Tidak Ditempati, Rumah Dinas Minta Direnovasi

Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terus-menerus ’memutar otak’ untuk memenuhi fasilitas anggota Dewan. Giliran rumah dinas yang menjadi bidikan. Padahal, rumah dinas itu terkesan tidak dibutuhkan karena banyak yang sengaja ditinggalkan dan tidak terawat. Tuduhan mengejar proyek, kembali dituduhkan.

Tikus dan kecoak tak mengenal tempat. Para binatang kecil yang menjijikkan ini cukup mengganggu kenyamanan para penghuni komplek rumah dinas DPR. Selain itu, rumah kembar sekitar 496 petak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini juga kerap mengalami bocor di saat musim hujan. Hal inilah yang menjadi argumen Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menanggapi sekaligus membantah adanya rencana renovasi rumah dinas wakil rakyat ini.

Bukan hanya isu, tetapi rencana renovasi telah disinggung pula dalam rapat konsultasi pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi-fraksi pada 11 Oktober 2007, sebelum masa reses idul fitri lalu. Adapun renovasi rumah dinas yang berlokasi tidak jauh dari makam pahlawa kalibata itu akan menghabiskan waktu satu tahun dan membutuhkan biaya mencapai Rp 350 miliar.

Kelayakan huni perumahan membuat beberapa anggota Dewan tidak meolaknya. Bahkan, rencana renovasi itu disambut hangat oleh ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Lukman Hakim Syaifudin. Pihaknya membenarkan bahwa memang rencana renovasi rumah dinas pernah terlontar di rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Bahkan, beberapa fraksi juga dengan jelas menerima rencana tersebut. Lukman pun tidak segan-segan menyetujui rencana itu karena memang menganggapnya layak untuk direnovasi. Malah, kondisi rumah tersebut akan rusak jika tidak cepat direnovasi.

Politisi muda yang memiliki karir yang cukup cemerlang ini menyebutkan bahwa rumah dinas itu mengalami bocor di musim hujan. Selain itu, instalasi listrik dan air juga banyak yang rusak. Untuk itu FPP menilai renovasi itu wajar-wajar saja dilakukan asalkan dengan anggaran yang rasional. Tentunya, pihaknya juga tidak menginginkan terjadinya mark up terhadap biaya renovasi tersebut. ” Renovasi, ya wajar-wajar saja dengan kondisi yang sudah rusak. Yang perlu diwaspadai adalah anggaran yang berlebihan. Untuk itu, perlu ada tim independen untuk melakukan penghitungan berdasarkan kebutuhan renovasi serta memperketat pengawasan dalam pelaksanaannya.,” katanya.

Ditolak

Telah banyak rencana pembangunan dan upaya pemberian fasilitas anggota Dewan oleh Sekjen DPR. Tetapi di antaranya gagal karena dianggap tidak rasional oleh publik bahkan dinilai hanya bernuansa proyek. Masing-masing, pembelian laptop bagi 550 anggota Dewan dan pembangunan gedung telah ditolak oleh publik.

Kali ini, Setjen dan BURT DPR kembali menuai kecaman setelah adanya rencana renovasi rumah dinas anggota Dewan. Bahkan kecaman itu datang dari anggota Dewan sediri. Beberapa anggota DPR merasa terganggu dengan rencana tersebut meskipun akan dinimati oleh dirinya. Ario Wijanarko misalnya. Anggota komisi IV ini dengan nada keras menolak rencana tersebut. ”Saya akan menggalang kekuatan untuk memberhentikan Faisal Djamal menjadi Sekjen jika rencana renovasi dilanjutkan,” katanya.

Rencana renovasi menurut Wijanarko bukanlah menjadi prioritas DPR saat ini. Yang menjadi prioritas adalah membangun kepercayaan rakyat. Untuk itu, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat dari pada renovasi rumah dinas anggota Dewan. Anggaran renovasi lebih baik dialihkan untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya Ario, Ketua Fraksi Amanat Nasional (FPAN) Zulkifli Hassan yang juga mengaku pernah mendengar rencana renovasi itu menolak keras. Pihaknya tidak begitu tertarik dengan renovasi rumah dinas. Sebab, rumah dinas DPR tidak banyak ditempati oleh mereka. Selain itu, masa kerja yang tinggal dua tahun, membuat timing-nya tidak tepat dan meminta anggota Dewan untuk menmpati saja apa adanya dulu.

Zulkifli mengkhawatirkan kepercayaan rakyat atas wakilnya. Rencana renovasi untuk kepentingan elite itu tidak peka terhadap rakyat yang diwakilinya. Semestinya DPR harus dapat menciptakan citra yang baik di mata rakyat. ”Kalau begini, nanti bisa menimbulkan apatisme di masyarakat. Mereka tidak percaya lagi kepada wakilnya,” cetusnya.

Untuk itu, pimpinan DPR juga diminta jeli dalam melihat program-program Setjen. Pimpinan juga harus bisa tegas dalam menyikapi program-program yang dapat merusak citra DPR. ”Kalau itu dapat merusak citra, ya ditolak saja,” tambah Zulkifli dalam pernytaaannya berdasarkan instruksi langsung dari ketua umumnya, Soetrisno Bachir.

Tidak ditempati

Rumah dinas telah disediakan oleh negara untuk memperbaiki kinerjanya sebagai anggota DPR. Fasilitasnya pun dilengkapi hingga kelengkapan dapur. Tapi entah apa kekurangannya sehingga banyak anggota Dewan lebih memilih tinggal di luar. Ada yang mengosongkan rumah dinas yang menjadi jatahnya. Ada juga yang sengaja meminta keluarga atau kerabatnya untuk menempatinya.

Selain banyak rumah yang tidak ditempati, tidak semua nggota Dewan merasa memiliki rumah negara tersebut. Rumah-rumah kembar kadang ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Rumah-rumah itu pun menjadi tidak terawat. Tidak heran jika banyak tikus, kecoak dan terjadi kebocoran karena tida terawat dengan baik.

Ketua DPP PKB, Hermawi Fransiskus Taslim, mengatakan, renovasi rumah dinas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota Dewan. Ia mengambil kesimpulan demikian karena banyak rumah yang tidak ditempati. ”Fasilitas yang diberikan negara seharusnya menunjang kinerja anggota dewan. Kenyataannya, tidak. Banyak rumah yang tidak dimanfaatkan oleh anggota,” katanya.

Taslim mengungkapkan ironisme DPR. Mereka seolah tidak prihatin terhadap kondisi rakyat saat ini. Menurutnya, renovasi rumah dinas hanya menghamburkan uang negara. Sama saja dengan perjalanan anggota Dewan ke luar negeri, kunjungan-kunjungan ke luar kota sewaktu masa reses untuk mendapatkan dukungan tanda tangan dari masyarakat. (Musim)

OPINI Indonesia/Edisi 73/ Oktober 2007