Posisi Dilematis; Pemerintah Memilih Menaikkan BBM

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pilihan terakhir guna menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, itu hanya dianggap sebagai buaian terhadap masyarakat agar tidak melawan

Tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$ 123 per barel merupakan pukulan bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah benar-benar dalam posisi dilematis dalam membuat keputusan. Menyelamatkan APBN berarti mengorbankan rakyat. Sebaliknya, tidak menggaggu sector yang bersentuhan dengan rakyat berarti APBN mengalami devisit yang besar.

Akhirnya, dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (5/5), pemerintah mengambil pilihan pertama dengan menaikkan harga BBM. Kenaikannya pun cukup signifikan, antara 20%-30%. Bagi pemerintah, ini adalah pilihan terakhir untuk menyelamatkan APBN 2008 dan 2009.

Pemerintah mengakui tidak ada alternatif lain lagi selain menarik subsidi BBM. Langkah penghematan melalui pemotongan anggaran departemen, konversi energi dan pembatasan konsumsi BBM dan listrik belum cukup untuk mengamankan defisit APBN.

Kenaikan BBM tentu akan memberatkan masyarakat. Sebab, dampaknya akan meluas kepada naiknya harga kebutuhan pokok. Maka sebagai konpensasinya, pemerintah akan menghidupkan kembali program bantuan langsung tunai.

Karena dampaknya yang cukup besar terhadap rakyat, maka pemerintah sangat hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakannya itu. Sebab jika tidak, reputasi pemerintah akan semakin merosot. Tentunya, hal ini sangat berbahaya bagi kepentingan politik 2009.

Oleh karena itu, pemerintah berkali-kali meyakinkan rakyat bahwa keputusan menaikkan BBM adalah keputusan terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, seusai rapat kabinet terbatas itu meminta masyarakat agar memahami kebijakan pemerintah yang dilematis itu.

Terbantah

Alasan pemerintah menaikkan BBM karena tidak adanya alternatif lain dibantah oleh berbagai unsur. Gerakan. Jauh sebelum adanya ketetapan waktu atas kenaikan BBM, para mahasiswa dari berbagai eleman menggelar unjukrasa. Menurut mereka, apapun alasannya kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban rakyat. Mereka mempertanyakan kenapa bukan gaji pejabat dan anggota dewan saja yang dipotong untuk menyelamatkan APBN.

Gerakan penolakan akan terus berlangsung. Menurut aktivis pergerakan yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM), Andrianto, keputusan menaikkan harga BBM saat ini adalah bukti kegagalan pemerintahan SBY-JK. Pada kenaikkan BBM pada 2005 lalu, pemerintah berjanji tak akan menaikkan harga BBM. ”Berarti, pemerintah mengingkari janjinya sendiri,” katanya dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua Senayan (7/5).

Senada dengan itu, Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai kebijakan menaikkan harga BBM adalah suatu kebohongan. TIB juga melihat kebijakan itu sebagai kebijakan panik dan tidak adil.

Kepanikan pemerintah disebabkan oleh optimistisme dengan APBN 2008 yang tidak memperhitungkan kondisi ekonomi internasional dan trend harga minyak dunia. Pada asumsi dasar APBN 2008, pemerintah memprediksi harga minyak hanya sebesar 60 US Dollar per barel. Kenyataanya saat ini dua kali lipat dari asumsi dasar tersebut.

Pengamat ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, pemerintah selalu berargumentasi dengan mengatakan bahwa kenaikan BBM adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi negara di tengah tingginya harga minyak dunia. Hal itu juga diungkapkan pemerintah pada kenaikan BBM 2005 lalu.

Dalam diskusi di kawasan Senayan (7/5), Hendri juga mengungkap bagaimana pemerintah tak pernah membuktikan janjinya. Salah satunya, mengenai jaminan akan menurunnya angka kemiskinan setelah adanya kenaikan BBM. Sebaliknya, angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi yang mengalami kenaikan tajam sebesar 17,17 persen (2006).

"Pemerintah juga selalu meminta pengertian masyarakat karena menaikkan harga dikatakan sebagai pilihan terakhir. Padahal, logikanya kalau terakhir, seharusnya sebelum itu ada usaha lain dong. Kenyataannya, pemerintah tidak melakukan apapun menaikkan harga," katanya.

Peluang Oposoisi

Inilah kesempatan kalangan oposisi mengeluarkan amunisinya. Isu kenaikan BBM menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan popularitas pemerintahan SBY-JK.Tak lupa bagi kalangan yang berniat menjadi pesaing SBY pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009 nanti.

Ketua umum Partai Hanura, Wiranto, yang juga disebut-sebut bakal maju dalam pilpres mengkritik keras kebijakan pemerintah itu. Menurut Wiranto, kebijakan menaikkan BBM adalah bentuk ingkar janji presiden SBY. Menurutnya, rakyat sudah menderita dan angka kemiskinan tinggi. Maka kenaikan BBM akan menambah kemiskinan meraka sekaligus menambah angka kemiskinan. (Mukhlis Hasyim)

(OPINI Indonesia/Edisi 99/Nasional)