Renovasi Gedung DPR Bernuansa Proyek

Rencana renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat menuai kontoversi. Tidak sedikit yang menuding kesekjenan Dewan hanya berorientasi kepada proyek semata.

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) berencana merenovasi gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. Biaya pun tak tanggung-tanggung. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sempat menyebutkan angka Rp. 40 miliar untuk menyusun grand design tata ruang Gedung. Disebutkan, anggaran sebesar itu telah disetujui semua fraksi di BURT, sementara untuk penggunaan anggaran sepenuhnya berada pada Setjen.

Padahal, kalu memperhatikan kondisi gedung, sepertinya belum mendesak untuk direnovasi. Selain kondisinya masih layak bagus, juga karena di gedung nusantara I saja masih dalam proses renovasi pula. Bahkan BURT sendiri mengakui bahwa gedung Dewan yang hendak direnovasi itu masih dalam kondisi layak huni. Tetapi menurut BURT persoalannya bukan pada layak atau tidak layak, melainkan karena kebtuhan. "Kalau bicara kelayakan, saya bisa katakan DPR masih layak pakai, tapi apakah layak pakai itu memenuhi kebutuhan?" Tanya Wakil Ketua BURT, Diah Devawati Ande memberikan keyakinan.

Ternyata, renovasi dilakukan bukan untuk fasilitas anggota DPR yang sekarang melainkan untuk persiapan bagi anggota DPR periode mendatang. Di mana akan ada pertambahan jumlah anggota Dewan jika, usulan untuk menambah jumlah anggota Dewan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik di goalkan. Jadi, renovasi difokuskan untuk gedung Nusantara I yang selama ini menjadi ruang kerja anggota DPR.

Demikian ditegaskan Ketua BURT DPR RI Indria Octavia Muaja menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta (5/9). “Renovasi dilakukan untuk mengantisipasi pertambahan jumlah anggota DPR periode yang akan datang. Jumlah anggota DPR diperkirakan bertambah dari 550 orang pada periode ini menjadi 600 orang pada periode yang akan datang. Tidak mungkin renovasi dilakukan setelah disahkannya UU bidang politik yang juga tentang penambahan jumlah anggota dewan itu,” katanya.

Dikatakan, pihaknya tidak ingin mengulangi pengalaman sebelumnya, di mana gedung DPR tidak dapat menampung seluruh anggota. Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini mencontohkan ketika ada penambahan kursi wakil ketua DPR hasil pemilihan umum 2004. Saat itu Pak Zaenal Ma’arif sempat bingung tidak tahu tempatnya berkantor. Selain itu, Octavia juga merasa prihatin melihat kondisi ruang press room yang tidak cukup menampung jumlah wartawan yang setiap hari meliput di DPR. "Ke depan, minimal setiap media bisa punya bangku," tukasnya.

Usulan untuk dilakukannya renovasi pada dasarnya telah dilakukan sejak lama dan telah melalui proses-prosesnya. Di mana angarannya pun telah direncanakan sejak tahun 2006 dan disetujui tahun anggaran 2007. Usulan itu disampaikan oleh Setjen, lalu dibahas di BURT, untuk selanjutnya disetujui oleh pimpinan DPR. Untuk itu, untuk menghindari kesemrawutan, BURT saat ini tengah membahas grand desain bangunan atas rencana renovasi bangunan Gedung.


Digagalkan

Untuk kesekian kalinya pihak parlemen menebar antipati rakyat. Setelah kasus laptop yang katanya untuk meningkatkan kinerja Dewan berhasil digagalkan, kini muncul lagi keinginan pihak parlemen untuk ‘memoles’ kembali tembat ngantornya wakil rakyat ini. Tetapi, itu bukan semata-mata keinginan anggota Dewan, tetapi usulannya dating dari Setjen DPR. Malah, ada yang mengaku belum tahu soal rencana itu.

Wakil Ketua DPR RI, Soetardjo Soerjogoeritno, misalnya. Politisi senior PDI Perjuangan ini mengaku kaget mendengar rencana itu. Tanpa banyak basa-basi, pimpinan Dewan yang akrab dipanggil Mbah Tarjo ini pun lantas menolak dengan tegas. Ia pun meminta agar rencana itu digagalkan karena hanya akan menghambur-hamburkan dana. “Gedung yang ada sekarang masih cukup layak dan fungsional. Kalau itu tetap dilakukan, itu namanya pemborosan. Dan kita tidak ingin ada pemborosan di tengah kondisi rakyat yang masih kesulitan," katanya.

Menurut informasi yang diterima OPINI Indonesia, rencana renovasi yang diusulkan oleh lembaga di bawah pimpinan Faisal Jamal ini membawa nama Tim Pengkajian Peningkatan Kinerja Anggota Dewan. “Tidak benar itu, Tim Pengkajian Peningkatan Kinerja Dewan tidak pernah mengusulkan adanya renovasi gedung. Kami hanya pernah merekomendasikan penataan gedung sekaligus ruang sidang paripurna dan perbaikan sound system karena tidak efektif untuk sidang,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Alvin Lee membantah.

Sebaliknya, Alvin menilai grand desain gedung parlemen yang diajukan Setjen belum mendesakdan sama sekali tidak ada urgensinya. Bahkan Alvin sempat menuding kalau renovasi hanya bernuansa proyek, karena iItu adalah rencana jangka panjang yang tidak perlu diputuskan oleh DPR sekarang ini.

Ditambahkan Alvin, kalaupun ada grand desain, seharusnya keputusannya tidak dilakukan melalui BURT. “Semestinya, hal ini harus diputuskan dalam rapat paripurna DPR sehingga dapat diketahui pula oleh public. Saya juga perlu tahu siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju,” tegasnya.

Saat ini, semakin banyak anggota Dewan sendiri yang tidak menginginkan adanya renovasi. Mereka akan menggalang penolakan untuk menggagalkan rencana yang dinilai lebih bernuansa proyek itu. Selain Alvin yang mendesak agar renovasi dibatalkan juga beberapa pimpinan fraksi PDI Perjuangan.

Alvin mengatakan, gedung ini masih terlalu megah untuk direnovasi. “Renovasi aja belum selesai, proyek lift aja belum selesai. Masa mau direniovasi lagi?. Untuk diketahui, gedung Nusantara I itu baru berumur 10 tahun lho. Gedung ini kurang apa ?,” tegas Alvin mempertanyakan.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga akan menggalang suara untuk membatalkan proyek tersebut. “Rencana renovasi harus dibatalkan. Saya akan menggalang penolakan dengan anggota Dewan lainnya. Rencana ini bertentangan dengan asas kepatutan dan kepantasan karena melecehkan penderitaan dan kemiskinan rakyat yang sekarang ini semakin sulit mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Bidang Pengawasan DPR Aria Bima. (musim)

(OPINI Indonesia / Edisi 67 / 10 – 17 September 2007)