katanya.

Selain itu, FPI mengaku emosi atas penghinaan AKKBB. FPI tersinggung disebut sebagai ’laskar setan’. ”FPI menyerang karena tidak relah dihina. Para orator AKKBB itu menyebut laskar dengan ’laskar setan dan laskar iblis’,” kata Habib Rizieq saat ditemui OPINI Indonesia di markaznya di kawasan Petamburan, sehari sebelum Habib Rizieq dan beberapa pasukannya ditangkap.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Imdad. Menurutnya, tidak pernah ada penghinaan terhadap FPI, apalagi di saat berorasi. Pada saat terjadi penyerangan, AKKBB masih dalam kondisi check sound. Orasi sama sekali belum dimulai karena masih menunggu peserta dan tokoh lain. Maka, untuk mengawali acara, AKKBB akan pentas musik. ”Pada saat persiapan itulah kami diserang oleh FPI. Spanduk spanduk direbut dan dibakar, perlengkapan aksi lainnya juga dihancurkan. Jadi tidak benar jika AKKBB menghina FPI dalam orasi,” bantah Imdad.  (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 103/Nasional)

Baca Selengkapnya...