Pidato Kenegaraan Presiden; Kampanye Terselubung

Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dinilai banyak berisi kampanye belaka. Banyak ungkapan kontradiktif dengan realita yang ada. Benarkah pidato presiden hanya bersifat politis guna membangun citra untuk kembali tampil dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009?

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan agenda pembukaan masa persidangan I tahun 2007/2008, (16/8) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyampaikan pidato kenegaraannya. Meski pidato Presiden berjalan mulus tanpa interupsi dari anggota Dewan, namun Pidato sang Presiden dinilai banyak ‘bualan’ politik yang berisi kampanye menyongsong Pemilu 2009. Presiden mengakui banyak masalah bangsa ini yang masih memprihatinkan meski dengan ungkapan yang menandai keberhasilannya. Kenyataannya, banyak yang bertentangan dengan realita yang terjadi di lapangan.

Dalam pidatonya itu, Presiden menyebutkan, pemerintah tidak tinggal diam dalam penanganan lumpur panas Lapindo. “Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan. Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini,” kata Presiden.

Terkait keamanan dalam negeri, lanjut Presiden, keadaan di Poso dan Maluku juga dapat dikelola dengan kohesi sosial yang makin kokoh. Reintegrasi pasca konflik yang dilaksanakan di Aceh juga berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Namun, kembali Presiden menegaskan, adalah wajar apabila masih dijumpai ketegangan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang dulunya bersengketa lebih dari 30 tahun, karena memang upaya untuk membangun rasa saling percaya.

Demikian pula di tanah Papua, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. “Menandai keseriusan Pemerintah untuk segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Prioritas pembangunan ini terutama ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua,” lanjutnya.

Presiden mendorong jajaran Pemerintah Daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan aturan Otonomi Khusus, untuk berdiri di depan dalam menyukseskan upaya percepatan pembangunan ini. Pemerintah Pusat tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mendukung dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah komitmen dan langkah pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Dalam penerapan politik luar negeri, pemerintah terus membangun kemitraan melalui diplomasi total. Tahun-tahun terakhir ini pemerintah telah mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan banyak negara, dengan tujuan untuk menunjang terpenuhinya kepentingan nasional. Dengan kerangka kemitraan strategis ataupun kemitraan komprehensif, pemerintah telah meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan banyak Negara. Hasil nyata dari pengembangan kemitraan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hukum, penanganan bencana, penanggulangan flu burung, teknologi informasi, industri pertahanan, kehutanan dan lain lain.

Sementara itu, upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menata perekonomian, dituangkan dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan. Pemerintah terus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. “Memang permasalahan belum seluruhnya teratasi dan tantangan masih akan terus menghadang kita. Pengangguran dan kemiskinan masih belum sepenuhnya kita tanggulangi. Berbagai sarana kesehatan dan pendidikan masih terus perlu dibangun. Kondisi infrastruktur jalan raya, pelabuhan udara dan laut, listrik, serta irigasi mengalami kerusakan dan kurang mendapat perhatian semenjak krisis. Hal ini menyebabkan beban biaya yang tinggi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional,” sambut Presiden.

Kenyataannya, banyak kasus yang disebut Presiden masih meninggalkan masalah. Aceh dengan pembakaran bendera merah putih yang menandai belum tuntasnya masalah di tanah rencong itu. Pengibaran bendera OPM di Maluku, serta masih bergejolaknya Papua soal otonomi khusus menunjukkan masih lemahnya hasil kerja pemerintah.

Selain itu, diplomasi luar negeri kian marak menuai masalah. Persoalan catering haji, larangan penerbangan bagi maskapai Indonesia serta TKI dengan Arab Saudi, produk Indonesia di Cina, belum tuntasnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, merupakan wujud lemahnya diplomasi luar negeri di bawah pemerintahan Presiden SBY.

Kampanye

Penilaian terhadap pidato Presiden beragam. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Zulkieflimansyah, menilai Pidato Presiden SBY tidak terlalu menyentuh persoalan mendasar ekonomi, terutama terkait lemahnya daya saing industri nasional.

Menurutnya, keadaan industri manufaktur yangg jadi kunci pertumbuhan ekonomi nyaris tak diulas Presiden. Apalagi strategi menjaga dan mengembangkannya ke depan, tak tergambar dalam penjelasan Presiden. “Padahal, tanpa arahan yang jelas tentang industri manufaktur ini, Indonesia akan tetap berkutat pada pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah,” kata mantan calon Gubernur Banten ini.

Bahkan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Arbab Paproeka, menangkap adanya sinyal kampanye untuk Pilpres 2009. “Tidak biasanya materi pidato Presiden sangat spesifik, seperti menyebut pembangunan Bandara Hasanudin di Makasar. Biasanya, pidato Presiden secara umum saja,” katanya.

Selain itu menurut Arbab, apa yang diungkap Presiden itulah bekal SBY untuk menghadapi Pilpres 2009 meskipun berbagai upaya yang dilakukan terkesan lambat. Lihat saja bagaimana penanganan lumpur Lapindo. (musim)

(OPINI Indonesia/Edisi 65/27 Agustus - 2 September 2007)